Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai implementasi penanggulangan penyelundupan manusia people smuggling yang dilakukan oleh NCB ndash; Interpol Indonesia, khususnya dalam kasus ekstradisi Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid ke Australia. NCB - Interpol Indonesia adalah salah satu bagian yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri yang menyelenggarakan tugas kerja sama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Oleh karenanya, 4 variabel implementasi milik George Edward III digunakan untuk menganalisa bagaimana implementasi penanggulangan penyelundupan manusia oleh NCB ndash; Interpol Indonesia.

---

---

ABSTRACTThis study discusses about implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia particularly in extradition case of Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid to Australia. NCB ndash Interpol Indonesia is part of the International Relations Division of National Police, which organizes international bilateral and multilateral cooperation. Therefore, the four implementation variables of George Edward III will be used to analyze how the implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalampenanganan kejahatan penyelundupan manusia dari tahun 2010 sampai dengan2013. Penelitian ini berfokus pada dampak pergantian kepemimpinan di Australiaterhadap hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam penangananpenyelundupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengandesain deskriptif analisis. Penelitian ini menganalisa perbedaan antara PerdanaMenteri Australia 2010-2013 dalam menginterpretasikan kepentingan nasionaldan power-nya dalam menjalin hubungan kerjasama kedua negara dalampenanganan penyelundupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan pergantianpemerintahan di Australia di tahun 2013 menyebabkan hubungan kerjasama antarkedua negara semakin memburuk.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperation between Indonesia and Australia in handlingpeople smuggling crimes from 2010 to 2013 and focuses on analyzing the impactsof changes in leadership in Australia toward Indonesia-Australia relationship inhandling people smuggling crimes. This thesis uses qualitative method withanalysis descriptive design. It analyzes the differences among the three PrimeMinisters of Australia between 2010 and 2013 in interpreting Australia?s nationalinterests and power in maintaining cooperation between the two countries to stoppeople smuggling crimes. The results of this study show that the change ofgovernment in Australia in 2013 has led to a deteriorating relationship betweenthe two countries."

"ABSTRAKSalah satu barang yang dilarang untuk diekspor dari Indonesia dalam perdagangan internasional adalah benih lobster. Hal ini dilakukan untuk menjaga jumlah lobster yang ada di laut Indonesia serta menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri lobster dewasa. Adanya larangan ini membuat terjadinya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Di balik kasus-kasus penyelundupan benih lobster yang terjadi ditemukan adanya jaringan perdagangan ilegal benih lobster. Dalam tulisan ini kasus perdagangan ilegal benih lobster dianalisis menggunakan 10 kategori modus operandi oleh L. W. Artcherly, yaitu classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, dan trademark, untuk menggambarkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, kategori pals juga dapat menjelaskan pelaku-pelaku yang terlibat serta karakteristik dan perannya dalam perdagangan ilegal benih lobster. Sehingga dapat digambarkan keterlibatan jaringan transnational organized crime dalam perdagangan ilegal ini.ABSTRACTOne item that is prohibited from being exported from Indonesia in international trade is baby lobster. It is done to maintain the number of lobsters that exist in the Indonesian sea and ensure the raw material needs for the adult lobster industry. This prohibition makes the smuggling of baby lobster exists. Behind the cases of baby lobster smuggling is found the networks of baby lobster trafficking. In this paper the cases of baby lobster trafficking are analyzed using 10 categories of modus operandi by L. W. Artcherly, which are classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, and trademark, to describe the modus operandi of the perpetrator. In addition, the category pals can also explain the actors involvement, their characteristics and roles in the baby lobster trafficking. So that it can be described the involvement of the transnational organized crime network in this illegal trade."

"Human trafficking merupakan isu kejahatan transnasional yang mulai diperhatikan pada pertengahan abad 20 dan dipermasalahkan secara global pada akhir abad tersebut. Dengan adanya dukungan serta tekanan dari dunia internasional, mekanisme-mekanisme respon terhadap human trafficking diciptakan di Asia Tenggara dalam waktu relatif sama, yaitu pada tahun 1997. Namun, inisiatif-inisiatif yang diciptakan pada awal pembahasan bersifat kurang konkret dan tidak sesuai dengan kondisi human trafficking yang unik di ASEAN. Walaupun demikian, selama lebih dari dua dekade ini, terdapat beberapa perkembangan dan perubahan perspektif di kawasan, terutama dalam inisiatif terbaru, yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang baru diciptakan pada tahun 2015. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mekanisme-mekanisme respon ASEAN sebagai bahasan utama dengan ada sejarah human trafficking dan respon global yang diterapkan di ASEAN sebagai pembahasan pendukung untuk menimbulkan pemahaman secara keseluruhan. Argumen utama dalam tulisan ini adalah mekanisme-mekanisme respon regional terhadap human trafficking oleh ASEAN mengalami perkembangan dan perubahan perspektif dari pandangan keamanan negara ke pandangan HAM. Walaupun demikian, ASEAN masih memiliki berbagai tantangan dalam pembahasan terhadap isu human trafficking. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah dari kondisi negara-negara anggota ASEAN sendiri, sifat ASEAN sebagai institusi regional, serta kondisi isu human trafficking di kawasan yang tidak hanya berakar lama dalam sejarah, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial dan ekonomi. Dengan demikian, meskipun ACTIP telah berjalan ke arah yang benar, ASEAN sebagai organisasi regional masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki serta beberapa langkah yang harus dijalankan untuk mengembangkan respon regional terhadap human trafficking di kawasan ini menjadi lebih efektif daripada sekarang."

"Negara Indonesia sampai saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang, suatu istilah untuk menyebut negara yang belum maju. Oleh sebab itu, pembangunan di segala bidang masih terus dilakukan sampai sekarang. Masa pembangunan itu sendiri identik dengan masa perubahan ke tingkat yang lebih tinggi, yang meliputi bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sedangkan dalam mewujudkan pembangunan itu sendiri tidak dapat lepas dari sumber dana untuk pembiayaannya. Pada masa yang lalu, sumber keuangan negara tersebut dapat tercukupi dengan mengandalkan sumber dana dari sektor minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1985-1986, sumber devisa negara dari sektor minyak dan gas bumi masih berkisar pada angka kurang lebih 70%. Akan tetapi, keadaan dunia internasional pada waktu itu tidak begitu menguntungkan perekonomian Indonesia yang masih sangat tergantung dari sektor minyak dan gas bumi tersebut. Hal ini disebabkan beberapa penghasil minyak dan gas bumi di Timur Tengah terlibat dalam peperangan, sehingga banyak membutuhkan biaya untuk keperluan angkatan perangnya. Cara termudah adalah dengan memompa minyak sebanyak-banyaknya, sehingga persediaan minyak di pasaran dunia menjadi melimpah. Persediaan minyak yang membawa dampak merosotnya harga minyak secara tajam, bahkan mencapai tingkat yang serendah-rendahnya , yaitu US $8 per barel dari harga patokan US$18 per barel."

"Human trafficking as a form of contemporary slavery evidently is not fractured by ages, and in fact, it continues to take place in various operation modes. Based on various information sources from the print as well as electronics media and supported by the research data, this phenomenon evidently is increasing all over the world, including Indonesia and often caused casualties especially towards women and children. This research was based from the concern towards the law enforcement on the case of human trafficking in Indonesia, and accordingly emerges the identification of the problems that cover the followings: the condition of women and children human trafficking in Indonesia, regulating this action as an action that is prohibited based on various applicable regulations in Indonesia, the aspect of law enforcement, including the prospect of Draft on Elimination of Human Trafficking which at the current moment is in the process of legalization. To answer these problems, the writer used the bibliography law research method, which is supported by material books and secondary data that is analyzed using the qualitative method and presented in analytical descriptive. From the research, it is discovered that women and children trafficking cases that are currently occurring in Indonesia are intended to obtain economic and sexual exploitation. Further, it is also found that there are various instruments of law and human rights, both national and international, which have classified this action as an act that is prohibited and resulting in a criminal punishment, and besides, the current Draft has also been structured adequately from the formulation aspect and expected to be applied maximally in its implementation. Moreover, in relation with the weakness of the law enforcement, it turns out that there is only a few cases brought before the court, and if it is then processed, the punishment that is sentenced for the criminal is very minimize. Based on this research results, the writer would like to view a recommendation, so that the government as well as related agency could increase the law enforcement towards the case of human trafficking especially women and children, have a tight supervision in various vulnerable territories for this type of case, strengthened the international, government agency, and NGO co-ordination and co-operation, as well as immediately legalize the Draft on Elimination of Human Trafficking."