Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakuan sistem peradilan umum merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Polri. Sebagai hal baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan Tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi sistem peradilan umum diterapkan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengamatan terlibat, wawancara, dan penelitian dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sistem peradilan umum bagi anggota Polri telah diimplementasikan melalui penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.Implementasi ketentuan ini juga diikuti dengan perubahan pola penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Dalam kenyataannya, penyidikan yang dilakukan belum dapat mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menyelesaikan laporan/ pengaduan masyarakat yang terbukti dari masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara.Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan antara lain adalah faktor pengorganisasian yang dilakukan terhadap tim penyidik; ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri; kebijakan pimpinan; dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diperlukan adanya organisasi penyidik yang khusus bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Selain itu, diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.Daftar Kepustakaan : 43 buku dan 14 dokumen, kurun waktu tahun 1969-2002."

"Tingginya angka kriminalitas dengan modus yang semakin canggih dan bervariatif menuntut kualitas kinerja Polri dengan kemampuan profesional, khususnya pada satuan fungsi Reserse yang mempunyai tugas dan wewenang penanganan perkara. Kualitas kinerja satuan fungsi Reserse Polri tersebut akan dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya khususnya penyidik yang mempunyai kewenangan hukum dalam melakukan penyidikan tindak kriminal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap hubungan kepuasan kerja, kompensasi, dan etika dengan kinerja Penyidik Reserse Polri. Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian korelasional, dimana sampel penelitiannya menggunakan cluster sampling, yakni seluruh PenyidikfPeyidik Pembantu yang ada di Markas Komando Kepolisian Resort di 7 wilayah Daerah DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner, sedang teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian in melalui pendekatan statistika parametrik, yakni analisis korelasi dan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan kinerja Penyidik Reserse Polri, Dengan taraf signif kansi 5%, kepuasan kerja tidak banyak memberikan kontribusi terhadap kinerja penyidik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana, kurangnya penghargaan terhadap pencapaian tugas oleh penyidik, dan kurangnya kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas; 2) terdapat hubungan yang positif antara kompensasi dengan kinerja Penyidik Reserse Polri dengan kontribusi sebesar 34,8%. Kompensasi yang kontribusinya rendah dalain hal ini selain dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan tunjangan kesejahteraan hidup, gaji yang diberikan juga kurang memenuhi standar kebutuhan dasar penyidik. Evaluasi hasil pekerjaan menjadi pertimbangan juga dalam upaya meningkatkan kinerja Penyidik Reserse Polri sehingga menjadi motivasi dalam mencapai tujuan penugasan; 3) terdapat hubungan positif antara etika dengan kinerja Penyidik Reserse Polri, dengan kontribusi yang lebih besar dibanding variabel kepuasan kerja dan kompensasi yakni sebesar 43%, sehingga dapat dianalisis bahwa Penyidik Reserse Polri perlu ditunjang dengan kesadaran akan etika dalam meningkatkan kinerjanya; 4) secara bersama-sama, kepuasan kerja, kompensasi dan etika berhubungan secara positif dengan kinerja Penyidik Reserse Polri dengan nilai kontribusi sebesar 37,1%. Walaupun nilainya rendah, namun ketiga variabel tetap harus diperhatikan dalam upaya peningkatan kinerja Penyidik Reserse Polri. "

"ABSTRAKPembangunan berwawasan lingkungan menuntut dilibatkannya semua manusia Indonesia termasuk didalamnya POLRI, untuk menjaga kemampuan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan hidup tetapi nampaknya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup belum seperti yang diharapkan. Oleh karena selama ini belum ada informasi yang dapat menjelaskan keragu-raguan tersebut maka dilaksanakanlah penelitian terhadap pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup. di jajaran KEPOLIITAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA, dengan tujuan mempelajari pelaksanaan pengaruh POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mempelajari bobot sumbangan pengaruh faktor-faktor tersebut.Penelitian lapangan dilaksanakan dengan menerapkan penelitian survai (survey). Pengumpulan datanya digunakan kuesioner sebagai metode pokok dilengkapi dengan wawancara sebagai metode pelengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik melalui program SPSS (Statistical Packages For Social Science).Hipotesis dalam tesis ini menggunakan hipotesa kerja, yaitu :a. POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.b. Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor jenjang kepangkatan, pendidikan ABR1/POLRI dan latar belakang penugasan.c. Jenjang kepangkatan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) POLRI POLDA METROJAYA belum banyak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (2) Keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh jenjang kepangkatan dalam arti makin tinggi jenjang kepangkatan makin besar pengaruhnya, kemudian ditambah dengan tingkat pendidikan ABR1/POLRI. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan ABRI/POLRI makin besar pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Latar belakang penugasan memainkan peranan yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dicerminkan oleh semakin rendah wilayah penugasan (POLSEK) semakin banyak pengaruhnya dalam pengelolaan lingkungan, ditambah makin baik keadaan ekonomi keluarga makin banyak kesempatan yang dimiliki anggota POLRI untuk memperhatikan lingkungan hidup. Begitu juga anggota POLRI yang mempunyai jabatan di kampung akan lebih banyak kesempatan mengelola lingkungan hidup, dikarenakan mempunyai jam pertemuan dengan masyarakat yang cukup banyak. Hal ini dapat ditunjang apabila anggota POLRI yang penempatan tugasnya dibidang operasional, khususnya di BIMMA.S POL; (4) Adapun jenjang kepangkatan tidak mempunyai pengaruh yang besar, yang mempunyai pengaruh terbesar adalah jabatan di kampung dan wilayah penugasan. Banyak atau sedikitnya keterlibatan POLRI dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak ditentukan oleh pengalaman menjadi tokoh masyarakat atau jabatan di kampung, kemudian ditambah dengan pengalaman yang didapat di wilayah penugasan khususnya ditingkat Polisi Sektor.

---

ABSTRACT

Development based on environmental insight requires the involvement of all Indonesians, including the Police Force, to take care of the sustained capability of environment through environmental management. However, the realization of the environmental management has not gone as it is expected. Since no information is as yet available so far to clarify this question, a study on the involvement of the Indonesian Police Force in environmental management in the ranks of DKI Jaya Metropolitan Police. The objective of this study is to study the relationship of the Indonesian Police involvement in environmental management, the affecting factors, and intensity of the effects that these factors contribute to.

Field study was conducted using the survey method. The primary data were collected by means of a questionnaire and the secondary data were collected from reports and related documents. The collected data were analyzed by using statistical method and SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) program.

The working hypothesis includes:

a. DKI-JAYA Metropolitan Police (Jakarta Metropolitan Regional Police, Republic of Indonesia Police) is not yet much involved in the living environmental management.

b. The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is influenced by the respective ranks, their education and field of duty.

c. The respective rank is the factor which has the largest influence towards the involvement of Indonesian Police Force in the living environmental management.

The research/survey results indicate that (1) Metropolitan District Police, Indonesian Police Force is not yet much involved in the 'living environmental management; (2) The involvement of the Indonesian Police Force in the living environmental management is much more determined by the respective rank, in the sense that the higher the level of rank, the larger the influence. The same is true with the education level of the Indonesian Armed Forces/Indonesian Police Force, the higher the education level the larger the influence in the living environmental management (3) The background of duty assignment plays an important role in the living environmental management and it is reflected by the lower the assignment/task area (sector Police), the larger the influence in the environmental management. In addition, the better the family economical condition, the more opportunities they have to pay attention to the living environment. The same is true with Police Force members assigned in kampongs; they will have more opportunities to manage the living environment. This is clue to the availability of many meetings with the community. Such is the case if they were supported by Police Force members whose placement of duty is in the operational field, specifically in the BIMMAS POL (Community Guidance Police). (4) The respective ranks have no big influence. The biggest influences are those with jobs in the kampongs and field of duty. The amount of involvement in living environmental management is determined by their experience as community leader or jobs in the kampongs. In addition the experience obtained in their respective area assignment, especially at the level of sector Police."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang sumber daya manusia humas Polri dari sudut pandangilmu komunikasi, hubungan masyarakat, dan manajemen sumber daya manusia.Humas Polri merupakan fungsi pendukung yang memiliki peran sangat strategisdalam mewujudkan kepercayaan masyarakat dan membangun citra positif Polri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatanpersonel humas Polri belum mampu memenuhi kebutuhan personel yang memilikikemampuan kehumasan baik konseptual maupun operasional. Program pelatihandan pengembangan secara kualitas dan kuantitas juga belum mampumeningkatkan kemampuan personel humas Polri. Untuk itu disarankan untukmeningkatkan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan serta pelatihan danpengembangan guna membangun sumber daya manusia humas Polri yangprofesional.

---

ABSTRACTThis thesis studied about the human resources of the police public relations fromthe perspective of communication, public relations, and human resourcemanagement. Police Public Relations as a supporting function has a strategic rolein creating public trust and build a positive image of the police. This research is adescriptive qualitative analysis. The results concluded that the recruitment,selection, and placement of public relations personnel have not been able to fullfilthe needs of personnel who have public relations skills both conceptual andoperational. Training and development programs as well as the quality andquantity have not been able to improve their competence. It is recommended tomanage the recruitment, selection, placement, training and development resourcesin order to build a professional police public relations."

"Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang Sistem penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri, merupakan upaya Polri untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja para personel Polri. Dalam penelitian ini, membahas tentang penerapan penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon sebagai upaya peningkatan kinerja personel Polres Cilegon.Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah meliputi bagaimana pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai sistem penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon, apakah penerapan Sistem Manajemen Kinerja Polri tersebut berdampak pada peningkatan kinerja personel Polres Cilegon, serta apa saja evaluasi terhadap penerapan sistem penilaian kinerja personel Polres Cilegon dengan metode Sistem Manajemen Kinerja Polri.Penelitian tentang penilaian kinerja personel pada Polres Cilegon ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian untuk sumber data dipilih dengan metode purposive dan snowball sampling yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan informasi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga metode yaitu : observasi terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun untuk metode analisis data, peneliti menggunakan 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa penerapan Perkap Nomor 16 tahun 2011 tentang sistem penilaian kinerja personel dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Cilegon dan Jajarannya, belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan - tahapan pelaksanaan tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Pelaksanaan penilaian kinerja masih bersifat hanya mengejar formalitas dan menggugurkan kewajiban saja. Kemudian kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari personel terhadap Perkap Nomor 16 tahun 2011 membuat pelaksanaan penilaian kinerja menjadi tidak maksimal. Belum berpengaruhnya penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja terhadap gaji dan tunjangan kinerja turut memperngaruhi pelaksanaan penilaian kinerja. Dan kesimpulan akhirnya adalah penerapan penilaian kinerja dengan Sistem Manajemen Kinerja Polri belum berpengaruh terhadap kinerja personel pada Polres Cilegon.

---

INP Regulation (Perkap) number 16 year 2011 concerning INP's government officer performance assessment system using INP Performance Management System, is an effort to manage and increase INP personal performance. This research studies the implementation of performance personal assessment using INP Performance Management System in Resort Police of Cilegon as an effort to incease personal performance in Cilegon Resort Police.

The issues of the research are including how the implementation of INP Performance Management System as a personal performance assessment system in Cilegon Resort Police, does it effect the personal performance improvement, and what are the evaluations due to personal performance assessment application in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System.

This research uses descriptive qualitative approach. Data source is selected by using purposive method and snowball sampling which adjusting based on information necessity trend in field. Data collecting uses three methods including observation, interview and document study. Data analysis uses three steps method including data reduction, data presentation dan data verification.

The conclusion of the research is that the implementation of Perkap number 16 year 2011 concerning personal performance assessment system in Cilegon Resort Police using INP Performance Management System, has not been applied based on holding regulation. Each stage of application has not been performed as it should be. The implementation of performance assesment is only a formality. The lack of personal knowledgement and consciousness against Perkap number 16 year 2011 causes the lack of performance assessment implementation. Final conclusion of the research is that the performance assessment implementation using INP Performance Management System has not influence personal performance in Cilegon Resort Police."