Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya.

---

The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules."

"Pada dasarnya teknologi yang memungkinkan dan memudahkan manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah, terjangkau dan memiliki potensi untuk mendorong pembangunan masyarakat. Ditambah dengan adanya konvergensi teknologi yang menjadikan teknologi untuk memberikan layanan secara elektronik, modern, efisien, sehingga pada gilirannya masyarakat yang mendapat manfaatnya.Call center sebagai salah satu wujud dari konvergensi telah dimanfaatkan untuk memberikan Iayanan kepada pelanggan perusahaan. Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah, yang mempunyai tugas antara lain memberikan layanan informasi kepada masyarakat menerapkan call center sebagai salah satu sarana untuk layanan.Lantas apakah penyelenggaraan call center tersebut telah melalui lima tingkatan adopsi, yaitu awareness, minat, evaluasi, trial dan adopsi di dalam implementasinya. Kemudian apakah telah memenuhi karakteristik inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja layanan informasi instansi tersebut.Penelitian ini mencari jawabannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode desktiptif. Jenis penelitiannyasStudi kasus karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Sejak diresmikan pada Februari 2005, call center Depkominfo terhenti operasionalnya pada April 2005 karena rusaknya peralatan. Data diperoleh dengan cara melakukan interview terfokus kepada Dirjen, Tenaga Ahli Menteri, Direktur dan agent call center Depkominfo, pakar call center serta praktisi call center. Konsep penelitian mengacu kepada lima tingkatan adopsi yaitu awareness, interest, evaluation, trial dan adoption. Serta lima karakteristik inovasi yaitu realtive advantage compatibility, complexity, trialability, dan observability dari teori Difusi lnovasi.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan call center di Depkominfo untuk tingkatan adopsi tidak dikenali pada tahap awareness sampai interest dan mulai dikenali pada tahap evaluasi sampai adopsi. Sedangkan untuk kelima karakteristik inovasi, penyelenggaraan call center dimaksud mempunyai kesesuaian dalam masing-masing karakteristik."

"Tesis ini membahas analisis strategi kebijakan bidang telekomunikasi sebagai masukan dalam rangka penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah nasional II 2010-2014 bidang komunikasi dan informatika. Lingkup penelitian menitikberatkan pada regulasi dan infrastruktur telekomunikasi nasional. Penelitian ini adalah menggunakan studi literature dari berbagai sumber, seperti presentasi para narasumber ahli dari pemerintah, Undang-undang terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan model analisis dari teori Fred R. Davis tentang perencanaan strategi. Hasil penelitian ini adalah berupa sasaran jangka panjang sebagai program dan kegiatan yang juga memuat target/sasaran setiap tahun maupun analisis strategi dengan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

---

The focus of this research is telecommunication policy for designing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II 2010-2014 in ICT sector. The scope of this study are regulation and national telecommunication infrastructure. This research use literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book, magazine and website, that using analyze model from Fred R. Davis theory about strategy planning. The result of this study is vision and mission of strategy planning for national telecommunication, long term objectives as program and activity which include target/objectives every year from 2010-2014 and also strategy analyze that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats."

"Tesis ini membahas tentang konvergensi regulasi telekomunikasi dan regulasi penyiaran terhadap penyelenggaraan IPTV serta korelasi kajian regulasi layanan IPTV terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia yang bertujuan adanya kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menyelenggarakan layanan IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV secara aman, terlindungi dan berkualitas. Penelitian hukum dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedahkaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian eksploratoris dengan mengetahui sejumlah hal yang berkaitan dengan konvergensi IPTV baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, penelitian deskriptif yang memaparkan hasil eksplorasi informasi yang menggambarkan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) secara bertahap yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi dan pengguna. Dalam penyelenggaraan IPTV di Indonesia harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia yang dilakukan tinjauan analisis dari sudut pandang hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum hak cipta dan hukum transaksi elektronik dengan kesimpulan penyelenggara IPTV di Indonesia dapat menyelenggarakan layanan IPTV apabila telah memiliki izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP), Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) serta perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 dengan memasukkan unsur-unsur sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen, UU HAKI, UU Pornografi, UU Perfilman, UU ITE dan Cybercrime.

---

This thesis discusses the convergence of telecommunications regulation and the regulation of broadcasting of the implementation of IPTV and correlation study of the IPTV service regulation laws and regulations related applicable in Indonesia, which aims for legal certainty in the conduct of business IPTV services, and for consumers / customers to enjoy IPTV services are safe, protected and quality. Legal research in this thesis using normative legal research by analyzing the legal rules in laws and regulations related, research eksploratoris by knowing a number of things related to the convergence of IPTV in both national and international environment, descriptive study that describes the results of the exploration information that describes things that are relevant to the research objectives and a Focus Group Discussion (FGD) which involves gradually regulators, business, technology providers and users. In the implementation of IPTV in Indonesia must comply with the provisions of Regulation Minister KOMINFO No. 30 year 2009 about implementation o f IPTV Services (Internet Protocol Television / IPTV) in Indonesia is carried out a review of analysis from the perspective of competition law, consumer protection law, copyright law and the law of electronic transactions with the conclusion IPTV provider in Indonesia may carry IPTV services if the organization has licensed Internet Access Service (ISP), Network-based Local Fixed Packet Switched and Non-Subscription Broadcasting (LPB) and the necessary revisions to certain provisions contained in the Ministerial Regulation No. KOMINFO. 30 in 2009 to include appropriate elements of the provisions contained in the Act on the Prohibition of Unfair Business Competition, Consumer Protection Law, Intellectual Property Law, Law on Pornography, Film Act, ITE and Cybercrime Act."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi adopsi teknologi Hyper-Converged Infrastructure dari organsiasi yang ada di Indonesia. Teknologi ini berupa infrastruktur dengan arsitektur software-centric yang mengintegrasikan sumber komputasi, penyimpanan, jaringan penyimpanan, virtualisasi dan teknologi lain yang dikemas dalam satu box yang didukung oleh satu vendor. Adopsi teknologi ini masih rendah baik di dunia maupun di Indonesia. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka kerja Task-Technology Fit TTF , Technology Acceptance Model TAM dan Technology, Organization and Environment TOE . Dari survei berbasis kuesioner didapatkan data valid dari 113 responden pelanggan PT. XYZ . Hasil uji 17 hipotesis menggunakan PLS-SEM terdapat 10 hipotesis yang diterima dan 7 hipotesis yang tidak ditolak. Faktor technology characteristics, task-technology fit dalam TTF memengaruhi perceived ease of use, top management support, technology readiness dalam konteks organisasi memengaruhi perceived ease of use, competitive pressure, vendor support dan perceived ease of use memengaruhi Intention to Use teknologi HCI.

---

The purpose of this study is to investigate the factors that affect the adoption of Hyper Converged Infrastructure technology from organizations in Indonesia. This technology is an infrastructure with software centric architecture that integrates computing, storage, storage, virtualization and other technologies packed in one box supported by one vendor. The adoption of this technology is still low both in the world and in Indonesia. This research integrates the Task Technology Fit TTF , Technology Acceptance Model TAM and Technology, Organization and Environment TOE frameworks. Questionnaire based survey obtained valid data from 113 respondents customers PT. XYZ . Result of test of 17 hypothesis using PLS SEM have 10 hypothesis accepted and 7 hypothesis not accepted. Technology characteristics factor, task technology fit in TTF affect perceived ease of use, top management support, readiness technology in the organizational context affect perceived ease of use, and competitive pressure, vendor support and perceived ease of use affect on Intention to Use Hyper Converged Infrastructure."

"[Teknologi Informasi Komunikasi merupakan terminologi yang mencakup tentang keseluruhan teknis untuk menjelaskan proses dan penyampaian informasi. Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi sangat membantu dalam setiap kegiatan yang memiliki data dan informasi untuk diproses dan diolah. Dalam bidang kesehatan yang terdiri dari data dan informasi juga memerlukan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penerapannya. Hal ini didukung dengan kebijakan tentang kesehatan yang mencakup penerapan Teknologi Informasi Komunikasi di dalamnya antara lain Undang-Undang No.36 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.192. Dengan adanya kebijakan-kebijakan kesehatan tersebut perlu diketahui seberapa besar kebijakan kesehatan tersebut telah diterapkan untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan tersebut yaitu dilakukan analisa kesenjangan antara setiap strategi Teknologi Informasi Komunikasi yang dimiliki oleh kebijakan kesehatan dengan kebutuhan strategi Teknologi Informasi Komunikasi yang didapatkan dari hasil analisa permasalahan setiap fasilitas kesehatan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pelayanan kesehatan pada masing-masing fasilitas kesehatan yaitu metode wawancara. Dari hasil kesenjangan tersebut dapat diketahui Sistem Informasi Kesehatan apa yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi permasalahan fasilitas kesehatan. Adapun hasil dari analisa Sistem Informasi Kesehatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi permasalahan fasilitas kesehatan antara lain Sistem Informasi Nomor Identitas Kesehatan, Sistem Informasi Rekam Medis Terpadu dan Sistem Informasi Rujukan Medis Terpadu.

---

Information Communication Technology is a term that includes overall technical term to explain the process and delivery of information. Usage of Information Communication Technology is helpful in any activities that have data and information required to proceed and inform. In the health sector that consists of information and data also requires the use of ICT in its application. This is supported by health policy that includes the application of Information Communication Technology in it, among others, National Policy Number 36 and Policy by Minister of Health Number 192. With the health policies are need to know how big the health policy has been implemented to help improve health services in Indonesia. The method used to determine how the implementation of these policies is to analyze the gap between each strategy ICT owned by health policies with the needs of Information Communication Technology strategy that results obtained from the analysis of the problem every health facility. While the data collection methods used to obtain data on health services at each health facility is the method of interview. From the results of this gap can be known what the Health Information System is needed to improve health services and overcome the problems of health facilities. The results of the analysis of health information systems needed to improve health services and overcome the problems of health facilities among others Identification Numbers Health Information Systems, Information Systems and Integrated Medical Record Information System Integrated Medical Referral., Information Communication Technology is a term that includes overall technical term to explain the process and delivery of information. Usage of Information Communication Technology is helpful in any activities that have data and information required to proceed and inform. In the health sector that consists of information and data also requires the use of ICT in its application. This is supported by health policy that includes the application of Information Communication Technology in it, among others, National Policy Number 36 and Policy by Minister of Health Number 192. With the health policies are need to know how big the health policy has been implemented to help improve health services in Indonesia. The method used to determine how the implementation of these policies is to analyze the gap between each strategy ICT owned by health policies with the needs of Information Communication Technology strategy that results obtained from the analysis of the problem every health facility. While the data collection methods used to obtain data on health services at each health facility is the method of interview. From the results of this gap can be known what the Health Information System is needed to improve health services and overcome the problems of health facilities. The results of the analysis of health information systems needed to improve health services and overcome the problems of health facilities among others Identification Numbers Health Information Systems, Information Systems and Integrated Medical Record Information System Integrated Medical Referral.]"

"Sebagai sebuah fenomena yang mengubah banyak hal dalam kehidupan dunia, perkembangan konvergensi sudah seharusnya dipayungi oleh regulasi yang sesuai, karena regulasi memberikan kepastian hukum yang jelas. Begitu pentingnya regulasi bagi konvergensi membuat negara-negara maju di dunia seperti Inggris atau Korea Selatan bahkan sudah sejak lama membentuk regulasi khusus untuk menjadi payung hukum dari perkembangan konvergensi. Apakah Indonesia sudah memiliki regulasi untuk menjadi payung dari konvergensi ini? Dan apakah regulasi yang sudah ada saat ini sudah ideal untuk menjadi payung hukum bagi perkembangan konvergensi?Makalah ini ingin melihat perkembangan regulasi konvergensi di Indonesia beserta permasalahan-permasalahan yang muncul dengan melihat isi Rancangan Undang-Undang Konvergensi yang telah disusun serta melihat pendapat ahli baik di media maupun lewat wawancara langsung.

---

As a phenomenon that has change a lot of things in the world, the development of convergency is must be protected by the proper regulation, because it can gives a legal certainty for the convergency. Once the importance of regulation for convergency made some more developed countries like England or South Korea already made special regulation for convergency since years ago. But how about Indonesia? Do we already have had a special regulation for convergency? Are the regulations proper enough?

This paper will see the development of the regulation for convergency and all the problems that appear by observing the content of convergency draft law and hearing the experts opinion in media or by interviewing them."

"Kajian ini membahas tentang pembaruan kelembagaan dan tata kelola dalam rangka perbaikan pelayanan ICT USO. Kajian ini menggunakan teori IBV (Peng, 2003, 2009) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology (NIES) (Nee, 2003) dan kapabilitas informasi (informational capabilities) (Gigler, 2011). Kajian ini menggunakan pendekatan Multimethodology Pengkayaan Cultural Stream of Analysis Riset Tindakan berbasis SSM diperkaya dengan Social Network Analysis (SNA).Hasil kajian untuk research interst menunjukkan bahwa penelitian ini mampu menyempurnakan konsepsi Peng (2009) yang menempatkan 2 (dua) elemen institusi yaitu institusi formal dan institusi informal dalam strategi. Penyempurnaan dilakukan dengan metode Soft System Metodhology (SSM) dengan penguatan oleh Social Network Analysis (SNA) menghasilkan konstruksi strategi berbasis kelembagaan dengan 4 (empat) elemen institusi yaitu institusi formal, institusi informal, institutional structure, dan capabilities information. Keempat elemen institusi atau empat elemen inti institusi (four core institution) memiliki dinamika yang bersifat fasilitasi (fasilitation), keterkaitan (interrelated), motivasi (motivation), dan pengaturan (govern). Penggunaan pendekatan multimetodologi riset tindakan berbasis SSM dengan Social Networking Analysis (SNA) dapat memperkaya analisis tiga (politik) di tahap 2 (dua), dan tahap 5 (lima) perbandingan dunia nyata dan konseptual. Temuan ini dan perkembangan penggunaan SSM di UI bisa dikatakan sebagai UI School atau mazab UI untuk penggunaan SSM Multimethodology.Hasil kajian untuk problem solving menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dari tataran makro, meso dan mikro menjadi sangat strategi dalam mengimplementasikan suatu kegiatan ICT USO. State regulation merupakan persoalan mendasar bagi dinamika hubungan antar aktor atau pemangku kegiatan (stakeholder), dan penataan di tingkat hubungan antar struktur pemerintahan (governance structure), serta optimalisasi manfaat kegiatan ICT USO pada tataran yang lebih bawah. Pendekatan kapabilitas informasi dapat memperkuat embededness dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat di dalam mengelola potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan ICT USO. Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), restrukturisasi kelembagaan ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai primary thesis dari IBV Strategy dimodifikasi dengan pendekatan tiga tataran kelembagaan (NIES) dan kapabilitas informasi (informational capabilities), yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

This study discuss about institutional and governance reform in order to improve ICT USO. This study uses the theory of IBV (Peeng, 2003, 2009) are enriched with the New Institutional Economic sociology (NIES) (Nee, 2003) and capability information (Gigler, 2011). This study uses the approach Multimethodology Cultural Enrichment Analysis Stream of SSM-based action research enriched with Social Network Analysis (SNA).Results of the study for research interest show that this research could improve the conception Peng (2009) who put two (2) elements of the institution of formal institutions and informal institutions in the strategy. Improvements made by Soft System Methodology (SSM) with reinforcement by Social Network Analysis (SNA) produces IBV construction with 4 (four) elements, namely the institution of formal institutions, informal institutions, institutional structure, and capabilities information. The four element institutions of or four core institution has dynamics that are facilitation, interrelated, motivation, and govern. The application multimethodology approach of SSM based action research with Social Networking Analysis (SNA) can enrich the analysis of three (political) in phase 2 (two), and stage 5 (five) comparison of real and conceptual world. These findings and developments in the use of SSM can be regarded as a UI School of SSM Multimethodology.Results of the study for problem solving indicate that the institutional arrangements of the level of the macro, meso and micro become very strategic in implementing an ICT USO activities. State regulation is a fundamental problem for the dynamics of the relationship among stakeholders, and the relationship between governance structure, as well as optimizing the benefits of ICT USO activities at the lower level. The capability of information approach can strengthen embededness in improving community capabilities in managing the potential and opportunities of the society through the ICT USO. As the result of the action research study, according to Checkland & Scholes (1990), the institutional restructuring is experience-based knowledge that can be categorized as primary thesis of IBV Strategy modified with three levels of institutional approaches (NIES) and capability information (informational capabilities), which can be used further testing as a basis of an exploration of other scientific studies, as proposed by Barton et al (2009), and Stephens et al (2009) which was then confirmed by Hardjosoekarto (2012)."