Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan berbagai infrastruktur termasuk didalamnya adalah pembangunan jalan tol, terdapat peningkatan potensi timbulnya perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, maupun pertentangan antar berbagai pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi. Hal ini seringkali tidak dapat dihindari namun tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan proyek-proyek konstruksi perlu diselesaikan sejak dini secara memuaskan bagi semua pihak. Jika dibiarkan, perselisihan akan bertambah buruk menjadi persengketaan dan berakibat pada penurunan kinerja pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan. Permasalahan yang penulis teliti ialah bagaimana berkembangnya suatu klaim konstruksi menjadi sengketa konstruksi dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menganalisis kasus Proyek Pembangunan Jalan Tol Cipularang Tahap II Paket 2 Ruas Purwakarta Selatan.

---

ABSTRACTIn line with the increased activity of various infrastructure development including the construction of toll roads, there is increased potential for understanding differences, disagreements, or conflicts between various parties involved in construction contracts. This is often unavoidable but can not be allowed to drag on. Disputes arising in the administration of construction projects need to be resolved early on in a satisfactory manner for all parties. If allowed, the dispute will get worse into the dispute and the resulting decline of the overall performance of the construction. The problems that I researched is how the development of a claim construction to be a construction dispute and how the dispute resolved by through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) by analizing the case of Cipularang Toll Road Construction Project Phase II Package 2 South Purwakarta Segments. "

"Peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi di Indonesia harus dipacu juga dengan pembangunan di segala bidang, khususnya prasarana traspartasi. Salah satu kebijakan yang panting adalah pembangunan jalan tol.Pada tahun 1997, akibat krisis ekonomi di Indonesia, pembangunan jalan tol sempat dihentikan, Namun, setelah Indonesia mulai bangkit kembali, pembangunanjalan tol juga mulai di l akukan. Salah satu jaringan jalan tol yang dijadwalkanuntuk dibangun kembali adalah jalan tol yang menghubungkan Cikampek-Padalarang. Pembangunan jalan tol Cikampek Padalarang ini terdiri dari sembilan paket, namun di dalan tesis ini fokus Penulis adalah hanya pada satu pakat saja yaitu paket 4.3 : Ruas Cikalong wetan-Cikamuning, tamasuk Jembatan Cipada.Pr Jasa Margaa (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa pelayanaan jalan tol di Indonesia bertindak sebagai pemberi Tugas/Owner/Pengguna Jasa, dan Kontraktor/Penyedia Jasa/ Pelaksana acdalah PT. Hutarra Karya (Pesero)Didalain tesis ini, Penulis akan menguraikan dan mencoba menganalis.a isi dari perjanjian antara PT Jasa Marga (Persero) dangan PT Hutama Karya (Persero). Apakah perjanjian tersebut sudah seimbang dan adil. Apakah perjanjian tersebut tidak berat sebelah.Setelah Penuli.s mencoba menganalisa perjanjian tersebut, maka Penulis berkesimpulan bahwa perjanjian tersebut masih belun seimbang, karena masih ada hal-hal dalan perjanjian yang tidak adil, misalnya nengenai jaminan. Penyedia Jasa selaku pelaksana harus memberikan jaminan pelaksanaan kepaada Pengguna Jasa, namun di1ain pihak Pengguna Jasa tidak ada kewajiban untuk memberikan janinan pembayaran kapada Penyedia jasa. Walaupun dalam pembangunan jalan tol paket 4.3 ini menggunakan Pra pendanaan penuh dari Penyedia jasa. Jadi, disini PT Hutama Karya (persero) yang mendanai terlebih dahulu semua pengeluaran, baru kemudian PT. Jasa Marga (Persero) mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut. Namun, tidak ada pemberian jaminan dari PT Jasa Marga (Persero) kepada PT Hutama Karya (Persero) bahwa pembayaran tersebut pasti akan dilakukan. Hal ini perlu diatur didalam Perjanjian sehingga ada kepastian pengembalian biaya dari pihak PT Jasa Marga (Persero).Selain itu, perjanjian masih di buat diantara para pihak saja tanpa keterlibatan Notaris. Padahal dalarn perjanjian yang berskala besar seperti ini perlu dibuat secara notariil ."

"Pelaksanaan pembangunan jalan tol menggunakan pembiayaan sindikasi antara bank syariah bersama bank konvensional di Indonesia diperbolehkan tetapi modalnya tidak bisa dimasukkan kedalam satu rekening saja. Berdasarkan hal tersebut penulis membahas Pokok Permasalahan terdiri dari sisi proses pembiayaan sindikasi dari kasus dan peraturan perbankan yang berlaku, terutama mengenai pengaturan Bank Syariah sebagai Participant, kesesuaian hak dan kewajiban bank syariah sebagai participant, dan upaya bank syariah sebagai participant mengatasi kendala yang timbul. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengaturan bank syariah sebagai bank anggota sebenarnya tidak diatur, bank syariah dapat saja bergabung asal pembiayaan tersebut tidak melewati Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dari POJK serta kerjasama dengan bank konvensional diatur dalam Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, pelaksanaan hak dan kewajiban pembiayaan sindikasi antara beberapa bank syariah dan bank konvensional telah sesuai berdasarkan praktek dalam pembiayaan sindikasi, dan dalam kendala-kendala yang timbul dapat diatasi dengan memaksimalkan komunikasi dengan sesama bank peserta, melaksanakan rapat antara bank-bank peserta, penyediaan uang oleh nasabah debitur, pembuatan Security Safe Agreement, dan apabila ada sengketa diselesaikan dengan Pengadilan Negeri. Saran dari skripsi ini adalah sebaiknya financial clause dalam perjanjian sudah diatur terlebih dahulu dan diperjanjikan sebelum penandatanganan perjanjian sindikasi.

---

The implementation of toll road construction using syndicated financing between Islamic banks and conventional banks in Indonesia is permitted but the capital cannot be included in one account. Based on this matter, the author discusses the Principal Issues consisting of the syndicated financing process from the applicable banking cases and regulations, especially regarding the regulation of Islamic Banks as Participants, conformity of the rights and obligations of Islamic banks as participants, and the efforts of Islamic banks as participants to overcome the obstacles. The author uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, it was explained that the regulation of Islamic banks as member banks was actually not regulated, Islamic banks could join as long as the financing did not exceed the Financing Provision of POJK and cooperation with conventional banks is more clearly regulated in Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, the implementation of syndicated financing rights and obligations between several Islamic banks and conventional banks is appropriate based on practices in syndicated financing, and in the obstacles that arise can be overcome by maximizing communication with fellow participating banks, conducting meetings between participating banks, providing money by debtor customers, making a Security Safe Agreement, and if there is a dispute resolved with the District Court. The suggestion of this thesis is that the financial clause in the agreement should have been arranged in advance and agreed before the signing of the syndication agreement."

"Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan, tetapi dengan terbatasnya ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara, maka pemerintah perlu mengadakan pembebasan hak atas tanah dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Secara normatif pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut peraturan perundang-undangan harus dibantu dengan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). Permasalahan yang penulis bahas adalah kewenangan Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap penguasaan atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian secara normatif, menyangkut aspek yuridis formal dan materiil mengenai pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Wawancara. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukumnya bagi pemegang hak atas tanah yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya akhir untuk menuntut pertanggungjawaban.

---

Development is one of the means for the welfare of the people, therefore every country, including Indonesia, is always active in carrying out development activities, one of which is development for the public interest. Development carried out for both public and private interests always requires land as a container for the establishment, but with the limited availability of land controlled by the state, the government needs to acquire land rights by carrying out land acquisition activities. Normatively, land acquisition is related to activities to acquire land by providing compensation to those who release or hand over land, buildings, plants and objects related to land. The implementation of land acquisition for development in the public interest, according to the statutory regulations, must be assisted by the Land Acquisition Committee. The problem that the author discusses is the authority of the Land Acquisition Committee over control of land to be used for development for the public interest and legal protection for the heirs as holders of land rights that are released for public interests. This thesis writing method uses a form of normative research, involving formal and material juridical aspects regarding land acquisition arrangements for the public interest and is a descriptive analytical research. The data collection tool used was literature study and interview. From this research, it can be concluded that the Land Acquisition Committee has the authority to supervise land acquisition for the public interest by following the procedures contained in Presidential Regulation Number 65 of 2006 and there are 2 (two) kinds of legal protection for land rights holders, namely legal protection preventive as a preventive measure and repressive legal protection as the final effort to demand accountability."

"Tesis ini membahas Dampak Pembangunan Jalan Tol Cipularang Terhadap Pengguna Jalan Tol Serta Perekonomian di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini merupakan Observasional kualitatif dengan menggunakan metode analisis Biaya dan Manfaat serta Kerangka Kerja Logis. Berdasarkan hasil penelitian, Jalan tol Cipularang memberikan dampak positif terhadap pengguna jalan tol, berupa penghematan dilihat dari sisi biaya operasi kendaraan, biaya akibat penurunan waktu tempuh, dan dari turunnya jumlah kecelakaan. Untuk perekonomian Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil evaluasi: dampak positifnya dirasakan oleh sektor industri pengolahan bukan migas, dan dampak negatifnya dirasakan oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan serta sektor UKM. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan: untuk mengurangi biaya- biaya bagi pengguna jalan tol, Jasa Marga hendaknya memberikan peningkatan pelayanannya. Sementara untuk mengatasi dampak pembangunan tol Cipularang terhadap perekonomian Purwakarta, pihak Pemda hendaknya melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan dan mempromosikan keunggulan wilayahnya. Serta melakukan kajian lebih lanjut dalam rangka rencana pengajuan proposal permohonan ke Jasa Marga untuk pembukaan interchage (pintu-masuk) baru dari tol Cipularang ke Purwakarta.

---

This thesis concerns about the evaluation impact of Cikampek-Purwakarta- Padalarang (Cipularang) toll road construction to its users who use Cipularang toll road and the economy in Purwakarta Regency. Research which involved i s Observational Qualitative and it uses Cost and Benefit Analysis Method as well as Logic Framework Matrix. Based on the research result, Cipularang toll road brings benefits in term of cost saving. Such as, vehicle operating cost, travel time cost, and accidents cost. Despite all the drawbacks that may occur from evaluation to the economy in Purwakarta Regency, it gives positive impacts to industrial sector and gives negative impacts to agriculture sector, Services, trade, restaurant and hotel sector, and UKM sector. It is recommended that this construction may reduce all the costs for whosoever uses Cipularang toll road, in this certain case Jasa Marga Ltd is expected to provide more Services. Furthermore, in order to overcome the impact of Cipularang toll road to Purwakarta’s economy, local government is demanded to obtain further observation. This is required to lodge legal proposal to Jasa Marga Ltd for opening new interchange, and also to promote Purwakarta Regency."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari pembiayaan sindikasi syariah tol Serang-Panimbang yang dibiayai antara bank sharia dan bank konvensional, antara lain terkait dengan kendala yang dilalui apabila suatu sindikasi dibiayai oleh dua bank dengan sistem yang berbeda, implementasi tanggung jawab hukum lead managers, dan pengaturan hukum terhadap pembiayaan sindikasi syariah yang diberikan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Dalam menganalisis aspek-aspek tersebut, Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian tersebut dari sisi proses pembiayaan sindikasi dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait dengan hambatan pemberian pembiayaan sindikasi syariah antara bank syariah dengan bank konvensional serta penyelesaiannya, tanggung jawab hukum lead managers atas pembentukan sindikasi, dan peraturan perbankan syariah yang berlaku terkait dengan kesesuaian pembiayaan sindikasi baik dalam aspek pemberian pembiayaan hingga sahnya pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normaif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional mengalami berbagai hambatan terkait dengan jenis akad dan produk-produk yang berbeda  dapat berpengaruh terhadap perbedaan transaksi di bank syariah dan konvensional dan penyelesaian masalah dengan cara menggunakan produk yang memiliki transaksi secara komersial yang sama, sehingga penyesuaian yang dilakukan hanya terdapat dalam penyesuaian skema syariah. Terkait dengan tanggung jawab hukum lead managers adalah telah bertanggungjawab. Dan dalam hal kerjasama oleh bank syariah dengan bank konvensional serta pembiayaa sindikasi syariah kepada nasabah debitur telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

---

This thesis discusses the legal analysis of several aspects of the syndicated financing for the construction of Serang-Panimbang highway between sharia banks and conventional banks, including the obstacles problems that will be encountered if a syndication is financed by two banks with different systems, the implementation of the lead managers legal responsibility, and legal arrangements for sharia syndicated financing provided by sharia banks and conventional banks. In analysing these aspects, the author attempts to oversee each point of the research from the perspective of the syndicated financing process and the applicable sharia banking regulations, particularly the problems in providing sharia syndicated financing between sharia banks and conventional banks followed by a solution, the legal responsibility of the lead managers for the formation of the syndication, and sharia banking regulations that are applicable to the legality of syndicated financing, both in terms of providing financing and the applicability of syndicated financing conducted by sharia banks with conventional banks. This research has a juridical-normative approach using descriptive-analytical research methodology, and the data employed are secondary data supported by interviews. According to the result of this research, syndicated financing carried out by sharia banks with conventional banks encounters various problems related to the types of akad and different products that can affect the differences in transactions in sharia and conventional banks; the solution to the problem is to use products that have the same commercial transactions, so that the adjustments made are only in the adjustment of the sharia system. Related to lead managers, legal responsibilities are performed responsibly. In addition, the syndicated financing provided between sharia banks and conventional banks, as well as sharia syndicated financing to the debtor customers, complies with apropos banking regulations. "