Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menekan laju pertumbuhan penduduk dapat dicapai dengan program keluarga berencana yang bukan merupakan tugas istri saja. Dengan demikian meningkatkan keikutsertaan suami harus didukung dengan pengetahuan yang baik tentang keluarga berencana bagi suami. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui gambaran tingkat pengetahuan suami tentang keluraga berencana dengan menggunakan desain deskriptif sederhana dengan jumlah responden yang memenuhi kriteria sebanyak 47 responden di RW 19 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan Banten tahun 2009. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuisoner. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tingkat pengetahuan suami tinggi tentang keluarga berencana sebanyak 24 orang (51,1 %) Pengetahuan sedang sebanyak 23 orang (48,9 %) namun partisipasi dalam KB masih rendah sebanyak 12 orang (26 %) dengan metode yang digunakan 100% kondom. Rekomendasi penelitian ini sebagai data dasar dalam meningkatkan keikutsertaan suami untuk mengikuti keluarga berencana dan menjadi bahan masukan dalam program keluarga berencana bagi suami.

---

Happy and prosperous of small family and decrease population growth rate can be achieved with family planning program that is not the task of the wife. Therefore, the increase of husbands participation must be supported by good knowledge about family planning.

This research want to identify the description of the level of husbands knowledge regarding family planning by using simple descriptive design. The number of respondents who met the criteria was 47 respondents at RW 19 Keiurahan Pamulang, Pamulang Eastern District of South Tangerang Banten 2009. Collecting data was done by using kuisoners.

Results of this study provided a high level of knowledge about the husbandis family planning they were 24 people (51.1 %), the respondents who had average level of knowledge were 23 people (48.9%) yet, the participation in the family planning was still low 12 people (26%) with the method used 100% condom.

Recommendations of this research that was a data base to increase the participation of the husband and family planning input into family planning program."

"Angka partisipasi program Keluarga Berencana (KB) PUS di Kecamatan Tebet sebesar 72,92% pada 2012 turun menjadi 63,48% pada 2013 sementara IIS 70% pada 2012. Salah satu kelurahan, Kelurahan Manggarai tahun 2012 sebesar 50,78% dan tahun 2013 tidak ada laporan, kepadatan penduduk 36.725jiwa/km². Belum diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang wanita PUS di Kelurahan Manggarai memutuskan untuk mengikuti atau tidak mengikuti protram KB di Kelurahan Manggarai. Tujuan penelitian: Meneliti variabel yang berhubungan partisipasi KB. Variabel: Faktor Penguat-umur, pendidikan, jumlah anak, pekerjaan, penghasilan, pengetahuan, niat bereproduksi, otonomi dalam ber-KB, Faktor Pemungkin-Ketersediaan layanan dan alat, pemeriksaan kesehatan, media massa, Faktor Pendorong-dukungan suami, konseling tentang KB, pemanfaatan pelayanan ANC, pemanfaatan pelayanan nifas. Hasil Penelitian: ANC memiliki hubungan dengan partisipasi KB (OR=3,972 95% CI=1,188%-13,284%) dan dukungan suami memiliki faktor proteksi terhadap partisipasi KB (OR=0,101 95% CI=0,029-0,354). Saran: Diperlukan pengembangan ANC yang semakin baik untuk memfasilitasi wanita PUS agar mendapat layanan konseling ditambah informasi mengenai KB dan penyebaran informasi termasuk ke suami wanita PUS mengenai pentingnya ber-KB dan bagaimana cara mendapatkan pelayanan tersebut.

---

Participation rate for Family Planning (FP) program in Tebet District is 72,92% as of 2012 but decrease to 63,48% as of 2013. One of the village, Manggarai Village is 50,78% as of 2012 and no report as of 2013 while having population density 36.725people/km². There is not known factors yet which affecting marriage women of childbearing age to participate or not in FP program in Manggarai Village. Purpose: Research variables that may have impact on Family Planning participation of woman in childbearing age. Variables: Predisposing Factor-age, education, number of children, employment status, income, reproductive intention, self-autonomy for using FP methods, Enabling Factor-FP treatment and methods availability, mass media, Reinforcing Factor-husband support, FP counseling, Antenatal-care and post-partum participation utilization rate. Result: ANC utilization rate is found having a relation with participation rate for FP (OR=3,972 95% CI=1,188%-13,284%) and husband support is having protective factor against participating in FP program OR=0,101 95% CI=0,029-0,354). Suggestions: ANC program needs to be expanded to be better at facilitating marriage women of childbearing age for getting counseling and information about FP and spreading information including for husband of women of childbearing age about the importance of FP and how to get the service."

"Keikutsertaan dalam keluarga berencana penting untuk mencapai tujuan KB dengan pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender, angka keikutsertaan pria dalam KB di Indonesia masih tergolong rendah 3,46% pada tahun 2012 (SDKI), hal tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 5%. Penelitian bertujuan mengetahui gambaran dan faktor ? faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan pria dalam KB.Desain penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan di Kelurahan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, bulan November ? Desember 2014, menggunakan kuesioner pada 96 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 17,7% responden yang ikutserta dalam keluarga berencana, serta adanya hubungan yang bermakna antara faktor diskusi dengan istri tentang kontrasepsi pria, dukungan istri terhadap penggunaan kontrasepsi pria, pengetahuan dan sumber informasi mengenai kontrasepsi pria dengan keikutsertaan pria dalam keluarga berencana.

---

Participation in family planning is important to achieve the purpose of family planning with health reproductive approach ,reproductive rights and gender equality, numbers of men 's participation in family planning in Indonesia is still low of 3.46 % in 2012(SDKI), it is still far from the national target of 5 %.The study aims to determine of men 's participation in family planning and factors assoiciated to the participation of men in family planning . This research design using cross sectional approach implemented in Cilenggang , Serpong , South Tangerang , in November-December 2014, using a questionnaire on 96 respondents . The results showed that there were 17.7 % of respondents who participated in family planning ( condoms and vasectomy ). There are meaningfull association between between discussion with the wife of a male contraceptive , wife support for male contraceptive use , knowledge and resources about male contraception with male participation in family planning."

"Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018- 2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.

---

Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan."

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone.

---

The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum.

This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling.

The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones."

"

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

"

"Partisipasi pria di Indonesia dalam pemilihan KB berjenis MOP masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran partisipasi suami dalam KB MOP di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 10 orang informan utama yaitu suami yang memilih MOP dan suami yang memilih kontrasepsi lain. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada bulan Juni-Juli 2023 dan dilakukan analisis isi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi suami dalam MOP disebabkan karena istri tidak bisa ber-KB lagi, ada efek samping dan kegagalan dari kontrasepsi sebelumnya. Suami yang memilih MOP memiliki pengetahuan dan keyakinan yang baik serta mendapatkan dukungan dari istri dan petugas kesehatan. Sementara suami yang memilih kontrasepsi lain memiliki pengetahuan yang kurang dan tidak memiliki keyakinan untuk melakukan MOP serta kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat maupun petugas kesehatan. MOP masih dianggap tabu dan ada anggapan tentang efek samping MOP yang dapat menganggu fungsi seksual pria. Fasilitas MOP sangat terjangkau dan prosedur MOP dilakukan secara gratis. Keberadaan sarana informasi tentang MOP di lingkungan tempat tinggal kurang memadai namun informan dapat mengakses informasi secara pribadi melalui media cetak maupun digital seperti internet. Diperlukan strategi peningkatan penyuluhan, pembentukan kelompok KB pria dan peningkatan pengetahuan tentang MOP bagi kader dan tokoh masyarakat.

---

The participation of men in Indonesia in choosing the MOP type of family planning is still very low. This study aims to look at the picture of the husband in KB MOP in Selebar District, Bengkulu City. This research is a qualitative research with a case study approach on 10 main informants from husbands who choose MOP and husbands who choose other contraception. Data collection was carried out using in-depth interviews in June-July 2023 and content analysis was carried out. The results of the study revealed that the husband's participation in MOP was due to the fact that the wife could not take family planning anymore, there were side effects and failure of previous contraception. Husbands who choose MOP have good knowledge and confidence and get support from their wives and health workers. Meanwhile, husbands who chose other contraception had less knowledge and did not have the confidence to do MOP and received less support from their families, community leaders and health workers. MOP is still considered taboo and there are assumptions about the side effects of MOP that can interfere with male sexual function. The MOP facility is very affordable and the MOP procedure is performed free of charge. The existence of information facilities about MOP in the neighborhood is quite adequate, but informants can access information personally through print and digital media such as the internet. A strategy is needed to increase counseling, form family planning groups for men and increase knowledge about MOP for cadres and community leaders."

"Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada kesehatan ibu, bayi, dan anak. BKKB Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi non struktural Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di DKI Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana maka perlu diupayakan peningkatan kualitas manajemen program Penelitian ini menggambarkan manajemen program keluarga berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan sistem. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa pegawai yang terdapat di BKKB Prov. DKI Jakarta merupakan Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sistem perekrutan, kenaikan pangkat, pensiun, dan keuangan sudah sepenuhnya dikelola oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diperoleh untuk membiayai program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pemda DKI Jakarta dan BKKBN Pusat. Adapun perlengkapan didapat melalui proses pengadaan yang dilakukan sendiri oleh BKKB Provinsi DKI Jakarta serta distribusi dari BKKBN pusat.BKKB Provinsi DKI Jakarta membuat perencanaan serta melakukan proses pengendalian dan evaluasi program keluarga berencana secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi. Sedangkan dalam pelaksanaannya, BKKB Provinsi DKI Jakarta mengkoordinasikan kepada sektor-sektor lain untuk mendukung program keluarga berencana di DKI Jakarta. Pencapaian program keluarga berencana dilihat pada dua komponen utama, yaitu pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang terbagi lagi menjadi peserta KB aktif MKJP dan Non MKJP. Pencapaian peserta KB baru pada tahun 2007 mencapai 109, 77% dari target PPM yang ditetapkan sedangkan pencapaian peserta KB aktif hanya sebesar 85,57% dari target PPM yang ditetapkan. Penggunaan kontrasepsi MKJP yang paling dominan adalah dengan metode IUD sedangkan penggunaan kontrasepsi Non MKJP yang paling dominan adalah dengan metode Suntik. Dari pembahasan pada tiap-tiap variabel input, proses, dan output, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Manajemen Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta pada tahun mendatang , maka penulis menyarankan kepada BKKB Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan kebutuhan petugas lapangan untuk menunjang program keluarga berencana sehingga jumlah petugas dapat sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Selain itu, BKKB Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya advokasi terhadap pembuat keputusan berkaitan dengan dukungan anggaran program keluarga berencana serta meningkatkan promosi metode kontrasepsi jangka panjang sehingga dapat meningkatkan efektifitas program keluarga berencana di Provinsi DKI Jakarta."

"ABSTRAKBeberapa faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu umur, pendidikan, jumlahanak masih hidup, usia kawin, tempat tinggal, pengetahuan tentang KB, dan statuspekerjaan responden, sikap suami terhadap KB, pernah pakai KB, aktivitasekonomi dan indeks kesejahteraan hidup. Metode penelitian cross sectionaldengan menggunakan sampel PUS sejumlah 1249 jiwa. Hasil penelitianmenunjukkan status unmet need KB Provinsi Banten 12,00%. Sebagian besarresponden mendapatkan pelayanan yang baik terhadap KB sebesar 66,2%. Adahubungan yang signifikan antara pelayanan KB dengan status unmet need padakelompok alasan tidak ber-KB karena alasan non kesehatan (CI 95% 2,3-47,6).Disarankan agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan,petugas lapangan KB, dan kader kesehatan dalam rangka penyebaran informasimelalui media sosial dan massa, serta diadakan program atau kegiatan yangsasarannya adalah pria karena memiliki peran penting dalam proses pengambilankeputusan dalam ber-KB

---

ABSTRACTSome factors affecting unmet need are age, education, number of children stillalive, age of marriage, residence, knowledge of family planning, and employmentstatus of respondent, husband's attitude toward family planning, use familyplanning ever, economic activity and life welfare index. The cross sectionalresearch method using EUS sample is 1249 people. The results showed the unmetneed status of KB province of Banten 12.00%. Most of respondents get goodservice to KB by 66,2%. There was a significant correlation between familyplanning services with unmet need status for non-family planning group for nonhealthreasons (95% CI 2.3-47.6). It is suggested to increase the quality andquantity of health workers, field officers, and health cadres in order to disseminateinformation through social media and mass, and held programs or activities whosetarget is male because it has an important role in the decision-making process infamily planning."

"Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI. (Menpan RI)) untuk meningkatkan jabatan mereka menjadi jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan) kebijakan kerjasama di bidang pendidikan jarak jauh antara BKKBN dengan UT.Metoda penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam di bidang pendidikan jarak jauh (PJJ), telaahan dokumen sebagai data sekunder dan diskusi kelompok terarah (DKT) dengan peserta didik program kerja sama (PLKB dan PPLKB).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kamponen masukan yang berkaitan dengan kebijakan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Terbuka untuk meningkatkan pendidikan PLKB dan PPLKB yang bertempat tinggal dan bekerja di seluruh pelosok Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Kedudukan tim pembina yang terdiri dari unsur satuan tugas BKKBN propinsi/kabupaten/kota dan unit pelaksana belajar jarak jauh (UPBJJ) dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik, namun uraian tugas dan fungsi belum terinci akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas yang semestinya dibuat oleh UT. Komponen proses yang berkaitan dengan koordinasi antara tim pengelola (BKKBN pusat dan UT pusat) dengan tim pembina BKKBN propinsifkabupatenfkota (satgas dan UPBJJ) cukup dilaksanakan per semester, namun hail koordinasi belum diinformasikan/dikomunikasikan ke seluruh sektor terkait. Selain itu perlu memberikan pemahaman lebih dalam dan rinci serta berulang (untuk mengingatkan kembali) tentang sistem belajar jarak jauh (SBJJ) kepada tim pembina di daerah. Perekrutan peserta didik selain berdasarkan prestasi kerja, tetapi juga atas dasar keinginan yang besar untuk meningkatkan diri dalam pendidikan. Saran dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain atau mitra kerja lainnya, diperlukan naskah kerjasama, naskah perjanjian/kontrak kerjasama juga ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang rinci dan jelas dan terdokumentasi dengan baik agar mudah menemukannya bila diperlukan. Informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik diberikan pada waktu yang khusus yang tidak disatukan dengan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah lain sehingga tidak ada persaingan dengan informasi lain (informasi tentang pekerjaan rutin).

---

The Analysis of the Implementation of Policy on Providing Higher Learning at a Distance Cooperation in for Family Planning Advisors and their Supervisors in Jakarta and Bogor in the Year 2000The policy to improve the education and broaden the mind of the family planning advisors and supervisors who still have high school diploma seems to be necessary for human resources development.

The effort to improve their education as well as their supervisor's coincides with the policy of the State Minister for Control of Machinery of the state which is to promote them to have functional position. The main purpose of this research is to know the extent to which the policy implemented between the Coordinating Body of the Family Planning (BKKBN) and Indonesian Open Learning University (Universitas Terbuka/UT)

The method used is qualitative approach. The data collection technique is in depth interview in the field of distant education, books or documents review as secondary data, and focus group discussion will be participants of the cooperation programs. The research result shows that the variable input which has something to do with the policy done by BKKBN and Universitas Terbuka can be done well.

The participants can take advantage the task force of the coordinating body in provinces, districts and cities and of UT's regional centers (UPBJJ). However their job descriptions are not clear yet because there is no standard operating procedure which UT is supposed to give the component process connected with the coordination between central BKKBN and UT or as the working team and the development team, BKKBN in provinces/districts/cities (the task forces and UPBJJ) is enough to be once per semester. However, the coordination result has not been informed or communicated to whole relevant sectors. Besides it is necessary to give a deeper more detail and repeated understanding of distant learning system to the development team in regions. The recruitments of the participants are not only based on their working performance, but also on big intention to improve their education. I suggest that in doing cooperation with other parties or working partner, it is necessary to have MOU and SOP that are clear, detail and well documented so that they are easily found when needed. Information for the participants should be given on a separate occasion, not at same time as other meeting that discus other matters so that there will be misinformation (especially on routines)."