Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai laut yang luas sehingga merupakan produsen ikan laut yang potensial. Salah satu wilayah produsen ikan laut yang potensial di Indonesia adalah Sulawesi Utara. Kotamadya Bitung merupakan wilayah penghasil ikan laut terbanyak dari aspek jumlah dan nilai produksi se Sulut. Salah satu potensi perikanan yang dijadikan komoditi perdagangan di Kotamadya Bitung adalah ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) sehingga dikenal sebagai Kota Cakalang. Penelitian tentang perdagangan ikan cakalang di Bitung relatif belum terjamah. Di sisi lain, penelitian tentang sejarah perekonomian Indonesia didominasi hasil perkebunan Masalah penelitian ini adalah perkembangan perdagangan ikan cakalang di Bitung, Sulawesi Mara periode tahun 1975 sampai dengan 2001. Secara lebih khusus, penelitian ini difokuskan pada dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan ikan cakalang. Penentuan periodesasi itu adalah pada tahun 1975 dibentuknya Kotamadya Bitung dan 2001 adalah dua tahun epelaksanaan otonomi daerah yang menekankan pada desentralisasi pengelolaan potensLkelautan berdasarkan Undang-Undang No.22/1999. Dal= periode itu, kebijakan pemerintah dibagi dalam tiga karakteristik, yaitu kebijakan ekonomi sentralistik (1975-1982), liberalisasi ekonomi (1983-1999) dan otonomi daerah yang menekankan pada desentralisasi kelautan (1999- saat ini) Pertanyaan penelitiaan dalam disertasi ini adalah bagaimana dampak kebijakan pemerintah pada periode ekonomi sentralistik, liberalisasi ekonomi dan otonomi daerah terhadap dinamika perdagangan ikan cakalang di Kotamadya Bitung? Kebijakan perdagangan perikanan menimbulkan dampak terhadap dinamika perdagangan ikan cakalang, pada pada periode ekonomi sentralistik (1975-1982). Kebijakan merupakan intrumen pelestarian kekuasaan. Konteks periode ekonomi sentralistik yang meraup keuntungan adalah pedagang Cina, militer, dan pejabat biokrasi. PN. Perikani, sebagai contoh dikendalikan oleh aparat militer yang relevan sehingga sektor perikanan berada di bawah kontrol negara bail: secara politik maupun ekonomi. ""Ferman itu semakin mendapatkan pembenaran dengan hadirn_ya perusahaan perikanan yang dikelola oleh Puskopal Armatirn. Keterlibatan menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Dampak yang ditimbulkan cenderung menguat kepada negatif, yaitu hisnis militer menjadi semakin monopolistik dan otoritarian. Kernudian, kenyataan itu menimbulkan kesadaran baru untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang lehih berorientasi pasar internasional. Keuntungan yang lehih besar akan diperoleh dan bisa menciptakan pemerataan hasil peinbangunan. Kebijakan liberalisasi menimbulkan dampak negatif dan positif. Liberalisasi yang diterapkan dijadikan instrumen pelestarian kekuasaan politik oleh penguasa. Kondisi itu saya nyatakan liberalisasi yang herbasis pada""

"Kubur batu waruga yang diteliti terdapat di wilayah Kecamatan Tomohon (Kabupaten Minahasa) clan Kecamatan Wenang (Kodia Manado), Provinsi Sulawesi Utara. Pendukung dari kubur batu waruga di wilayah ini adalah Sub Etnis Tou'mbulu yang merupakan salah sate sub etnis yang ada di Etnis Minahasa. Kubur batu waruga merupakan salah sate unsur peninggalan megalitik yang berupa kubur peti batu. Dilihat dari konstruksinya waruga mempunyai wadah yang berbentuk empat persegi panjang serta tutup yang berbentuk prisma (menyerupai atap rumah), yang hanya terdapat di wilayah Sulawesi Utara khususnya di daerah kawasan Minahasa dan Manado. Pembahasan waruga di Sub Etnis Tou'mbulu ini difokuskan pada bagian tutupnya saja, terutama pada bagian muka dari tutup waruga. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendapatkan data sedini mungkin sebelum data-data tersebut hilang dan musnah, dengan cara demikian maka botch dikata semua waruga masih sempat didokumentasikan sebelum Benda-benda tersebut lenyap sebagai dokumen sejarah, serta mendukung atau melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya agar lebih akurat terutama dalam pendeskripsian, sehingga dapat diolah dan digolongkan secara kornprehensip, cermat dan akurat, 2) mengadakan pendeskripsian terhadap seluruh jenis peninggalan megalitik khususnya waruga di sub-ctnis Tou'mbulu, Minahasa, sehingga diketahui keragaman maupun kekhasannya, 3) mengetahui poly persebaran waruga ditinjau dari bentuk, hiasan dan Iingkungan tisiknya. Diharapkan dari pokok bahasan mengenai waruga ini, kiranya dapat digunakan sebagai salah satu pangkal tolak dalam menyusun gambaran tentang kehidupan masa lalu, sebagai Benda kebudayaan yang memperlihatkan ciri-ciri yang dapat memberikan petunjuk tentang beberapa kondisi sosial, kulturil dan kronologinya (relatif) dari para pendukung waruga tersebut. Dari has""iI penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa di Sub Etnis Tou'mbulu terdapat 39 bentuk tutup waruga bagian muka. Secara keseluruhan jenis tipe yang terbanyak adalah tipe 11I yang berbentuk trapesium (TPS), yang memiliki 17 variasi. Apabila kenyataan ini dihubungkan dengan uraian dari Deetz dan juga Sharer dan Ashmore tentang norma, maka dapat dianggap bahwa jenis tipe 111 yang berbentuk trapesium ini adalah jenis yang normatif untuk Sub Etnis Tou'mbulu. Norma yang diwakilinya adalah norma pembuatan bentuk tutup pada masyarakat di Sub Etnis Tou'mbulu., mengingat bahwa sampel tutup waruga bagian muka diambil dari seluruh situs di wilayah Sub Etnis Tou'mbulu yang tutupnya masih bisa diamati. Ada kemungkinan pula bahwa bentuk trapesium merupakan ciri atau bentuk tertua serta digemari dibanding dengan bentuk-bentuk lainnya, karena persebarannya terlihat hampir merata di daerah penelitian (lihat tabel 32-35 dan peta no. 8). Selain itu jika dilihat, bentuk trapesium menyerupai bentuk rumah adat di sub etnis ini (lihat gambar 1). Berdasarkan basil dari seriasi frekuensi yang telah dilakukan maka tampak bahwa tutup waruga yang paling digemari adalah tutup waruga dari bentuk 22 (TPS-B-b), yang kemungkinan muncul pertama kali di Situs Lansot (LS), kemudian berkembang kearah situs Kolongan B, Kakaskasen A, Woloan A, clan populer di Situs Kayuwu, kemudian tutup waruga ini mulali memudar berawal dari Situs Tara-tara menuju Kolongan A, dan berakhir di Winawanua. Dari seriasi frekuensi ini juga terlihat bahwa ada kemungkinan Situs Lansot merupakan salah satu pusat tempat munculnya bentuk-bentuk waruga, sedangkan situs Woloan merupakan pusat berkembangnya waruga. Pada sub etnis ini terlihat pula adanya konsep atau norma, bahwa didalam pembuatan kubur yang dinamakan waruga itu adalah harus terdiri dari wadah dan tutup. Bentuk wadah secara sepintas tampak sebagian atau seluruhnya tertanam, sedang tutupnya menonjol di atas...""

"Penelitian ekhinodermata di perairan Selat Lembeh telah dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2088 di empat lokasi: Serena Besar, Tanjung Kuku-kusu, Pintu Kota dan Labuhan Kompeni. Pengambilan contoh biota dilakukan dengan menggunakan transek kuadrat ukuran 1m x 1m. dari hasil penelitian diperoleh 23 jenis fauna ekhinodermata yang mewakili 4 jenis Holothuroidea, 7 jenis Asteroidea dan 5 jenis Ophiuroidea. Kelompok teripang atau Holothuroidea merupakan kelompok yang paling menonjol untuk daerah lamun. Berdasarkan hasil transek yang dilakukan di empat kekayaan jenis relatif tinggi. Dari analisis kuantitatif diperoleh nilai indek diversitas tertinggi ditemukan di lokasi Serena Besar (H=1,204), nilai kemerataan tertinggi terdapat pada lokasi Labuan Kompeni (J=0,85) dan nilai kekayaan jenis tertinggi didapatkan pada Tanjung Kusu-kusu (D=0,29). Secara umum baik dalam jenis atupun jumlah individu, fauna ekhinodermata di Selat Lembeh, Bitung lebih miskin bila dibandingkan dengan di pulau-pulau Derawan. Tujuan penelitian ini untuk melihat komposisi jenis, struktur komunitas, zonasi dan sebaran lokal. "

"Pada tanggal 31 Maret 1877 sebuah petisi dilayangkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Petisi itu dikirim oleh para pemimpin Minahasa. Pada dasarnya, petisi ita mengajukan keberatan terhadap besluit Residen ivienado tanggal 25 Januari 1876 no 1 Lh A. Sebenarnya besluit itu mengatur peraturan tanah negara yakni ordonansi 1875 (Staatsblad 1875 no 199a). Para pemimpin Minahasa rnemprotes pornyataan bahwa Minahasa merupakan tanah milik negara (Hindia Belanda), seper_ti bunyi salah satu butir ordonansi itu. Dalam petisi itu dinyatakan bahwa hubungan Minahasa dan Belanda sejak pihak yang terakhir datang di daerah Sulawesi bagian utara diatur dengan perjanjian atau kontrak. Dasar hu_bungan itu bukan sebagai daerah taklukan dengan penakluknya, melainkan berlandaskan bentuk persekutuan. Atas pertimbangan hubungan sekutu itu, menurut para pemimpin Minahasa, seyogya nya ordonansi itu dipertimbangkan kembali. Padahal sejak menerima kembali daerah Minahasa dari tangan Inggris awal abad 19, Belanda memperlakukan Minahasa sebagai wilayah yang diperintah langsung (direct gebied), Dengan sendirinya, kebijaksanaan politik Belanda di Minahasa berlandas_kan dasar pemikiran tersebut di atas. Situasi yang berubah itu, tidak segera disadari oleh para pemimpin Minahasa. Dengan diterbitkannya ordonansi 1875 itu, kurang 1ebih setengah abad telah berlangsungnya perubahan politik, barulah mereka mafhum, dan untuk itu mereka memprotes."

"History, culture, and social life of Minahasa people"