Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karakter utama dari penangkapan dan penahanan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyatakan bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dengan beberapa pengecualian, diantaranya mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang ditentukan lebih lama dibandingkan KUHAP sehingga tidak memenuhi ketentutan Pasal 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) yang mensyaratkan seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus diperiksa dalam waktu yang wajar. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang lebih panjang tersebut masih dirasa kurang dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga muncul usulan perpanjangan terhadapnya dengan alasan tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (organized crime) sebagaimana diatur dalam United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme, dengan merujuk kepada KUHAP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagai instrumen hukum nasional serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai instrumen hukum internasional.

---

The main character of the arrest and detention is the temporary confinement for the purposes of investigation or prosecution relating to human rights, particularly rights of freedom of movement. Article 25 paragraph (1) of Act 15 of 2003 states that the law of criminal procedure used was as provisions in the Criminal Procedure Code with some exceptions, including the arrest and detention time period prescribed for longer than the Criminal Procedure Code so it does not meet Article 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) which requires a person accused of a crime should be examined within a reasonable time. Arrest and detention period longer still felt lacking in efforts to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia, so emerged the proposed extension by reason of a criminal act against terrorism is part of organized crime as stipulated in the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). In this paper will discuss the arrest and detention in the criminal act of terrorism, with reference to the Criminal Procedure Code and Act 15 of 2003 as an instrument of national law and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) as an instrument of international law. "

"Teroris tidak serta merta lahir begitu saja, terdapat proses dimana proses tersebut bermula dari radikalisasi yakni masuknya paham radikal pada diri seseorang. Paham radikal yang dimasukan merupakan ideologi yang berkaitan dengan ideologi ekstremis yang ada dan biasanya berkaitan dengan kelompok politik ataupun kelompok agama tertentu. Proses terpenting dalam radikalisasi justru ada pada proses pemberian doktrin oleh kelompok teroris pada seseorang. Ketika doktrin telah diberikan, akan menjadi sukar untuk melakukan indoktrinisasi. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagaimana doktrin terbentuk dan bagaimana doktrin tersebut diajarkan. Pada penelitian ini menjabarkan bagaimana jaringan ekstremis seorang eks Napiter yang kini aktif dalam kegiatan deradikalisasi melakukan identifikasi doktrin ekstremis. Dengan memahami proses pengidentifikasian doktrin maka akan dipahami bagaimana proses yang dapat dilakukan untuk menghalau dan melawan doktrin tersebut hingga melakukan deradikalisasi. Pada penelitian ini, kasus yang diangkat ialah jaringan ekstremis yang dialami oleh Agus Supriyanto alias Farel, dalam perjalanannya, ia mengalami proses menerima paham ideologi radikal sampai dengan ideologi ekstremis, pada akhirnya ia terderadikalisasi dan kini berada pada ideologi Pancasila yang merujuk kepada persatuan bangsa. Bekalnya tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan serta melakukan upaya deradikalisasi.

---

Terrorists are not suddenly born, there is a process in which the process starts from radicalization, namely the transmission of radical ideology into a person. The radical understanding included is an ideology that is related to existing extremist ideology and is usually related to certain political groups or religious groups. The most important process in radicalization is in fact the process of giving doctrine to someone by a terrorist group. Once the Doctrine has been given, it becomes difficult to indoctrinate it. It requires a deep understanding of how doctrines are formed and how they are taught. This research describes how the extremist network of a former convict who is now active in deradicalization activities identifies extremist doctrines. By understanding the process of identifying doctrines, it will be understood what processes can be carried out to dispel and fight these doctrines to carry out deradicalization. In this study, the case raised is the extremist network experienced by Agus Supriyanto a.k.a Farel, in his journey, he went through a process of accepting radical ideology up to extremist ideology, in the end he was deradicalized and is now in the Pancasila ideology which refers to national unity. The provisions are used to carry out empowerment activities and carry out deradicalization efforts."

"Skripsi ini membahas tentang pilihan rasional teroris radikal Islam dalam memilih modus serangan studi kasus terorisme di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2010. Identifikasi menunjukan terdapat tiga modus serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memilih modus serangan yang akan digunakan, teroris selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan pilihan rasional berbagai faktor baik personal (motif dan kemampuan pelaku) maupun situasional (situasi dan kondisi target serta ketersediaan akses pendukung operasi) sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This paper discussed the rational choice of radical Islamic terrorists in selecting the mode of attack, based on case studies of terrorism in Indonesia during 2000 to 2010. Identification showed that there are three modes of terrorist attacks carried out by terrorist groups. This study explains that in choosing a mode of attack that will be used, terrorists always take into account and consider the rational choice of a variety of factors both personal (the perpetrator's motives and abilities) or situational circumstances (situations and conditions of the target and the availability of access to operations support) so as to achieve the desired goal."

"Skripsi ini membahas mengenai tindakan Amerika Serikat yang tergambar pasca peristiwa serangan teroris 11 September di Amerika Serikat yang dinilai merupakan bentuk terorisme itu sendiri. Kontrol pikiran melalui propaganda media yang dilancarkan Amerika Serikat merupakan senjata kasat mata yang dapat mengenai sasaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk problem ini adalah Sosialisme Libertarian a la Noam Chomsky. Yang dimaksud sosialisme libertarian di sini adalah, penghapusan instansi, kelompok, atau kekuasaan yang menindas kaum inferior sehingga masyarakat tersebut tidak dapet mengemban hak dan kewajibannya secara penuh.

---

This thesis discusses the act of the United States which reflected after the events of the September 11 terrorist attacks in the United States that assessed a form of terrorism itself. Thought control through media propaganda which the United States launched is an invisible weapon which can hit a target without being limited by space and time. One workable solution for this problem is Noam Chomsky’s Libertarian Socialism. What is meant here is, the elimination of agencies, groups, or the powers that oppress the inferior so that people are unable to take on the rights and obligations fully."

"Tesis ini membahas mengenai strategi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dalam kampanye globalnya untuk memerangi terorisme sejak serangan 911 yang difokuskan pelaksanaanya di Pakistan dan Indonesia. Kerja sama yang terjalin dalam pemberantasan yang terjalin oleh Amerika Serikat kepada Pakistan dan Indonesia tetap diwarnai tindakan sepihak Amerika Serikat untuk melakukan serangan atau agresi militer ke dalam wilayah Pakistan, sedangkan Indonesia yang relatif lemah angkatan bersenjatanya Amerika Serikat tetap mengedepankan kerjasama penuh kepercayaan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam pelaksanaan agresi militer di Pakistan dan kerjasama di Indonesia akan dikupas termasuk faktor-faktor dari sisi Amerika Serikat sendiri. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar pemikiran konsep strategi yang terdiri dari berbagai faktor dan antara faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Kajian dalam penelitian ini menemukan sejumlah kondisi-kondisi yang menyebabkan Amerika Serikat harus bertindak keras secara militer terhadap Pakistan dan menekankan kerjasama pada kondisi Indonesia.

---

The thesis discusses the strategy pursued by the United States of America in its global campaign to fight against terrorism since the September Eleven (9/11) attacks. The focus of the thesis is the fights conducted in Pakistan and Indonesia. In holding such cooperation with Pakistan, the United States directly often attacks its targets in the jurisdiction of the country. Meanwhile, the superpower country always promotes a trustful cooperation in conducting such cooperation in Indonesia which has relatively weak armed forces. The thesis will discuss several factors that must be considered by the United States of America?s decision makers in conducting a military aggression in Pakistan and a trustful cooperation in Indonesia. The thesis employs the rationales of the concept of strategy which consist of a variety of factors and such factors affect each other. The results of the research reveal several conditions forcing the United States of America take harsh actions in Pakistan and, on the other side, emphasize a trustful cooperation in Indonesia."

"The book identifies the main theories proposed in the field of terrorism studies as they relate to several issues: why and how individuals and organizations get involved in terrorism; the definition and concept of terrorism; state terrorism; leaving terrorism behind; counter-terrorism; manifestations of terrorism in time and space.Terrorism studies is a highly heterogeneous field with a broad range of theories and disciplines, marked by ample debates. Beyond individual contributions and unique perspectives, however, it is difficult for students and interested readers to have a broader and structured grasp of the theoretical landscape within and behind the study of terrorism. This textbook offers a valuable new teaching tool which aims to provide students with the conceptual, theoretical, and methodological toolbox necessary to understand and research terrorism.This book will be essential reading for students of terrorism studies, political violence, and counter-terrorism, and is highly recommended for students of security studies, criminology, politics, and international relations. "