Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak August Comte mengemukakan filsafat positivismenya, maka pandangan positivisme itu mendominasi dunia ilmiah sampai menjelang abad XX. Perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, menggoyahkan asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis positivisme yang menganggap alam semesta yang sederhana, mekanis, dan deterministik sebagaimana yang dibayangkan oleh Laplace dan Newton. Pandangan positivisme ini kemudian mendapat tantangan dari Max Planck (1900) dengan teori kuantumnya dan Einstein dengan relativitasnya. Perkembangan baru dalam fisika mengakibatkan perubahan pandangan dalam epistemologi; terutama penjernihan dalam metodologi. Penjernihan metodologi ini dipelopori oleh Thomas Khun. Di antara para penggagas metodologi dalam ilmu pengetahuan yang paling radikal adalah Paul Feyerabend. Feyerabend dalam bukunya Against Methode membongkar asumsi-asumsi , positivisme berdasarkan analisis historis dan sosiologis ilmu pengetahuan itu sendiri. Feyerabend melakukan dekonstruksi berupa penyingkapan dan pembongkaran kesalahan pandangan yang mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat modern. Dekonstruksi metodologi inilah yang kami angkat sebagai topik permasalahan dalam tesis ini. Untuk memahami esensi pemikiran Feyerabend tersebut kami mencoba melakukan interpretasi secara analitis, sintesis dan kritis yang sifatnya dialogis dan dialektik dari berbagai pemikiran di bidang epistemologi. Metodologi ternyata bukan sekedar teknik untuk menemukan hukum alam yang pada tahap berikutnya dapat digunakan untuk menguasai alam melalui teknologi itu sendiri. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan metode ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam saling terkait dengan aspek kehidupan (budaya). Feyerabend menyadarkan kita bahwa ada kaitan erat antara nilai (value) dengan ilmu pengetahuan, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Dengan demikian, kita harus pula memikirkan makna ilmu pengetahuan, kedudukan, dan sifat-sifatnya. Hal ini penting agar kita dapat bersikap lebih arif dan bijaksana dalam menyiasati ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju pesat."

"Konsep kebebasan merupakan istilah kunci dalam konsep negara-bangsa modern, khususnya terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Asumsi ini berangkat dari pemikiran Locke yang menegaskan bahwa seluruh individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan dan dicabut oleh negara (Scott Davidson, 1994:3). Namun demikian, dalam perkembangannya terjadi kerumitan konseptual khususnya dalam hal keharusan menyelaraskan antara konsep kebebasan individu dan otoritas negara. Di satu sisi, kebebasan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya masyarakat non dominasi, sementara di sisi lain konsep otoritas kelembagaan berarti memberi hak kepada negara untuk menerapkan kekuasaan terhadap individu-individu dan membuat keputusan yang mengikat mereka.Berdasarkan latar belakang tersebut, seorang filsuf Australia, Philip Noel Pettit mencoba memformulasikan teorinya mengenai kebebasan negatif yang ia sebut kebebasan Non Dominasi sebagai altenatif. Sebagai pokok permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana konsep republikanisme ideal menurut Philip Pettit? Bagaimana konsepsi kebebasan non dominasi menjadi solusi alternatif diantara konsep-konsep kebebasan yang ada sebelumnya. Dan, Bagaimana konteks pemikiran republikanisme Pettit dalam wacana demokrasi modern. Untuk itu kerangka teori yang digunakan tentu menggunakan teori kebebasan kebebasan positif dan negatif Isaiah Berlin , konsep kebebasan Non Interferensi Skinner serta teori pemerintahahan Locke. Menurut Pettit, kebebasan Non Dominasi itu harus bisa melepaskan individu dari segala bentuk interferensi yang semena-mena, termasuk kapasitas seseorang yang hendak melakukakannya.Melalui kerangka teori tersebut akhirnya dapat disimpulkan bahwa konsep kebebasan non dominasi Pettit sebenarnya sangat kaya akan cita-cita politik, terutama dalam mewujudkan suatu instutitusi yang berimplementasikan non dominasi di wilayah republik. Pettit mencoba menempatkan non dominasi sebagai sebuah nilai moralitas. Jika moralitas tersebut menjadi bagian dari cara berfikir, berperilaku dan bertindak atau menjadi norma, dalam tubuh institusi akan menghasilkan kebijakan yang menempatkan warganya sebagai manusia yang berkualitas, defensif, dan memiliki pencitraan diri yang kuat terhadap sesamanya. Akan tetapi, persoalan pada konsepsi kebebasan positif negatif sebelumnya tidak jauh berbeda dari persoalan yang diungkapkan Pettit, bisa jadi justru menjadikannya lebih komplikasi lagi. Pettit tidak memiliki kontradiksi yang mencolok dengan kebebasan negatif klasik. Dalam arti ia tidak membedakan interferensi dengan sesuatu yang lebih berbeda, sehingga tidak dirasa perlu menghadirkan sebuah teori baru. Induksi dari kesimpulan ini akhirnya memperlihatkan jika sesungguhnya konsep non dominasi Pettit belum bisa menggantikan kebebasan negatif klasik dan ini berarti konsepnya belum sepenuhnya layak dijadikan solusi alternatif Namun setidaknya, teorinya ini dapat menjadi suplemen bagi wacana kebebasan diantara teori teori kebebasan yang sudah ada. Konsepsinya jugs bisa menjadi ajang perdebatan secara filosofis dan memberikan pengetahuan baru bagi lingkungan pendidikan filsafat khususnya."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah upaya mengembalikan signifikansi dan relevansi dimensi politikal di dalam filsafat politik dan kehidupan sosial secara umum. Situasi sosio-kultural dewasa ini dikuasai oleh pemahaman bahwa politik radikal sebagai lokus perubahan dan emansipasi radikal adalah tidak mungkin. Hal ini adalah konsekuensi dari berkembangnya teori teleologis sejarah yang universal-absolut dan relativisme nilai. Untuk mengembalikan dimensi politikal tersebut, saya berargumen bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut justru dengan memelihara dimensi imposibilitas di dalam filsafat politik. Dengan begitu, filsafat politik memiliki fondasi dan telos yang seolah-olah transendental dan tak pernah final.

---

ABSTRACTThis thesis is an effort to revive the significance and the relevance of the political dimension in political philosophy and social life in general. The socio-cultural situation of today is hegemonized by the understanding that radical politics as a locus of revolution and emancipation are impossible. This understanding exists as a consequence of teleological paradigm of history which is universal-absolute and relativistic paradigm of value. I argue that, in order to restore the significance of political dimension, all we have to do is nurturing the impossibility dimension of politics. Only through such act, political philosophy will have a foundation and telos which is quasi-trancendental and never final."