Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap tahun jumlah penduduk di kota Jakarta makin me_ningkat. Hal tersebut menimbulkan masalah-masalah; salah satu_nya ialah masalah peymukiman. Permukiman dalam hal ini adalah rumah atau tempat tinggal di mana penghuninya dapat berlindung, beristirahat, membesarkan anak, kegiatan makan minum dan lain sebagainya."

"Improvement of per capita income will boost the demand for outpatient care and lead enhanced expectation of service quality of hospital. People perceived that private hospital has better services than public hospital. Based on these, we assumed that private hospital users have particular characteristics. This study aimed to investigate factors associated with utilization of private hospitals for outpatient care and who get the benefits, the rich or the poor. This study used data of 42,540 respondents from IFLS-4 collected in 2007. Analyses showed the higher the income the higher the demand. Insured?s groups have higher demand than uninsured. Demand analyses revealed that increased price of private hospital caused higher demand. This evidence indicated that outpatient care of private hospital was perceived as luxuries goods. However increased price of public hospital did not influence the demand of private hospital. It is indicate that private hospital has different type with patients of public hospital. It means that the two types of hospital comprise different segment of patients. The rich benefited more outpatient care in private hospital than the poor. It implies that the government should enforced Ministry of Health?s regulation on hospital social function.

---

Harapan mutu pelayanan rumah sakit. Masyarakat memiliki persepsi pelayanan rumah sakit swasta lebih bermutu daripada rumah sakit pemerintah, sehingga terdapat asumsi pelanggan rumah sakit swasta mempunyai karakteristik khusus. Tujuan studi ini adalah menginvestigasi berbagai faktor yang berhubungan dengan utilisasi rawat jalan dan kelompok yang mendapat manfaat. Studi ini menggunakan 42.540 responden rumah sakit swasta IFLS-4 tahun 2007. Semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula permintaan, kelompok jaminan/asuransi mempunyai permintaan yang lebih tinggi daripada non-jaminan. Kenaikan tarif rawat jalan rumah sakit swasta yang dipersepsi masyarakat sebagai barang mewah meningkatkan permintaan. Namun, kenaikan tarif rawat jalan rumah sakit pemerintah tidak memengaruhi permintaan rawat jalan rumah sakit swasta. Hal tersebut mengindikasikan karakteristik pasien rumah sakit swasta yang berbeda dari rumah sakit pemerintah. Kelompok kaya mendapatkan manfaat rawat jalan rumah sakit swasta lebih besar daripada kelompok miskin. Untuk mengoreksi keadaan ini pemerintah perlu menegakkan peraturan menteri kesehatan tentang fungsi sosial rumah sakit."

"It is believed that to achieve Healthy Indonesia 2010 vision health financing is a significant factor that affects the quality public health. However, according to Human Development Index?s indicators, Indonesia is at 110th position of 177 countries in the world. The present study has been carried out to understand the politic and financing policy in the management of government hospitals own by DKI Jakarta. Two DKI Jakarta own hospitals i.e. Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital were selected as samples. This study is qualitative research with using indepth interviews. To collect primery data deal with relevan roles from which the data on hospital rules and regulations as well as finance were collected during 2004-2008 period. The results of actor, content, context, and process analyses showed that financing policy consists of tariff, local revenue and expenditure budget (APBD) subsidy, poor households (gakin), notification letter for the poor (SKTM) as well as financial pattern related to hospital status. In deciding this policy, legislators of local people representative (DPRD) are the main actors. Decision making process of financing agenda and formulation was imperfect which in turn causes implementation constraint. In addition, financing policy evaluation, and adaptation processes are not implemented properly. It takes discussions and cooperation between various policy actors to produce policy. Hospital administrator who has a stategic funtion should make effort to improve internal hospital toward independence as well as external hospital by advocates legislative to correct next policy.

---

Telah diyakini bahwa untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 pembiayaan rumah sakit merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Namun, menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih menempati posisi ke-110 dari 117 negara di dunia. Penelitian ini telah dilaksanakan untuk memahami politik dan kebijakan pembiayaan pengelolaan rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Dua rumah sakit milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit dipilih sebagai sampel. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pada kedua rumah sakit ini dikumpulkan data mengenai peraturan dan regulasi serta keuangan rumah sakit selama tahun 2004-2008. Hasil analisis aktor, konten, konteks, dan proses menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan rumah sakit terdiri dari penentuan tarif, subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keluarga miskin (gakin), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta pola pembiayaan yang terkait dengan status kelembagaan. Dalam penetapan kebijakan ini, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan agenda dan rumusan keuangan masih belum sempurna sehingga menghambat pelaksanaannya. Selain itu, proses evaluasi dan adaptasi kebijakan pembiayaan belum dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan diskusi dan kerja sama antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan kebijakan. Administrator rumah sakit berfungsi strategis untuk melakukan upaya peningkatan secara internal menuju kemandirian rumah sakit dan kemandirian eksternal dengan cara advokasi pihak legislatif untuk perbaikan kebijakan selanjutnya."