Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa sebanyak 5,9 juta keluarga belum memiliki rumah. Sementara setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru sekitar 820.000 unit rumah. Selain itu pesatnya urbanisasi di kota-kota besar dan metropolitan telah menyebabkan permasalahan ketersediaan lahan bagi perumahan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian terhadap kinerja produktivitas developer dalam membangun rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI) di DKI Jakarta.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk merumuskan faktor-faktor, dampak, penyebab dan strategi/kebijakan preventive ataupun koreksi terhadap penyebab dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas rusunami.Metode penelitian menggunakan metode survey dengan menyebarkan quesioner berisi variable resiko. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisa uji statistik. Dari hasil analisa uji statistik dengan korelasi dan AHP terhadap hasil tabulasi quesioner responden, didapat empat variable resiko yang berpengaruh sangat tinggi terhadap kinerja produktivitas developer rusunami.Variable tersebut adalah : X11 (Harga konstruksi per m2 yg ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 2 jt/m2), X17 (Review design dilakukan oleh developer), X24 (Subsidi bagi para debitur untuk memenuhi KPR Sarusun), X3 (Pengaruh nilai jual tanah yang tinggi pada pemilihan lokasi perumahan).

---

The Backlog in family housing is recorded to be 5,9 million based on National Social Economic Survey 2004 Central Bureau Statistics. Population growth every year contributes to an additional 820.000 units every year. Urbanization in metropolitan areas also adds to the lack of stock in housing. This research intends to study the factors that influence the productivity of the developer for low cost housing in DKI Jakarta.As for the main goals of this research it self are to calculate facts, impacts, causes and correction action of facts cause that affect the productivity of low cost housing.This research used survey method by spreading risk variable questionnaire. Data processed use statistic test analysis. Based on the correlation and AHP analysis of respondent questionnaire tabulation results, there was four variables which affect to low cost housing developer productivity.Those variables are X11 (Constructions price per m2 is Rp. 2 million/m2 as government decision), X17 (design review done by developer), X24 (Debtors? incentive to fulfill KPR), and X3 (The affect of highland price stock on selecting the housing location)."

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"Tesis ini membahas mengenai penyegelan yang dilakukan oleh Dinas P2B Jakarta Selatan terhadap pembangunan Rusunami Kalibata karena pengembang tidak mengindahkan ketentuan tentang perizinan sejak dalam lahap penjualan sampai melakukan pembangunan. Namun penyegelan tersebut tidak dilakukan sedini mungkin sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga menimbukan kerugian pada konsumen dan citra buruk terhadap kinerja aparat pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatoris.Hasil dari penelitian menyarankan agar pengembang selalu mematuhi ketentuan mengenai perizinan, bagi pemerintah sebelum membuat kebijakan harus memperhatikan kesiapan aparat yang akan menjalankan dan kelengkapan perangkat hukum yang mengatur, sedangkan masyarakat sebagai konsumen juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perizinan.

---

The topic of this thesis is about postpone order of Rusunami Kalibata development stage by local government due to developer did not follow official regulation of license to develop from selling until development stage. But postpone order was not done sooner as stated in procedure. It caused loss to consumer and affecting image of government. This research is qualitative explanatory research.Results of this research recommend developer to follow regulation of development, as for government recommendation is better prepare public officer to govern the regulation and for consumer recommendation is to take concern and investigate regulation of development before decide to buy."

"Tesis ini membahas mengenai penyegelan yang dilakukan oleh Dinas P2B Jakarta Selatan terhadap pembangunan Rusunami Kalibata karena pengembang tidak mengindahkan ketentuan tentang perizinan sejak dalam tahap penjualan sampai melakukan pembangunan. Namun penyegelan tersebut tidak dilakukan sedini mungkin sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga menimbukan kerugian pada konsumen dan citra buruk terhadap kinerja aparat pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatoris. Hasil dari penelitian menyarankan agar pengembang selalu mematuhi ketentuan mengenai perizinan, bagi pemerintah sebelum membual kebijakan harus memperhatikan kesiapan aparat yang akan menjalankan dan kelengkapan perangkat hukum yang mengatur, sedangkan masyarakat sebagai konsumen juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perizinan."

"Terdapat permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Rumah Susun berupa perilaku dominasi yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan (developer). Hal ini terjadi akibat adanya disharmoni dalam peraturan yang ada, pelaku pembangunan seringkali mengumpat di balik multi-tafsir daripada frasa-frasa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini selanjutnya membahas mengenai bagaimana batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku pembangunan (developer) dalam pengelolaan rumah susun, serta membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemilik dan/atau penghuni akibat dominasi pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penilitian normatif yang berarti penelitian ini akan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Atas permasalahan tersebut, penulis menawarkan saran agar pelaku pembangunan dapat mematuhi peraturan terkait untuk meminimalisir terjadinya praktek dominasi pada pengelolaan rumah susun. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pihak pemerintah melakukan tindakan tegas kepada pelaku pembangunan yang melakukan kesewenang-wenangan dalam pengelolaan rumah susun untuk melindungi hak-hak dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun.

---

ABSTRACTThere are several problems that arise in the management of condominiums in the form of domination behavior by Developers. This happens due to disharmony in existing regulations, developers often hide behind multi-interpretations rather than the phrases contained in the applicable laws and regulations. This thesis discussed about limitations that must be considered by the Developers in the management of condominiums and the legal protection provided to owners and/or residents of condominiums because of the dominance of the management of condominiums by Developers. The type of research used by the author is normative research, which means that this research will refer to legal norms that apply to the community or also concerning the prevailing habits in society. For these problems, the authors offer suggested that Developers must comply with relevant regulations to minimize the occurrence of dominance practices in the management of condominiums. In addition, the author also suggested that the Government must take firm actions against Developers who commit arbitrary management of condominiums to protect the rights of owners and/or residents of condominiums."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas Implementasi Kebijakan Pembebasan PPN atas Rumah Sederhana di DKI Jakarta. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.011/Th 2012 tentang fasilitas pembebasan PPN rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pembebasan PPN atas rumah sederhana tersebut menemui beberapa kendala pada saat proses impelementasi yang membuat implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik.

---

The purpose of this thesis is to Analyse Implementation of VAT Exemption Policy to increase supply of Small House in DKI Jakarta. Government issued the Regulation of Minister of Finance No.125/PMK.011/Year 2012 on VAT exemption of modest home for people with low income. This thesis use qualitative approach and qualitative analysis data technic. This thesis concluded that the VAT policy of exemption on modest house encountered several obstacles during the implementation process which makes the implementation of the policy has not been going well."

"Pembangunan rumah susun di beberapa tempat di DKI Jakarta mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Hal tersebut disebabkan proses pembangunan rumah susun belum dikembangkan berbasis risiko. Maka, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan proses pembangunan rumah susun berbasis risiko di lingkungan Dinas X DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari arsip dan kuesioner. Metode analisis menggunakan gap analysis dan qualitative risk analysis untuk mengetahui risiko tertinggi pada proses pembangunan rumah susun dan mengembangkannya berbasis risiko dengan hasil gap analysis. Dari hasil penelitian didapatkan 15 kegiatan proses pembangunan rumah susun, 7 risiko tertinggi pada pembangunan rumah susun, dan 3 tindakan pengembangan terhadap proses pembangunan rumah susun.

---

Some of the development of flats have been delayed in the completion of the project. This happens because the development of flats has not been developed based on risks. Therefore, the purpose of this research is to develop a risk based flats development process in the Jakarta Housing Department. This study uses primary and secondary data obtained from archives and questionnaires.

The analysis method uses gap analysis and qualitative risk analysis to find out the highest risk in the development of flats project and develop it based on risk with the result of gap analysis. The results of the research show 15 activities of the development of apartment projects, 7 highest risks in the development of flats, and 3 actions development of the development of apartment projects."

"Dengan peningkatan pembangunan, itu juga akan mendorong permintaan listrik di sektor rumah tangga, yang juga disertai dengan peningkatan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Maka dari itulah diambil inovasi pembangunan di bidang pembangunan perumahan berbasis Near zero energy house. Tetapi metode ini menggunakan teknologi tinggi di mana harga bahan dan biaya perawatan mahal. Sehingga dua hal yang dibutuhkan saling bertentangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan bantuan optimisasi dengan menggunakan instrumen penelitian perangkat lunak BeOpt yang menggunakan metode pencarian sekuensial dengan memasukkan input dalam bentuk variabel yang telah divalidasi oleh penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel berbasis NZEH yang diterapkan pada rumah dengan tipe sederhana dan hasil analisis biaya dari proses optimasi. Hasil optimasi yang diperoleh dengan menerapkan variabel NZEH mengakibatkan penurunan biaya siklus hidup NPV berkurang dari Rp.1.187.834.228,96 menjadi Rp.771.992.791,88, atau dengan nilai persentase 35%. Dari pengeluaran ini, itu akan dikurangi dengan menghemat listrik yang diperoleh dari Photovoltaics sebesar 66,39% setiap tahun. Dengan demikian hasil yang optimal diperoleh dengan harga yang terjangkau, sehingga perumahan Near Zero Energy Housing akan banyak diterapkan di Indonesia.

---

With increased development, it will also drive electricity demand in the household sector, which is also accompanied by an increase in greenhouse gas emissions produced. Therefore, innovation development in the field of housing development based on Near zero energy house is taken. But this method uses high technology where material prices and maintenance costs are expensive. So that the two things needed are conflicting.

To overcome this problem, optimization assistance is needed by using BeOpt software research instruments that use a sequential search method by inputting input in the form of variables that have been validated by previous studies.

The purpose of this study was to determine the NZEH-based variables applied to homes with simple types and the results of the cost analysis of the optimization process.

Optimization results obtained by applying the NZEH variable resulted in a reduction in the life cycle cost of the NPV reduced from Rp.1,187,834,228.96 to Rp.771,992,791.88, or with a percentage value of 35%. From this expenditure, it will be reduced by saving electricity obtained from Photovoltaics by 66.39% every year. Thus optimal results are obtained at an affordable price, so that Near Zero Energy Housing housing will be widely applied in Indonesia."

"Sesuai dengan keputusan Dirjen ketenagakerjaan, setiap proyek yang mempekerjakan 100 orang atau lebih harus mempunyai sedikitnya 4 orang ahli K3 yang kompeten dan bersertifikat. Akan tetapi dilihat dari jumlah ketersediaan Ahli K3 hanya sekitar 10% dari jumlah perusahaan konstruksi yang ada. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang ahli K3 di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi standar kompetensi ahli K3 Konstruksi khususnya pada jabatan Supervisor K3 Konstruksi yang bertujuan untuk mengetahui kesenjangan tugas dan tanggung jawab seorang ahli k3 konstruksi serta mengkaji respon preventif dan korektif untuk mengantisipasi Risiko-Risiko dominan pada tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil dari analisa kompetensi berbasis risiko ini terdapat 33 elemen kompetensi (pengetahuan) dan 77 kriteria unjuk kerja (keterampilan).

---

In accordance with the Directorate General of labor, every project employing 100 people or more must have at least 4 people Health & Safety competent experts and certified. However, the availability of H&S experts only about 10% of the company's existing construction. This is feared to lead to abuse of authority H&S expert in the project. Therefore, this study will evaluate the competency standards Construction H&S experts in particular to the offices of Construction H&S Supervisor that aims to identify gaps duties and responsibilities of an Construction H&S experts as well as assessing the response of preventive and corrective to anticipate Risks dominant on the duties and responsibilities of the Construction H&S experts. The results of the analysis of this risk-based competencies, there are 33 elements of competence (knowledge) and 77 performance criteria (skills)."

"Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan sejumlah prinsip prinsip GoodGovernance dalam Pelayanan Rusunawa di UPRS Wilayah III PemerintahProvinsi DKI Jakarta Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah pelayananrumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola olehUPRS Wilayah III pada rumah susun sederhana sewa Tipar Cakung ndash JakartaTimur telah mengacu pada prinsip prinsip good governance Penelitian ini adalahmenggunakan teori mengenai prinsip prinsip good governance dalam pelayananpublik Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei danwawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaanpelayanan rumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yangdikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III pada Rumah Susun TiparCakung ndash Jakarta Timur belum menerapkan atau belum mengacu sepenuhnyapada prinsip prinsip good governance.

---

This research discusses the implementation of good governance principles in alow cost apartement Services in Region III UPRS Jakarta The goal is to analyzewhether the low cost apartement services of the city administration managed byUPRS Region III in a flats Tipar Cakung East Jakarta was referring to theprinciples of good governance This research is using the principles of goodgovernance theories in the public service

This research is using survey as datagathering terchniques and in depth interviews The results of the research is theimplementation of the flats services managed by the Regional Management UnitHousing Project III on The Flats Tipar Cakung East Jakarta have not been fullyimplemented or not reference to the principles of good governance "