Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dispute Resolution in Islamic Finance addresses how best to handle disputes within Islamic finance. It examines how they can be resolved in a less confrontational manner and ensure such disagreements are settled in a just and fair way.There has been little focus on how disputes within Islamic finance are resolved. As a result, many of these disputes are resolved through litigation, notwithstanding that the various jurisdictions and court systems are generally poorly equipped to handle such matters. This book addresses this gap in our knowledge by focusing on five centres of Islamic finance: the United Kingdom, the United States of America, Malaysia, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Before exploring these countries in detail, the book considers the issues of the choice of law within Islamic finance as well the prevailing forms of dispute resolution in this form of finance. 　The book brings together a group of leading scholars who are all specialists on the subject in the countries they examine. It is a key resource for students and researchers of Islamic finance, and aimed at lawyers, finance professionals, industry practitioners, consultancy firms, and academics."

"ABSTRAKpenelitian ini mengangkat tema terkait hubungan antara jenis industri dan pengungkapan risiko litigasi. Perusahaan yang tergolong dalam sektor teknologi atau bidang terkait cendurung memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan risiko litigasi. Disertakan juga berbagai variabel kontrol untuk menghitung probabilitas pengungkapan risiko litigasi pada jangka panjang.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan yang tergolong dalam sektor teknologi atau bidang terkait memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam mengungkapkan risiko litigasi daripada bidang lainnya. Selain itu, semakin banyak jumlah aset perusahaan pada tahun sebelumnya, semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan risiko litigasi.

---

ABSTRACT

This study discusses the relationship between' industrial classification and corporate litigation risk exposure. The technology sector companies tend to disclose litigation risk. There are also controlling variables that are inserted to count the probability of the conipanies to disclose litigation risk in the long term.

The Result showed that the technology sector companies an) more probable to disclose litigation risk than companies of other sectors. Also, the more assets the company has in the previous yeil, the more probable said company to disclose litigation risk."

"ABSTRAKDengan perkmebangan dalam bidang hukum dan bisnis, saat ini perkembangan tersebut terlihat dari banyak bermunculan jenis perjanjian-perjanjian baru dalam bidang hukum. Perjanjian third party litigation funding merupakan salah satu jenis perjanjian yang baru dikenal dalam dunia hukum internasional. Indonesia sebagai Negara dengan sistem hukum civil law tidak mengenal perjanjian ini dalam KUHPerdata Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana hukum perdata Indonesia melihat praktek perjanjian TPLF yang diadili dalam forum Indonesia dengan menggunakan teori Hukum Perdata Internasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa bagaimana hukum perdata Indonesia dan ketertiban umum Indonesia melihat praktek perjanjian TPLF yang diadili di forum Indonesia dengan hukum Indonesia.

---

ABSTRACTWith legal and business development, it shows from the emergence of new types of agreement in the field of law. The third party litigation funding agreement is one of the newly recognized agreement in the world of international law. Indonesia as a State with a civil law legal system does not recognize this agreement in the Indonesian Civil Code. This research will discuss how Indonesian civil law sees the TPLF agreement practices prosecuted in an Indonesian forum using the theory of Indonesian Private International Law. The research method used is normative juridical research method. Through this research it can be seen how the civil law of Indonesia and the Indonesian public order see the practice of TPLF agreement which is tried in Indonesia forum with Indonesian law."

"Perkembangan teknologi dan bidang usaha yang terus berkembang, ditambah dengan terjadinya pandemi sejak tahun 2019 memberikan dampak dan perubahan signifikan terutama dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Para pencari keadilan terutama pelaku usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baru yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang mana diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan diakomodir melalui dibentuknya PERMA 2/2015 yang kemudian diubah dengan PERMA 4/2019 tentang gugatan sederhana, serta menerbitkan PERMA 1/2019 tentang e-court dan e-litigation. Dasar hukum tersebut bertujuan untuk membuat mekanisme proses pengadilan menjadi cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, terutama melalui penyelesaian sengketa gugatan sederhana yang dapat diselenggarakan melalui mekanisme e-litigation yang telah tersedia di seluruh jaringan sistem e-court di seluruh pengadilan negeri di Indonesia sehingga terwujudnya ease of doing business.

---

The development of technology and business fields are growing rapidly, and in addition with global pandemic since 2019 has brought significant impacst especially in business dispute resolution. Justice seekers especially bussiness people demand a new mechanism for business dispute resolution that are simple, fasat, and low cost where Indonesian Supreme Court try to accommodate with establishment of PERMA 2/2015 which amended by PERMA 4/2019 regarding simple lawsuit, and establishment of PERMA 1/2019 regarding e-court and e-litigation. These rules are the legal basis to formed a judiciary process which mechanisms were held with a fast, simple, and low-cost process which applied by simple lawsuit (Small Claims) mechanism through an e-litigation process that is available in the entire network of e-court system in all district court in Indonesia where ease of doing business were applied and realized with those mechanism."

"ABSTRACTThis paper empirically assesses the relation between bank performance and capital regulation for Islamic banks from 13 countries and evaluates whether the relation varies with bank size, capital, and liquidity. We find small Islamic banks to be less stable and less profitable, they also cut lending growth as capital regulation becomes more stringent. The stability and lending growth of big Islamic banks are, however, directly related to capital regulation. Further, capital regulation adversely affects the profitability of Islamic banks with low liquidity and high capital holdings. While capital regulation is needed, it should not be adopted in a blanket manner for all Islamic banks."

"ABSTRAKPenelitian ini secara empiris menguji apakah peningkatan kekuatan pasar akan mendorong penurunan efisiensi biaya perbankan Indonesia baik pada tingkat industri maupun individu. Dengan menggunakan data panel bank umum konvensional, periode tahun 2010-2017, hasil pengujian mendukung hipotesis di tingkat industri. Dengan kata lain bank di Indonesia secara umum berperilaku quiet life. Pada kelompok bank dominan, pengaruh kekuatan pasar lebih kuat dibandingkan dengan kelompok bank bukan dominan. Sementara, pada kelompok bank milik pemerintah pengaruh kekuatan pasar tidak berbeda dengan kelompok bank bukan milik pemerintah.

---

ABSTRACTThis study empirically tests the negative impact of market power on cost efficiency in the Indonesian banking industry by distinguishing groups with dominant and state-owned status. Using panel data on conventional commercial bank for the period 2010-2017, the results of the study support the hypothesis. It is found that market power is more impactful towards dominant banks compared to non-dominant banks. While in between state-owned banks and non-state-owned banks, market power has the same impact towards both."