Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAborsi sudah dikenal lama oleh - masyarakatIndonesia. Satu pihak menganggap aborsi identik denganpenghilangan nyawa manusia/ * pihak lain mengatakan aborsi(sampai usia kehamilan tertentu) belum dapat dikategorikansebagai pembunuhan. Awal perbedaannya ialah saat janindianggap mulai bernyawa dan perlu diperlakukan sebagaiinsan.Akar masalah aborsi ialah kar'fena adanya kehamilanyang tidak diinginkan (KTD), sehingga walaupun ketentuanketentuanhukum pidana melarang keras dan kaum moralismengutuknya, namun data empiris menunjukkan kenyataanbahwa sekitar 80% pelaku aborsi adalah perempuan denganstatus menikah.Hukum positif hanya melihat aborsi dari segimoral, norma-norma kesusilaan dan kesopanan, tanpa melihatdari aspek kesehatan secara umum apalagi aspek kepentinganperempuan dan keluarga yang mengalami KTD, walausebenarnya Indonesia sebagai penandatangan Deklarasi ICPDKairo 1994 telah sepakat untuk menjamin pemeliharaankesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi setiap warganegara, termasuk hak untuk hamil atau tidak menginginkankehamilan, serta sepakat untuk menghapuskan praktik aborsiyang tidak aman. Selanjutnya juga disepakati, bahwa kepadaperempuan yang mengalami KTD harus memiliki akses terhadapinformasi yang terpercaya dan pelayanan konseling yangdapat diandalkan.Pada saat ini sangat kuat desakan yang mengaitkanaborsi dengan hak-hak reproduksi perempuan dan menganggapbahwa perempuan sebenarnya memiliki otonomi mutlakmenyangkut rahimnya sediri sehingga berpendapat bahwaaborsi sebagai hak asasinya, padahal janin juga mempunyaihak untuk hidup yang wajib dilindungi. Aborsi termasukdalam hak-hak reproduksi perempuan dan yang menjadi hakadalah kesehatan reproduksi yang meliputi antara laintersedianya pelayanan aborsi yang legal dan aman, yangdilakukan' oleh dokter ahli.Sudah waktunya diadakan dekriminalisasi aborsidengan ketentuan yang jelas, dan mengingat pembaharuanhukum pengguguran kandungan tetap bertujuan menghilangkanaborsi yang melawan hukum dengan memidana abortir yangbersangkutan, maka untuk memungkinkan penegakan hukum yanglebih efisien, sebaiknya si-wanita tidak dipidana dibawahUndang-undang yang baru nanti."

"Abortus secara formal di Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang secara moralitas formal dianggap sebagai perbuatan jahat dan dikategorikan seabagai pembunuhan. Oleh karena itu dalam undang-undang pidana tindakan aborsi tersebut dimasukkan dalam kelompok tindakan kejahatan pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia/orang lain...."

"Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan, kadang-kadang tindak pidana ini didahului atau disertai dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian, bahkan pembunuhan. Modus operandi kejahatan ini semakin meningkat dari segi kualitasnya, kadang dilakukan dengan cara yang sangat biadab misalnya perkosaan dilakukan di depan sesama pelaku. Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan juga kerugian nonfisik merupakan penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban. Akibat tindak pidana perkosaan ini membuat korban tidak lagi menikmati kehidupan yang tenang karena selain ia merasa malu, merasa telah dinodai, merasa harga dirinya telah dihancurkan, merasa telah berdosa kepada Tuhan, ia selalu dikejar kecemasan dan kekuatiran akan masa depannya dalam kehidupan berumah tangga karena kegadisannya yang telah hilang bisa dipersoalkan oleh suami jika ia menikah. Selain penderitaan yang dialami karena peristiwa perkosaan yang menimpanya, dalam proses peradilan pidana yang selalu melibatkan korban mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi, ternyata menambah tekanan psikologis bagi korban, artinya korban perkosaan menjadi korban ganda.Uraian di atas menunjukan betapa besarnya penderitaan yang dilami korban perkosaan sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah ketentuan hukum pidana, baik hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan? apakah penerapan hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan?Permasalahan ini dapat dijawab bahwa baik hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal dalam pengaturan maupun penerapannya belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, karena ketentuan yang mengatur tentang korban kejahatan termasuk korban perkosaan ternyata memiliki kelemahan dan kekurangan, bahkan ketentuan yang sudah ada tidak jelas sehingga sulit diimplementasikan untuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Untuk itu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan korban kejahatan ini perlu ditinjau kembali untuk direvisi atau dibuat peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan yang jelas, sehingga dapat memberi perlindungan hukum bagi korban kejahatan umumnya terutama korban perkosaan."