Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya yakni secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat analistis deskriptif. Dengan disahkannya UU ITE, alat bukti elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. Pada prakteknya saat ini nilai pembuktian alat bukti elektronik hanya sebagai alat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, karenanya harus dibantu dengan alat bukti yang lain, salah satunya dengan keterangan saksi ahli, yang termasuk ke dalam Persangkaan Hakim dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht). Kelak dengan penyempurnaan UU ITE melalui Peraturan Pemerintahnya, alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik yang telah di autentikasi oleh lembaga yang berwenang dapat disamakan sebagai alat bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna.

---

The development of information technology has significantly changed the conventional economic system into the digital economy. This digital system allows the business to do a transaction using electronic media more offers convenience, speed and efficiency. Issues raised and regulated in the Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures In this study from the juridical point of its kind that is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or a form of legal norms written. Data processing method was qualitative, resulting analytical data are descriptive.

With the enactment of Law ITE, electronic evidence has been recognized and accepted as valid evidence. Electronic evidence is viewed as an extension of the existing evidence in a judicial procedure in Indonesia. In practice the current evidentiary value of electronic evidence as evidence only the beginning, unable to stand alone in a sufficient threshold of evidence, thus should be supported by other evidence, one of them with expert witness testimony, which belong to the presupposition Judge thus the nature strength of proof is free (vrij bewijskracht). Later, with improvements UU ITE through its Government Regulation, electronic evidence in the form of an electronic document that has been authenticated by the competent institutions can be compared as authentic evidence to prove the value of perfect"

"Sistem Ekstraksi Informasi yang sebelumnya telah dibuat menggunakan aturan untuk dapat melakukan standarisasi dokumen Undang-Undang ke dalam format XML. Karena aturan yang digunakan bersatu dengan sistem itu sendiri, maka sistem menjadi kurang adaptif. Oleh karena itu, modularisasi aturan yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan mampu membuat sistem menjadi lebih adaptif. Adaptivitas sistem akan diuji dengan melakukan adaptasi ke jenis dokumen legal yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Hasil adaptasi SEI ke dokumen PP diujicobakan pada 201 dokumen PP dan 41 dokumen PP perubahan. Hasilnya menunjukkan kinerja sistem dalam melakukan standarisasi dokumen PP ke dalam format XML sebesar 99.47% dan dokumen PP perubahan sebesar 97.98%.

---

The previous Information Extraction System used rules to standardize Indonesian Act document into XML format. Because these rules still merged inside the system?s body, it caused problem in its adaptability. Because of that, this research trying to modularize these rules in order to increase system?s adaptability. System?s adaptability then will be tested by adapting the system to other type of Indonesian legal document, which is Government Regulation document. Adaptation result will be tested using 201 Government Regulation documents and 41 Replacement of the Government Regulation documents. The results show that the system?s accuracy to standardize Government Regulation documents is 99.47% and for Replacement of the Government Regulation documents is 97.98%."

"Kedutaan Besar Australia di Jakarta menyimpan beragam dokumen rilis media. Menganalisis koleksi dokumen yang berpola khusus dan vital sangatlah penting untuk menghasilkan wawasan baru dan pengetahuan tentang kelompok topik penting dari dokumen. K-Means digunakan sebagai metode pengelompokan data non-hirarkis objek data menjadi klaster. Metode ini bekerja dengan meminimalkan variasi data di dalam klaster dan memaksimalkan variasi data di antara klaster. Dari dokumen yang dikeluarkan antara 2006 dan 2016, 839 dokumen diperiksa untuk menentukan frekuensi jangka dan untuk menghasilkan klaster. Evaluasi dilakukan dengan menunjuk seorang ahli untuk memvalidasi hasil klaster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 57 istilah bermakna yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. “Hubungan orang-orang”, “kerja sama ekonomi”, dan “pembangunan manusia” dipilih untuk mewakili topik rilis media Kedutaan Besar Australia Jakarta dari tahun 2006 hingga 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa text mining dapat digunakan untuk mengelompokkan topik dokumen. Ini memberikan proses pengelompokan yang lebih sistematis karena analisis teks dilakukan melalui sejumlah tahapan dengan parameter yang ditetapkan secara khusus."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengindentiIikasi Faktor yang menpengaruhi implementasi alih media rekod kertas ke dalam elektronis (CD ROM dan WORM) sebagai alas bukti nienurut UU No. 8 Tabun 1997, dan 2) mencari pemecahau perrnasalahan yang dihadapi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Para pimpinan perusahaan maupun penegak hukum dalam melaksanakan kegiatannya, dan penvusun undang-undang dalam upaya merubah UU No. 8 Tahun 1997. Pene.l'aian mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2000 sampai dengan Juni 2001. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan suatu kajian awal. Data yang dihasilkan bersif'at deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian ini ditetapkan empat belas informan yang terdiri dari pimpinan perusahaan dan pelaksana yaitu : PT Bank BNI Cabang Kebayoran, PT Jamsostek Cabang Gatot Subroto. Bursa Efek Jakarta, dan Divisi Teknologi PT Bank BNI, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dimhart Law Firm, dan Badan A.rbitrase Nasional Indonesia (RANI), Sekretariat Kabinet, Badan Permbinaan Hukum Nasional (BPI IN) dan Bank Indonesia. Terakhir penelitian pada akadernisi dan sekaligus pakar Universitas Indonesia di bidang kearsipan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengamatan dokumen, dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hasil penemuan di lapangan terhadap implementasi undang-undang memperlihatkan bahwa tujuan perusahaan melaksanakan alih media hanya sebatas untuk inempermudah penemuan kernbali informasi, Iangkah-Iangkah alih media tidak diikuti dengan cermat, dan kegiatan legalisasi terhadap rekod elektronis belum dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi gambaran yang menyedihkan tentang implementasi alih media rekod kertas ke dalam elektronis adalah 1. pengetahuan tentang kebijakan alih media rekod kertas ke dalam elektronis sebagai alat bukti. "

"Putusan perdata nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menolak gugatan dari penggugat yang dalam gugatannya menyatakan bahwa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemblokiran Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa keabsahan pemblokiran yang dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dijalankan berdasarkan instruksi dari Bareskrim Polri, serta untuk mengkaji bahwa putusan perkara nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang tidak membatalkan pemblokiran yang dilakukan oleh KSEI apakah termasuk dalam hukum progresif. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Bareskrim Polri sebagai satuan tingkat Kepolisian yang berada di atas Kepolisian Daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran dilihat dari kedudukannya. Tindakan hakim dalam menolak gugatan dapat dimasukkan sebagai putusan hukum progresif, karena putusan yang diberikan hakim tersebut masuk ke dalam aliran progresif.

---

The Verdict Number 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel which rejects the lawsuit from a related party who in his lawsuit states that the Criminal Investigation Agency of the Indonesian National Police (Bareskrim Polri) does not have authority to block Securities Accounts as referred to in Article 59 paragraph (3) of Law Number 8 Year of 1995 concerning Capital Markets (UUPM). The purpose of this study is to find out and analyze the validity of the blocking carried out by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which was carried out based on instructions from the Bareskrim Polri, and to examine whether the decision in the case number 918/PDT .G/2016/PN.Jkt.Sel that does not cancel the blocking carried out by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, which was carried out based on instructions from the Bareskrim Polri as a progressive legal step. The results of the study show that the Bareskrim Polri, as a Police level unit which is above the Regional Police has the authority to carry out blocking in terms of its position. The judge's action in rejecting the lawsuit can be included as a progressive legal decision, because the decision given by the judge is included in the progressive stream."

"Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang.

---

The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because an electronic signature based on asymmetric cryptography technology. From research, there is a difference of opinion regarding the strength of proof electronic documents, signed by electronic signature that is used as evidence dipersidangan. The government should immediately ratify the Government Regulation on Electronic Signatures and Certification Regulations on Electronic Government, so there is further legal rules of Law Number 11 Year 2008. Electronic documents signed with electronic signatures, have the same evidentiary power of the authentic deed made by the competent authority, having issued Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, whereas the electronic document notary public opinion that was signed with the sign electronic hand, only has the power of proof , because it does not qualify as an authentic deed, that is not facing to the authorities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1), Alasan responden (mahasiswa pascasarjana bidang pertanian) melakukan kegiatan menyitir dokumen, (2). Kriteria apa yang diterapkan pada dokumen, sehingga dokumen itu disitir sebagai bahan sitiran. (3), Karakteristik dokumen yang disitir untuk penulisan tesis atau disertasi. Jumlah responden sebanyak 5 (lima) orang mahasiswa pascasarjana dari program bidang studi : biologi, penyuluhan, peternakan, perikanan dan agronomi. Wawancara dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab dengan responden. Wawancara dilakukan secara mendalam, baik lisan maupun terekam. Data dokumen untuk wawancara berasal dari semua bahan sitiran yang dipakai oleh responden. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh responden dalam menyitir dokumen cukup beragam Sebagai alasan utama ialah untuk mengidentifikasi metode dan peralatan yang digunakan, menginformasikan kegiatan penelitian yang sudah dilakukan dan sebagai bahan untuk latar belakang. Sedangkan sebagai alasan pendukung ialah untuk : memperkuat sebuah temuan, menerangkan konsep atau ide, menerangkan suatu definisi, teori atau istilah, menunjukkan terdapat karya lain yang bertentangan dan sebagai bahan pembanding. Alasan tersebut merupakan motivasi profesional yang berkaitan dengan isi dokumen. Responden menerapkan topik sebagai kriteria utama dalam memilih dokumen yang digunakan sebagai sitiran. Dokumen yang dipilih berdasarkan kriteria topik tersebut mempunyai nilai : epistemik, fungsional, sosial dan kondisional. Faktor-faktor seperti: kebaharuan, kemutahiran, klasik dan disiplin ilmu merupakan kriteria yang akan muncul bersama dengan kesesuaian topik penelitian. Kriteria lain yang ikut berpengaruh ialah: pengarang, nama jurnal, penerbit dan rekomendasi dari kolega. Kriteria diluar dokumen yang ikut berpengaruh ialah : kemudahan untuk mendapatkan dokumen, bahasa dan waktu. Faktor diluar dokumen tersebut tidak menjadi masalah bagi responden. Dalam satu dokumen dapat memuat beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan responden. Jenis dokumen yang disitir responden sangat bervariasi, meliputi : abstrak, jurnal, buku, tinjauan, laporan penelitian, surat kabar, makalah seminar, majalah semi ilmiah, tesis dan disertasi. Selain itu terdapat juga responden yang mengambil bahan sitiran dari terbitan pemerintah dan panduan praktek. Sebagian besar dokumen yang digunakan oleh responden adalah berupa : jurnal, buku, prosiding dan tesis. Responden banyak menggunakan artikel yang berbahasa Inggris dan responden tidak mengalami kesulitan dalam bahasa. Berdasarkan tahun terbitnya, bahan sitiran yang berupa jurnal, banyak memakai terbitan tahun 1990-an ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan informasi yang relatif baru dalam penulisan karya ilmiahnya. Dokumen dengan tahun lama yang disitir menunjukkan bahwa informasi yang dimuatnya masih relevan untuk dipakai sekarang. Responden belum menggunakan dokumen dari hasil penelusuran di Internet untuk bahan sitirannya. Alasan yang diberikan oleh responden cukup beragam, yaitu : masih ragu akan validitasnya, tidak sesuai dengan topik yang diinginkannya dan kebanyakan hanya berupa abstrak, sehingga masih membutuhkan waktu untuk mencari dokumen lengkapnya.

---

Reasons and Criteria on Citing of Documents : Study of Postgraduate Students at Bogor Agriculture InstituteThe objectives of this research are to identify : (t). the reasons of the post graduate students in citing document, (2). the criteria they apply in citing documents (3)characteristics of citing document used in their thesis and disertations. The respondents involved in this study are postgraduate students from biology, extention, husbandry, fisheries and agronomy study program.This study is qualitative. Oral interview was carried out to gather data. The data for the interview were obtained from all citing documents used by the respondents. There are many reasons why respondents cited the document. The main reasons are ; identifying methodology and equipment, describing related research and providing background reading. Other reasons are : supporting result research, describing. concept or ideas,describing definition or theory and for material for comparative study. These reasons are categorized profesional motivation which are related with document content. Respondents applied topicality as the main criterion on citing documents. These documents have epistemic, functional, social and conditional values. Factors such as novelty, recency, classic and subject area are criteria which will arise together with research topic suitability. The other criterion which influence the respondents to cite are author, journal title and college recommendation. External factors which also influence them in citing document are essays to access documents, language and time. These factors do not cause any problems for the respondents. One document may include several criteria which be comp their consideration. Respondents cited various documents such as abstracts, journals, books, review literature, research report, newspapers, seminar articles, semi scientific publications, thesis and disertations. Respondents also cited government publications and manual instructions. However the document mostly cited by respondents are journals, books, proceedings and thesis. Most respondents cited English documents and do not have any dificulty regarding the language. According to the year publication, journals which are cited material were mostly published in 1990 on words. These showed that the respondent use relatively current information on writing thesis or disertations. On the other hand, the respondent who used the old published document thought that the information was still relevant to be cited, The respondents have not applied document from Internet for their citation yet. The reasons given by the respondents are various, such as the doubtness about validity of information, inappropriatness of the desired topic, and time consuming on obtaining full document because only abstracts were available in the Internet."

"Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai determinan yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Motivasi studi ini berasal dari adanya inkonsistensi program, kegiatan dalam dokumen rencana daerah tahunan dimana Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun dokumen rencana daerah baik jangka panjang dua puluh tahunan, jangka menengah lima tahunan, maupun jangka pendek tahunan. Namun studi empirik dalam membuktikan faktor yang mempengaruhi kualitas terhadap dokumen perencanaan tahunan sangat terbatas, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan data. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan temuan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan / RKPD, persentase anggaran Bappeda terhadap belanja dalam APBD, nilai LPPD, Incumbent/ Petahana Bupati/Walikota, dan tambahan penghasilan PNS di Bappeda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas dokumen RKPD.

---

This study aims to explain the determinants that affect the quality of district/city  planning documents in Indonesia. The motivation for this study stems from the inconsistency of programs, activities in the annual regional plan document where the Regional Government annually prepares a regional plan document, either twenty years long term, five year medium term, or annual short term. However, empirical studies in proving the factors that affect the quality of annual planning documents are very limited, this happens because of limited data. This study aims to analyze the factors that affect the quality of district/city planning documents in Indonesia. The study used panel data regression with the findings of the stages of preparing the annual planning / RKPD document, the percentage of Bappeda budget to expenditure in the APBD, the value of LPPD, Incumbent / Regent / Mayor incumbents, and additional income of civil servants in Bappeda had a positive and significant effect on the quality of RKPD documents."

"Alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Alat bukti elektronik tersebut selalu diandalkan pada setiap tingkatan peradilan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1094/Pid.Sus/2015 PN.JKT.BRT, 13 Nopember 2015 yang memvonis terdakwa Wong Chi Ping dengan hukuman mati dan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 307/PID/2015/PT.DKI, 18 Januari 2016  juga telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Alat bukti elektronik yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut berasal dari berkas dakwaan Jaksa dan Jaksa mendapatkan dari berkas perkara penyidikan yang diajukan oleh Penyidik BNN. Legalitas penyidik BNN melakukan penyadapan untuk mendapatkan alat bukti elektronik diatur pada Pasal 75 huruf i Undang-Undang Narkotika.

---

Electronic evidence is provided in Article 86 of the Narcotics Act. Such electronic evidence is always relied upon at every level of the judiciary, whether at the level of investigation, prosecution or trial in court. The strength of proof of electronic evidence as a valid evidence can be seen in the Decision of West Jakarta District Court number 1094/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT, 13 November 2015 which sentenced the defendant Wong Chi Ping to death sentence and appeal decision of DKI High Court Jakarta number 307/PID/2015/PT.DKI, January 18, 2016 has also strengthened the decision of West Jakarta District Court. Electronic evidence which the Judge takes into consideration in deciding the case comes from the indictment file of the Prosecutor and the Prosecutor obtained from the file of the investigation case filed by the BNN Investigator. Legality investigator BNN intercepts to obtain electronic evidence is set in Article 75 letter i Narcotics Ac

"