"Pada masa pemerintahan Bill Clinton II, AS melakukan dua kebijakan yaitu kebijakan politik yang di rebut dengan kebijakan strategic ambiguity dan kebijakan militer yang disebut dengan kebijakan dual deuerence. Kebijakan dual detterence itu terdiri dari tiga aspek yaitu kernitrnen AS terhadap pertahanan Taiwan. penjualan persenjataan AS ke Taiwan dan transfer teknologi militer AS ke RRC.
Setelah krisis 1995-1996 kebijakan dual detterence telah membuat instabilitas di kawasan Selat Taiwan yaitu dengan kebijakan AS mengirimkan dua kapal induk untuk merespon ujicoba peluru kendali yang dilakukan oleh RRC di daerah dekat pantai Taiwan. Dalam tesis ini penulis ingin membahas alasan Clinton melakukan kebijakan dual detterence dan implikasi kebijakan dual deterrence terhadap konflik RRC-Taiwan.
Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep security dilemma.Dunia internasional yang anarki dan saling ketidak percayaan, membuat negara-negara berada dalam security dilemma. Merasa terkepung oleh musuh dari berbagai penjuru. suatu negara berusaha meningkatkan kekuatan militernya. Tujuan utamanya adalah untuk bertahan. Namun oleh negara-negara lain mungkin saja upaya seperti itu justru di anggap sebagai persiapan perang, sekurang-¬kurangnya sebagai ancaman. Negara-negara itu juga meningkatkan kekuatan militernya. yang terjadi kemudian adalah meningkatkan kekuatan militer antara pihak yang saling tidak percaya satu dengan lain. Upaya yang pada mulanya di maksud untuk memperkuat diri ternyata justru menjadikan suasana lebih genting.
AS masih mempertahankan kebijakan dual detterence, karena AS melihat bahwa militer RRC lebih superioritas di banding Taiwan akan memudahkan RRC memaksa Taiwan untuk melakukan negosiasi unifikasi. AS melakukan kebijakan ini juga supaya isu Taiwan dapat diselesaikan dengan jalan damai. Dengan melakukan kebijakan dual detterence AS mengharapkan terjadinya military balance antara RRC dan Taiwan.
Implikasi kebijakan dual detterence AS pada masa pemerintahan Bill Clinton lI (1996-2000) terhadap konflik RRC-Taiwan adalah memperkuat security dilemma dan perlombaan senjata antara RRC dan Taiwan. RRC dan Taiwan melanjutkan modernisasi strategi dan sistem utama persenjataan konvensional, tetapi semua kapabilitas sedikit berubah sejak krisis 1996. Sejak krisis 1996 baik RRC maupun Taiwan memodernisasi persenjataan bukan lagi berdasarkan kuantitas tetapi pada level kualitas, yang mana angkatan bersenjata yang kecil akan tetapi efektif dan berteknologi canggih. RRC tahu bahwa secara kualitas tertinggal dari Taiwan, oleh sebab itu RRC terus melakukan perubahan secara signifikan terhadap kekuatan angkatan darat, laut dan udara. Taiwan juga merespon hal yang sama dengan memodernisasi kekuatan angkatan darat, laut dan udaranya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
