Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah hadir sebagai suatu pelengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia selain sandang dan pangan. Perkembangan suatu perumahan tidak bisa lepas dengan perkembangan penduduk yang membutuhkan rumah tersebut. Akibatnya jika suatu perkembangan perumahan tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka akan terjadi backlog. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang kurang atau disebut backlog ini tidaklah mudah karena pemerintah hanya menyediakan seperempat dari kekurangan perumahan yang ada. Selain itu mahalnya perumahan yang ditawarkan pemerintah menjadi kendala bagi kaum berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah. Sehingga perlunya adanya usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya sendiri yang biasa disebut dengan swadaya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak perumahan yang kurang disuatu kawasan dan apa saja program pemerinta dalam menutupi kekurangan perumahan tersebut. Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu dengan membaca berbagai refrensi untuk menganalisis kasus yang ada dilapangan.

---

House functions as a supplementary thing in fulfilling the human need in addition to cloth and food. Development of housing cannot be separated from development of population needing the house. Consequently, if a housing development is not kept up with the growth of population which is getting increased then it will result in backlog. Fulfilling the shortage of housing or so called backlog is not easy since the government only provides one-fourth of the existing shortage of housing. Besides, expensive price of housing as offered by the government has become constraint for those of low-income people to afford the house. So that people need to exert its best to fulfill the need for their own house which is usually called self-help. Writing of this paper is aimed at identifying how much housing which is still lacking in a cerain are and what program already adopted by government in covering the shortage for housing. Method used in writing is reading variety references to analyze case existing in field."

"Sebagai suatu sistem Pegadaian memiliki seperangkat unsur-unsur seperti uang, pegawai, peraturan, administrasi dan pelelangan. Sedangkan sistem perekonomian golongan lemah unsur-unsur kekurangan modal, kebutuhan untuk mencukupi kebutunan rumah tangga dan usaha untuk memperoleh penghasilan serta barang-barang yang relatif tidak mempunyai harga tinggi. Kebutuhan akan modal dari golongan lemah dapat dipenuhi melalui satu fungsi dari pegad aian yaitu meminjamkan uang golongan leman sebagai debitur. Dengan demikian maka terjalinlah interaksi antara sisem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah. Dengan kata lain interaksi antara sistem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah pada hakekatnya disebabkan karena esensi dari ekonomi golongan lemah adalah ekonomi subsistensi. Dengan demikian maka makna pegadaian bagi masyarakat golongan lemah dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, meningkatkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, kedua menurunkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, ketiga menimbulkan keadaan tidak berubah (tidak mengalami penurunan maupun peningkatan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah). Dapat dikatakan bahwa dengan dampak yang ketiga ini sistem pegadaian sebenarnya memperkuat ?status Quo? sistem perekonomian golongan lemah. Dampak dari sistem pegadaian terhadap sistem perekonomian golongan lemah ditentukan oleh empat factor yaitu: (1) besar kecilnya demand dari golongan ekonomi lemah terhadap kebutuhan terhadap kebutuhan akan uang, (2) Penggunaan uang yang diperoleh golongan lemah dari pegadaian ke dalam jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh peminjam uang, (3) Pengeloalan uang sebagai modal usaha, (4) Ada tidaknya orientasi terhadap achievement dalam menjalankan usaha-usaha yang dilakukan oleh peminjam."

"ABSTRAKPinjam gadai merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam yang dianggap praktis khususnya oleh masyarakat kecil. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan fungsi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil Perum Pegadaian meluncurkan produk pembiayaan dengan nama Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaanya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Fidusia. Permasalahannya, apakah klasul-klausul dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta sampai tingkat mana perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian kepada Pegadaian dalam hal pengembalian kredit rnelalui produk pembiayaan kreasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk studi dokumen, observasi dan wawancara yang terkait dengan landasan hukum dan pelaksanaan kredit.Hasilnya, Kredit Angsuran Sistem Fidusia untuk usaha mikro tidak seutuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan tidak ada klausul yang menyangkut Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kepastian hukum yang melekat terhadap perjanjian kredit tersebut tidak sekuat apabila jaminan didaftarkan. Jika ketentuan tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan seutuhnya maka perjanjian kredit untuk itu harus dibuat dengan Akta Notariil seperti diatur oleh Pasal 2 ayat (2) huruf a PP No. 86 Tahun 2000 sebagaimana tertuang pada tesis ini. Disarankan Pegadaian melaksanakan prosedur hukum fidusia untuk kredit yang menggunakan nama fidusia dan Notaris memberikan saran-saran kepada penerima Kreasi dari Pegadaian.

---

ABSTRAK

The pawn represent one of loan agreement assumed practical specially by small society. Public Company of Pawnship office represent one of financial institution conducting the function. To fulfill requirement of small industries, Public Company Pawnship office launch defrayal product by the name Fiduciary Instalment Credit System (KREASI). Utilize its well guaranted is rule of law for Creditor, Code Number 42 Year 1999 and the Governmental Regulation (PP) No. 86 Year 2000 and its application regulation give obligation to Creditor (Fiduciary Receiver) to be registered in Office Fiduciary Office. The problem is, whether the clauses in Agreement of Fidusia Instalment Credit System have as according to the law and regulation and also mount of the agreement can give certainty to Pawnship office in the case of credit return through defrayal KREASI product. This research applicate the bibliography method supported with field research in the form of document study, related interview'and observation by the basis for credit execution and law.

The result; Fidusia Instalment Credit System for very small business community not as intact as executing rule as arranged in Code of Fiducyary and there are no clause which is concerning Fiduciary Guarantee Registration coherent Rule of law to the credit agreement is not as strong as if guarantee registered. If rule of Fiduciary Guarantee executed as intact as hence the credit agreement for that have to be made by Notaries like arranged by Section 2 sentence (2) letter a of Government Regulation Number 86 Year 2000 as decanted in this thesis. The writer suggested that a Pawnship office execute procedure of Fiduciary Regulation for the credit using fiduciary as a Notary and give suggestion to receiver Kreasi from Pawnship office.ABSTRAKPinjam gadai merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam yang dianggap praktis khususnya oleh masyarakat kecil. Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang melakukan fungsi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil Perum Pegadaian meluncurkan produk pembiayaan dengan nama Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Guna terjaminannya kepastian hukum bagi Kreditur, Undang Undang No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaanya memberikan kewajiban kepada Kreditur (Penerima Fidusia) untuk melakukan pendaftaran fidusia di Kantor Fidusia. Permasalahannya, apakah klasul-klausul dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut serta sampai tingkat mana perjanjian tersebut dapat memberikan kepastian kepada Pegadaian dalam hal pengembalian kredit rnelalui produk pembiayaan kreasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk studi dokumen, observasi dan wawancara yang terkait dengan landasan hukum dan pelaksanaan kredit.Hasilnya, Kredit Angsuran Sistem Fidusia untuk usaha mikro tidak seutuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan tidak ada klausul yang menyangkut Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kepastian hukum yang melekat terhadap perjanjian kredit tersebut tidak sekuat apabila jaminan didaftarkan. Jika ketentuan tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan seutuhnya maka perjanjian kredit untuk itu harus dibuat dengan Akta Notariil seperti diatur oleh Pasal 2 ayat (2) huruf a PP No. 86 Tahun 2000 sebagaimana tertuang pada tesis ini. Disarankan Pegadaian melaksanakan prosedur hukum fidusia untuk kredit yang menggunakan nama fidusia dan Notaris memberikan saran-saran kepada penerima Kreasi dari Pegadaian.

---

ABSTRAK

The pawn represent one of loan agreement assumed practical specially by small society. Public Company of Pawnship office represent one of financial institution conducting the function. To fulfill requirement of small industries, Public Company Pawnship office launch defrayal product by the name Fiduciary Instalment Credit System (KREASI). Utilize its well guaranted is rule of law for Creditor, Code Number 42 Year 1999 and the Governmental Regulation (PP) No. 86 Year 2000 and its application regulation give obligation to Creditor (Fiduciary Receiver) to be registered in Office Fiduciary Office. The problem is, whether the clauses in Agreement of Fidusia Instalment Credit System have as according to the law and regulation and also mount of the agreement can give certainty to Pawnship office in the case of credit return through defrayal KREASI product. This research applicate the bibliography method supported with field research in the form of document study, related interview'and observation by the basis for credit execution and law.

The result; Fidusia Instalment Credit System for very small business community not as intact as executing rule as arranged in Code of Fiducyary and there are no clause which is concerning Fiduciary Guarantee Registration coherent Rule of law to the credit agreement is not as strong as if guarantee registered. If rule of Fiduciary Guarantee executed as intact as hence the credit agreement for that have to be made by Notaries like arranged by Section 2 sentence (2) letter a of Government Regulation Number 86 Year 2000 as decanted in this thesis. The writer suggested that a Pawnship office execute procedure of Fiduciary Regulation for the credit using fiduciary as a Notary and give suggestion to receiver Kreasi from Pawnship office."

"Untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat akan dana, didalam lingkungan bermasyarakat secara luas telah dikenal istilah kredit. Selain bank, lembaga keuangan yang di kenal menyalurkan pinjaman kepada masyarakat adalah pegadaian. PERUM Pegadaian sebagai lembaga keuangan pemerintah yang menyalurkan pinjaman dengan jaminan atas dasar hukum gadai. Sebagai lembaga tunggal yang melaksanakan hukum gadai, PERUM Pegadaian selain mencari keuntungan juga bertujuan memberantas kemiskinan, praktek riba, lintah darat dan praktek ijon. Pada prakteknya pegadaian berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan mempermudah proses peminjaman uang agar masyarakat dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang cepat. Barang-barang yang dapat digadaikan di pegadaian adalah barang-barang bergerak dan bukan merupakan barang yang di kecualikan dalam ketentuan yang berlaku di PRUM Pegadaian. Pembatasan tersebut juga dilakukan terhadap jumlah uang yang dapa dipinjam, jangkawaktu peminjaman dan suku bunga yang harus dibayar. Disamping melakukan pembatasan-pembatasan tersebut Pegadaian memberikan kebijaksanaan kepada para nasabahnya yang belum dapat melunasi uang pinjamannya akan tetapi masih membutuhkan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Pegadaian juga berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah timbal dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan masalah tersebut."

"ABSTRAKPemisahan suatu divisi pada perusahaan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan. Pelaksanaan pemisahan pada PT Pegadaian (Persero) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemisahan dilakukan untuk melakukan pembagian risiko usaha dan meningkatkan fokus terhadap bidang usaha gadai konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pelaksanaan pemisahan dilakukan saat Rancangan Undang-Undang Gadai atau peraturan pelaksanaan usaha gadai lainnya telah disahkannya. Pelaksanaan pemisahan berpotensi mengurangi esensi perlindungan kepada masyarakat kecil. Sejalan dengan hukum persaingan usaha, pelaksanaan pemisahan akan menghilangkan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero).

---

ABSTRACTSpinning off a division in a company is one form of restructuring a corporate. The spin-off plan in PT Pegadaian (Persero) is based on Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company and Law No. 19 year 2003 on State-Owned Enterprise. The aim of spinning off the sharia division is to conducting the basic principle of sharia business. The method used in this study is a juristic-normative literature review. The result of this study is a suggestion that the process of spin-off on this company could be done after the draft of Pawning Law or other regulation is published as the basis for the implementation of pawning business. The spinning off also has the potential to reduce the essence of protection on low income people to access affordable loan as such pawning services. To be accordance with the law of competitive business, the spinning off implementation will dismissed the monopoly practice done by PT Pegadaian (Persero)."

"Dalam berkomunikasi, komunikator selalu berusaha agartujuan pesan dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk itukomunikator biasanya melakukan komunikasi persuasimelalui simbol-simbol yang di ciptakan manusia sendiri.Komunikasi antar manusia ini kemudian berkembanguntuk berbagai tujan. Salah satunya adalah komunikasiyang dilakukan perusahaan kepada masyarakat melalui logountuk meningkatkan citra perusahaan di masyarakat danmengingatkan masyarakat akan adanya perusahaan atauproduk tertentu. Logo bila digunakan secara konsisten akanSikap seseorang terhadap logo sebetulnya jugacerminan sikap seseorang terhadap "sesuatu" yang diwakiliitu sendiri. Sikap seseorang terhadap obyek-obyek yang adadi sekitarnya dipengaruhi oleh status sosial ekonomi yangdimilikinya. Dalam penelitian yang berjudul "Logo SebagaiLambang Komunikasi Visual'' dengan studi kasus sikap masyarakat. Yogyakarta terbadap logo Pegadaian inidiperoleh beberapa kesimpulan.Dari segi kognitif, masyarakat masih rancu antaralogo Pegadaian dan logosegi afektif PegadaianKejaksaan / Pengadilan. Daridapat d ikatakan berhas i 1mengkomunikasikan falsafab yang dianut dalam logo barunya.Dalam segi konati f terbukt i bahwa mas ya r akat t i dakmemberikan pendapat berdasar pada logo t etapi pada"sesuatu'" yang diwakili l ogo, dalam ha l ini lembaga ataujasa Pegadaian .Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa Pegadaianmerupakan lernoga yang sangat dikenal masyarakat, namunbelum menjadi pilihan masyarakat bila , memerlukan uang.Belum dijadikannya Pegadaian sebagai pilihan: ini karenacitra Pegadaian di masyarakat kurang baik. Pegadaianmemiliki citra sebagai pendapat orang "bawah".Untuk meningkatkan citra dan rnemperluas pasarPegadaian pada masyarakat strata menengah harus di lakukanterobosan baru. Salah satanya dengan diversifikasi produk,yang dalam strategi pemasarannya lebih menonjolkan namaproduk daripada nama lembaga Bila produk telah diterimamasyakat kelas menengah, maka citra lembaga dapat jugaterangkat."