"
ABSTRAKKebijakan otonomi daerah diyakini sebagai bagian proses desentralisasi dan
demokratisasi. Desentralisasi merupakan pola hubungan kekuasaan di berbagai
tingkat pemerintahan, dimana realisasinya dikerangkakan dalam kebijakan otonomi
daerah. Otonomi daerah dimaknai pula sebagai kewenangan untuk menentukan
nasib diri sendiri dan pengelolaanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati
bersama. Inti esensial otonomi daerah adalah mengatur dan mengurus rumah
tangga sendiri. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan
dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut di
atas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2)
dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umum
dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi wilayah Indonesia adalah hak
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Kebijakan pemanfaatan
sumber daya alam bidang pertambangan umum sebelum diberlakukan otonomi
daerah lebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan
yang sentralistis dan monopolistis, namun dalam era reformasi saat ini dan
perkembangan sosial ekonomi serta politik yang sangat cepat menuntut agar
kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintahan bidang pertambangan umum lebih
mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Bahwa sumber daya alam bukan
merupakan kekayaan alam milik daerah tetapi merupakan milik seluruh bangsa,
walaupun pengelolaanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin pengusahaan, oleh sebab itu pembinaan dan pengawasannya tetap
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat khususnya kegiatan usaha sub sektor
pertambangan umum yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Derah. Dalam hal
implementasi dari kewenangan tersebut di Pemerintah Daerah terdapat beberapa
permasalahan yang sangat significan untuk diselesaikan oleh pemerintah Pusat.
Sebagai contoh adalah tumpang tindih pengaturan antara pusat dengan daerah.
Untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya tanpa mengurangi the good spirit
dari otonomi daerah, bahwa sesungguhnya pendelegasian pusat ke daerah
bukanlah hal yang sama sekali baru bagi sektor pertambangan umum. Untuk tahap
tertentu, sebelum diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti
dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sektor
pertambangan umum telah mengalami desentralisasi walaupun sifatnya sebagian
(partially). Pengadministrasian bahan galian golongan C telah mengalami
pendelegasian oleh pusat ke pemda (dalam hal ini kepada Gubernur yang
selanjutnya membagi tugas pendelegasian ini dengan Bupati/Walikota). Bahkan
untuk bahan galian golongan B-pun, tidak tertutup kemungkinan untuk
pendelegasian. Tetapi hal tersebut di atas jarang sekali terjadi karena sifat
pendelegasiannya yang berdasarkan permohonan (Gubernur terkait mengajukan permohonan kepada pusat, dalam hal ini Menteri yang membidangi sektor
pertambangan dengan alasan demi kepentingan pembangunan di daerahnya). Akan
halnya dengan pengadministrasian bahan galian golongan C ini, dalam
pelaksanaannya telah mengalami beberapa perubahan dalam pemberian izinnya,
karena terjadinya eksploitasi yang berlrbihan dalam rangka meningkatkan PAD,
sehingga terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak adanya pengawasan dan
pembinaan kepada para pemegang SIPD, dan pedoman-pedoman yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat tidak ditaati oleh Pemerintah Daerah."
