Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penyertaan modal sementara yang diakukan olehLPS pada bank gagal yang berdampak sistemik dan permasalahan yang timbuldalam pelaksanaannya. Penyertaan modal sementara LPS tersebut dilakukandalam rangka penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik sehingga tidakmengganggu stabilitas perekonomian nasional. Tindakan penyertaan modalsementara tersebut baru sekali dilakukan oleh LPS, yaitu pada saat terjadinyakrisis keuangan global tahun 2008 yang mengakibatkan Bank Century tidak dapatmemenuhi kewajiban likuiditasnya. Namun dalam pelaksanaannya, penyertaanmodal sementara tersebut menemui banyak permasalahan, salah satunya adalahmengenai eksistensi hak dan kewajiban pemegang saham lama. Hal inidikarenakan tidak terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur mengenaimekanisme penyertaan modal sementara terhadap bank gagal yang berdampaksistemik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitianmenyarankan agar dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatursecara jelas mengenai mekanisme penyertaan modal sementara yang dilakukanoleh LPS serta dampaknya bagi pemegang saham lama bank gagal yangberdampak sistemik tersebut demi adanya kepastian dan perlidungan hukum bagimereka.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the temporary capital participation as conducted by LPS insystemic failure bank and problems arising from its implementation. Thetemporary capital participation by LPS was conducted in order to rescue systemicfailure bank, so that it will not disturb the stability of the national economy.Action such as the temporary capital participation has only been conducted onceby LPS, which is at the time of the global financial crisis in 2008 which causeBank Century can not meet its liquidity obligations. But in its implementation, thetemporary capital participation has met a lot of problems. One of the problems isthe existence of rights and obligations of the existing shareholders. This is becausethere are no certain provisions that regulate the mechanism of temporary capitalparticipation in systemic failure bank. This research uses a normative juridicalmethod.The results suggested that the establishment/issuance of laws and regulationsgoverning clearly the mechanism of temporary capital participation by LPS and itsimpact on the existing shareholders of a systemic failure bank for the sake of legalcertainty and legal protection for them."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi pencegahan kejahatan dalam internet banking sebagai salah satu instrumen keamanan perbankan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 teknik pencegahan kejahatan situasional yang berfokus kepada delapan teknik pencegahan kejahatan yang sesuai dengan penerapan dalam dunia perbankan. Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kasus pada Bank X dengan melakukan wawancara dan observasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi pencegahan kejahatan yang dipakai dalam dunia perbankan yaitu menggunakan increase the effort yang berfokus pada target hardening dan access control, increase the risk yang berfokus pada reduce anonimity dan use place managers, reduce the rewards yang berfokus pada conceal targets dan remove.

---

This study discusses about the implementation of crime prevention in internet banking as an instrument of banking security. The theory which used in this study was the 25 situational crime prevention techniques that focus on the eight techniques of crime prevention that appropriate to the application in the banking world. Research methodology is based on a case study of Bank X to conduct interviews and observations.

The conclusion of this study that the implementation of crime prevention that used in the banking world is using the increase the effort focused on target hardening and access control, increase the risk focusing on reduce anonimity and use place managers, reduce the rewards that focus on conceal targets and remove targets, and remove excuses that focuses on the set rules and assist compliance."

"ABSTRAKPenelitian tentang penerapan sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi industri perbankan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu dengan cara: melihat pentingnya kepercayaan nasabah bagi industri perbankab; menjelaskan peranan skim penjaminan simpanan dalam memelihara bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan; menguraikan mekanisme skim penjaminan simpanan dan prasyarat pendukung bagi pendirianya; menganalisis kemungkinan penerapan skim asuransi simpanan di Indonesia. Metode penelitian disertasi ini, sesuai dengan yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research), menggunakan penelitian hukum normatif. Karena itu upaya memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini."

"Dalam pembentukan sebuah negara, diperlukan tiga unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Selain ketiga unsur tersebut, sebagai tambahan diperlukan pula adanya pengakuan dari negara lain. Indonesia telah memperoleh seluruh unsur tersebut bertahun-tahun yang lalu. Ketika suatu negara telah terbentuk, maka yang perlu dilakukan adalah menjalankan pemerintahan yang telah dibentuk untuk mempertahankan wilayah negara tersebut dan menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah harus menyejahterakan rakyatnya dari segala segi kehidupan, terutama dari segi penghidupan yang layak, segi pendidikan, segi kesehatan, dan segi keamanan. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sistem perekonomian yang sesuai agar dapat membangun perekonomian negara yang kuat. Tentu saja untuk membangun perekonomian negara yang kuat bukan hal yang mudah, diperlukan kerjasama dari seluruh sektor negara. Salah satu bagian yang dapat mendukung perekonomian negara adalah sektor perbankan.Perkembangan sektor perbankan di Indonesia telah semakin meningkat, terutama sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan) beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Dengan adanya instrumen hukum yang mengatur secara spesifik mengenai bidang perbankan, diharapkan dapat memperlancar perkembangan perekonomian dan mendukung peningkatan pelaksanaan pembangunan. Ketentuan rahasia bank adalah suatu ketentuan yang bersifat universal dan berlaku di dalam praktek dunia perbankan di seluruh negara. Hal ini tentu tidak terlepas dari telah diakuinya manfaat dan kebaikan dari pengaturan yang sedemikian bagi perlindungan kepentingan publik dan upaya memacu perkembangan ekonomi dalam jangka panjang.Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia nasabah yang berada di bank, maka ketentuan rahasia bank diatur dalam undangundang perbankan yang saat ini telah diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Akan tetapi, pengaturan mengenai rahasia bank pada UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan masih memiliki beberapa kelemahan. Dalam undangundang telah diatur secara limitatif suatu mekanisme untuk membuka rahasia bank.Pengecualian rahasia bank hanya diperbolehkan untuk 7 (tujuh) kondisi, meliputi kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan nasabah penyimpan, dan atas permintaan ahli waris apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia.

---

In forming [of] a country, needed three fundamental elementary bodies, that is people, region, and government. Besides the three of elementary body referred [as], in addition needed also existence of confession from other country. Indonesia already getting the all elementary bodies are referred [as] for years ago. When a country has been formed, then that must conducted is run government that has been formed to maintain state region is referred [as] and to prosperous its people. Government must prosperous its people from all life facet, especially from competent subsistence facet, education facet, health facet, and security facet. To realize that all needed appropriate economics system to develops strong state economics. Of course to develop strong state economics not a simple one, needed cooperation from all state sectors. One part of the that can support state economics is banking sector.

Growth of banking sector in Indonesia has growing mounted, especially since go into effect code/law about banking in Indonesia that is Code/Law Number 10 year 1998 about change to the Code/Law Number 7 year 1992 about the banking (Code/Law Number 10 year 1998 about the banking) and its executor regulations. With existence of law instrument that arrange specifically hit banking area, expected can fluent economics growth and support improvement of development execution. Bank secrecy Rule is a universally rule and go into effect in banking world in the nation. This condition of course not got out of already the benefit and kindliness from arrangement that so for public interest protection and effort race economic development on a long term.

In effort realize secret guaranteed client that reside in bank, then bank secrecy rule is arranged in banking [code/law] that at this time has been innovated with Code/Law Number 10 year 1998 about the banking. However, arrangement hits bank secrecy at Code/Law Number 10 year 1998 about the banking still have some weaknesses. In [code/law] has been arranged in limitatif a mechanism to open bank secrecy. Bank secrecy Exemption only admissible for 7 (seven) condition, cover taxation importance, solution of bank receivable that delivered to Badan Urusan Piutang and Lelang Negara or Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), jurisdiction importance in criminal, civil dispute between its bank and client, information exchange between bank, by request of depositor client, and by request of heir if depositor client has passed away."

"Bank is always given on to choice dilemmatic between guarantying service and security to client. Too tight security will yield service-disappointing client. On the contrary, service-gratifying client will sacrifice security system. Facing this dilemma, bank has to be wise and able to develop or build job procedure, which can guarantee security but on the other side have to remain to gratify client.Transaction in case of Bank of BNI represents the false transaction with indication of the transaction conducted without following rule of intern of Bank of BNI. Exporters that are company, which is the inclusive of Gramarindo Group and Petindo Group, have done fictitious exporting.The case of manipulation in bank of the BNI is not modestly. It is interesting to learn why manipulation a bank becomes choice by officer from circle of intern of bank and also by outside party. See characteristic of its crime hence manipulation of L/C in Bank of BNI can be classified as white-collar crime, specially the crime conducted by officer of company and also "outsider" owning relation or link with "insider".Motivation of the criminals, specially all perpetrators of manipulation of L/C in Bank of BNI can be existed as motivation of economics consisted of three possibility of, namely "requirement" (material obtained to fulfill commitment requirement or personal requirement), " greed" (advantage of material to answer the demand of certain personal target) and "opportunity" (availability of opportunity to answer the demand greed and requirement) and also the motivation impelled by a feeling of individual commitment in his relation or link with his group or others which have planted in himself; he do not wish to see that relation or link deteriorate for his deduction for doing crime supported by his group. Feebleness in banking sector, especially Bank of BNI, have to be comprehended by as a condition whereabouts all manipulation L/C perpetrator can do and realize his action easily."

"ABSTRAKDi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan/atauperbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Direksi bank juga dimintauntuk melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, serta kepengurusan bankapabila bank dinyatakan sebagai bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diambilalih oleh LPS . Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana tanggung Jawab Hukumdari Direksi Bank akibat bank yang dikelolanya menjadi bank gagal berdampak sistemik,sehingga kepemilikannya harus diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),dengan mengambil contoh pengambilalihan Bank Century oleh LPS. Melalui metodepenelitian normatif, tesis ini juga membahas mengenai akibat hukum yang terjadi bagi bankakibat pengambilalihan oleh LPS tersebut. Tesis ini juga membahas mengenai dapat tidaknyaditerapkan suatu prinsip business judgment rule untuk membebaskan direksi dari tanggungjawab pribadi atas kerugian bank.

---

ABSTRACTIn the Act. 24 of 2004 conceming the Deposit Insurance Corporation (DIC) requiresdirectors to take personal responsibility for negligence and / or unlawful acts that resulted inbank losses. Bank directors were also asked to release and surrender all rights, title andstewardship of the bank when the bank declared a bank failed and it was decided to berescued or taken over by DIC. This thesis describes how the responsibilities of the Law of theDirectors of the Bank due to a bank that manages the bank failed systemic impact, so thatownership must be taken over by the Deposit Insurance Corporation (DIC), by taking theexample of Bank Century’ takeover by DIC. Through normative research methods, this thesisalso discusses the legal consequences that occurred for banks due to the takeover by DIC andcan be applied whether or not a principle of business judgment rule to relieve directors frompersonal liability for bank losses."

"ABSTRACT In the process of deposit funds at a bank, customers will directly engage with bank employees, while crime cases committed by bank employees that are still happened show that bank supervision to its employees is still less implemented. Therefore, when a customer suffers a loss, Bank will also responsible for the actions of their employees as a means to give legal protection to the customer. The thesis discusses on the provision of time deposit according to the law and regulation in banking sector, such as Indonesian Banking Law and other relevant regulations. It also discusses the analysis of Supreme Court Decision No. 3245 K Pdt 2015 concerning bank rsquo s responsibility to customers over the issuance of fake certificate of time deposit by bank rsquo s employee through a case study of unlawful act between Tan Wan Lan against Bank Maybank and Demy Tridiono. This thesis is a legal research with normative juridical approach using descriptive and analytical perspective based on analysis of legal norms with data collecting method focusing on literature study on related law and regulations. The conclusion of this thesis is that both Bank Maybank and Demy Tridiono have fulfilled all elements of unlawful act and are responsible for the loss suffered by Tan Wan Lan. Bank Maybank is responsible for the unlawful acts committed by their employee and for the loss, the customer has the right to ask for legal protection to the Bank concerned.

---

ABSTRAKDalam proses menyimpan dana di bank nasabah akan berhubungan langsung dengan pegawai bank, namun masih maraknya kasus kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank menunjukkan bahwa pengawasan oleh Bank masih kurang dilaksanakan. Untuk itu, ketika nasabah menderita kerugian, maka Bank juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan simpanan nasabah berupa bilyet deposito menurut peraturan di bidang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu juga akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 3245/K/Pdt/2015 terkait tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam hal terjadinya penerbitan sertifikat deposito palsu oleh pegawai bank melalui studi kasus perbuatan melawan hukum antara Tan Wan Lan melawan Bank Maybank dan Demy Tridiono Prayitno. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis yang berbasis pada analisis norma hukum dengan metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa baik Bank Maybank dan Demy Tridiono Prayitno memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tan Wan Lan. Bank Maybank bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya dan atas kerugian yang dialami oleh nasabah, nasabah berhak meminta perlindungan hukum dari pihak Bank tersebut. "