Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Perbankan dalam melaksanakan Pemberian pinjaman kepada Debitur dapat menahan Saham yang dimiliki oleh suatu Debitur, sehingga bila Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, maka Pihak Bank dapat menggadaikan saham tersebut. Namun terdapat permasalahan dalam proses Eksekusi Gadai Saham milik Beckett, Pte, Ltd, yang dilakukan oleh Deutsche Bank. Untuk itulah ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu 1). Bagaimanakah eksekusi Gadai Saham menurut Hukum Indonesia, 2). Apakah eksekusi gadai saham Beckett, Pte, Ltd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode Penelitian menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu cara penelitian dengan menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif analistis. Kesimpulan dari penulisan ini adalah 1). Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dan perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 KUH Perdata, 2). Dalam kasus gadai saham Beckett, Pte, Ltd, penjualan barang gadai yang dilakukan setelah debitur wanprestasi telah dilakukan dengan parate eksekusi secara tepat, karena penjualan tidak dilakukan di muka umum, melainkan secara private, dan kreditur telah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengijinkannya melakukan hal tersebut.

---

Lien is a security by virtue of control over the object. Shares Lien is conducted through assignment of shares that are the object of lien to a lending party or it is also referred to as loan agreement with Shares Lien. In applying the provision of loan, banks can retain shares owned by a Debtor. In the event that the Debtor failed to comply with his obligation, the bank could put the shares concerned under lien. However, problems are found on the execution of the lien of shares owned by Beckett, Pte, Ltd; an execution conducted by Deutsche Bank.

The problems would be elaborated by this writing through the following questions: (1) how is the execution of Shares Lien in Indonesia? (2) whether the execution of lien of shares of Beckett, Pte, Ltd complies with the prevailing laws? The method of this research applies a juridical norm research, which is a research relying on secondary data. The type of research is analytical-descriptive.

The conclusion of this writing is that: 1) direct execution of shares lien can be conducted by virtue of execution in accordance with Article 1155 of the Indonesian Civil Code and through Court as governed under Article 1156 of the Indonesian Civil Code. In the case of Lien Shares of Beckett, Pte, Ltd, the sales of the encumbered objects were conducted following the breach of contract. The execution was conducted properly. The sales were not conducted before the public; the sales were conducted privately and the creditor had requested a decree from the District Court of South Jakarta to allow the sales."

"Gadai termasuk jenis hak jaminan yang konservatif namun tetap banyak diminati oleh para pelaku usaha. Karena ciri khas gadai yang harus mem±ndahkan barang gadai keluar penguasaan debitor (inbezitsnelling) dengan maksud agar apabila debitor suatu waktu melakukan wanprestasi, kreditor sebagai penerima gadai dapat dengan mudah mengeksekusi untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya (Parate Eksekusi). Tetapi sangat disayangkan pengaturan mengenai eksekusi gadai terutama eksekusi gadai saham sangat sedikit, hanya terdapat di 2 pasal dalam KUHPer pada bab tentang Gadai, sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran ketentuan dalam KUHPer. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena perkembangan transaksi bisnis yang semakin rumit dan kompleks dan dengan pengaturan hukum mengenai gadai yang sangat terbatas. Salah satu contoh kasus mengenai eksekusi gadai saham yang sangat besar dan masih berlangsung sampai sekarang adalah sengketa antara Beckkett Pte . Ltd. dengan Deutsche Bank Aktiengsellschaft mengenai eksekusi gadai saham-saham yang telah digadaikan oleh PT. Asminco selaku debitor dan Beckkett selaku penjamin kepada debitornya, Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Ideal nya, gadai sebagai suatu bentuk jaminan khusus yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dapat dijadikan sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku bisnis demi memajukan ekonomi Indonesia."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris llmiawan D. S., SH,, adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta. Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama. Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris llmiawan D. S., SH.. Notaris llmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta. Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulalions. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. Tire Case of Beckett Pte. Ltd. versus llmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco BaraUtama's debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by llmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notary. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH., adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH.. Notaris Ilmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulations. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. The Case of Beckett Pte. Ltd. versus Ilmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco Bara Utama’s debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by Ilmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notaiy. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pengambilalihan saham yang dilakukan oleh sebuah badan hukum asing yaitu Y Pte Ltd terhadap badan hukum indonesia yaitu PT X. Namun, sebelum dilaksanakannya pengambilalihan, seringkali didahului dengan perjanjian pengambilalihan bersyarat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Bersyarat antara PT X dengan Y Pte Ltd dan akibat hukum yang timbul dikarenakan pengambil bagian saham tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitis, dikarenakan menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum di bidang perjanjian dan perseroan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengambilalihan saham PT X oleh Y Pte Ltd telah memenuhi syarat sah perjanjian ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia, kemudian akibat hukum akibat pengambilalihan tersebut berdampak kepada organ perseroan dan status perseroan dari perusahaan modal dalam negeri menjadi perusahaan modal asing.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the shares acquisition by a Foreign Legal Entity, Y Pte Ltd against Indonesian Legal Entity, PT X. However, it is often preceded by a conditional takeover agreement before the acquisition. The subject of this study is the validity of the conditional conditional shares subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd and the legal consequences arising from the acquisition of the shares. This research is a juridical-normative and analytical descriptive research, because this study illustrates the problem then analysed based on the laws and legal theory in the field of agreement and the company. Data used in this research is secondary data with data collecting tool that is library study. The results of this research concluded that the conditional share subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd fulfilled the legal requirements of the agreement reviewed based on Indonesian laws and regulations, then process of this acquisition itself is fulfilled the legal requirement based on Indonesian Laws and Regulations.

 

"

"Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dua skema pembayaran yang dirancang oleh perusahaan klien atas transaksi franchise Transaksi franchise ini menimbulkan sejumlah biaya yang harus dilunasi sehingga perlu dilakukan klasifikasi atas masing masing biaya untuk keperluan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda Beberapa biaya dikategorikan sebagai business profit royalti atau cost Implikasi perpajakan timbul atas sejumlah pembayaran tersebut Business profit akan dikenai pajak di Swedia dan 10 PPN Luar Negeri royalti akan dikenai pajak 15 dan 10 PPN Luar Negeri dan cost dikenai pajak 10 PPN Luar Negeri Semua analisis akan mengacu kepada peraturan perpajakan domestik Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Swedia.

---

The purpose of this report is to analyze two payment schemes designed by client rsquo s company for franchise transaction There are several payments arose from franchise transaction so it is necessary to classify each payment for the need of tax treaty implementation Several payments are categorized as royalty business profit or cost There are tax implications from these payments Business profit is taxed in Sweden and subject to 10 VAT Offshore royalty is subject to 15 tax rate and 10 VAT Offshore and cost is subject to 10 VAT Offshore All analysis are based on domestic taxation regulation in Indonesia and tax treaty between Indonesia and Sweden."

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap perusahaan over the top asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan data yang bersumber dari laporan keuangan X, Pte.Ltd dan proses bisnis yang dilakukan oleh X, Pte.Ltd. Aturan perpajakan yang ada saat ini sangat sulit dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top asing, karena Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur, untuk pendirian Bentuk Usaha Tetap mensyaratkan harus terdapat tempat yang bersifat tetap (Fixed Place) dilokasi usaha tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha (negara sumber), supaya negara sumber dapat mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh di negara sumber (Indonesia), dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) ataupun penunjang (auxiliary). Sedangkan proses bisnis dari perusahaan over the top tidak memerlukan tempat tetap, tetapi melalui jaringan internet (over the top). Sehingga sangat besar potensi pajak yang tidak bisa dipungut dan menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun terkendala dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun Indonesia dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top, namun untuk jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan aturan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Otoritas Pajak dalam membuat kebijakan dan aturan dalam mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia

---

This thesis discusses about Income Tax on foreign over the top companies that doing business activities in Indonesia. This study uses a qualitative research approach with descriptive design, with data sourced from the financial statements X, Pte. Ltd and business processes carried out by X, Pte.Ltd. The current tax rules are very difficult to serve as a legal basis for imposing income tax on foreign over the top companies, because the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) set that to be a Permanent Establishment (PE) need a fixed place in the Taxpayers location that they doing business activities (source country), and activities that carried out in the source country are not preparatory or auxiliary activities, so that the source country can collect income tax on the profits earned in the source country (Indonesia). Whereas the business process of an over the top company does not require a fixed place, but through an internet network. So that there is a huge potential for taxes that cannot be collected and incur large losses for state revenues. The results of this study conclude that although constrained by the existence of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B), Indonesia can impose income tax on over the top companies, so it is hoped that this research can be one of the inputs for the Tax Authority in making income tax policies and rules to over the top companies that doing business in Indonesia"

"Konsep nominee berasal dari Pranata Hukum Trust yang berasal dari Tradisi Hukum Common Law. Dapat masuk konsep nominee-nya di Indonesia yang menggunakan Tradisi Hukum Civil Law, dilatarbelakangi oleh adanya proses perdagangan lintas negara dan proses globalisasi. Dalam praktiknya, konsep nominee dapat digunakan karena adanya sistem hukum terbuka dan asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian di Indonesia. Namun perlu diingat agar suatu perjanjian sah dan memiliki kekuatan hukum maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian, salah satunya ‘sebab yang halal’.Di Indonesia, terdapat peraturan yang melarang praktik nominee atas saham, yaitu pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang Undang Penanaman Modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perjanjian yang terdapat ketentuan nominee atas saham adalah perjanjian yang batal demi hukum. Kemudian, sesuai dengan ketentuan pasal 584 KUHPer, Indonesia menerapkan sistem penyerahan kausal dimana sah atau tidaknya perjanjian obligator juga akan mempengaruhi sah atau tidaknya proses penyerahan hak milik. Dengan demikian, penyerahan hak milik atas saham PT KISB yang didasari oleh perjanjian jual beli saham yang terdapat ketentuan nominee saham tidaklah sah.

---

Nominee concept come from Legal Institution Trust which is come from Common Law Legal Tradition. The Inclusion of nominee concept in Indonesia, who use Civil Law Legal Tradition, is caused by the international trading and globalization. In practice, nominee concept can be used because of open system and principle of freedom of contract in Law Agreement in Indonesia. But it must be remembered, that agreement should follows the requisite legal agreement, which one of them is ‘legal cause’.

In Indonesia, there is a regulation that prohibit the practice of nominee share, and that regulation is article 33 paragraph (1) and (2) of Investment Law. So, with that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Then refer to the article 584 of The Books of Civil Law, Indonesia use the causal system, where in this system the validity of the obligator agreement will be influence the validity of the transfer ownership process. Thus, the transfer ownership of PT KIBS shares, which are based on share purchase agreement that contained nominee share clause, is invalid."