Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

---

ABSTRACTForum shopping, which consists of strategic forum selection, parallel litigation and serial litigation, is a phenomenon of growing importance in international adjudication. Preliminary objections (or a party's placement of conditions on the existence and development of the adjudicatory process) have been traditionally conceived as barriers to adjudication before single forums. This book discusses how adjudicators and parties may refer to questions of jurisdiction and admissibility in order to avoid conflicting decisions on overlapping cases, excessive exercises of jurisdiction and the proliferation of litigation. It highlights an emerging, overlooked function of preliminary objections: transmission belts of procedure-regulating rules across the 'international judiciary'. Activating this often dormant, managerial function of preliminary objections would nurture coordination of otherwise independent and autonomous tribunals."

"Kotak pandora itu terbuka pada tahun 1998, menyusul jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Asosiasi etnis dan alit lokal Baru bermunculan di banyak daerah dengan meneriakkan ketidakadilan yang dirasakannya selama tiga dasawarsa pemerintahan sentralistis rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Mereka memobilisasi identitas etnis dan isu Putra Daerah sebagai strategi perjuangannya. Di sejumlah daerah, kekacauan dan kekerasan politik menjalar yang dibumbui adanya konflik antar kelompok di masyarakat. Dalam situasi institutional distrust seperti inilah semakin meningkat aktivitas kelompok preman serta kelompok lainnya yang menjadi broker politik dan tukang pukul. Di antara mereka ada yang mengusung simbol-simbol jago yang ada dalam tradisi etnisnya. Ada pula yang multi sebagai kelompok bayaran untuk melakukan jasa penagihan, penguasaan lahan, pengamanan tempat hiburan dan sebagainya.Sebagai suatu fenomena yang menyertai perjalanan demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto, keberadaan premanisme yang terkait dengan munculnya asosiasi etnis menarik untuk dikaji. Maklum, tuntutan dan aktivitas mereka yang kerap diwarnai kekerasan selalu mewarnai pemberitaan media cetak dan elektronik. Apalagi di tengah-tengah pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden, serta pemilihan kepala daerah yang tahun 2005 ini mulai bergulir di seluruh provinsi, kota dan kabupaten.Tesis ini memfokuskan pada habitus premanisme yang ada pada organisasi Forum Betawi Rempug (FBR). Selain FBR yang lahir tahun 2001, puluhan organisasi etnis Betawi juga bermunculan pasca-Soeharto sehingga jumlahnya menjadi 71. Padahal sebelum pergantian pemerintahan, jumlahnya hanya sekitar 20 organisasi. Sejumlah pengamat menyebut ada kebangkitan Betawi atau rekacipta tradisi dari etnis yang mengklaim sebagai penduduk asli tanah Jakarta. Salah satu sisi dari dinamika itu adalah penggunaan cara-cara kekerasan pada sejumlah organisasi etnis Betawi. Misalnya FBR, Forum Komunikasi Anak Betawi, Perkumpulan Orang Betawi, Gerak Betawi, dan beberapa lainnya. Mereka menolak cara itu disebut premanisme, karena kekerasan dilakukan sebagai bagian strateginya menjadi jagoan di kampung halamannya.Konsep habitus dalam studi ini diambil dari pemikiran sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Habitus atau kebiasaan adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi seseorang dalam kehidupan sosial yang diduduki dan menjadi fenomena kolektif karena orang yang menduduki posisi yang sama cenderung mempunyai kebiasaan yang sama. Menurut Bourdieu, habitus yang merupakan produk historis menciptakan tindakan individu dan kolektif, dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah. Dalam bahasa lain, terbentuknya habitus terjadi dalarn lingkaran berupa gerak timbal balik antara struktur objektif yang dibatinkan dan gerak subjektif (persepsi, pengelompokkan, evaluasi) yang menyingkap hasil pembatinan. Di sini individu membuka dan melatih dalam hubungan-hubungan sosial dan mengasimilasi norma¬norma, nilai-nilai, dan keyakinan suatu masyarakat.Dari pengumpulan data yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa sebagai suatu produk sejarah, habitus premanisme dalam FBR lahir sebagai reaksi dan posisi sosial etnis Betawi yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, kultural dan politik. Mereka merasa dizalimi dan dianiaya oleh kaum pendatang, ealit politik dan pemerintah. Di sisi lain, dalam tradisi Betawi semenjak zaman kolonial Belanda ada nilai-nilai jago yang antipenjajah dan membantu kaum yang lemah. Internalisasi nilai-nilai jago, pengalaman "dizalimi" dan keterbatasan modal ekonomi, sosial, kultural dan politik inilah yang membuat mereka melakukan tindak kekerasan. Main hajar, ambil jalan pintas dan memaksakan kehendak menjadi sifat-sifat jagoan zaman sekarang.Dalam konteks inilah premanisme akhimya menjadi habitus dalam tubuh FBR, artinya berperan sebagai prinsip penggerak pemikiran dan pengatur praktik-praktik hidup dan representasi anggotanya. Alhasil habitus sebagai etos terbentuk dan dalam kategori ini tidak ada lagi ukuran norma dan moralitas. Jago yang tadinya memiliki nilai-¬nilai positif menjadi terdegradasi, dan saat ini tidak ada lagi beda yang prinsipil antara FBR dengan kelompok-kelompok preman, seperti kelompok Ambon (Mon Kei dan Basri Sangaji), Herkules dan Papua.Penelitian ini juga mendapati sejumlah strategi yang dilakukan FBR untuk menambah modal. Pada strategi investasi ekonomi, FBR menggunakan keberadaan Gardu dan Korwil menjadi basis menambah modal, baik itu ekonomi dan sosial. Begitu juga dengan jaringan yang mereka bangun dengan kelompok etnis lainnya. Lalu pada strategi investasi simbolik yang merujuk pada ranah budaya dan politik, FBR berperan sebagai broker, tukang pukul dan jagoan. Sebagai broker, FBR memainkan perannya mendukung talon presiden Wiranto di putaran pertama, dan Megawati di putaran kedua. Peran tukang pukul dimainkan dengan dukungannya pada kebijakan Gubernur Jakarta Sutiyoso. Sernentara peran kejagoan dimainkan dalam upayanya membantu masalah yang dihadapi etnis Betawi.Dalam konteks makro, penelitian ini menyimpulkan bahwa premanisme muncul dan bertahan dalam kondisi institutional distrust. Premanisme merupakan gejala sosial, bukannya individual. Berangkat dari temuan tersebut, tesis ini mempertanyakan teori modernisasi yang mengasumsikan bahwa situasi chaos yang memunculkan premanisme merupakan fenomena pada periode transisi. Teori modernisasi ini berangkat dan teori evolusi dan fungsionalisme serta konsep Emile Durkheim tentang perkembangan masyarakat. Dilihat clan sejarahnya, premanisme di Indonesia selalu muncul sejak zaman kolonial Belanda sampai saat ini. Dan saat ini masih ada warisan penjajahan seperti premanisme dan kekerasan yang terus menerus dipelihara atau direproduksi."

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"Pada peristiwa di mana terdapat lebih dari satu forum tersedia untuk menyelesaikan sengketa, pengadilan perlu menentukan forum yang paling layak untuk mengadili sengketa. Layak atau tidaknya suatu forum merupakan persoalan lebih lanjut daripada kompetensi suatu pengadilan. Persoalan kelayakan forum diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip forum non conveniens. Prinsip ini dibenarkan oleh peradilan Indonesia. Penerapan prinsip forum non conveniens dalam sengketa hukum perdata internasional di Indonesia berkaitan erat dengan hukum acara perdata Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka penerapan prinsip forum non conveniens di Indonesia akan dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3253/K/PDT/1990 dan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 578/PDT/2009/PT. DKI.

---

In cases where there is more than one available forum for a dispute settlement, the court must determine the most appropriate forum out of all the available forums. The issue on the appropriateness of a forum goes beyond the question of jurisdiction. The issue is solved by applying the forum non conveniens principle. Such principle is justified by Indonesian courts. The application of the forum non conveniens principle in private international law disputes in Indonesia has a great link with Indonesian civil procedure. In this thesis, the application of the forum non conveniens principle will be observed through the analysis of the decision by Mahkamah Agung No. 3253/K/PDT/1990 and the decision of Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 578/PDT/2009/PT. DKI."

"ABSTRAKKebangkitan Republik Rakyat Cina (Cina) yang terjadi pada awal abad ke-21memicu peningkatan aktivitas negara tersebut dalam organisasi internasional.Tidak hanya meningkatkan aktivitasnya pada organisasi internasional yang sudahterbentuk sebelumnya, Cina juga menjadi inisiator beberapa organisasiinternasional. Salah satu organisasi internasional yang diprakarsai oleh Cinaadalah Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Organisasi ini dibentukpada tahun 2000, beranggotakan Cina dan 49 negara Afrika, dan memiliki sifatorganisasi yang informal. Skripsi ini menganalisis alasan Cina membentukFOCAC dan merancangnya sebagai organisasi internasional informal. Analisisdilakukan dengan menggunakan pendekatan geo-ekonomi yang dikemukakanoleh Edward Luttwak dan teori mengenai organisasi internasional informal yangdikemukakan oleh Felicity Vabulas dan Duncan Snidal. Hasil analisis dalamskripsi ini memperlihatkan bahwa alasan Cina membentuk FOCAC adalah karenaCina memiliki kepentingan ekonomi di wilayah Afrika dan menghadapipersaingan dengan negara-negara lain dalam pencapaian kepentingan tersebut.Untuk mencapai tujuan tersebut, Cina merancang FOCAC sebagai organisasiinternasional informal. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sifat-sifatorganisasi internasional informal – memberikan fleksibilitas, otonomi bagi negara,kontrol terhadap informasi, pengurangan biaya transaksi jangka pendek,minimalisasi birokrasi, dan penanganan yang lebih baik terhadap situasiketidakpastian – mampu menfasilitasi Cina untuk mencapai kepentingan geoekonominyadi wilayah Afrika.

---

ABSTRACTThe rise of China in the early 21st century has triggered more active participationof this country in international organizations. China has not only increased itsparticipation in existing international organization, but also initiated severalinternational organizations. One of them is the Forum on China-AfricaCooperation (FOCAC). This Forum, whose members include China and 49African states, was initiated in 2000 and designed as an informal internationalorganization. This thesis analyzes the reason behind China’s initiation of FOCACand decision to design this forum as an informal organization using EdwardLuttwak’s geo-economic approach and Felicity Vabulas & Duncan Snidal’stheory on the informal international organization. Findings of this research showthat the reasons of FOCAC initiation are China’s economic interest in Africa andrivalry faced by China in the pursuit of such interest. The informal characteristicsof FOCAC – flexibility, state-autonomy, minimal short-term transaction cost,minimalistic bureaucracy, and management of uncertainty – facilitate China in thepursuit of its geo-economic interest in Africa."

"Penelitian ini berintikan pembahasan mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum dialog keamanan satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 24 negara yang terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, negara besar seperti Amerika Serikat, Perwakilan Uni Eropa, Australia, Rusia, China, Jepang dan India maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Selandia Baru dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Arti Penting ASEAN Regional Forum kemudian akan dianalisis kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk menemukan jawaban sejauh mana ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan peningkatan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.Dalam upaya menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu keamanan kooperatif (cooperative security), ketahanan regional (regional resilience) dan ketahanan nasional (national resillience). Penelitian bersifat Studi Dokumen yang dilengkapi dengan Hasil Wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Regional Forum baik dari jalur pertama maupun jalur kedua maupun pihak-pihak yang memahami kebutuhan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan walaupun belum maksimal dari ASEAN Regional Forum terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya ASEAN Regional Forum, Indonesia memiliki wadah untuk melakukan interaksi dengan negara-negara tetangga maupun negara besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanannya baik yang bersifat pembangunan rasa saling percaya maupun peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebaliknya kehadiran ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dan juga peningkatan rasa saling percaya serta perumusan sejumlah langkah-langkah kerjasama dalam pengelolaan bersama keamanan kawasan, yang ikut mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

---

This Research focused on the explanation about the important meaning of ASEAN Regional Forum formation as the one and only forum for multilateral security dialogue in Asia Pacific Region. ASEAN Regional Forum that had been built on 1994 was followed by 24 countries include 10 members of ASEAN, major powers such as United States, China, Australia, representative from European Commision, Japan, India and also another middle power states that have security interest in Asia Paciic Region such as South Korea, North Korea, Mongolia, Pakistan and the representative from ASEAN Secretariat. The important thing of the development of ASEAN Regional Forum since 1994 until 2006 then will be analyzed toward the need of Indonesian National Resilience on defense and security fields to find the answer how far the development ASEAN Regional Forum had gave several contributions to increase the Indonesian National Resilience.In effort to analyze the relation between ASEAN Regional Forum and Indonesian National Resilience, this research using three theoritical frameworks about cooperative security, regional resilience and national resilience. This Research is based on library study and also using the interview process with three important persons whose involving on ASEAN Regional Forum activities as first track and second track. That Three persons also have deeply understanding about the needs of Indonesian National Resilience on defense and security fields.The conclusion of this research pointed out that there were a significant contributions from ASEAN Regional Forum toward Indonesian National Resilience on defense and security field since 1994 until 2006. Through the participation on ASEAN Regional Forum, Indonesian Government could has opportunities to discuss with neighboured countries or major power countries to improve the multilateral and bilateral dialogue and also to make cooperation for Indonesia National Resilience?s need. In the other hand, the successfully of ASEAN Regional Forum that had already creating a security stability and also short term peace in Asia Pacific Region could brought a neceessary support for Indonesia?s need to improve and strenghten her National Resilience on defense and security field."