Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan notaris yang fungsinya umtuk melayani masyarakat dalam menciptakan akta otentik yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang kuat, sehingga menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya maka yang berwenang untuk membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan penelitian secara eksplanatoris dan problem identification serta dianalisa secara kualitatif. Didalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris. Tiap jenjang Majelis Pengawas adalah: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Sanksi yang dikenakan terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris dalam pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris adalah Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian dengan tidak Hormat.

---

The presence of the notary whose function is to serve the community in creating an authentic deed that is recognized by law as a means of evidence, thus mentioning that the notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, it means a certain extent the manufacture of authentic deed is not specialize for other public officials then authorized to make the notary as a public official referred to in Law Notary. This study uses juridical-normative approach to research is explanatory and problem identification and analyzed qualitatively.

In Article 67 paragraph (1) Notary Act, determines that the supervision of a notary by the minister. In performing this surveillance ministers form the Council of Trustees. Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of the Notary. Therefore, supervised the Notary it is also known as the Notary Public Oversight Board. Each level of the Supervisory Board are: m (MPD), Regional Supervisory Council (MPW), and the Central Supervisory Council (MPP).

Sanctions imposed against the violation of article 85 Notary Law Notary is Oral reprimand, written reprimand, suspension, termination Respectfully, Dismissal with no regards."

"Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap dunia notariat khususnya dalam bidang pengawasan notaris. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Republik indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kedudukan Menteri selaku pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan Majelis Pengawas Notaris selaku perpanjangan tangan Menteri berkedudukan pula sebagai Badan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara otomatis keputusan Majelis Pengawas Notaris adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Badan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara, jika notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Upaya hukum untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetap terbuka setelah semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administratif telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau jabatan tata usaha negara tersebut telah final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya aministratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara. Aspek positif yang didapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan tata usaha negara yang dimohonkan tidak dapat dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya keputusan lain yang menggantikan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa setelah seluruh upaya banding administratif dilalui maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus.

---

The effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office has brought quite major changes towards notary community especially in the sector of notary supervision. If previously before the effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office, supervision towards notary was carried out by the District Court, then, after the effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office, the supervision is carried out by the Minister of Law and Human Rights by establishing Notary Supervisory Board. The position of the Minister as the State Administrative official has resulted in the condition that the Notary Supervisory Board is the extension of the Minister which is also serving as State Administrative Agency. Therefore, automatically, the decision of the Notary Supervisory Board is a State Administrative Decision. Whereas in its position as State Administrative Agency, the Decree of the Supervisory Board can become the object of a lawsuit filed by notary to the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]) as a state administrative dispute, if the relevant notary considers that the decision is in appropriate or impairing the relevant notary or not carried out transparently and balanced during the examination.

The probability to file a lawsuit to the State Administrative Court remains open after all available administrative efforts being provided, either administrative objection or administrative appeal has been taken, even though in the relevant legal rules, it has been stipulated that the decision of such state administrative agency or office is final or that there is not any other legal effort against it, because basically the utilization of administrative effort in state administrative dispute derives from the feeling of dissatisfaction towards state administrative action. The positive aspect which can be gained from this effort is that the assessment against state administrative action being petitioned cannot only be assessed from the perspective of legal application, but also from the perspective of policy as well as whether it is possible to issue other decision in substitution to such state administrative decision. Whereas after the entire administrative appeal effort has been undertaken, the State Administrative High Court will be the body which is assigned and authorized to examine, decide and settle such State Administrative dispute at the first level."

"Notaris adalah Pejabat umum untuk membuat akta autentik. Salah satu akta autentik yang dibuat adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jika dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris tidak teliti dan cermat, akibatnya terdapat cacat hukum didalam akta tersebut. Dan Majelis pengawas berhak memutuskan sanksi kepada noTesis ini membahas mengenai ketidaksesuaian antara rekomendasi Majelis Pengawas Daerah dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap studi putusan Majelis Pengawas Pusat.Permasalahan yang yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris yang cacat hukum dan bagaimana akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat yang mendasarkan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah yang tidak sesuai dengan Majelis Pengawas Daerah.Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif.Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sehingga akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat menjadi dibawah tangan, dan Majelis Pengawas telah memutuskan dengan keseimbangan dan adil.

---

Notaries are general officials appointed by the State to make authentic deeds. One of the authentic deeds made is the deed of the Sale and Purchase Agreement. If in making a deed the Notary Sale and Purchase Agreement is not thorough and accurate, as a result there is a legal defect in the deed. And the supervisory board has the right to decide sanctions on the notary.

This thesis discusses the discrepancy between the recommendations of the Regional Supervisory Board and the decision of the Regional Supervisory Board on the study of the decisions of the Central Supervisory Board.

The problem discussed in this thesis is the validity of the Sale and Purchase Agreement made by a notary who is legally handicapped and how the legal consequences of the decision of the Central Supervisory Board based on the decision of the Regional Supervisory Board are not in accordance with the Regional Supervisory Board.

The research method used in this thesis is normative jurid with the type of descriptive analytical research. The type of data used in this study is secondary data with a qualitative approach.

The research obtained in this thesis is that the Notary commits an unlawful act so that the deed of the Sale and Purchase Agreement that is made becomes underhanded, and the Supervisory Board has decided with balance and fairness."

"Pemberhentian Notaris secara tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat yang tidak sesuai dengan ketetapan dalam perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. hal ini berdasarkan kasus notaris x yang telah diberhentikan dari jabatannya atas dasar surat  keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat dalam surat Putusan nomor 11/B/MPPN/XII/2018. permasalahan dalam penelitian ini mengenai prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris x sebagaimana terdapat dalam Putusan MPPN nomor 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum  Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan korelasi antara keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris  atas nama X dari jabatan notaris di Kota Y yang telah dikuatkan melalui Putusan 294/K/Tun/2021 dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No 294/K/TUN/2021 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui pendekatan kasus putusan pengadilan serta pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris X yang berdasarkan Putusan MPPN 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 12 dan  13 Permenkumham Nomor 16/2021 tidaklah sesuai dengan penerapannyang seharusnya diterapkan sehingga hal trrsebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh menteri. (ii) korelasi pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri atas keputusannya memberhentikan Notaris X secara tidak hormat dengan unsur perbuatan melawan hukum yang tidak di pertimbangkan dalam Putusan 501/Pdt/2020/PT.DKI terkait keputusan pemberhentian yang tidak dihadiri oleh Notaris X pada dasarnya hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Permenkumham 16/2021dan hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh hakim.

---

Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"Di dalam lapangan hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN. Tesis ini akan membahas mengenai aspek hukum eksekusi dari putusan pemberhentian sementara terhadap Notaris serta bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi eksekusi putusan pemberhentian sementara tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang Pelaksanaan eksekusi terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sanksi ini ditujukan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi ekesekusi putusan tersebut adalah tidak efektif karena putusan tersebut dijatuhkan pada saat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris tersebut telah memasuki usia pensiun. Seharusnya sebelum Majelis Pengawas Pusat Notaris mengambil keputusan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengingatkan terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Pusat bahwa kondisi Notaris tersebut sudah memasuki usia pensiun, sehingga putusan yang diambil bisa optimal.

---

In civil law context, sanction is a punishment to force a person to fulfill an agreement or to obey with the provision of the law. A sanction given to a Notary is to enlighten him/her, that in carrying out the duty as a Notary, he/she duty violate the provisions on the implementation of Notarial duty as stated under UUJN. This thesis will discuss about the legal aspect on the execution of a temporary termination of a Notary and the role of Notary Supervision Council in supervising the execution of the said temporary termination.

This analysis is a normative legal analysis with descriptive analysis type, intended to obtain understanding on the enforcement of the execution of the 3 months temporary termination sanction handed down by the Central Notary Supervision Council. The form of analysis is a prescriptive based on secondary data, consist of primary, secondary and third legal materials. The sanction is against the Notary who violates the UUJN and the Notary’s code of ethic.

The role of Notary Supervision Council in supervising the execution of the ruling is not effective, because the ruling was handed down at the time the Notary who breach the UUJN and Notary’s code of ethic has entering into his/her retirement age. Before the Central Notary Supervision Council issued the temporary termination sanction against the Notary who breached the provision of UUJN and Notary's conde of ethic, the Regional Notary Supervision Council and the District Notary Supervision Council should have reminded the Central Notary Supervision Council that the said Notary has entered into his/her retirement age, so that any decision taken can be optimal."

"Tesis ini membahas tentang Dokumen penunjang dalam pembuatan Akta otentik oleh Notaris. Pentingnya dokumen-dokumen tersebut sebagai data formil yang dibutuhkan sebagai acuan dalam membuat Akta Notaris/PPAT, mewajibkan Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya secara profesional dan dengan prinsip kehati-hatian serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk senantiasa memeriksa dan mengecek dokumen-dokumen penunjang sebelum membuat akta yang dikehendaki oleh para pihak seperti Kartu identitas para penghadap, Akta perkawinan, kwitansi pembayaran, anggaran dasar perusahaan dan sebagainya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder. Kelalaian Notaris/PPAT dalam membuat akta dengan mengesampingkan dokumen penunjang tersebut dapat membuat kualitas akta kehilangan otentisitasnya dan kekuatan pembuktiannya dapat terdegradasi menjadi seperti akta dibawah tangan serta akibat hukum bagi akta itu sendiri dapat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Untuk itu, selain dibutuhkan sikap profesional dari Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya, diperlukan juga suatu peraturan atau ketentuan mengenai persyaratan formal dalam pembuatan akta Notaris/PPAT khususnya dokumen penunjang Akta.

---

The focus of this study is about supporting documents as term in making notary`s deed. The importance of the supporting documents as formal condition in which are needed in as basic in making notary`s deed, obliged A Notary to be professional and apply prudential principle and also apply the regulation in order to examine and check the supporting documents before drafting the deeds that the clients asked. Supporting documents that should be examined such as identity cards of parties, marriage deed, payment receipt, articles of association and others. The negligence of notary in professional by set aside supporting documents down grade the quality of the deed and down grade the proof and the deed become regular paper and the deed itself could be canceled or void. Therefore, the professional of notary in profession is not enough, and it requires a regulation for formal condition especially supporting documents in deed."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta autentik. Untuk dapat dikatakan sebagai akta autentik pembuatan Akta harus dibuat dihadapan Notaris sepanjang isinya dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam UUJN. Namun dalam prakteknya terdapat akta Notaris selaku PPAT khususnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT namun tidak didasarkan pada tata cara dan/atau prosedur yang berlaku, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuatnya terhadap para pihak serta apakah Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan apabila dalam pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan sesuai apa yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian ini adalah Notaris yang menjalankan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan harus mentaati dan mengikuti perilaku dan pelaksanaan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT dapat dipersalahkan terkait dengan ketelitian dan kecermatan, karena apabila Notaris tidak membuat Akta sesuai dengan prosedur, maka akta tersebut dapat menjadi akta di bawah tangan.

---

A notary is a public official who has the authority to make an authentic Deed. To be described as an act of conscious creation should be made before the Notary Deed all the contents desired by the parties and in accordance with the Ordinance and/or procedures set out in UUJN. However, in practice there is a notary deed as a PPAT in particular deed of sale and purchase made by PPAT, but not based on ordinances and/or the applicable procedure, which became the principal issue is how the responsibility of the Notary as a PPAT in the making of the deed of sale and purchase he had made against the parties, as well as whether the notary in his capacity as a PPAT can be blamed when in the execution of the deed of sale and purchase one of the parties does not perform according to what exchanged. This research is a normative law that is explanatory.

Results of this research is the Notary who runs his post as Land Deed Officer (PPAT) can not be discharged his responsibilities as a Notary and must obey and follow the behavior and Notary Regulations stipulated in UUJN. Notary public in his capacity as a PPAT can be blamed and thoroughness associated with incredible detail, because if the notary public does not make the Act in accordance with the procedure, then the deed can be a certificate under his hand."