Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan dalam Program Keluarga Berencana di Indonesia (Analisis Data Susenas dan Potensi Desa 2005) Penduduk yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, tingkat fertilitas yang tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Program Keluarga Berencana adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Melalui keberadaan program KB diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumbet daya manusia Indonesia. Dalam jangka pendek program KB memang dirasakan kecil manfaatnya, tapi sesungguhnya secara jangka panjang program KB memberikan kontribusi yang signifikan pada keluarga sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa dan negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Susenas tahun 2005, dengan mengambil sampel ibu-ibn rumah tangga berstatus menikah yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun dan pernah menggunakan/memakai slat/cara KB. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari beberapa variabel bebas yang diujikan, variabel lokasi tempat tinggal, umur ibu, usia kawin perlama, pendidikan ibu, jumlah anak lahir hidup yang dimiliki, suku, kondisi pekeljaan dan kondisi ekonomi, posyandu dan polindes berpengaruh secara signifikan terhadap keikutsertaan ibu-ibu dalam ber-KB di Indonesia. Sementara variabel anggaran, rumah sakit bersalin, puskcsmas dan pustu tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam ber-KB di Indonesia.

---

The qualified population is one of foundation capital on Sustainable development. Yet, accelerating of grown over population, high fertility and the dissemination population in Indonesia are not balancing with advanced quality. The Family Planning Program is one of govemment effort for handling of grown over population. Family planning program hopefully will make the safety family and finally would improve the quality of human resources in Indonesia. Actually, in spite of the family planning program felt insignificance contribution in short time, but in the long time family planning program will give significant contribution to family as a part of national development.

This research is using of National Socio - Economic Survey (Susenas) and Village Potencies (Potdes) 2005 data’s. Samples of this research are marriages couple woman which age is 15 to 49 years old, and has had I ever/ in use contraception. The independent variables which put to the test is location (urban/rural), mothers age, age of first marriage, mother’s education, number of alive child, ethnic group, activity, economy condition, Integrated Servicing Post (posyandu) and polindes are influential to the factoring of family planning program participation of marriage couples woman in Indonesia. While, the family planning program budget, bear a child hospital, puskesmas and Assign Puskesmas (Pustu) have no influential."

"Laju pertambahan penduduk yang tinggi bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan masyarakat. Program KB di Indonesia diakui secara nasional dan internasional sebagai salah satu program yang telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran yang nyata. Melalui pelaksanaan program KB yang efektif dan efisien diharapkan tekanan penduduk dapat dikurangi serta dapat terjadi peningkatan kualitas penduduk.Program Keluarga Berencana (KB) secara mikro berdampak terhadap kualitas individu dan secara mikro berkaitan dengan tujuan pembangunan pada umumnya. Secara mikro, KB berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup ibu/perempuan, juga kualitas bayi dan anak. Secara makro, KB dan kesehatan reproduksi berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meraih MDG?s.Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai implementasi kebijakan program keluarga berencana di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitiannya difokuskan kepada telahaan secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan kebijakan keluarga berencana. Adapun proses implementasi kebijakan dalam penelitian ini meliputi variable komunikasi, sumber daya, struktur organisasi dan sikap kelompok sasaran sesuai dengan dengan teori Model George C. Edward III. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektifitas kebijakan keluarga berencana dan mengidentifikasi pelaksanaan program KB dalam kerangka ketahanan daerah. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mungkin muncul pada saat pelayanan keluarga berencana diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB di Kabupaten Sleman efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat laju pertumbuhan penduduk yang di Kabupaten Sleman di tahun 2007 yang sebesar 2,07% menjadi 1,28% di tahun 2012 seiring dengan peningkatan jumlah akseptor KB baru setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sleman di antaranya adalah : Komunikasi, yaitu bahwa penentu keefektifan pelaksanaan KB dari faktor komunikasi yatu pada tingkatan structural serta upaya komunikasi yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Sumber Daya yang ternyata kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan jumlah penyuluh KB, anggaran belanja dan jumlah personil dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sikap Kelompok Sasaran, diketahui bahwa efektifitas muncul karena masyarakat Sleman yang tidak hanya menerima namun juga memiliki kesadaran dan keyakinan akan manfaat program. Pelaksanaan program KB di wilayah Kabupaten Sleman sudah cukup efektif dalam menunjang keberhasilan ketahanan daerah.

---

When the high population is not followed by high economic growth, the low income rate will lead to grow the unemployment, poverty and underdeveloped-society. The family planning program in Indonesia is obviously recognized nationally and internationally as one of the programs that have been successful in reducing the rate. Through the implementation of effective and efficient family planning is expected to reduce the pressure of society and increase the society quality of life. Family planning program affects to individual quality in micro perspective and deals with development objective in general. In micro perspective, family planning is dealing with health and quality of life of mothers or women, babies and children as well. In macro perspective, family planning and the health of reproduction contributes to achieve the MDG?s directly or indirectly.This research is a case research on the implementation of the policy of family planning programs in Sleman, Yogyakarta. The research focuses on deep discussion of implementation process of family planning policies. The implementation process of policies in this research consists of communication variable, human resource, organization structure and attitude of target group based on the theory of George C Edward III. This research is basically aimed to provide an overview of the effectiveness of the family planning policy and identify family planning program implementation within the framework of regional security. Furthermore, this research is aimed to identify factors supporting and inhibiting that may arise when family planning service are implemented. This research uses descriptive qualitative researchThe research results showed that the implementation of family planning program in Sleman is effective in reducing the rate of population growth. It can be seen from the decline of the population growth rate in Sleman district in the year 2007 of 2.07% to 1.28% in 2012 due to the increase in the number of family planning acceptors each year. Factors that influence the effectiveness of the implementation of family planning programs in reducing the rate of population growth in Sleman district are: communication, it means that the effectiveness of family planning implementation in communication factor is in structural level and communication efforts of family planning officers, the shortage of human resource in the field, budget and number of personnel in the regional working units. The attitude of target group shows that the effectiveness arises from Sleman people which not only accept but also aware and believe in the benefits of the program itself. The implementation of the family planning program in Sleman has been quite effective in supporting the success of regional security."

"Indonesia dengan jumlah penduduk 148.800.00 merupakan negara nomor 5 di dunia dalam besarnya jumlah penduduk, setelah PRC (1981 : 985,000.000), India (1981: 688. 600.000), Uni Soviet (1981 : 268.000.000), Amerika Serikat (1981 : 229.800.000).Sensus Penduduk yang diadakan di Indonesia pada tahun 1980 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 149.490.298. Hal ini dikatakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Januari 1981 di muka sidang Paripurna DPR-RI sebagai bagian dari Keterangan pemerintah tentang RAPBN 1981/1982. Presiden Soeharto lebih lanjut mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar bukan merupakan jaminan bagi berhasilnya pembangunan. Hal ini dikatakan dalam sambutan beliau pada Pembukaan Koperensi Internasional, Kependudukan dan Keluarga Berencana Dekade-80-an yang telah dibuka pada tanggal 17 April 1981 dimana antara lain dinyatakan bahwa : "jumlah penduduk yang besar tanpa kemajuan peningkatan kesejahteraan rakyat, justru merupakan beban untuk suatu masyarakat dan dapat merupakan bencana bagi generasi yang akan datang". Oleh karena itu apabila terdapat ketidakmampuan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk dengan penurunan tingkat kelahiran, maka menurut proyeksi kependudukan, pada tahun 2001 penduduk Indonesia diperkirakan akan berjumlah 280 juta jiwa. " Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat yang tidak diimbangi dengan kenaikan produksi, akan mengakibatkan terjadinya tekanan-tekanan pada sektor penyediaan pangan, sandang, pemenuhan lapangan kerja dan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan, pengangkutan, perhubungan dan lain-lain. Ketidakseimbangan seperti dikatakan di atas tidak saja men buikan kegelisahan dan ketegangan-ketegangan sosial, bahkan dapat menimbulkan terjadinya ledakan-ledakan sosial dengan segala akibatnya yang tidak diharapkan."

"Pada tahun 1953, sensus menunjukkan pertumbuhan penduduk Cina yang mengkhawatirkan. Pemerintah Cina pada tahun 1953-1978 menerapkan aturan keluarga berencana. Namun hal itu belum mampu untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk di Cina. Tahun 1979, pemerintah Cina menerapkan kebijakan satu anak. Sejak kebijakan satu anak diterapkan muncul budaya aborsi dan kasus pembunuhan pada bayi perempuan. Pada Oktober 2015, pemerintah Cina mengumumkan kebijakan satu anak di Cina resmi dihapus dan diganti dengan kebijakan dua anak. Kebijikan satu anak dinilai kurang efeketif bahkan bila diteruskan dapat membebankan pemerintah Cina karena akan terus mengurangi porsi penduduk usia produktif. Perubahan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 36 tahun, orang di Cina boleh memiliki anak lebih dari satu. Dengan dihapusnya kebijakan satu anak maka pemerintah cina memberlakukan kebijakan dua anak. Kebijakan dua anak ini diperkirakan tidak akan mengakibatkan lonjakan jumlah penduduk; diperkirakan jumlah penduduk cina pada tahun 2029 berjumlah 1,45 milyar dibandingkan dengan penduduk cina sekarang yang berjumlah 1,4 milyar. Kebijakan baru ini akan memungkinkan semua orang Cina memiliki anak sesuai harapan mereka. Dampak dari kebijakan baru ini pada aspek sosial budaya dan kesehatan meliputi: berkurangnya kasus aborsi, berkurangnya masalah anak-anak yang tidak terdaftar didalam akte, dan meningkatnya masalah kesuburan. Kemudian dampak dari kebijakan baru pada aspek demografi yaitu angkatan kerja yang menyusut dan penuaan populasi yang cepat tidak akan terbukti selama dua dekade. Sementara itu, diperlukan tindakan kebijakan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sosial, kesehatan, dan perawatan masyarakat usia lanjut. Fokus penelitian berkaitan erat dengan aspek demografi dan sosial budaya Cina. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak demografi dan sosial budaya dari kebijakan dua anak.

---

In 1953, a census showed a dramatic increase in Chinas population. The government of China thus imposed a Family Planning policy from 1953 to 1978. However, such attempt was considered inadequate to solve the population growth problems. In 1979, the government introduced the One-Child policy. The policy evoked abortion culture and killing of baby girls. In October 2015, the government terminated the One-Child policy and changed it into Two-Child policy. The previous policy was proved ineffective and it is projected to burden the government further due to the lack of citizen in their productive age. The change of policy is a historical event for the Chinese are allowed to have more than one child in 36 years. The Two-Child policy is estimated not cause overpopulation in China. By 2029, China has a population of 1.45 million, compared to the current 1.40 million. The new policy makes the Chinese have children as they desired. The policys effects on social, cultural, and health aspects are: decrease of abortion rate, decrease case of children do not obtain their official birth certificates and increase in fertility. The policy also affects Chinas demography by the rise of working-age population and the rapid population ageing is not going to happen in two decades. Policies regarding the improvement of social and healthcare for the elderly are also required. The objective of this research is to seek the impacts of Two-Child policy in socio-cultural aspects of the Chinese as well as Chinas demography."