Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai proses manajemen Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pelayanan informasi publik belum berjalan baik karena belum maksimalnya fungsi perencanaan dan pengorganisasian yang dilakukan Pelayanan Informasi Publik KPK, akibatnya kendala yang signifikan pun bermunculan seiring pencapaian tujuan organisasi. Pejabat Pengelola Informasi Publik selaku manajer perlu meninjau kembali dan menyusun rencana jangka panjang, visi, misi, strategi dan target yang akan dicapai secara tegas dari Pelayanan Informasi Publik KPK agar dapat memenuhi hak publik terhadap akses informasi.

---

AbstractThe focus of this study is the process of public information service management in The Corruption Eradication Commission based on the two functions of management: planning and organizing. This research uses a qualitative approach with case study method and collecting data using interviews and document review. The result shows that the public information service management has not performed well because the planning and organizing functions have not been fully implemented. Consequently, some problems appear during the process of achieving goal. Pejabat Pengelola Informasi Publik as the top manager should thoughtfully consider and clearly arrange the strategic planning, vision, mission, strategy, and target in order to fulfill the public right of information access. "

"Sistem manajemen keamanan informasi merupakan suatu kebijakan terintegrasi yang menjadi bagian dari keseluruhan manajemen organisasi untuk mengoperasikan, memantau, meninjau dan memelihara keamanan informasi dengan pendekatan risiko. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem manajemen keamanan informasi di KPK dengan menggunakan pendekatan model CIPP (context, input, process, product). Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi literatur, wawancara narasumber dan observasi untuk kemudian dilakukan elaborasi berdasarkan indikator-indikator dalam evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP sebagai pedoman analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks sistem manajemen keamanan informasi di KPK telah diatur dalam regulasi internal yang telah disusun secara kolaboratif antar fungsi di KPK. Namun demikian pada implementasinya masih perlu pengembangan lebih lanjut terutama pada aspek pengembangan kompetensi pelaksana kebijakan. Pada dimensi evaluasi produk, sistem manajemen keamanan informasi masih dibutuhkan eksistensinya di KPK mengingat sebagai lembaga publik yang memiliki fungsi penegakan hukum, perlu dijamin kerahasiaan data dan informasi agar tidak jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

---

The information security management system is an integrated policy that is part of the overall management of the organization to operate, monitor, review and maintain information security with a risk approach. Furthermore, this study aims to evaluate the information security management system at the KPK using the CIPP model approach (context, input, process, product). This study uses an interpretive approach with qualitative data collection techniques through literature study, interview with informants and observations to then be elaborated based on the indicators in the evaluation using the CIPP evaluation model as an analysis guide. The results of the study indicate that the context of the information security management system at the KPK has been regulated in internal regulations that have been compiled collaboratively between functions at the KPK. However, the implementation still needs further development, especially in the aspect of developing the competence of policy implementers. In the product evaluation dimension, an information security management system is still needed to exist in the KPK considering that as a public institution that has a law enforcement function, it is necessary to guarantee the confidentiality of data and information so that it does not fall to irresponsible parties."

"Penelitian ini membahas megenai akses keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan akses informasi yang ada, dimulai dari bagaimana akses dapat tersedia hingga kualitas dari akses informasi tersebut. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik di Kementerian Pertanian Republik Indonesia masih memiliki kekurangan dari segi keterhubungan antar akses yang tersedia.

---

The focus of this study is the access of public information in Ministry of Agricluture Indonesia. This research aims to depict the information access, starts from how the access made available up to the quality of access. Qualitative based research with case study analysis is used in this study. The findings of this study indicate that access to public information in the Ministry of Agriculture Indonesia is not maximized yet, because there is no clear connection between the access."

"Demokratisasi sedang menjadi bahan pembicaraan dan harapan masyarakat saat sekarang. Ha katas kemerdekaan akses informasi juga mengetengah bahkan sudah disusun rancangan undang-undangnya. Apabila undang-undang akses informasi nantinya disetujui, akan menjadi kewajiban pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk menyediakan informasi khususnya dengan pelaksanaan tugas mereka. Menydiakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas berarti melakukan dokumentasi dengan benar. Uraian ini membahas kaitan antara dokumentasi, informasi, dan demokratisasi. Bagi bangsa yang budaya dokuementasinya belum dalam, rasanya kita perlu lebih awal mengenalkan kebiasaan mendokumentasikan apa-apa yang berguna sejak usia dini. Selain itu juga memulai penyadaran akan pentingnya dokumentasi keluarga."

"Tersebarnya informasi kepada publik secara cepat, murah, mudah dan senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (good government), khususnya dibidang komunikasi dan informasi. Salah satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi kepada publik adalah memberdayakan Iembaga yang hertugas memberikan iayanan informasi kepada publik. Humas di Lembaga Informasi Nasional (LIN) mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.Dalam tesis ini, obyek penelitiannya adalah pelayanan informasi kepada publik, dan tempat penelitian adalah Subbag Humas LIN. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keberadaan Humas di LIN sebagai penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada publik untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya infonnasi dan mendorong terciptanya pemerintah yang baik (good government).Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2005 - Juli 2005, dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan subyek penelitian adalah individu dan penarikan sampelnya melalui snowball samplig. Data dihimpun melalui indepth interview berdasarkan guide interview, probing, dan berdiskusi. Sebagai data sekunder digunakan produk penerbitan di humas LIN serta hasil-hasil penelitian kehumasan.Secara umum temuan penelitian Humas di LIN dalam penyebarluasan informasi kepada publik masih memfokuskan pada publik internal. Pelayanan publik eksternal bersifat pasif.Jenis penyediaan informasi berupa penerbitan majalah INFO LIN dan selebaran, sedangkan sumber informasi didapat dari kegiatan Menkominfo, Ketua LIN, Satker-Satker dan UPT LIN, artikel komunikasi dan informasi, kamus teknologi informasi, dan pengetahuan umum. Jenis informasi yang dibutuhkan dan dicari publik intenal adalah kebijakan dari pimpinan, kegiatan Kominfo dan LIN, menginstal dan mengoperasikan internet. Untuk publik eksternal seperti UU pokok pers, UU penyiaran, artikel pers, kehumasan, kebebasan informasi, tupoksi Kominfo, dan LIN serta menanyakan cara pengelolaan informasi layanan.Kecenderungan feed back yang muncul dari publik internal dan eksternal bersifat positif terhadap pelayanan operasional LIN, dan tampilan penerbitan di Humas LIN. Feed back melalui surat kabar belum ada, karena LIN belum diketahui masyarakat Iuas.Kedudukan struktur organisasi Humas di LIN berada pada level Eselon IVa yaitu Subbag Humas mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat. Yang menjadi pendukung adalah masih tingginya integritas petugas humas dalam pelayanan informasi kepada publik. Hambatannya ada perbedaan persepsi diantara pimpinan terhadap Tupoksi humas sehingga berimplikasi terhadap pelayanan informasi."