Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSemakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka jangkauan frekuensi sistem monitoring semakin luas menuju frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Indonesia telah mengimplementasikan sistem monitoring radio yang berfungsi untuk menjamin komunikasi bagi pemegang lisensi spektrum legal. Metode penulisan tesis ini adalah dengan menyusun perkerjaan secara sistematis dan terstruktur mulai dari inventarisasi data yang mencakup strategi pengumpulan data sampai dengan melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.Adapun teknis dalam analisis data akan digunakan dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisa SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri.Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantu pembuatan keputusan dalam analisis kemampuan yang dimiliki oleh stasiun monitoring.Perlu adanya analisis dan termasuk mencari alternatif pemecahan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dalam rangka penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi radio nasional.Penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

ABSTRAK

Along with the development of communication technology, the frequency monitoring system range extends to higher radio frequencies. Indonesia has implemented the radio monitoring system which has the function to guarantee the communication for legal spectrum license holder.

The methodology used for this thesis writing is by arranging the tasks systematically and structurally, starting from data inventory, which covers the strategy of data compiling, through the analysing process and drawing conclusion.

The data analysis technique we are going to used is the SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) methodology. SWOT analysis has become one of the useful techniques in industrial world. However, there is still possibility to be used as supporting decision-making application in analysing the ability possessed by the monitoring station.

Analysis is needed, including finding alternative problem solving based on collected data to control and regulate the national radio frequency. Frequency spectrum arrangement and regulation needs to be performed systematic and accountable."

"ABSTRAKSemakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka jangkauan frekuensisistem monitoring semakin luas menuju frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi.Indonesia telah mengimplementasikan sistem monitoring radio yang berfungsiuntuk menjamin komunikasi bagi pemegang lisensi spektrum legal.Metode penulisan tesis ini adalah dengan menyusun perkerjaan secarasistematis dan terstruktur mulai dari inventarisasi data yang mencakup strategipengumpulan data sampai dengan melakukan analisis dan penarikankesimpulan.Adapun teknis dalam analisis data akan digunakan dengan metode SWOT(Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats). Analisa SWOT telahmenjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun demikiantidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat bantupembuatan keputusan dalam analisis kemampuan yang dimiliki oleh stasiunmonitoring.Perlu adanya analisis dan termasuk mencari alternatif pemecahan permasalahanberdasarkan data yang diperoleh dalam rangka penertiban dan pengaturanspektrum frekuensi radio nasional. Penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan."

"Perkembangan teknologi yang menggunakan perangkat spektrum frekuensi mengakibatkan penggunaan frekuensi radio akan terus meningkat. Kepadatan penggunaan spektrum frekuensi yang tinggi serta permintaan yang terus meningkat akan kanal-kanal frekuensi radio, menuntut pihak pengelola spektrum frekuensi untuk menerapkan sistem pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio mengembangkan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) mulai tahun 2009 untuk menjamin pemakaian spektrum frekuensi yang tertib dan pengguna sah frekuensi terlindungi dari gangguan interferensi radio. Untuk menjamin bahwa SMFR tepat guna maka diperlukan evaluasi oleh stake holder seperti Pihak Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan Operator Pengendali Frekuensi Radio. Analisa pada penelitian ini menggunakan Gap Analysis untuk mengetahui kesenjangan sasaran kinerja Manajemen Monitoring Frekuensi Radio serta Kano Model untuk merumuskan kebutuhan fungsi Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Dengan melakukan indepth interview kepada Otoritas Manajemen Spektrum Frekuensi dan 50 kuesioner Kano Model kepada Operator Pengendali Frekuensi Radio didapatkan Kinerja Perangkat khususnya kehandalan perangkat merupakan suatu keharusan dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio. Pada jenis atribut Fungsi yang dibutuhkan adalah fitur monitoring VHF-UHF, fitur pencari arah VHF-UHF dan fitur spectrum occupancy. Sedangkan pada jenis atribut Integrasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan responden. Untuk menaikkan kinerja Sistem Monitoring Frekuensi Radio diperlukan pembinaan sumber daya manusia dan perubahan pola kerja lama yang menggunakan perangkat analog menjadi perangkat SMFR yang otomatis dan terintegrasi dengan database Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Perubahan bisnis proses monitoring juga diperlukan untuk memaksimalkan seluruh fungsi dalam Sistem Monitoring Frekuensi Radio.

---

The development of technology which uses the frequency spectrum resulting in the use of radio frequency will continue to increase. The density of the high frequency spectrum usage and demand will continue to increase the radio frequency channels, frequency spectrum requires the manager to implement management systems that efficiently and effectively. Directorate General of Resources and Equipment Post and Information Technology (DG SDPPI) which has the function of monitoring and control in the field of radio frequency spectrum develops Radio Frequency Monitoring System (SMFR) began in 2009 to ensure the orderly use of the frequency spectrum and the frequency legitimate users are protected from interference radio. To ensure that SMFR is appropriated, it?s require evaluation by stakeholders such parties Frequency Spectrum Management Authority and Radio Frequency Control Operator.

The analysis in this study using a Gap Analysis to determine performance gaps targets and Radio Frequency Monitoring Management Kano Model to formulate functional requirements of Radio Frequency Monitoring System. By conducting in-depth interview to the Frequency Spectrum Management Authority and 50 Kano Model questionnaires to Radio Frequency Control Operator gained that device reliability is a necessity in Radio Frequency Monitoring System. On the type of function required attributes are VHF-UHF monitoring features, VHF-UHF direction finder feature and spectrum occupancy feature. While the type of attribute integration has no effect on respondent's satisfaction.

To increase the performance of Radio Frequency Monitoring System required human resource development and changes in work patterns that use the old analog devices into SMFR device that automated and integrated with Spectrum Management Information System database (SIMS). Changes in the monitoring business process is also necessary to maximize all the functions in the Radio Frequency Monitoring System."

"Penggunaan frekuensi radio sebagai sarana telekomunikasi telah berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah Jakarta. Penggunaan kanal frekuensi radio di wilayah Jakarta dapat dikatakan sangat, padat mengingat setiap kanal alokasi frekuensi radio pada setiap layanan yang diperuntukkan diwilayah Jakarta digunakan dan dimanfaatkan secara keseluruhan. Kondisi kepadatan penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta tersebut menuntut adanya suatu layanan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio dari pemerintah. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta (Balai Monitor Jakarta) sebagai Unit Kerja Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta. Potensi gangguan dan pelanggaran penggunaan frekuensi radio serta kemampuan monitoring, pengukuran dan validasi penggunaan frekuensi radio, maka Balai Monitor Jakarta perlu menyiapkan suatu strategi untuk memperbaiki kinerja layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio menuju kinerja operasional yang optimal. Dari hasil analisis terhadap organisasi Balai Monitor Jakarta dengan menggunakan eTOM di dapat hasil bahwa untuk dapat menghasilkan kinerja operasional yang optimal, maka perlu diusulkan penambahan satu Seksi pada struktur organisasi Balai Monitor Jakarta, penambahan formasi SDM sebanyak 46%. Dengan strategi menajemen dengan menggunakan BSC menunjukkan terjadi kenaikan anggaran sebesar 46% bagi belanja pegawai dan operasional serta penyediaan call centre dan loket pelayanan pengaduan penggunaan frekuensi radio. Dengan strategi baru tersebut, diharapkan Balai Monitor Jakarta dapat memberikan kinerja operasional yang optimal dalam rangka layanan, pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di wilayah Jakarta.

---

The use of radio frequencies as a means of telecommunications have grown rapidly, especially in Jakarta. The use of radio frequency channels in the Jakarta area are fully utilized, that each radio frequency channel allocation in each designated region of Jakarta service is used and exploited as a whole. The use of radio frequency density conditions in the Jakarta region demands a service, monitor and control over the use of radio frequencies from the government.

The First Class Radio Spectrum Monitoring Office of Jakarta (Jakarta Monitoring Office), as the Government's Agency has an important role in providing services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area. Potential for interference and violation of the use of radio frequencies and the ability of monitoring, measurement and validation of the use of radio frequencies, The Jakarta Monitoring Office need to prepare a strategy to improve the performance of services, monitoring and controlling the use of radio frequency become to the optimum operational performance.

From the analysis of the organization of the Jakarta Monitoring Office by using the eTom, it can result an important point, that to be able to generate optimal operational performance, it is necessary for the addition of a section on the organizational structure of the Jakarta Monitoring Office and the addition of human formation as much as 46%. In addition, management strategies using BSC showed an increase in the budget by 46% for personnel expenditure and operations and the provision of call center and complaint service counter use of radio frequencies.

Based on that strategies, it is expected that Jakarta Monitoring Office can deliver the optimum operational performance in the context of services, monitoring and controlling the use of radio frequencies in the Jakarta area."

"Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan radio komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi radio komunitas pada proses perizinan ISR. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penanggung jawab radio komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Analisis data mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa kendala yang dihadapi pada sertifikasi perangkat radio komunitas."

"

---

Spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya yang terbatas karena itu diperlukan pengelolaan dari regulator agar pemakaiannya bisa seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang handal untuk pengelolaan spektrum frekuensi tersebut. Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai regulator yang bertugas untuk mengelola spektrum frekuensi telah menggunakan sistem informasi manajemen untuk pengelolaan spektrum frekuensi radio sekaligus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna frekuensi radio tersebut. Sistem itu dinamakan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF). SIMF merupakan sistem yang sangat penting di Ditjen SDPPI karena mengelola aset berupa PNBP dari BHP Frekuensi yang bernilai trilyun-an rupiah. Namun seiring perkembangan yang pesat di sektor teknologi informasi dan komunikasi serta berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan laporan konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PwC) bahwa SIMF yang dibangun pada tahun 2004 sudah memerlukan peningkatan karena saat ini kondisinya sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan yang ada karena : masih memakai teknologi lama, belum bisa mendukung ke arah pelayanan good governance, adanya restrukturisasi di lingkungan Kemenkominfo serta belum dapat menyajikan secara cepat informasi yang bisa membantu pimpinan dalam merencanakan, mengawasi dan mengambil keputusan. Peningkatan dari SIMF tersebut akan diberi nama Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Untuk menganalisa perubahan dalam peningkatan SIMF diperlukan data yang berhubungan dengan aspek : keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Data tersebut diperlukan untuk menggambarkan kondisi saat ini, selanjutnya diperlukan juga data tentang kondisi yang diharapkan ke depannya. Analisa data pada penelitian ini menggunakan Balanced Scorecard dan Gap Analysis. Dengan menggunakan analisa kualitatif dalam tesis ini, akan diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kualitas SIMF menuju SIMS dengan kemampuan menerapkan e-licensing dan teknologi web base dan cloud computing dapat meningkatkan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio.

---

ABSTRACT

Frequency Radio Spectrum is a limited resource because it required manage from regulator so that use can be as effective and efficient as possible so as to provide maximum benefit to the prosperity of the people. Because that, this requires a powerful management information system for the management of the spectrum frequency. Currently Ditjen SDPPI as a regulator whose job is to manage the frequency spectrum has been using management information systems for the management of radio frequency spectrum as well as to provide services to the public using the radio frequency. The system is called Systems Information Management Frequency (SIMF). SIMF system is very important in Ditjen SDPPI for managing assets in the form of tax revenues Frequency BHP's worth trillions of rupiah. But with the rapid development in information and communications technology sector as well as based on examination of Badan Pemeriksaan Republik Indonesia (BPK RI) and reports of the internasional consultant Price Waterhouse Coopers (PwC) that SIMF which built in 2004 already requires improvement because the current conditions are no longer able to meet the needs that exist because: still using old technology, has not been able to support the ministry towards to good governance services, the restructuring in the Ministry of Communication and has not been able to quickly present information that could assist management in planning, control and decision making. The improvement of SIMF will be named as System Information Management Spectrum (SIMS). To analyze the change in the increase SIMF required data related to aspects: financial, customer, internal business process and learning and growth. The data needed to describe the current conditions, are needed also data on the condition that expected in the future. Analysis of the data in this study using the Balanced Scorecard and Gap Analysis. By using the qualitative analysis of this thesis, it would be concluded that the increase in the quality obtained SIMF into SIMS with the ability to implement e-licensing and technology web-based and cloud computing can improve the radio frequency spectrum license service."

"Pengembangan sistem monitoring radio frekuensi merupakan jawaban atas maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi apabila tidak diatasi dengan segera akan mengakibatkan kerugian yang semakin besar bagi Negara. Namun pengembangan sistem monitoring tidak dapat berjalan dengan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem monitoring yaitu harga yang tinggi untuk implementasi sebuah stasiun monitoring. Harga sebuah stasiun monitoring yang tinggi menjadi salah satu faktor pendorong dikembangkan sistem portable monitoring frekuensi radio di Indonesia. Berdasarkan pengembangan sistem portable monitoring sebelumnya telah berhasil dilakukan pengukuran parameter frekuensi radio dan field strength. Pengembangan selanjutnya difokuskan untuk pengukuran parameter bandwidth pemancar stasiun radio FM. Didapatkan hasil pengukuran dilapangan, nilai bandwidth dan field strength akan baik bila pengukuran dilakukan di dalam wilayah cakupan pemancar stasiun radio yang ukur. Program pengukuran yang dikembangkan mampu melakukan pengukuran bandwidth radio FM pada test point yang telah ditentukan yaitu untuk stasiun radio Pop FM pada frekuensi 103 MHz.

---

Nowadays, the increasing number of spectrum-frequency violation happend in Indonesia. This will negatively impact our national income if there is no action taken. The development of the radio-frequency monitoring system is one of the solution to overcome this problem. However, the implementation of this system is expensive. Therefore, there is a low cost model for monitoring system which is the portable model. The development for portable radio monitoring system has been conducted for parameter FM frequency and field strength. This research work will focus on designing the bandwidth measurement program for FM radio station monitoring system. Based on field measurement result, the field strength and bandwidth can be obtained if the measurement is conducted inside the radio transmitter coverage. The Bandwith measurement program can succesfully measure the bandwidth from radio Pop FM at Frequency 103 MHz at several test points."

"ABSTRAKSalah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

---

ABSTRACT

One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."