Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Pemilihan Umum Setelah Perubahan UUD NRI 1945 khususnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dikaji berdasarkan studi risalah rapat selama Perubahan UUD NRI 1945 di MPR. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menyusun suatu pemilihan umum demokratis dan tetap berpijak kepada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat agar tetap mengacu kepada ide dan nilainilai yang berkembang selama proses perubahan UUD NRI 1945.

---

The focus of this study is general election in Indonesia, particularly election for the President and Vice President, Election for member of House of Representatives and Senate, and local election, of which are discussed in the study of minutes of meetings during Constitution Amendment in the Assembly. The results suggest that in order to construct a democratic election and remain grounded on the principles of popular sovereignty in order to keep referring to the ideas and values that developed during the process of changing the Constitution NRI 1945."

"General election as a democratic instution should be processed honestly and fairly.It's a pity that with its age more than a half of century,Indonesia only carried out nine general elections with the quality of process,impact and far from fulfiled the political necessity...."

"It is a must that the process of general election needs law enforcement in every step of electoral process and all the process of election should be done in democratic principles such as direct,free and fair,accountable and accesseble...."

"Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilu 2004, sebagai Pemilu ke sembilan terhitung sejak Indonesia merdeka. Hal menarik dari Pemilu 2004 adalah karena selain sistem Pemilu baru dan kompleks, pemilih juga tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih langsung calon anggota legislatif dan DPD untuk mewakilinya di badan legislatif. Selain itu melalui Pemilu 2004 masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memperkenalkan sistem dan metode pemilihan yang baru di dalam Pemilu 2004. Mengingat pentingnya menyebarkan informasi yang komprehensif tentang seluk beluk Pemilu 2004, Komisi PemiIihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara Pemilu menyusun kebijakan sosialisasi melalui Keputusan KPU Nomor 623 Tentang Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Tujuan kebijakan KPU adalah untuk menyebarkan informasi mengenai tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu dan menyebarluaskan informasi mengenai alasan, tujuan dan cara penyelenggaraan Pemilu. Sasaran kebijakan KPU tersebut adalah; (1) untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil dan beradab; (2) menumbuhkan kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; (4) meningkatkan kemampuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan strategi yang telah dilakukan KPU dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu 2004. Sasaran sosialisasi Pemilu 2004 adalah masyarakat, khususnya pemilih. Berkaitan dengan itu, agen-agen sosialisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang cukup signifikan dalam menyalurkan pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh KPU. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KPU dan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, di dalam studi ini digunakan teori sosialisasi politik dan kampanye sosial. Kerangka social campaign menjelaskan bahwa KPU melakukan dua strategi utama dalam menyebarkan informasi Pemilu, yaitu; strategi above the line dan below the line, selain itu KPU bekerja sama dengan OMS dan LSM untuk melakukan sosialisasi tatap muka dengan semua kelompok sasaran. KPU juga menggunakan fasilitas website www.kpu.go.id, untuk menginformasikan semua kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan KPU untuk melaksanakan Pemilu 2004.Sosialisasi Pemilu 2004 dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap I adalah sosialisasi tentang sistem barn di dalam Pemilu 2004, pentingnya P4B, serta pencitraan terhadap KPU. Tahap II merupakan tahap menyebarkan informasi tentang agenda Pemilu yaitu penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April, dan pengenalan profil para peserta Pemilu 2004. Pada tahap ini KPU mencetak ribuan poster, leaflet dan brosur tentang tata cara memilih. Tahap III adalah sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I dan II. Di dalam tahap ini, KPU kembali mengajak pemilih untuk mendaftarkan diri di dalam P4B yang diperpanjang waktunya. Sosialisasi para calon Pilpres juga dilakukan melalui poster, leaflet dan stiker. Selain itu, dalam Pilpres putaran I dan II, KPU dibantu oleh IFES menyelenggarakan debat terbuka antar calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melakukan ketiga tahap sosialisasi tersebut KPU melakukan sinergi dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga internasional LSM, serta media massa. Kelompok-kelompok tersebut membantu proses pendidikan pemilih, baik melalui cara pelatihan-pelatihan maupun simulasi tata cara teknis pemilihan.Pencapaian KPU adalah tingkat awareness masyarakat sebagai akibat dari sosialisasi Pemilu 2004 melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Survey yang dilakukan IFES membuktikan bahwa 96,9% responden mengetahui informasi Pemilu dari televisi dan 42,4% dari radio. 68,0% mengetahui dari poster dan 51% dari spanduk, sisanya sebesar 46,6% dari surat kabar. Selain itu, persepsi masyarakat tentang KPU juga cukup baik, 90% cukup puas dengan kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 dan 74% percaya bahwa tidak ada korupsi di tubuh KPU, sementara 19% percaya ada korupsi. 82 % percaya bahwa KPU bersifat transparan, jujur dan independen dan 12% tidak percaya."

"ABSTRAKKomisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana amanah Pasal 22 E UUD 1945. Sebagai penyelenggara pemilu yang nasional, tetap dan mandiri, KPU merupakan lembaga penyelenggara yang independen dalam menjalankan pemilihan umum yang demokratis, lembaga ini harus terbebas dari segala pengaruh kepentingan apapun, baik politik maupun pemerintah. Dalam mewujudkan indepedensi KPU sebagai penyelenggara pemilu, proses rekruitmen KPU menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam mewujudkan KPU yang independen. Indepedensi secara institusi, Independensi orang yang mengisinya, Independensi sumber keuangannya dan Independensi dalam kewenangan dan otoritas dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Keberadaan badan penyelenggara pemilu Independen di 25 negara demokrasi di dunia, menjadi perbandinga untuk KPU di Indonesia, dalam mencari format penyelenggara pemilu yang ideal yang mampu menjamin indepedensi penyelenggara pemilu. Dalam beberapa hal KPU di Indonesia masih dipengaruhi oleh pemerintah dan legislatif seperti dalam pembentukan institusional penyelenggara pemilu, kewenangan regulasi, akuntabilitas dan anggaran, dan kesekretariatan KPU. Dan disisi lain masih perlunya pembenahan untuk penguatan KPU dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara, masa jabatan anggota KPU, dan model seleksi KPU. Hal ini diperlukan, agar KPU sebagai lembaga pengawal demokrasi mampu menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang independen yang terpisah dari pengaruh eksekutif, legislatif dan Yudikatif, dimana keberadaannya sederajat dengan lembaga utama.

---

ABSTRACT

General Election Commission that is abbreviated election management bodies, as the mandate of Article 22 E of the UUD 1945 As organizers of a national election, permanent and independent, the Commission is organizing an independent institution in carrying out democratic elections, these institutions must be free from any influence of any interest both politics and government. In realizing independency KPU as election organizer, the recruitment process the Commission became one of the influential in creating an independent Commission. Independency in institutions, independence of people who fill it, independence of its financial resources and independence of the powers and authority in the running of the authority. The existence of independent election management bodies in the 25 democracies in the world, be a comparison to the Commission in Indonesia, in the search for the ideal format election organizer who is able to ensure independency election organizer. In some cases the Commission in Indonesia is still influenced by the government and the legislature as the institutional establishment of election management, regulatory authority, accountability and budget, and the secretariat of the Commission. And on the other hand is still the need for reforms to strengthen the Commission in the case of a dispute the authority of state institutions, tenure of members of the Commission, and the Commission selection model. It is necessary, in order that the Commission as the guardian of democratic institutions able to become an independent election management bodies which are separate from the influence of the executive, legislative and judiciary, in which the existence equal to the main body."