Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi yang ada di dalam suatu negara dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan investasi agar terarah dan terdapat kepastian hukum. Pada skripsi ini akan membahas bagaimana ide pajak lingkungan menjadi bagian dari kewajiban pada perusahaan baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui dampak negatif dari kegiatan investasi adalah adanya ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup (biaya eksternal). Sebagai perbandingan, digunakan dana reboisasi dalam bidang kehutanan sebagai analisis pajak lingkungan. Analisis terhadap dana reboisasi, menghasilkan bahwa terjadi penyalahgunaan fungsi dana reboisasi, untuk itu disarankan menggunakan pajak lingkungan sebagai pengganti mekanisme pencegahan kerusakan hutan.

---

Existing investments in one country can be an indicator of economic growth. Therefore government establishing a legislation to regulate investment activities to be directed and there is legal certainty. In this mini-thesis (skripsi) will discuss how the idea of environmental taxes to be part of the obligation on investment companies both foreign and domestic. As we know the negative impact of the investment activity is a threat to damage the environment (external costs). As comparison, the use of reforestation funds in forestry as the analysis of environmental taxes. Analysis of the reforestation fund, generating functions that occur misuse of reforestation funds, it is advisable to use environmental taxes as a substitute mechanism of prevention of forest damage."

"ABSTRAKSub-sektor transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 kedua terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumsi energi final yang masih mengandalkan Bahan Bakar Minyak BBM serta volume kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara yang ikut mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim UNFCCC , Indonesia terikat untuk turut berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan mekanisme insentif/disinsentif kerap dianggap dapat secara efektif mengurangi sumbangan emisi gas rumah kaca, dikarenakan dapat mendorong masyarakat untuk dengan sendirinya mengelola konsumsi mereka terhadap produk padat karbon. Salah satu bentuk penerapan mekanisme disinsentif adalah melalui pajak lingkungan. Pajak lingkungan dapat diterapkan dalam rangka mengubah kebiasaan yang berdampak negatif terhada lingkungan hidup. Pajak Baahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Mengingat urgensi yang ada untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, PBBKB seharusnya dapat berperan sebagai disinsentif untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

---

ABSTRACTTransportation is second largest CO2 emission contributor in Indonesia. This condition is majorly caused by two factors reliance on oil for final energy consumption and the increasing volume of motor vehicle. As a country who has ratified United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC , Indonesia is bounded to participate in greenhouse gases emission reduction. Incentive disincentive mechanisms are often considered as an effective way to reduce greenhouse gases emission as it encourages people to manage their carbon products consumption on their own. Disincentive mechanism can be exercised through implementation of environmental tax. Environmental tax can be use in order to change negative behavior to the environment. Motor Fuel Tax PBBKB is a levy on motor fuel usage. Considering the urgency to reduce greenhouse gas emission, PBBKB should be able to play a role as a disincentive in order to reduce CO2 emission in Indonesia."

"Sebagian besar perusahaan masih memandang perlindungan lingkungan sebagai penghalang terhadap profitabilitas atau sebagai peraturan yang harus dipatuhi daripada strategi bisnis fundamental yang mengarah pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Namun penelitian lain berpendapat bahwa mengintegrasikan isu keberlanjutan lingkungan ke dalam strategi bisnis dapat menjadi peluang strategis bagi perusahaan. Kapasitas untuk merumuskan strategi mengarah kepada keunggulan kompetitif ketika diselaraskan dengan lingkungan atau orientasi strategis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak orientasi strategis terhadap sistem manajamen lingkungan, sistem manajemen lingkungan terhadap kinerja lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Survei dilakukan pada perusahaan otomotif di Indonesia. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh kriteria orientasi strategis, sistem manajemen lingkungan kinerja lingkungan dan kinerja perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisi oleh pakar di industri otomotif. Uji pilot kuesioner dilakukan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Orientasi Strategis berdampak positif terhadap Sistem Manajemen Lingkungan dan Kinerja Lingkungan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan

---

A large number of firms still view the environmental protection as barrier to profitability or as a regulation to comply with rather than fundamental business strategy leading to a sustainable competitive advantage. Another research is argue integrating environmental issues into business strategy can become a strategic opportunity for companies. The capacity to formulate strategy leads to competitive advantage when aligned with the environment or strategic orientation. This research aims to examine impact of strategic orientation on environmental management system, environmental management system on environmental performance and environmental performance on firm performance. The survey is conducted on automotive companies in Indonesia. Literature study are conducted to obtain criteria of strategic orientation, environmental management system, environmental performance and firm performance that will be used as variables in this research. The data is collected using questionnaire and analysed by experts in automotive industry. Pilot test of questionnaire is conducted in this research. The result of this research shows that strategic orientation has positive impact on environmental managemet system and environmental performance has positive impact on firm performance."

"Indonesia memiliki sumber daya dan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia dengan total kapasitas sekitar 29.000 MW 40 potensi panas bumi dunia . Total kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi adalah sebesar 1.643,5 MW dan menempati peringkat ketiga terbesar di dunia hingga akhir tahun 2016. Namun, Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya panas bumi secara optimal jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki.Potensi panas bumi yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal karena terdapat hambatan terutama terkait dengan investasi awal, risiko sumber daya panas bumi, dan pendanaan proyek. Pihak pengembang memasukkan seluruh risiko awal proyek sebagai biaya investasi sehingga menyebabkan harga pembelian tenaga listrik PLTP menjadi tinggi dan negosiasi dengan PT PLN Persero menjadi berlarut-larut. Dalam tesis ini disusun tiga skema berbeda yang diaplikasikan secara internasional dalam pengembangan PLTP yang melibatkan BUMN dan IPP. Untuk pengembangan PLTP oleh BUMN Model 1 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 6,33 sen USD/kWh 110 MW s.d. 14,15 sen USD/kWh 10 MW , pengembangan PLTP oleh BUMN IPP Model 2 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 6,99 sen USD/kWh 110 MW s.d. 15,63 sen USD/kWh 10 MW, pengembangan PLTP oleh IPP Model 3 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 7,92 sen USD/kWh 110 MW s.d. 17,7 sen USD/kWh 10 MW , dan pengembangan PLTP oleh IPP dengan bantuan grant Model 3 Grant diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 7,05 sen USD/kWh 110 MW s.d. 15,76 sen USD/kWh 10 MW. Pengembangan PLTP di Jawa Bali, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulselrabar hanya layak dikembangkan oleh pihak BUMN Model 1 melalui proses negosiasi B to B dengan PT PLN Persero dan untuk sistem-sistem kecil dapat dikembangkan oleh pihak IPP dengan bantuan grant dari Pemerintah mengingat kapasitas PLTP yang dapat dikembangkan hanya kelas kapasitas kecil 10 MW dan 20 MW yang kurang ekonomis secara unit cost dibandingkan dengan kelas kapasitas medium dan besar 55 MW dan 110 MW.

---

It is said that Indonesia has the world 2nd biggest class geothermal energy resources and its potential is about 29,000 MW which corresponds to about 40 of all potential of the world. The current total capacity of geothermal power generation in Indonesia is 1,438.5 MW and occupies the 3rd position in the world ranking as of 2015. However, Indonesia has not exploited the geothermal resource potential enough yet, when its huge potential is considered.The large potential of geothermal have not been maximally utilized because of the obstacles associated primarily with initial investment, geothermal resource risks, and project funding. The developer calculates all the initial risks of the project as an investment cost causing the purchase price of geothermal power to be high and become protracted negotiation with PT PLN Persero.

In this thesis, there are three different schemes that are applied internationally in the development of geothermal power plant involving BUMN and IPP. For the development by SOE Model 1 obtained the purchase price of 6.33 cents USD kWh 110 MW up to 14.15 cents USD kWh 10 MW , the development by SOE IPP Model 2 obtained the purchase price of 6.99 cents USD kWh 110 MW up to 15.63 cents USD kWh 10 MW , by IPP Model 3 obtained the purchase price 7.92 cents USD kWh 110 MW up to 17.7 cents USD kWh 10 MW , and the development by IPP with grant assistance Model 3 Grant obtained the purchase price of 7.05 cents USD kWh 110 MW up to 15.76 cents USD kWh 10 MW.

The development of geothermal power plant in Java Bali, West Sumatera, South Sumatera, Jambi, Bengkuliu, Lampung, Sulselrabar is only feasible to be developed by SoE Model 1 through B to B negotiation with PT PLN Persero and for small systems can be developed by IPP with grant assistance from the Government, consider geothermal power plant capacity that can be developed only small capacity classes 10 MW and 20 MW which is less cost effective in terms of unit cost compared to medium and large capacity classes 55 MW and 110 MW ."

"ABSTRAK: Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep perdagangan pengaruh yang diatur di dalam Pasal 18 Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Tahun 2003 UNCAC. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut belum menerapkan peraturan mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum positif. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan perolehan data secara khusus dari UNCAC, peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, dan literatur-literatur hukum terkait. Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif yang kemudian diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh memiliki unsur yang berhubungan erat dengan akses khusus yang dimiliki seorang pejabat publik atau swasta ke otoritas publik tertentu yang dibutuhkan seseorang pihak berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan publik yang dihasilkan. Banyak pejabat publik di Indonesia yang telah melakukan praktik perdagangan pengaruh, namun dijerat dengan delik suap, contohnya seperti kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Irman Gusman. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap perdagangan pengaruh dapat membantu para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan koridor hukum.

---

ABSTRACT: This thesis aims to know the related concepts of trading in influence that regulated in article 18 of the United Nations Convention Against Corruption Year 2003 UNCAC . Indonesia as one of the countries that have ratified the convention has not yet applied the regulation on the trading in influence in their law.

The research in this thesis uses normative research methods with specific data acquisiton from UNCAC, national legislations, court decisions, and related legal literatures. The distributed data will be described and analyzed qualitatively later systematically.

The results of this thesis suggest that the government needs to consider criminalizing the trading in influence. Trading in influence has elements that are closely related to the particular access that a public or private official has to a certain public authority that the person rsquo s interest in need of the benefit that obtained from the resulting public decision latter.

Many public officials in Indonesia have practiced trading in influence, but have been accused with bribery offenses, such as the case of Luthfi Hasan Ishaaq and Irman Gusman. Thus, criminalization of trading in influence can assist law enforcement to carry out effective law enforcement and in accordance with legal corridors."

"ABSTRAKTesis ini ditujukan untuk menganalisis aturan-aturan PPh dan PPN pada perusahaan pelayaran niaga. Penelitian ini selanjutnya menganalisis metode-metode penggalian potensi pajak perusahaan pelayaran niaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan upaya penggalian potensi pajaknya. Aturan-aturan pajak dianalisis dengan menggunakan asas-asas The Four Maxims equality, certainty, convenience of payment, and efficiency dari Adam Smith. Hasil analisis menunjukkan bahwa aturan-aturan PPh yang ada belum memenuhi asas-asas The Four Maxims, sedangkan aturan-aturan PPN yang ada sudah memenuhi asas-asas The Four Maxims. Hasil analisis lainnya yaitu pelaksanaan dari metode-metode penggalian potensi pajak perusahaan pelayaran niaga.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze Income Tax Laws and Value Added Tax VAT Laws on shipping commercial company. This research uses qualitative approach to analyze tax laws and methods of collecting tax. The Four Maxims equality, certainty, convenience of payment, and efficiency from Adam Smith are used to analyze tax laws. This study finds that Income Tax Laws have not fulfilled principles of The Four Maxims, but VAT Laws have fulfilled principles of The Four Maxims. This study also finds the implementation of collecting tax methods on shipping commercial company."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Bea Cukai melakukan perubahan regulasi terkait dengan pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang yang tercantum dalam PMK 203/PMK.0/2017, diantaranya kenaikan batas pembebasan bea masuk, penetapan tarif tunggal, dan penghapusan kategori keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan regulasi pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang terhadap potensi penghindaran pajak, konsep ease of administration, serta untuk menjelaskan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam mencegah timbulnya perilaku penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post positivis dengan menggunakan data sekunder dan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang relevan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa perubahan regulasi barang bawaan penumpang menimbulkan celah perpajakan yang dapat dimanfaatkan sehingga menimbulkan adanya potensi kehilangan penerimaan. Dalam mencegah semakin besarnya potensi kehilangan penerimaan, Direktorat Jenderal Bea Cukai kemudian melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang, seperti scanning X-Ray, kegiatan intellijen yang terdiri dari analisis pesawat, analisis passenger manifest, profiling.

---

ABSTRACTThe Directorate General of Customs changes the regulation relating to exemption from import duty passenger luggage contained in the PMK 203/PMK.04/2017, including the increase in the import duty exemption limit, single tariff setting, and the abolition of the family category.The purpose of this study was to analyze the impact of regulatory changes exemption from import duty passenger luggage against potential tax avoidance, concept of ease of administration, as well as to explain the strategy conducted by Directorate General of Customs in prevent tax avoidance behavior. The method used in this research is post-positivist method using secondary data and interviews with relevant informants. The results of analysis that regulatory changes pose passenger luggage tax loopholes that can be exploited to cause the potential loss of revenue to import duties and taxes on import passenger luggage. In a further reduction magnitude of potential loss of revenue, the Directorate General of Customs and then perform supervision and inspection of passenger luggage, such as X-ray scanning, as intelligence activities consisting of the best analysis, analysis of passenger manifest, profiling."

"Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode kajian kepustakaan dan observasi lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah budaya costume role-p1ay bernama kosupure (cosplay) tumbuh di kalangan anak muda urban Jepang (sejak tahun 1980-an) dan berkembang sebagai budaya populer Jepang yang menyebar ke berbagai negara hingga saat ini (2010). Analisis dilakukan dengan menggunakan teori budaya populer John Storey dan dibantu oleh teori tiga kategori budaya popular Jepang Yoshio Sugimoto. Dari analisis data, disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong kepopuleran budaya cosploy ini, yaitu: 1) faktor anak muda urban Jepang yang pada dasarnya senang mengeksplorasi hobi melalui street fashion dan street performance; 2) faktor media massa yang mendukung aktifitas street fashion dan street performance tersebut; 3) faktor keseriusan pemerintah Jepang dalam mendukung industri kreatif termasuk manga, anime, video game dan fashion; 4) karakteristik cosplay yang tidak menunjukkan adanya unsur pemberontakan terhadap nilai-nilai umum yang ada di masyarakat, dan dukungan kekuatan produk-produk industri budaya massa seperti manga, anime, video game dan fashion/trend, khususnya Harajuku style juga menjadikan cosplay dapat bertahan lama dan berkembang luas hingga saat ini.

---

This research included a qualitative research by using literature review method and field observations in order to find out how kosupure (cosplay), a costume role-play culture that grew among young people in urban Japan (since 19805) and developed as Japanese popular culture that has spread to many countries recently (2010). The analysis was done by using John Storey?s theory of popular culture and assisted by Yoshio Sugimoto?s theory about the three categories of Japanese popular culture).

By analyzing the data, concluded that there are several factors that driving the popularity of this cosplay culture, there are: 1) the Japanese urban youth factor that basically like to explore their hobby through street fashion and street performance, 2) the mass media factor that supports the activities of street fashion and street performance, 3) the Japanese government?s seriousness factor in supporting the creative industries including manga, anime, video games and fashion; 4) characteristics of cosplay which showed no element of rebellion against the common values that exist in society, and the support of industrial mass culture products such as manga, anime, video games and fashion/trend, especially Harajuku style, that also make cosplay being long-lasting and widespread until today."

"ABSTRAKPenilaian unstructured data sebagai bagian dari rekod Perpustakaan UI dipilih sebagai topik berdasarkan perubahan terbaru dalam dinamika manajemen informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. penggunaan media sosial sebagai cara untuk berkkomunikasi dengan publik menambahkan elemen baru untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di perpustakaan. Tujuan dari topik ini adalah untuk menganalisis fungsi penilaian unstructured data sebagai bagian dari rekod yang dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis. Data akan didapatkan melalui wawancara dan studi literatur. Penilaian unstructured data berdasar pada apakah unstructured data diperlakukan sama seperti rekod yang mana digunakan sebagai memori kolektif organisasi dan pertimbangan mereka dalam pengambilan keputusan.

---

ABSTRACTUnstructured data appraisal as a part of the record of University of Indonesia rsquo s central library is selected as the paper rsquo s topic based on the recent changes in the dynamic of information management in accordance to the development of information technology. The activity of using social media as a mean to communicate with the public adds a new element to be considered in the decision making of the library. The objective of this topic is to analyze the function of appraising unstructured data as a part of record that is considered in the decision making. The method used in this paper is analytical. The data will be acquired through interview and literature studies. The appraisal of the unstructured data is based on whether it is treated the same as record which is used as a collective memory of an organization and their assessment in the decision making. "

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax treaty override karena ketentuan yang mewajibkan WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili SKD bertentangan dengan ketentuan pada P3B, sedangkan secara yudisial tax treaty override tidak terjadi. Terdapat tiga kelompok kendala dalam penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yaitu kendala dalam penerbitan SKD, kendala dalam pengembalian pajak lebih bayar kepada WP, dan kendala berupa ketidakpatuhan WP. Untuk mengatasi tax treaty override secara legislatif, pemerintah disarankan untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak KPP, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penerapan P3B untuk mengisi kekosongan peraturan penerapan P3B. Untuk mengatasi kendala penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yang disarankan untuk dilakukan antara lain adalah untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, meningkatkan sosialisasi kepada withholder terkait kewajiban menyampaikan SKD, peningkatan koordinasi dengan negara lain mengenai informasi status residen WPLN oleh pemerintah, melengkapi PMK 187/2015 dengan ketentuan batasan waktu, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksa.

---

This thesis aims to analyse whether Directorat General of Tax Rule Number 10 PJ 2017 is a form of tax treaty override and what problems arise from tax treaty application based of PER 10 2017. The research method used in this study is descriptive qualitative. Legislatively, PER 10 2017 is a tax treaty override because the provision in it that requires tax payers to submit Certificate of Domicile COD contradicts with provisions in tax treaty, yet judicially there are not tax treaty override. There are three groups of obstacles in treaty application based on PER 10 2017, which are obstacles in COD Publishing, tax refund, and noncompliance by tax payers. To resolve legislative tax treaty override, it is advised that the government review the provision about submitting COD, socialize periodically to tax offices, and to publish a Regulation of Ministry of Finance to fill in the policy about tax treaty application. To resolve obstacles in tax treaty application based on PER 10 2017, what is suggested to be done is for the government to improve socialization to withholders about the obligation to submit COD, improve coordination with other countries about residency of tax payers, add a provision about time limits in PMK 187 2015, improve the quantity and quality of auditors, and make tax treaty application more strict in order to make sure that tax payers apply the provisions in tax treaty as is. "