Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an cukup mendapat perhatian dunia. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Alasannya, karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya kemudian, telah ditempuh satu upaya penyelesaian berupa perundingan-perundingan antara kedua negera. Namun upaya ini gagal dan konfrontasi makin meruncing dengan diproklamirkannya negara baru ini pada 16 September 1963. Usaha perdamaian yang ditempuh kemudian gagal pula karena ketidak_sepakatan kedua belah pihak. Dapat dikatakan, setelah KTT Tokyo 1964, usaha untuk berdamai terhenti sama sekali. Sementara itu, dari dalam negeri muncul kelompok-kelompok yang tidak menginginkan konfrontasi terus dilanjutkan. Mereka berhasil mengadakan kontak satu sama lain untuk merundingkan upaya perdamaian. Dari pihak Indonesia, inisiatif ini diambil oleh pihak ABRI. Tapi, konfrontasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh ABRI. Penyelesaian konfrontasi membutuhkan sesuatu yang membuatnya kelihatan legal di mata hukum Internasional. Pada tahap inilah, Departemen Luar Negeri dibutuhkan. Deplu dan militer bekerjasama agar tujuan penyelesaian konfrontasi dapat tercapai. pihak militer membutuhkan Deplu sebagai wakil resmi pemerintah yang menangani urusan luar negeri dan sebaliknya, pihak Deplu membutuhkan pihak militer karena merekalah yang lebih mengenal situasi."

"Buku ini berisi amanat Presiden Sukarno pada rapat raksasa Front Nasional Mengganjang Malaysia di Istana Olahraga Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta pad atanggal 27 Juli 1963 ..."

"Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia sering terjadi pada tahun 60-an cukup menarikperhatian dunia. Konflik yang terjacli karena panolakan Indoneaia terhadap berdirinya satu negarabaru di kawasan Semenanjung Malaga dan Kali mantan Utara yang disebut dengan Malagaia, Alasanpenolakan ini adalah adanya anggapan Indonesia hahwa negara baru ini didirikan hanya untukmelindungi kepentingan lnggris di Asia Tenggara.Dalam perkembangannya kemudian, telah ditempuh upaya Dengelesaian berupaperundingan-perundingan antara kedua lmeqara. Upagaini gaga] karena tidak adanga kesepakatanantara kedua belah pi hak dan konfrontasi makin meruncing dengan diproklamirkanngaMalaysia pada bulan September 1963. Uasaha perdamaianf yang dilakukan setelah itu jugamengalami kegagalan. Dapat dikatakan bahwa setehah KTT Tokuop 1964,tidak ada lagi usaha menujuperdamaian secara resmi.' Sementara itu dari dalam negari muncul pihak-pihak gang manginqinkan konfrontasitetsp dilanjutkan. Dari pihak Indonesia, inisiatif diambil clan pibak'TI1II4AD. Mereka berhasilmengadakan kontak dengan kelompok tertentu di Malaysia yang juga tidak mengeinginkankonfrantasi tetap dilanjutkan. Tetapi kanfrantasi aaak aapardiaelesaikan' nangaiiengan umm-uaaha gang dilakukan TNI-AD. Pengeleaaian itu memhutuhkan aesuafq gaiigtlakanl membuatngakelihatan ?iegal? di meta hukum internasional. Pada tahap inilah pihgk- departernen luar negeri(Deplu) di butuhkan. Deplu dan mililer bekerjasarna dengan konfrontasi dapat diselesaikan.Pihak militer mombutuhkan Deplu aebagai wakil reami parnerintah gang menanganiurusan luar negeri dan sebaliknua Dcplu membutuhkan pihak militer karcna rnereka lebihrnengetahui situaai. '"

"Skripsi membahas perjuangan diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966. Permasalahan akan difokuskan kepada tiga hal. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Kedua, kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di forum Internasional pada masa konfrontasi Malaysia. Ketiga, hasil yang dicapai dari diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia. Pecahnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 terkait dengan beberapa faktor. Pertama adalah faktor dalam negeri Indonesia, di mana dijelaskan pada bab II mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Faktor kedua adalah, faktor pembentukan Federasi Malaysia yang melibatkan pihak Malaya dan Inggris. Kedua faktor tersebut akhirnya bertemu dengan pemicu peristiwa pemberontakan Brunei oleh Azahari pada tahun 1962. Kegiatan diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia, bertujuan untuk mengisolasi Federasi Malaysia dari dunia internasional. Langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu adalah mengikuti konferensi Manila untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa pembentukan Federasi Malaysia tidak berdasarkan prinsip self determination. Selanjutnya Indonesia melakukan usaha diplomasinya di forum PBB, Konferensi GNB II di Kairo pada tahun 1964 dan Konferensi AA II di Aljazair pada tahun 1965. Usaha diplomasi Indonesia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia temyata gagal meraih simpati internasional. Kegagalan ini dapat terlihat dari diakuinya Federasi Malaysia oleh dunia internasional. Puncak dari kegagalan diplomasi Indonesia terwujud dalam peristiwa keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Keluamya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia terisolasi dari panggung internasional. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Sejarah Diplomasi Indonesia. Peranan Pemerintah R.I. sebagai pemegang kebijakan luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya diplomasi. Penelitian ini memberi sumber informasi berbentuk sejarah yang dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri."

"Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki ciri yang unik. Sebagai tetangga terdekat dan memiliki banyak persamaan dalam berbagai aspek seperti warisan sejarah, agama, bahasa dan kebudayaan, hubungan kedua negara tidak selalu berjalan mulus. Terdapatnya banyak kesamaan tidak serta merta menjadi pengikat yang kuat bagi hubungan kedua negara. Bahkan dalam perkembagan akhir-akhir ini hubungan kedua negara relatif tidak selalu harmonis, terganggu masalah-masalah seperti klaim budaya, pembalaka hutan, TKI dan masalah perbatasan. Aspek kesamaan dalam latar belakang sejarah, agama, bahasa dan budaya sekarang ini justru menjadi pemicu ketegangan kedua negara, karena saling klaim terhadap bentuk-bentuk budaya tertentu."