Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas perlu atau tidaknya keberadaan jabatan Wakil Gubernur dalam suatu provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah erdasarkan asas otonomi daerah. Pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya diadakan jabatan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ini didasarkan pada konsep-konsep dalam teori organisasi, khususnya kompleksitas organisasi dan rentang kendali; serta dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang kerap timbul di berbagai provinsi karena adanya jabatan Wakil Gubernur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) perlu untuk membuat ketentuan yang baru tentang pengadaan jabatan Wakil Gubernur di tiap-tiap provinsi, dengan memperhatikan kebutuhan tiap-tiap provinsi berdasarkan konsep-konsep di dalam teori organisasi. Ketentuan yang baru ini hendaknya dimuat di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang masih berlaku sampai saat ini.

---

ABSTRACTThe focus of this study is whether the role of Vice Governor is necessary or not in a province that run the local government based on local autonomy principle. The consideration of whether the role of Vice Governor is needed or not in the enforcement of local government is based on concepts in the theories of organization, especially complexity of organization and span of control; also backgrounded by the problems that frequently appear in several provinces because of the existence of the role of Vice Governor. This research is a qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that government (President and House of Representatives) should make a new rules about the procurement of the role of Vice Governor in every province, by observe the needs of every province based on concepts on theories of organization. The new rules should be included on the new Local Government Act to replace the The Law of Local Administration No.32/2004 which is still valid at the moment. "

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan WakilGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesitahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY,adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur danWakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di KasultananNgayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman.Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya pengisian jabatan Gubernurdan Wakil Gubernur DIY dapat dilaksanakan dengan tertib dan ajeg. Namun berdasarkanhasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis,dan konsepsional dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengisian jabatan Gubernur danWakil Gubernur DIY dari masa ke masa, sejak 1945 hingga 2017, baik pengaturanmaupun praktiknya selalu berbeda-beda dengan disertai permasalahannya masingmasing,khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan calon. Dari hasil komparasidengan praktik monarki di enam negara, yakni Brunei Darussalam, Arab Saudi, Thailand,Inggris, dan Qatar, ditemukan bahwa mekanisme suksesi kerajaan dituangkan dalamperaturan perundang-undangan, bahkan dalam konstitusi di negaranya. Sehingga lebihterbuka untuk diketahui oleh publik. Sementara itu di Yogyakarta, belum pernah adapengaturan resmi mengenai mekanisme suksesi dan mekanisme penyelesaian konfliksuksesi di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam paeraturan perundangundangan.Padahal dalam praktiknya, konflik di internal itu berimplikasi pada timbulnyapermasalahan dalam pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.Untuk itu ke depan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundangudangan,perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan peraturan mengenai persyaratancalon, mekanisme dan urutan suksesi di Kasultanan dan Kadipaten, penyelarasan masajabatan dengan kepala daerah lain hasil pemilihan serentak nasional, wewenang wakilGubernur dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatan,perbaikan mekanisme penetapan oleh DPRD hingga penyelesaian sengketa dalampengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

---

ABSTRACTThis research departs from the problems in filling the position of Governor and ViceGovernor of Yogyakarta Special Region, including in it about the polemic succession ofthe royal throne in Yogyakarta. Yogyakarta Special Region, hereinafter referred to asYSR, is a provincial area which has a special feature within the framework of the UnitaryState of the Republic of Indonesia. One of its privileges is the filling of the office ofGovernor and Vice Governor of Yogyakarta with the mechanism of establishment of theSultan who reigned in Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Paku Alam whoreigned in Kadipaten Pakualaman. As one of the privileges of YSR whose position isrecognized in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the fillingof the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta may be implemented in anorderly and steady manner. However, based on the results of normative research withcomparative, historical, conceptional, and regulatory approaches in this study, it wasfound that the filling of the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta from timeto time, from 1945 to 2017, both the arrangement and the practice always vary with therespective problems, especially regarding the mechanism and requirements ofcandidates. From the results of comparisons with monarchy practices in six countries,namely Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Thailand, Britain and Qatar, it was found thatthe mechanism of royal succession was set forth in legislation, even in the constitution ofthe country. So it is more open to the public. Meanwhile in Yogyakarta, there has neverbeen an official regulation on succession mechanisms and mechanisms for successfulsettlement of conflicts in the Kasultanan and Duchy of Pakualaman in legislativeregulations. Whereas in practice, internal conflict has implications for the emergence ofproblems in fulfilling the requirements of the candidates for Governor and Vice Governorof Yogyakarta. In the future, in line with the development of the society and the legislation,it is necessary to make adjustments or changes in regulations regarding candidaterequirements, succession mechanisms in Kasultanan and Kadipaten, the alignment oftenure with other regional heads of national election results, and dispute resolution inthe filling of office of Governor and Deputy Governor of YSR."

"Kehadiran Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi momentum bagi daerah untuk dapat lebih leluasa mengatur sendiri penyelenggaraan rumah tangganya berdasarkan aspirasi masyarakat lokal di daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat menentukan sendiri pekerjaannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu segera melengkapi dirinya dengan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Karena kelembagaan perangkat daerah adalah `tools' bagi pemerintahan daerah untuk dapat bergerak dan bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya itu. Dengan penataan kelembagaan perangkat daerah yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan di Kota Bengkulu, diharapkan Pemerintah Kota Bengkulu dapat bekerja dengan lebih optimal, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Bengkulu.Agar dapat melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah maka diperlukan assesmen terhadap kebutuhan daerah itu sendiri. Dalam hal ini kebutuhan daerah ditentukan dari kebutuhan akan penyediaan pelayanan dasar (basic services) dan kebutuhan pengembangan potensi-potensi unggulan khas (core competencies) yang dimiliki oleh pemerintah daerah.Dengan mengidentifikasi kebutuhan basic services dan core competencies pemerintah daerah dapat diketahui kewenangan rill pemerintah Kota Bengkulu, berupa jenis-jenis pelayanan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang selanjutnya akan menjadi rujukan untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.Basic services diidentifikasi dengan 5 indikator, yaitu : protective services, environmental services, personal services, recreation services dan commercial services. Dan core competencies diidentifikasi dengan melihat struktur mata pencaharian penduduk, struktur penggunaan lahan serta kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kota Bengkulu. Sementara penataan kelembagaan dioperasionalisasikan dengan merujuk kepada 5 komponen dasar organisasi, yaitu : strategic apex, middle line, techno-structure, support staff dan operating core.Permasalahan penelitian dirumuskan dengan 3 pertanyaan penelitian, yaitu: 'Bentuk pelayanan apa saja yang dibutuhkan dan perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu `Bagaimana format kelembagaan perangkat daerah yang sesuai untuk Kota Bengkulu berdasarkan kebutuhan tersebul T dan ' Apakah kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk di Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ?'Untuk mencari jawaban atas pertanyaan diatas digunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama adalah studi dokumen dan kepustakaan sedang untuk tahap kedua dilaksanakan studi lapangan dengan 'observasi non partisipan' dan `interview'. Analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif-deskriptif sehingga terhadap data-data statistik yang bersifat kuantitatif dipergunakan sebagai pendulum analisa.Dari proses analisa data diketahui bahwa bentuk-bentuk pelayanan dasar (basic services) yang menjadi kebutuhan di Kota Bengkulu terdiri dari 49 jenis urusan. Sementara berdasarkan karakteristik potensi unggulan khas (core competencies) yang dimiliki oleh pemerintah daerahnya, di Kota Bengkulu dibutuhkan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan bidang usaha jasa, perdagangan dan pertanian. Setelah dikurangi dengan 8 jenis pelayanan yang telah diselenggarakan oleh pihak-pihak lain diluar Pemerintah Kota Bengkulu, diketahui bahwa pelayanan yang perlu diselenggarakan di Kota Bengkulu terdiri dari 41 jenis pelayanan.Dengan menggunakan teori-teori organisasi dan aturan-aturan norrnatif yang ada dirumuskan 3 alternatif bentuk kelembagaan untuk perangkat daerah Kota Bengkulu, Dan dari masing-masing alternatif itu dapat dibagi lagi ke dalam 2 altematif format susunan organisasi. Sehingga secara keseluruhan terdapat 6 alternatif kelembagaan perangkat daerah yang cukup sesuai untuk Kota Bengkulu.Dari keenam alternatif tersebut teridentifikasi bahwa format kelembagaan yang dinilai paling ideal untuk Kota Bengkulu adalah format kelembagaan yang terdiri dari 28 jenis lembaga dengan kedudukan Sekretaris Daerah yang `kuat'.Dan melalui proses komparasi diketahui bahwa bentuk-bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh kelembagaan perangkat daerah yang telah dibentuk di Kota Bengkulu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sudah cukup sesuai dengan yang dibutuhkan daerah, Ini terbukti dengan sudah tercakupnya semua unsur kebutuhan pelayanan oleh urusan-urusan yang diselenggarakan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Namun format kelembagaan yang telah dibentuk tersebut dinilai masih terlalu 'gemuk' dan tergolong cukup rawan untuk terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik dari para pejabat politis di daerah. Sehingga dalam rangka mendapatkan format kelembagaan yang lebih efisien dan ideal maka masih diperlukan perampingan dan penataan kembali terhadap susunan organisasi yang telah ada itu."