Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji konsepsi pemimpin organisasi berbasis agama (Islam) di Indonesia terhadap tatanan global dan terorisme. Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang memfokuskan diri pada bagaimana pemimpin organisasi berbasis agama tersebut menggambarkan tatanan global dan terorisme serta bagaimana konsepsi tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa para pemimpin organisasi cenderung mengkonsepsikan tatanan global sebagai ketidakadilan namun dengan penekanan yang berbeda-beda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemimpin organisasi yang lebih moderat cenderung mengalami inkonsistensi antara retorika yang kritis dengan tindakan yang pragmatis, khususnya dalam berinteraksi dengan negara besar yang dianggap sebagai akar ketidakadilan dan terorisme.

---

This research studies the (Islamic) religion-based organization leaders’ conception of world order and terrorism. The research is a qualitative research that focuses on how religion-based organization leaders conceive world order and terrorisme, as well as how they translate it into actions. The research shows that religion-based organization leaders tend to conceive world order as injustice, with varying emphasis. The research also shows that leaders of religion-based organizations that are considered moderate tend to experience inconsistencies between their critical rhetoric and pragmatic actions, especially in dealing with larger countries considered to be the source of injustice and terrorism."

"Contents: Voorwoord (bij de Nederlandse vertaling) ; Levensloop van de Auteur ; Onleiding ; De strijd der moslims ondervindt een achteruitgang van vijf en twintig jaar ; Oorzaken van achteruitgang ; De Toekomst van de Indonesische moslems ..."

"Liberalisasi politik yang melanda Indonesia di era reformasi ternyata berdampak pula terhadap eksistensi kekuatan politik Islam, yakni dengan hadirnya sejumlah besar partai politik Islam. Dari fenomena ini ada dua pertanyaan elementer yang mengemuka. Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi ini? Kedua, bagaimana aksi partai politik Islam itu dalam menghadapi pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999? Domestikasi Islam di dua rezim terdahulu melatarbelakangi lahirnya kehendak kolektif untuk memperkuat posisi politik Islam di era reformasi ini. Ketika kehidupan politik terbuka, kaum muslimin berkesempatan berpartisipasi di dalam sistem yang baru itu. Konteks semacam ini tidak bisa hadir jika eksistensi Soeharto sebagai lambang otoritarianisme Orde Baru masih bercokol. Di sisi lain, liberalisasi politik itu juga membuat kekuatan politik Islam melakukan perubahan strategi perjuangan, dari "Islam kultural" menjadi "Islam struktural." Namun bukan berarti kehadiran partai politik Islam itu sepi polemik, terutama dilihat dari tiga hal berikut: kebangkitan kembali politik aliran, perlu tidaknya kehadiran partai politik Islam, serta jumlah partai politik Islam yang tepat bagi wadah aspirasi politik kalangan Islam. Di tengah-tengah polemik itulah, partai-partai politik Islam menghadapi pemilu 1999 yang secara kualitatif berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Hasilnya, kekuatan politik non Islam berhasil memporakporandakan mitos mayoritas angka. Kekalahan elektoral kekuatan politik Islam itu tentu menghentak kesadaran kolektif para aktivis partai politik Islam. Hanya saja mereka diuntungkan dengan sistem politik Indonesia yang tidak menempatkan pemilu sebagai penentu segala-galanya. Terlebih lagi jika perolehan suara PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu 1999 tidak mencukupi untuk meraih posisi mayoritas mutlak di parlemen (single majority) atau sekalipun dengan simple majority. PDI Perjuangan yang memperoleh 153 kursi di DPR dan Partai Golkar 120 kursi, ternyata lebih kecil dari perolehan total kursi yang diraup partai-partai Islam, yakni 172 kursi. Dalam menghadapi pertarungan politik di SU MPR, muncul inisiatif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Islam dalam sebuah barisan politik, yang dikenal dengan nama Poros Tengah. Sebelum ide di atas mengemuka, benih-benih penyatuan kekuatan politik Islam sebenarnya telah muncul. Pertama, pembentukan Forum Silaturahmi Partai-partai Politik Islam pada pra pemilu 1999. Kedua, Stembus Accord delapan partai politik Islam setelah pemilu 1999. Hasilnya, Poros Tengah yang bertumpu pada kekuatan lobi ternyata tampil mengesankan dengan merebut sejumlah posisi strategis. "