Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manajemen risiko merupakan proses mengelola risiko agar organisasi dapat mencapai tujuan. Dibutuhkan pondasi yang kuat tentang konsep manajemen risiko sebelum menerapkannya. Penelitian ini akan menganalisis manajemen risiko keselamatan pertambangan di PT HPU site PDU, DMI, KMO, dan MGA berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu, sumber data dari pengawas tingkat Project Manager, Superintendent, dan Foreman. Hasil wawancara dilakukan analisis konten dan dibandingkan dengan dokumen PT HPU berdasarkan SMKP Minerba dilengkapi referensi lain tentang standar manjemen risiko (ISO 31000:2009, AS/NZS 4360:2004, dan ISO 45001:2018). Berdasarkan analisis konten, didapati bahwa interpretasi pengawas di PT HPU tentang manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai dengan standar manajemen risiko karena prosedur perusahaan belum mengakomodir seluruh proses manajemen risiko. Oleh karena itu perlu adanya penyusunan prosedur tentang manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan perusahaan dan dipahami oleh setiap lini manajemen.

---

Risk management is a process of managing risk so the organization can achieve its goals. A strong fundamental is necessary for understanding the concept of risk management before it is implemented. This study will analyze mining safety risk management at PT HPU site PDU, DMI, KMO, and MGA based on the Mineral and Coal Mine Safety Management System (SMKP Minerba). The study was conducted by in-depth interviews and document review. In-depth interviews were conducted with data source triangulation, namely, the supervisors from three level: Project Manager, Superintendent, and Foreman.

The results of the interviews were analyzed by its content and compared to PT HPU documents based on Mineral and Coal Mining Safety Management System (SMKP Minerba) and also other risk management standards (ISO 31000: 2009, AS / NZS 4360: 2004, and ISO 45001: 2018) for additional reference. Based on content analysis, it was found that the supervisor's interpretation of PT HPU regarding risk management was not fully in accordance with risk management standards since the company's procedures had not accommodated the entire risk management process. Therefore, it is necessary to formulate procedures for risk management that are integrated with the company's mining safety management system and understood by each line of management."

"PT H sebagai perusahaan jasa pertambangan memiliki risiko dalam kegiatan operasionalnya. Risiko ini menjadi lebih besar dikarenakan aktivitas bisnis PT H yang berkaitan langsung dengan produksi dan pendistribusian batubara. Hal ini menjadikan manajemen risiko menjadi isu penting dalam upaya mengantisipasi kejadian atau kerugian yang mungkin muncul. Pada Tahun 2023 ini, sampai dengan bulan April, sudah 5 dari 10 parameter lagging indicator PT H tidak tercapai. Ketidaktercapaian parameter ini berkaitan erat dengan implementasi dari manajemen risiko yang telah dilakukan PT H. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis manajemen risiko keselamatan pertambangan dengan menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan pada PT H. Peneliti menggunakan desain penelitian secara deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen (dokumentasi). Peneliti bertindak sebagai alat pengumpul data utama. Metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran serta menggali informasi lebih dalam tentang pemahaman proses manajemen risiko keselamatan pertambangan di PT H tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara kepada 27 orang responden kunci pada penelitian ini berkaitan dengan komunikasi dan konsultasi, didapat sebanyak 7 orang menyatakan bahwa komunikasi dan konsultasi risiko telah dilaksanakan dengan seluruh para pemangku kepentingan, namun baru sebagian dari hasil dari komunikasi dan konsultasi risiko menjadi bahan pertimbangan dalam manajemen risiko. Didapat sebanyak 11 orang responden menyatakan bahwa penetapan konteks risiko telah dilakukan, yang telah mencakup sebagian faktor internal dan sebagian faktor eksternal (belum seluruhnya). Sebanyak 14 orang responden menyatakan bahwa identifikasi bahaya telah dilakukan dan seluruh bahaya telah diidentifikasi. sebanyak 23 orang responden menyatakan bahwa penilaian dan pengendalian risiko telah dilakukan sesuai dengan hirarki pengendalian, namun implementasi pengendaliannya belum memadai. Pemahaman mereka belum mencakup pelaksanaan komunikasi dan konsultasi risiko pada tahap awal. Prosedur yang telah dibuat PT H masih bersifat umum serta belum menjelaskan bahwa penetapan konteks seharusnya dilakukan pada tahap sebelum IBPR. Pemahaman proses identifikasi bahaya para middle manager masih ada yang bersifat normatif sehingga belum mampu menjelaskan kegiatan spesifik yang dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya. Sebagian kecil middle manager di jobsite belum memahami konsep manajemen terhadap risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Konsep pemantauan dan peninjauan risiko yang sudah dilakukan sudah dipahami oleh middle manager di lokasi kerja.

---

PT H as a mining service company has risks in its operational activities. This risk becomes bigger because PT H's business activities are directly related to the production and distribution of coal. This makes risk management an important issue in an effort to anticipate events or losses that may arise. In 2023, up to April, 5 out of 10 PT H lagging indicator parameters have not been reached. The failure to achieve this parameter is closely related to the implementation of risk management that has been carried out by PT H. The general objective of this research is to analyze mining safety risk management using the Mining Safety Management System at PT H. The researcher used a descriptive research design by conducting in-depth interviews and reviewing documents (documentation). The researcher acts as the main data collection tool. The qualitative method aims to obtain an overview and dig deeper information about the understanding of the mining safety risk management process at PT H in 2023. Based on the results of interviews with 27 key respondents in this study related to communication and consultation, it was found that 7 people stated that risk communication and consultation had been carried out with all stakeholders, but only part of the results from risk communication and consultation became material for consideration in risk management. It was found that 11 respondents stated that the determination of the risk context had been carried out, which included some internal factors and some external factors (not all). A total of 14 respondents stated that hazard identification had been carried out and all hazards had been identified. as many as 23 respondents stated that risk assessment and control had been carried out in accordance with the control hierarchy, but the implementation of the controls had not been adequate. Their understanding does not include the implementation of risk communication and consultation at an early stage. The procedures that have been made by PT H are still general in nature and have not explained that setting the context should have been carried out at the stage before IBPR. The middle managers' understanding of the hazard identification process is still normative, so they are unable to explain the specific activities carried out to identify hazards. A small number of middle managers in the jobsite do not understand the concept of acceptable and unacceptable risk management. The concept of risk monitoring and review that has been carried out has been understood by the middle manager at the work site."

"Penelitian ini merupakan pemaparan hasil penelitian kualitatif mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT SURVEYOR INDONESIA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SMK3 di PTSI. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengidentifikasi komitmen, tujuan dan hambatan yang ada di perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan SMK3 pada PTSI berjalan sesuai ketentuan yang bersumber dari UU dan PP mengenai SMK3 dan dari peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dari segi sosialisasi dan peningkatan kesadaran individu akan pentingnya K3.

---

This research is a presentation of qualitative research on the application of occupational health and safety management systems on PT. SURVEYOR INDONESIA. This study aims to analyze the application of SMK3 in PTSI. This research is a descriptive analysis method and have an aims to identify the commitments, goals and barriers that exist in the company.

The results of this study indicate that in general of the implementation went according PTSI SMK3 on provisions sourced from Law and Regulation of the President of the SMK3 and regulations made by the company. However, there are still some things that need to be fixed such as in terms of socialization and individual awareness of K3."

"Permintaan akan layanan jaringan utilitas terus meningkat. Untuk itu pemerintah provinsi DKI Jakarta melaksanakan program pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Industri konstruksi adalah industri dengan tingkat kecelakaan kerja paling tinggi. Begitu juga dengan tingkat kecelakaan konstruksi di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan kerja kondisi tidak aman yang disebabkan oleh manajemen keselamatan yang kurang baik yang tidak dapat mengidentifikasi risiko keselamatan konstruksi secara menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan manajemen keselamatan konstruksi yang baik dan andal untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi pada proyek SJUT. Pengaruh manajemen keselamatan akan lebih lebih baik diterapkan sejak fase awal proyek atau fase perencanaan. Konsep perencanaan keselamatan pada fase awal proyek di Indonesia diterapkan berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK yang disebut rancangan konseptual SMKK. Degan kemajuan teknologi sekarang ini, perencanaan keselamatan konstruksi dapat diintegrasikan dengan teknologi komputerisasi yaitu Building Information Modelling (BIM). Oleh karena itu, pengembangan rancangan koseptual SMKK yang terintegrasi dengan BIM dilakukan pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan rancangan konseptual SMKK terintegrasi BIM pada proyek pembangunan SJUT yang dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi di Provinsi DKI Jakarta.

---

Demand for utility network services is increasing. As a result, the province government of Jakarta's special capital region is implementing the Integrated Utility Network Facility (IUNF) development program. The construction business has the greatest risk of workplace accidents. Similarly, the rate of building accidents in Indonesia remains extremely high. Unsafe conditions produced by poor safety management that fails to detect construction safety issues effectively are one of the causes of the high prevalence of workplace accidents. As a result, good and dependable construction safety management is required to improve the IUNF project's construction safety performance. Safety management will have a greater impact in the early stages of a project, especially during the planning phase. In Indonesia, the concept of safety planning is implemented during the initial phase of projects based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 10 of 2021 concerning Construction Safety Management System Guidelines, also known as the Conceptual Design of the Construction Safety Management System. Construction safety planning can now be connected with computerized technology, notably Building Information Modeling (BIM), thanks to recent technical breakthroughs. As a result, this study included the creation of a conceptual design for a Construction Safety Management System connected with BIM. The technique employed is qualitative analysis. This study resulted in the conceptual design of an integrated BIM Construction Safety Management System in the IUNF development project, which has the potential to improve construction safety performance throughout the province of Jakarta's special capital region."

"Keandalan suatu sistem listrik pada suatu operasi kilang sangatlah penting untuk mendukung produksi. Pada kilang Tangguh LNG, peralatan esensial untuk mendukung operasi terhubung pada sistem emergency switchgear. Konfigurasi emergency switchgear saat ini merupakan single bus dan hanya disuplai dari satu sisi (couple normal at one end). Dengan kondisi seperti ini, saat terjadi kegagalan pada bus switchgear atau jika akan dilakukan pemeliharaan, maka mengharuskan sistem dipadamkan. Tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan dengan konfigurasi yang ada, dikarenakan kilang akan mengalami shutdown serta kehilangan proses operasi emergency yaitu safe shutdown dan blackstart. Oleh karena itu diperlukan studi untuk menganalisa nilai keandalan dari konfigurasi sistem emergency switchgear yang ada. Tesis ini akan memaparkan analisa keandalan berdasarkan nilai unavailability dari konfigurasi emergency switchgear yang ada dan membandingkan dengan usulan desain yang baru dan kemudian dikaji dari sisi manajemen risiko finansial. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diperoleh bahwa dengan konfigurasi sistem emergency switchgear yang baru, waktu pemeliharaan dapat dilakukan tanpa menghentikan operasi kilang. Selain itu saat terjadi gangguan pada bus switchgear, operasi dari safe shutdown dan blackstart dapat tetap berfungsi. Nilai unavailability juga menurun dari 155.93 menit/tahun menjadi 11.6 menit/tahun. Selain itu, berdasarkan analisis manajemen risiko, nilai kerugian finansial juga dapat diturunkan.

---

The reliability of an electrical system in a refinery operation is very important to support production. At Tangguh LNG plant, the essential equipments to support operations is connected to the emergency switchgear system. The current emergency switchgear configuration is a single bus and is only supplied from one side (normal couple at one end). Under these conditions, when a switchgear bus fails or when maintenance is to be carried out, the system must be shutdown. However, this is not possible with the existing configuration, because the refinery will experience shutdown and lose the emergency operation process, which are safe shutdown and blackstart. Therefore, a study is needed to analyze the reliability value of the existing emergency switchgear system configuration. This thesis will describe a reliability analysis based on the unavailability value of the existing emergency switchgear configuration and compare it with the new design proposal and then be reviewed from the side of financial risk management. Based on the results of the analysis carried out, it was found that with the configuration of the new emergency switchgear system, maintenance time can be carried out without stopping the operation of the refinery. In addition, when there is a disturbance in the switchgear bus, the operation of safe shutdown and blackstart can still function. The unavailability value also decreased from 155.93 minutes/year to 11.6 minutes/year. In addition, based on risk management analysis, the value of financial losses can also be reduced."

"Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kondisi penerapan manajemen risiko pada bandara sesuai dengan acuan ISO 31000:2018 dan Federation Aviation Administration (FAA). Objek penelitian ini merupakan Bandara Rahadi Oesman Ketapang yang merupakan salah satu bandara dengan penerbangan domestik di Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif wawancara dan telaah pustaka dokumen terkait dengan metode studi kasus. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara semi terstruktur terhadap narasumber terkait meliputi Kepala UPTD, Kepala Unit Operasional, Unit Pelayanan dan Keselamatan serta Kepala Sub bagian Tata Usaha. Analisis data melalui telaah dan komparasi keadaan riil organisasi (dalam hal ini Bandara Rahadi Oesman) berdasarkan Badan Standarisasi Nasional, ISO 31000 tahun 2018 dan Federation Aviation Administration (FAA). Hasil penelitian menunjukan kebutuhan perusahaan terhadap pembentukan tim manajemen risiko guna meminimalisir dampak risiko yang terjadi atau risiko baru yang mungkin terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian implementasi pembentukan tim khusus terkait manajemen risiko di perusahaan khususnya bandara rahadi oesman.

---

This research aims to describe the condition of risk management implementation at the airport in accordance with ISO 31000:2018 and the Federation Aviation Administration (FAA) standards. The object of this research is Rahadi Oesman Ketapang Airport, which is one of the domestic airports in West Kalimantan. The research uses a qualitative approach of interviews and literature review of documents related to the case study method. Primary data were obtained through semi-structured interviews with relevant informants including the Head of UPTD, Head of Operational Unit, Service and Safety Unit, and Head of Administrative Subdivision. Data analysis was conducted through review and comparison of the real organizational conditions (in this case Rahadi Oesman Airport) based on the National Standardization Agency, ISO 31000 in 2018, and the Federation Aviation Administration (FAA). The results of the research indicate the company's need for the formation of a risk management team to minimize the impact of existing risks or potential new risks. This research is expected to be a source of study on the implementation of the formation of a special team related to risk management in companies, especially Rahadi Oesman Airport."

"Sebagai bentuk kesadaran pentingnya manajemen pengetahuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan telah menerapkan manajemen pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai sistem manajemen pengetahuan. Namun, manajemen pengetahuan yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya efektif. Sistem manajemen pengetahuan yang digunakan diketahui belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh kebutuhan proses dan mekanisme manajemen pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, sistem manajemen pengetahuan yang ada juga masih bersifat silo dan kurang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pengetahuan yang dikelola. Akibatnya, kesulitan dalam mengategorikan pengetahuan hingga kondisi hilangnya pengetahuan juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita Komnas Perempuan sebagai pusat pengetahuan perempuan di Indonesia. Masalah tersebut akan memengaruhi kecepatan dalam merespon berbagai pelanggaran HAM perempuan jika tidak diselesaikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan rancangan perbaikan sistem manajemen pengetahuan Komnas Perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan wawancara, studi dokumen, survei (kuesioner) dan focus group discussion (FGD) sebagai teknik pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan sebanyak 6 kali kepada Wakil Ketua, Koordinator Bidang Resource Center, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Asisten Koordinator Bidang Resource Center Komnas Perempuan. Target responden kuesioner sebanyak 38 orang dari berbagai unit kerja Komnas Perempuan. Sementara FGD dilakukan sebanyak 2 kali untuk pemetaan mekanisme yang dihadiri oleh 5 orang pegawai dan validasi prototipe KMS oleh 13 orang pegawai Komnas Perempuan. Action research juga digunakan karena kebutuhan alur penelitian yang iteratif. Dalam penelitian ini, KM Solution and Foundation dan Knowledge Audit digunakan sebagai metode dalam menentukan solusi manajemen pengetahuan yang tepat. Penilaian faktor kontingensi menunjukkan bahwa combination merupakan proses manajemen pengetahuan paling prioritas di Komnas Perempuan, disusul proses exchange, dan socialization for knowledge discovery. Prototipe KMS dan rekomendasi perbaikan sistem manajemen pengetahuan juga dihasilkan dalam penelitian ini. Prototipe KMS yang dihasilkan adalah 3 modul yang mencakup 3 proses KM yang dibutuhkan, yaitu combination yang diwakili oleh modul katalog pengetahuan dan manajemen dokumen, socialization for knowledge discovery yang diwakili modul forum, dan exchange yang diwakili oleh modul manajemen dokumen. Modul katalog pengetahuan juga sebagai solusi untuk permasalahan KMS yang masih bersifat silo dan masalah keamanan pengetahuan. "

"Kondisi Pandemik yang disebabkan oleh COVID-19 meningkat cukup pesat di awal tahun 2020 dan menimbulkan banyak kerugian terhadap banyak perusahaan, sehingga beberapa perusahaan yang tidak siap akan penanganan keadaan darurat terpaksa harus gulung tikar. Business Continuity merupakan sebuah Langkah bagi setiap pengusaha untuk menangani kondisi yang tidak terduga yang bersifat pandemik. Salah satu aturan mengenai Business Continuity terdapat di dalam The National Fire Protection Association (NFPA) 1600, mengenai standar dari Manajemen Keadaan Darurat dan Business Continuity, yang mana memiliki beberapa point inti yaitu Recovery Point Objective (RPO), Maximum Tolerable Downtime (MTD), Recovery Time Objective (RTO). PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada jasa hulu minyak gas dan panas bumi, yang mana berada pada pekerjaan sektor Objek Vital Nasional. Perusahaan ini telah memilii Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengacu kepada ISO 4500:20018. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana point penting Business Continuity yaitu RPO, MTD, dan RTO terdapat dalam sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3) di PT XYZ saat ini dan menjadikan rekomendasi untuk perusahaan.

---

The Pandemic condition caused by COVID-19 increased quite rapidly in early 2020 and caused many losses to many companies, so that several companies that were not ready to handle emergencies were forced to go out of business. Business Continuity is a step for every entrepreneur to deal with unexpected conditions that are pandemic. One of the rules regarding Business Continuity is contained in The National Fire Protection Association (NFPA) 1600, regarding the standards of Emergency Management and Business Continuity, which has several core points, namely Recovery Point Objective (RPO), Maximum Tolerable Downtime (MTD), Recovery Time Objectives (RTO). PT XYZ is a company engaged in upstream oil gas and geothermal services, which are in the work of the National Vital Object sector. This company has an Occupational Health and Safety Management System (SMK3) which refers to ISO 4500:20018. This study will analyze how the important points of Business Continuity, namely RPO, MTD, and RTO are contained in the work safety management system (SMK3) at PT XYZ at this time and make recommendations for the company."

"Ditjen. Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian telah memanfaatkan SI/TI yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Lingkup SIMKIM yang meliputi hampir seluruh aspek layanan keimigrasian menyebabkan ketersediaan layanan SIMKIM menjadi sangat penting. Tidak tersedianya layanan SIMKIM menyebabkan proses pelayanan keimigrasian menjadi tidak berjalan. Terjadinya insiden terkait keamanan informasi dalam organisasi serta maraknya kasus serangan siber di instansi pemerintah Indonesia, menuntut kepastian pengamanan SIMKIM untuk melindungi data krusial yang dimiliki. Tingginya ketergantungan Imigrasi terhadap SIMKIM dan dalam rangka menjaga kredibilitas instansi, dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan SIMKIM.Dalam menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM, penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam proses manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan pelaksanaan aktivitas penilaian risiko, dan NIST SP 800-53 Rev. 5 sebagai acuan penentuan rekomendasi. Dari penilaian risiko, diidentifikasi 23 skenario risiko yang perlu dimitigasi oleh organisasi dan 5 skenario risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan dokumen rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM.

---

The Directorate General of Immigration as the executor of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the Immigration sector has utilized IS/IT that integrates all immigration functions both at inside and outside territory of Indonesia, namely the Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). The scope of SIMKIM which covers almost all aspects of immigration services makes the availability of SIMKIM services very important. The unavailability of SIMKIM services causes the immigration service process to not work. The occurrence of incidents related to information security within the organization as well as the rise of cases of cyber attacks in Indonesian government agencies, demands the certainty of SIMKIM security to protect the crucial data held. Immigration's high dependence on SIMKIM and to maintain the credibility of the agency, an information security risk management plan is needed to ensure the confidentiality, integrity, and availability of SIMKIM services.

In preparing the information security risk management plan for SIMKIM, the research uses the ISO/IEC 27005 framework as the main framework in the risk management process, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guide for the implementation of risk assessment activities, and NIST SP 800-53 Rev. 5 as a reference for determining recommendations. From the risk assessment, 23 risk scenarios were identified that need to be mitigated by the organization and 5 risk scenarios that can be transferred to third parties. This research produces a SIMKIM information security risk management design document."