Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini adalah mengenai jinja sebagai pusat shaen. Shaen, sebuah pedoman yang merupakan keyakinan pimpinan, staf, dan buruh sebuah perusahaan untuk setia dalam pekerjaan bagi kekuatan dan kebesaran perusahaan tersebut. Melalui matsuri (upacara) posisi leluhur pendiri dan pelindung perusahaan dihidupkan kembali dalam simbol-simbol bagi seluruh anggota, pimpinan dan buruh perusahaan; upacara selalu diulang dari waktu ke waktu pada waktu pendirian perusahaan. Tulisan ini juga ingin menunjukkan bahwa pusat dari shaen adalah jinja yang berfungsi mengingatkan adanya shaen yang menjadi pedoman bagi perusahaan tersebut."

"ABSTRAKSejarah panjang penyebaran Islam di tanah Indonesia memiliki akar historis yang sampai detik ini belum tuntas untuk dimengerti otentisitasnya. Realitas ini bukanlah fakta tanpa alasan, namun minimnya catatan sejarah yang ada menjadikan semua kejadian yang telah berlangsung berabad-abad lamanya menjadi sedikit kabur untuk dipahami dan dimengerti otentisitasnya. Oleh karna itu, Peneliti tertarik akan pengertian kesaktian sebagai media Islamisasi khususnya di Indonesia, yang dimana kesaktian itu punya perseptif sendiri di khalayak masyarakat Indonesia karena fenomena-fenomena kesaktian yang sulit dijelaskan dengan akal sehat dan juga karena catatan sejarahnya yang minim. Lalu Peneliti pun tergerak untuk membuat Jurnal ini yang membahas tentang Kesaktian sebagai media Islamisasi khususnya di Indonesia sebagai hasil olah data penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam pengumpulan data untuk jurnal ini penulis menggunakan metode studi pustaka yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dan onservasi langsung untuk memperkuat dan menambah data ndash; data tentang kesaktian. Lalu dapat dipahami dari jurnal ini bahwa kesaktian itu selaras dengan Dharma-dharma Agama. Atas dasar hal inilah para Muballigh memanfaatkan kesaktian sebagai sarana untuk dakwah.

---

ABSTRACTThe long history of the spread of Islam in Indonesia has historical roots whose authenticity has not been fully understood. This reality is not a fact without reason, but the lack of historical records makes all the events that have been going on for centuries to be a little vague to understand and proven. Therefore, the researcher is interested in the understanding of supernatural powers as the media of Islamization, especially in Indonesia, where the supernatural powers have their own perceptions in Indonesian audiences because of they are hard to be understood with common sense and also because of the lack of historical record. This journal discusses Kesaktian as the media Islamization, especially in Indonesia as a result of research data conducted by researchers. In collecting data for this journal the author uses literature study method which is a technique of data collection by doing a review of various books, literature, notes, as well as various reports relating to the problem to be solved. In this study the authors conducted interviews and onservasi directly to strengthen and add data data about the miracle. It can be understood from this journal that the miracle is in harmony with the Dharma dharma of Religion. Due to this reason, the Muballighs use supernatural powers as a means of dakwah."

"ABSTRAKPerluasan Theory of Planned Behavior TPB digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui intensi individu dalam mendonasikan uang. Responden berjumlah 232 orang telah mengisi kuesioner dengan teknik convenience sampling. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma deksriptif, norma moral, perceived behavioral control, dan pengalaman masa lalu Selain itu, keyakinan agama dijadikan sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya norma deskriptif, norma moral dan perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku berdonasi dan keyakinan agama berperan dalam memoderasi seluruh variabel independen dalam penelitian ini.

---

ABSTRACTAn extended Theory of Planned Behavior TPB was used to predict individual rsquo s intention on donating money. Respondents n 232 completed an online questionnaire using convenience sampling. Multiple regression analyses used in order to test the influence of attitude, descriptive norm, moral norm, perceived behavioral control, and past behavior. Furthermore, religious beliefs is integrated as a moderating variable. This study shows only descriptive norm, moral norm and perceived behavioral control that significantly influencing behavioral intention to donate on an individual. Meanwhile, religious beliefs has role on moderating all independent variables on this study."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Perjanjian kredit yang terjadi antara PT PDRH dengan Bank BNI mengandung perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Bank BNI.Permasalahan ekonomi pada tahun 1998 menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan tersebut, dimana berdasarkan kebijakan pemerintah pelunasan kredit macet harus diserahkan kepada BPPN. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada BPPN untuk memberikan pengurangan hutang pokok, pengurangan bunga maupun penghapusan denda, penghapusan kelebihan nilai kurs dan lain-lain sebagaimana yang diperoleh oleh nasabah lain. Majelis Hakim dan Mahkamah Agung menetapkan Bank BNI telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan misbruik van ostandigheden. Hal ini mengakibatkan perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank BNI menjadi batal demi hukum. PT PDRH hanya perlu membayar sisa hutang dari pinjaman kredit tersebut tanpa dibebani bunga pembayaran.

---

This thesis is focuses its discussion on abuse of circumtances misbruik van omstandigheden that can cause cancellation of agreement. Credit agrrement beetwen PT PDRH with Bank BNI contains abuse of cirumtances which is conducte by Bank BNI it self. The economic problem at 1998 became the main cause of such abuse, where under the governments policy, the repayment of bad debts must be submited to BPPN. The policy garants the authority to BPPN to provide reduction of principal debts, interest the deductions adnd write offs, the elemination of exchange rates, obtained by the others customers. Panel of Judges and The Supreme Court have determined Bank BNI had been proven to commit the abuse of circumtances misbruik van omstandigheden. This resulte in the credit agreement made by the bank to be null and void. PT PDRH only need to pay the remaining debt of the loan without the burden of fines."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan dari Prinsip Utmost Good Faith diterapkan di Indonesia terkait penutupan serta klaim dari suatu polis asuransi jiwa kredit di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Prinsip Utmost Good Faith telah menjadi suatu prinsip umum yang secara international dipahami dan dipergunakan dalam halnya suatu pengisian formulir pengajuan dari penutupan polis asuransi. Prinsip ini berkembang di Inggris sejak kasus Boehm v Carter yang diputuskan oleh Lord Mansfield. Sejak kasus tersebut adanya kewajiban melakukan pembukaan sebelum kontrak. Perkembangan akan prinsip ini tak luput pula masuk ke Indonesia melalui Kitab Undang- Undang Hukum Dagang yakni pada Pasal 251 yang diadopsi oleh Belanda dari Inggris terkait kewajiban pemberian informasi atau fakta yang sebenar-benarnya diberikan oleh calon tertanggung. Fakta material sifatnya penting untuk diungkapkan kepada Penaggung untuk mengetahui keadaan dari objek asuransi. Hal ini kemudian menciptakan suatu pembebanan yang sifatnya sepihak kepada calon tertanggung untuk memberikan segala informasi atau fakta yang dimintakan oleh calon penanggung tanpa adanya suatu pembatasan jenis fakta apa yang dapat dimintakan serta apa klasifikasi fakta atau informasi yang dimintakan. Konstruksi ini kemudian menciptakan suatu ketidakseimbangan serta prinsip ini dijadikan sebagai suatu alasan penolakan klaim asuransi. Salah satunya di Indonesia adalah pada putusan nomor 98/Pdt.G/2020/PN Skt. Pada putusan tersebut Majelis Hakim luput dalam mempertimbangkan dua hal yakni Polis Asuransi itu sendiri sebagai suatu perjanjian serta KUHD pasal 251. Serta Fakta yang tidak diungkapkan oleh Tertanggung merupakan suatu Fakta Material yang sepatutnya dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim.

---

This article analyzes how Utmost Good Faith principle applied in Indonesia regarding closure and claims of credit life insurance policy in Indonesia. This article prepared using doctrinal research methods. The Utmost Good Faith principle has become a general principle that is internationally understood and used when filling out the application form for closing an insurance policy. This principle developed in England since the Boehm v Carter case decided by Lord Mansfield. Since this case, there has been an obligation to disclose before the contract. The development of this principle has also entered Indonesia through Commercial Code in Article 251 which was adopted by Netherlands from England regarding the obligation to provide information or facts that are actually provided by the prospective insured. Material facts are important to disclose to the Insurer to determine the condition of the insurance object. This then creates a unilateral burden on the prospective insured to provide all information or facts requested by the prospective insurer without any restrictions on the types of facts that can be requested and what classification of facts or information requested. This construction then creates an imbalance and this principle is used as a reason for rejecting insurance claims. One of them in Indonesia is decision number 98/Pdt.G/2020/PN Skt. In this decision, the Panel of Judges failed to consider the Insurance Policy as an agreement and Article 251 Commercial Code and the facts that were not disclosed by the Insured were material facts which should also be considered Panel of Judges."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada itikad baik. Itikad baik adalah salah satu asas klasik dalam hukum perjanjian yang terkandung pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas itikad baik harus diterapkan sejak tahap prakontraktual sampai dengan pascakontraktual. Di dalam tahap prakontraktual, kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang terkait dengan pembuatan perjanjian. Dalam hal suatu ketiadaan itikad baik pada tahap pembuatan perjanjian telah membawa para pihaknya dalam suatu hubungan kontraktual yang diikat dengan perjanjian, maka jelas bahwa dikemudian hari perjanjian tersebut senantiasa dapat dibatalkan. Kecakapan bertindak seseorang dalam suatu perjanjian adalah hal yang harus diteliti sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran asas itikad baik dalam tahap pembuatan perjanjian menjadi suatu hal yang sulit untuk dibuktikan, oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang tegas untuk mewajibkan pihak-pihak dalam perjanjian untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang terkait dengan perjanjian. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Pemutusan perjanjian secara sepihak yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum diharapkan dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum. Hal ini agar tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian agar selalu beritikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian baik dalam tahap prakontrak, pelaksanaan kontrak maupun pascakontrak.

---

This thesis examines and assesses unilateral termination of the agreement which is not based on good faith. Good faith is one of the classic principles of contract law also contained in Indonesian Civil Code. The principle of good faith should be applied since pre-contractual phase until post-contractual. In the pre-contractual phase, both parties have an obligation to explain and examine the material facts related to the making of the agreement. In the case of an absence of good faith in the pre-contractual phase has brought the party in an contractual relationship which bound to the agreement, then obviously that the agreement in the future can always be canceled. The ability of a person in an agreement is something that should be examined before signing of the agreement. This type of research is normative juridical, which refers to the rules or norms of law contained in regulations. Violation of the principle of good faith in the process of making the agreement becomes a difficult thing to prove, and therefore required a strict regulation to require the parties to the agreement to explain and examine the material facts relating to the agreement. This meant that the conditions are met the legitimate agreement as provided for in article 1320 of the Indonesian Civil Code. Unilateral termination of the agreement which meets the elements of the tort is expected to create the consistency of judges in applying the law. It is to create the clarity and legal certainty for the parties involved in an agreement to always have a good faith in carrying out an agreement in the pre- contract phase, contractual phase and post-contract phase."