Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Despite the great success of WTO dispute settlement,a close examination of current WTO remedies has been continued to point out a variery of potential shortcomings such as ineffective compiliance,inadequate remedies and inequitable consequences of retaliation

---

."

"Buku yang berjudul "Natural remedies : common ailments cured" ini ditulis oleh Gordon Sambidge. Buku ini membahas tentang cara pengobatan alami, di dalam buku ini juga terdapat jenis-jenis penyakit dan cara pengobatannya."

"ABSTRAKSebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumpinguntuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namunmengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannyamasih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwaperaturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukanketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktornon yuridis seperti kepentingan ekonomi, prinsip akuntansi dan kebijakanperdagangan semakin membuat rumitnya penerapan peraturan anti-dumping diIndonesia. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, disamping itujuga akan memberikan perskripsi tentang hal-hal yang harus dilakukan olehpemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum anti-dumping sebagai traderemedies dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

---

ABSTRACTAs a member of WTO, Indonesia has imposed a number of anti-dumping measures toprotect its domestics industry from negative impact of dumping. However fairness ofsuch imposition or measures from the regulation and its implementation still secondscomplicated issues. The most fundamental problem is that both GovernmentRegulation PP 34/1996 and PP 34/2011 are still found the inconsistence with WTOAnti-dumping Agreement. Even the existence of factors other than legal such aseconomy interest, accounting and trade policy seem to escalate the complication ofthe issue. This Thesis attempt to reveal it as well as to give prescription to Indonesiangovernment about what should they do in implementation of anti-dumping law astrade remedies in frame of international trade law."

"Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun, diterbitkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyebabkan dapat dilakukannya Kasasi sebagai upaya hukum atas Putusan PKPU dengan (2) syarat, yakni permohonan PKPU harus diajukan oleh Kreditor dan rencana perdamaian dari Debitor ditolak oleh Kreditor. Kasasi berfungsi untuk melindungi Debitor dari Kreditor yang memiliki niat jahat yang dengan sengaja mempailitkan Debitor melalui Forum PKPU dan sebagai mekanisme kontrol bilamana terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh Hakim pada pengadilan tingkat bawah. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan penelitian analisis-deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan kesimpulan bahwa MK tidak memiliki tujuan untuk mengesampingkan ketentuan mengenai upaya hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU, melainkan suatu upaya untuk melakukan progresivitas hukum atas upaya hukum Putusan PKPU di Indonesia dimana Forum PKPU banyak dijadikan sebagai strategi bisnis yang tidak sehat.

---

Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of UUK-PKPU state that no legal action can be taken against the PKPU Decision. This limitation of legal remedies aims to ensure the fulfilment of the principle of legal certainty for Creditors and is also related to the nature of the PKPU Forum which has a speedy trial dimension. However, the issuance of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 resulted in the possibility of Cassation as a legal remedy for PKPU decisions with (2) conditions, namely that the PKPU application must be submitted by a Creditor and the Debtor's peace plan is rejected by the Creditor. Cassation serves to protect the Debtor from malicious creditors who deliberately bankrupt the Debtor through the PKPU Forum and as a control mechanism in the event of errors or misapplication of law by Judges at the lower court level. The author uses the juridical-normative method with descriptive-analytical research through a qualitative approach and analyses the existing problems based on the applicable provisions. The result of this research is the conclusion that the Constitutional Court does not have the aim to override the provisions regarding legal remedies for PKPU Decision in UUK-PKPU, but rather an effort to make legal progressivity on legal remedies for PKPU Decision in Indonesia where PKPU Forum is widely used as an unhealthy business strategy."

"Strict Liability merupakan suatu perkembangan dalam tort law, dimana unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan dalam menuntut suatu ganti rugi. Secara analisis ekonomi, strict liability dapat meningkatkan efisiensi dalam pencegahan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Efisiensi ini tercapai oleh karena potential injurer akan berupaya mengambil upaya pencegahan terjadinya kecelakaan (preucationary measure) demi menghindari biaya (cost) yang akan ia tanggung secara serta merta jika terjadi kecelakaan akibat aktivitas atau kegiatan yang ia lakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Terkait dengan kondisi transportasi di Indonesia khususnya kereta api, perlu terobosan dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang menelan korban baik meninggal ataupun lukaluka. Upaya itu adalah penerapan strict liability dalam hal terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang selaku konsumen pengguna jasa transportasi kereta api. Prinsip strict liability ini akan mendorong operator jasa transportasi kereta api dalam hal ini PT KAI untuk melakukan perbaikan sistem manajemen perusahaan dalam upaya mencegah timbulnya kecelakaan yang bisa diakibatkan kesalahan teknis ataupun manusia. Di samping itu dengan diterapkannya prinsip strict liability, penumpang yang menjadi korban akan lebih dimudahkan dalam menuntut ganti rugi oleh karena ia tidak perlu membuktikan kesalahan operator kereta api. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 sebenarnya menyiratkan kemungkinan diterapkannya prinsip strict liability ini, hanya saja masih ada ketentuan yang perlu direvisi antara lain ganti rugi yang dibatasi hanya pada ?kerugian yang nyata terlihat? sementara dalam hal korban meninggal dunia atau mengalami luka berat selayaknya diberi kompensasi atas kerugian imateriil pula.

---

Strict liability is a modification to the tort law, whereas the plaintiff is not required to prove defendant?s fault in order to claim the remedy or compensation for his damage or losses. According to economic analysis of law, strict liability rule can induce the effectiveness in preventing accident that causes damage. It happens as the potential injurer takes the appropriate preucationary measures in order to avoid the expected cost should the accident occurs. Regard to the condition of our national public transportation, strict liability could serve as a breakthrough in reducing the numbers of accident that took lives or left the victims severely wounded or defected. Strict liability rule will compel the railway company to improve their management system in order to reduce the numbers of accident related to the technical or human error. In addition to the accident prevention, strict liability rule gives easier adjudication for the passengers who become the victims of railway accidents in claiming compensation or remedy for their losses. Railway Act No. 23/2007 in fact implies the strict liability rule application, however there are some provisions that need to be revised in example the compensation is limited only to the tangible losses. Ideally, in addition to the compensation for tangible losses, the railway company should also give the compensation for intangible losses especially for dead or heavily injured victims."