Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penelitian ini adalah PT. Y sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) daripada PT. Bank X Tbk. menghadapi permasalahan likuiditas dan permodalan serta termasuk kategori Bank dalam pengawsan intensif sehingga diatasi OJK dengan memberikan dua perintah tertulis, namun pada akhirnya perintah tertulis itu tidak dilaksanakan oleh PT. Y. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaturan mengenai perintah tertulis OJK terkait dengan penyelamatan bank yang sedang bermasalah dan akibat hukum terhadap Bank yang tidak patuh terhadap perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa Kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan diatur pada Pasal 9 huruf d UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK guna memastikan ketaatan yang berisikan langkah-langkah sebagaimana terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum. Kemudian, ketidakpatuhan PT. Y sebagai PSP terhadap perintah tertulis OJK dapat menyebabkan sanksi secara perdata, pidana, dan administratif. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan tertulis. Saran yang dihasilkan, yaitu kepada OJK agar menyusun pedoman mengenai klasifikasi tata persuratan terkait perintah tertulis, kepada kepolisian dan kejaksaan hendaknya menerapkan prinsip ultimum remedium, dan kepada Bank yang bermasalah harus mengetahui bahwa terdapat asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan mematuhi langkah-langkah yang diperintahkan oleh OJK.

---

The background of this research is PT. Y as Controlling Shareholder (PSP) of PT. Bank X Tbk. faced liquidity and capital issues as well as the category of Banks under intensive supervision so that OJK was overcome by giving two written orders, but in the end, the written order was not carried out by PT. Y. The formulation of the problem in this study, namely how to regulate the OJK written order in relation to rescuing a bank that is in progress and the legal consequences of a bank that does not comply with the written order of the OJK. The conclusion of this research shows that the non-compliance of PT. Y as PSP for written orders from OJK may result in civil, criminal, and administrative sanctions. Then, the OJK's authority to give written orders to Financial Services Institutions is regulated in Article 9 letter d of Law no. 21 of 2011 concerning OJK to ensure compliance containing steps contained in Article 37 paragraph (1) of the Banking Law and Article 8 paragraph (2) POJK No. 15 / POJK.03 / 2017 concerning Status of Determination and Follow-Up of Commercial Bank Supervision. This thesis is written using a normative juridical research method with a qualitative approach to written materials. The resulting suggestions, namely to the OJK to compile a new classification of correspondence related to written orders, to the police and prosecutors to apply the ultimum remedium principle, and to banks that must be aware that there is a principle of benefit and public interest in terms of public supervision of the banking industry by complying with the steps ordered by the OJK."

"Summary:This book provides a complete treatment of the theory of repeated games and reputations, beginning with the elementary concepts required to work with repeated games and coninuing to research frontier. Detailed theoretical arguments are complemented by copious exmaples and economic applications of the theory"

"There is no mystery surrounding the reasons for IT project failure, yet such problems are ubiquitous and touch on businesses of every variety. Although all the experience and information we need is out there in the public domain, vendors and buyers of IT services make the same mistakes again and again. This book provides systematic guidance on how to sense and avoid the causes of IT project failure at every step, from project conception to the disposal of the system after a long and beneficial operational life. It includes detailed analysis of what the author sees as the 40 root causes of troubled IT projects, drawn from the available research, the author's personal experience and common sense. This book covers the entire project life-cycle from both sides of the buyer-vendor relationship and will be a valuable handbook for IT services professionals, IT managers and software engineers."

"Summary:In his new book, Ian Hodder discusses our human "entanglements" with material things, and how archaeological evidence can help us to understand the direction of human social and technological change. Things can and do entrap humans and societies into the maintenance and sustaining of material world"

"Beberapa studi telah menganalisis kejadian migrasi berdasarkan teori klasik migrasi melalui kerangka perbedaan upah desa dengan kota, namun belum banyak studi yang membahas risk preference sebagai determinan migrasi. Dengan menggunakan data IFLS 4 dan IFLS 5 serta analisis regresi logistik, studi ini membahas pengaruh risk preference rumah tangga dalam mengestimasi kemungkinan kejadian migrasi desa-kota baik migrasi sebagian maupun seluruh anggota rumah tangga. Selain itu, studi ini mencoba mengestimasi karakteristik individu yang pergi pada migrasi sebagian anggota rumah tangga. Hasil estimasi menunjukan bahwa secara umum, migrasi lebih mungkin dilakukan oleh rumah tangga yang risk loving. Migrasi seluruh anggota rumah tangga juga lebih mungkin dilakukan oleh rumah tangga yang risk loving serta anggotanya memiliki risk preference yang relatif sama. Sedangkan migrasi sebagian anggota rumah tangga lebih mungkin dilakukan jika rumah tangga memiliki risk preference yang relatif berbeda. Adapun individu yang pergi pada migrasi sebagian anggota rumah tangga lebih besar kemungkinannya adalah individu yang risk averse namun relatif less risk averse terhadap anggota keluarga lainnya.

---

Several studies have analyzed the incidence of migration based on the classical theory of migration through the difference between rural and urban wages. Still, not many studies have discussed risk preference as a determinant of migration. Using IFLS 4 and IFLS 5 data and logistic regression analysis, this study examines the effect of household risk preference in estimating the probability of rural-urban migration, both partial and total migration of household members. In addition, this study attempts to estimate the characteristics of individuals who go on the migration of some household members. The estimation results show that, in general, migration is more likely to be carried out by risk-loving households. Furthermore, migration of all household members is also more likely to be carried out by risk-loving households and their members have relatively the same risk preferences. Meanwhile, partial migration is more likely to be carried out if households have somewhat different risk preferences. Individuals who go on the partial migration are more likely to be risk averse individuals but are relatively less risk averse to other family members. "

"Penelitian ini akan mengkaji karakterislik potensi dan perkembangan perekonomian wilayah/regional dan keterkaitannya dengan karakteristik struktur tenaga kerja wilayah/regional. Wilayah yang dimaksudkan adalah pulau; (a) Sumatera, (b) Jawa, (c) Kalimantan, (d) Sulawesi, dan (c) Pulau lainnya. Pendekatan analisis yang digunakan adalah location quotient(LQ) dan shift share.Output yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah; (a) Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah, (b) Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif terhadap daya serap tenaga kerja wilayah, (c) Identifikasi sektor-sektor ekonomi berpotensi untuk dikembangkan menjadi "core competency" perekonomian wilayah, dan (d) Identifikasi karakteristik pertumbuhan kesempatan kerja wilayah.Hasil penelitian mencatat, secara umum sektor ekonomi "primer" memiliki keunggulan relatif di wilayah luar Pulau Jawa, Sementara itu di wilayah pulau Jawa tidak lagi memiliki keunggulan relatif. Di wilayah pulau Jawa sektor-sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier" teridentifkasi sudah berkembang menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa, Pulau Sulawesi memiliki perkembangan ekonomi yang tercatat relatif paling baik. Demikian juga di wilayah pulau Sulawesi ini beberapa sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier" telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah.Sektor pertanian, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam menyerap kesempatan kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah luar Pulau Jawa. Sektor ini di wilayah Pulau Jawa teridentifikasi sudah bukan merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertambangan dan penggalian, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau lainnya.Sektor-sektor ekonomi, yaitu; (a) lndustri pengolahan, (b) Listrik, gas dan air minum, (c) Bangunan, (d) Perdagangan, restoran dan hotel, (e) Pengangkutan dan komunikasi, (1) Keuangan dan persewaan, serta (g) Jasa-jasa lainnya, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah Pulau Jawa. Selain di wilayah Pulau Jawa, sektor-sektor; (a) Listrik, gas dan air bersih, (b) Bangunan, (c) Pengangkutan dan komunikasi, dan (d) Jasa-jasa lainnya, juga menjadi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyeran tenaga kerja di wilayah Pulau Sulawesi.Sektor-sektor ekonomi antara lain; (a) lndustri pengolahan, (b) Listrik, gas dan air minum, (c) Bangunan, (d) Perdagangan, hotel dan restoran, (e) Keuangan dan persewaan, dan (f) Jasa-jasa lainnya, dapat dikembangkan menjadi "core competency" perekonomian di wilayah Pulau Jawa. Sektor pertanian dapat dijadikan sebagai "core competency" ekonomi di wilayah Pulau Sumatera. Wilayah Pulau Kalimantan, dapat mengembangkan sektor perlambangan dan penggaliannya sebagai "core competency" perekonomian wilayah. Sektor-sektor ekonomi, yaitu; (a) Pertanian, (b) Perdagangan, hotel dan restoran, (c) Pengangkutan dan komunikasi, dan (d) Jasa-jasa lain, dapat dikembangkan sebagai "core competency" perekonomian di wilayah Pulau Sulawesi. Untuk wilayah Pulau Lainnya sektor ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai "core competency" perekonomian wilayah, masih terbatas pada sektor "primer", yaitu sektor; (a) Pertanian, dan (b) Pertambangan dan penggalian.Karakteristik pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa, terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang secara nasional mengalami percepatan pertumbuhan yang "tinggi/cepat". Sedangkan di wilayah luar Pulau Jawa, pertumbuhan kesempatan kerja terspesialisasi pada industri yang secara nasional mcnunjukkan percepatan pertumbuhan yang "lambat". Kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa relatif sulit untuk didapatkan, dan mengandung faktor kompetisi antar pencari kerja yang ketat. Permintaan akan tenaga kerja di wilayah Putau Jawa lebih besar danlatau lebih dominan pada tenaga kerja yang memitiki kualitas skill yang tinggi.Secara umum dapat dikatakan; krisis ekonomi yang terjadi, relatif tidak berpengaruh merubah karakteristik spesialisasi pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa, dimana pertumbuhan kesempatan kerja terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang secara nasional bertumbuh "cepat". Demikian juga relatif berpengaruh merubah karakteristik spesialisasi pertumbuhan kesempatan kerja di iuar wilayah Pulau Jawa, dimana pertumbuhan, kesempatan kerja terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang tumbuh "lambat" secara nasional.Berdasarkan pada temuan-temuan penilitian ini, pengembangan ekonomi di wilayah luar Jawa (Pulau Sumatera, Kalimatan, Sulawesi,dan Pulau Lainnya) ke depan hendaknya; (1) Tidak sampai meninggalkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai potensi "core competency" wilayah yang bersangkutan, karena sektor﷓sektor ekonomi ini memiliki keunggulan relatif wilayah, dan keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi di wilayah yang bersangkutan, (2) Harus ada kebijakan ekonomi yang memberikan peluang tumbuhnya sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier", sehingga dapat menarik arus investasi dan arus tenaga kerja dari wilayah Pulau Jawa, (3) Harus ada upaya yang optimal untuk meningkatkan kualitas skill angkatan kerja, sehingga lebih siap dan lebih mampu bekerja di sektor-sektor ekonomi "sekunder" dan/atau "tersier"."