Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagi negara berkembang, hutang luar negeri merupakan safah satu cara untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1966, Indonesia melakukan hutang luar negari. Tujuan utama pemerintah Indonesia melakukan hutang luar negeri disebabkan defisit anggaran belanja pemerintali sehingga untuk menutupi defisit tersebut digunakannya hutang luar negeri. Selelah terjadi !crisis ekonomi pada pertengahan 1997, hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta meningkat, sehingga pemerintah dan swasta tidak dapat membayar hutang luar negeri tersebut terutama membayar pokok pinjaman dan bunga. Untuk mengatasi hal tersebut, negara donor melakukan negosiasi didalam Paris Club untuk menyetesaikan hutang luar negeri pemerintah, dan London Club untuk menyelesailcan hutang luar negeri swasta.Studi ini nieltliat hutang luar negeri Indonesia balk yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta disebabkan adanya kesenjangan antara tabungan dan investasi (saving investment gap). Dengan menggunakan data time series, dengan nmtun waktu 1970 - 2001. Teed yang digunakan dalam penulisan ini meagaeu kepada ricardian equivalence. Hutang iuar negeri yang dilakukan oleh pemerintah pada masa sekarang tidak akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat tabungan dan investasi pada masa mendataug, karena masyarakat sudah mengantisipasi akan adanya kenaikan pajak pads masa yang akan datang.Hasil studi menunjukkan bahwa awalnya tingkat tabungan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh hutang iuar negeri. Peningkatan hutang iuar negeri akan meningkatkan tabungan nasional tetapi pada jangka panjang, akumuliasi hutang luar negeri akan menurukkan tingkat tabungan di Indonesia. Tingkat investasi juga dipengaruhi secara signifikan oleh hutang luar negeri. Awalnya, peningkatan hutang luar negeri akan merangsang investasi, sehingga investasi meningkat, tetapi pads jangka panjang akumulasi hutang iuar negeri akan menurunkan tingkat investasi, bahkan akan terjadi capital flight. Transaksi berjalan yang merupakan selisih antara tingkast tabungan dan tingkat investasi, juga dipengaruhi oleh hutang luar negeri. Awalnya, hutang luar negeri akan meningkatkan transaksi perdagangan dan akhirnya meningkatkan current account tetapi pada jangka panjang, akumulasi hutang luar negeri akan menunukkan current account."

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Thesis ini merupakan suatu penelitian deskriptif dan kualitatif yang dilengkapi dengan metode studi kasus. Studi kasus atas administrasi dan kebijakan publik pinjaman luar negeri dilakukan dengan melakukan evaluasi atas bantuan Japan Bank for hnternational Cooperation (JBIC) di Indonesia. Mengingat bahwa proses pembuatan kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu aktivitas yang kompleks (rumit), dimana tidak satu modelpun dapat secara penuh dapat mengintegrasikan banyak faktor (variable) dalam suatu pengambilan kebijakan publik, maka pilihan analisis dalam thesis ini digunakan analisa kualitatif. Sebagaimana dimaklumi, hal yang paling sentral dari proses kebijakan publik, adalah dalam hal pelaksanaannya (implementasinya), sehingga proses pelaksanaan yang buruk akan menjadikan rencana yang sudah digariskan akan jauh menyimpang dengan kenyataan yang ada.Melalui data serta informasi dapat diperoleh gambaran/deskripsi serta kecenderungan pola hubungan antara berbagai faktor yang dominan dalam proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri. Berbagai informasi yang ada tersebut dipilah-pilah sesuai dengan model yang diperkenalkan oleh Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985). Kedua model tersebut menjelaskan pola hubungan input, proses, dan output, serta feedback, dalam suatu lingkungan tertentu. Oleh karena itu, model Sharkansky, Ira (1978) maupun Saasa, Oliver S. (1985) tersebut dipergunakan secara bersama-sama dalam menjelaskan item demi item proses administrasi dan kebijakan publik dari pinjaman luar negeri.Perdebatan mengenai manfaat/efektivitas bantuan luar negeri bagi negara penerima bantuan banyak diperdebatkan oleh banyak peneliti yang kemudian menimbulkan pro dan kontra, khususnya yang menyangkut apakah bantuan luar negeri mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima bantuan. Perdebatan tersebut juga mencakup "selfish motivation" dari negara donor. Diakui bahwa bantuan luar negeri merupakan satu dari beberapa sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang bermanfaat, namun efektivitasnya sangat tergantung pada beberapa hal, tidak semuanya semata-mata karena faktor ekonomis, ataupun yang langsung terkait dengan bantuan itu sendiri, melainkan ada faktor-faktor non-ekonomis, seperti misalnya proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk melihat persoalan administrasi dan kebijakan pinjaman luar negeri,perlu diperhatikan hal-hal terkait dengan makroekonomi maupun mikroekonomi.Walaupun kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah umumnya sulit untuk diukur, karena biasanya kebijakan/program tersebut umumnya memiliki definisi yang longgar sifatnya. Evaluasi atas kebijakan dapat dilihat dari beberapa tingkatan: policy level, program level, dan project level. Lebih jauh lagi, hubungan antara cara (means) dan hasil (ends) tidaklah sederhana. Selain itu juga dalam banyak kasus, suatu keputusan diambil melalui tawar-menawar dengan banyak pihak (multilateral bargaining), namun demikian melalui contoh-contoh yang diberikan dalam thesis ini, (dari lingkup yang besar/makro, seperti APBN; public expenditure management, maupun lingkup kecil/mikro, seperti proyek yang dibiayai JBIC) dapat diketahui rumitnya suatu proses pengambilan keputusan, sebagai akibat tarik-menarik dari berbagai kepentingan masing-masing stakeholders, baik di Indonesia maupun di negara donor (dalam hal ini Jepang).

---

This thesis is based upon a descriptive-qualitative research supplemented by case study method. A study on the administration and public policy involving off-shore loan is conducted through an evaluation of Japan Bank for International Cooperation Loan (JBIC) for Indonesia. Considering the fact that public policy making process is a complex process where no known model can integrate all or even most variables relevant to public policy decision making, the choice of analytical approach for this thesis is qualitative.

The most central aspect in public policy processing is its implementation, the failure in ensuring the effective implementation of a policy will only, mean that the target of that policy will be far than reachable.

Through data and information accumulated, a clearer view and description of the patterns of relationship between and among dominant factors in administration and public policy making process related to off-shore loan can be obtained. Various information collected is classified according to the model introduced by Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver- S. (1985). Both patterns explained the relation of input, process and output as well as feedback within a particular environment.

In light of this Sharkansky, Ira (1978) and Saasa, Oliver S. (1985) models are utilized simultaneously in describing item by item the administration and public policy making process related to off-shore loan.

The debate on benefits of off-shore loan for recipient countries is widely occurred among researchers, resulting in a pro and contra opinion of foreign loan contribution towards the economic growth of recipient countries. The debate also covers the issue of "selfish motivation" of donor countries. It 's a widely acknowledge fact that foreign loan is one of many potential sources of economic development, however its effectiveness depends on several factors which may not be entirely economic or relevant to the loan itself but may fall into the n on-economic category such a s a decision making process. In relation t o this, to observe administration and foreign loan policy issues factors related to macro and micro economic aspect must also be considered.

Although the government policies and programs are relatively difficult to measure, since program of this type has a somewhat broader definition, the policy can still be evaluated by conducting observation on several levels: policy level, program level and project level. Furthermore the relationship between means and ends is not as simple as commonly thought. In many cases decision is made through a process of multilateral bargaining, as a result, through the samples presented in this thesis, (from a macro scope, such as state budget,- public expenditure management as well as micro scope, such as project financed by JBIC) we will obtain a glimpse on the complexity of a decision making process as a result of clash of stakeholders interest both in the recipient and donor countries."