Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Industri Minyak dan Gas Bumi mengalami transisi paradigma lama ke paradigma baru, dimana peran regulator dan pelaku usaha yang semula menjadi satu, melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 paradigma tersebut berubah dengan pemisahan antara regulator dengan pelaku usaha. Dan atas dinyatakan tidak mengikat secara hukum Pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat 2 (dua) jenis BBM dengan variasi mekanisme harga yang terdapat di Indonesia yaitu Harga BBM jenis Premium, Kerosene, Solar ditetapkan pemerintah dan lainnya tengah mengalami transisi harga direhkan pada mekanisme pasar. Namun 2 jenis variasi mekanisme harga BBM masih mendapat pengaruh dari Pertamina selaku pelaku usaha yang menguasai infrastruktur kareanya Pertamina dalam penelitian ini dianggap masih melakukan monopoli secara alamiah yang dapat mempengaruhi harga.

---

This research methodology is normative legal analysis. It uses the prime data along with the secondary dtaa. Oil and gas industry has trough the transition from the old paradigm into the new one, where the regulator as a bussiness player role were joined together with, within Law number 22 Year 2001 the paradim has change stated that the regulator and business player are devided and stated thata they are not legaly bind regarding to section 28 Law Number 22 Year 2001 of Oil and Gas from Constitution Court, Therefore 2 (two) type of Fuel with vary mechanism of price that existed in Indonesia namely Premium, Kerosesn and Solar are fixed by government, Other variety of price mechanism is handed over to the market mechanism. Both type of variety price mechanism is still under the influence of Pertamina as the bussiness Role that domineer the Infrastructure becausi in this research Pertamina is assumed as the business player taht monopoly by nature which could control the fuel price."

"Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menetapkan harga seluruh BBM ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini menimbulkan permasalahan perihal adanya unsur monopoli kembali oleh Pemerintah atas pengaturan BBM di Indonesia berikut dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan Pemerintah itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat peraturan perundang-undangan dan formula penetapan harga yang lebih tepat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat dalam pasar.

---

The focus of this study discusses the Constitutional Court Decision No. 002/PUUI/ 2003 on Judicial Review of Law No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi which sets the fuel price set by the Government. This raises issues regarding the existence of Government’s re-monopoly on the fuel legislation in Indonesia following impacts on the businesses, consumers, and government itself. This study is a qualitative research method of normative analysis. The result suggests making a better legislation and a more precise formula of price fixing that will be done by the povernment, by also considering the aspect of healthy competition in the market."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktek Perjanjian Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi oleh enam pelaku usaha ritel di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan terkait bagaimana mekanisme pembuktian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Kasus Dugaan Price Fixing Agreement, dan apakah penetapan harga BBM yang tidak proporsional dengan pergerakan harga minyak mentah dunia mengindikasikan terjadinya praktik price fixing agreement sesuai Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Dalam analisis, mekanisme pembuktian KPPU mengacu pada ketentuan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan analisa bukti-bukti tidak langsung (bukti ekonomi dan bukti komunikasi) sebagai bukti petunjuk (dalam perkembangan disesuaikan pada Pasal 57 Perkom No. 1 Tahun 2019). Terkadang bukti-bukti tidak langsung yang disajikan KPPU sebagai bukti petunjuk masih dinilai lemah oleh hakim di lingkup peradilan umum dan belum dapat dijadikan bukti petunjuk yang sah berdasarkan Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu, guna menghindari perbedaan penafsiran perlu dilakukan penjelasan lebih mendetil dalam Perkom No. 1 Tahun 2019 agar bukti-bukti tidak langsung dapat diterima dan diakui di lingkup peradilan umum. Terkait tidak proporsionalnya pergerakan harga minyak mentah dunia dengan harga jual eceran BBM di Indonesia, mengindikasikan terjadinya praktik perjanjian penetapan harga. Hal ini dianalisis berdasarkan uraian unsurunsur Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan fakta-fakta sebagai bukti ekonomi. Namun, perlu dilakukan tinjauan lebih mendalam untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih komprehensif agar indikasi tersebut dapat dibuktikan secara jelas dan terang.

---

This research focuses on the presumption of price fixing agreement practice on Non-Subsidized General Fuel Price among six fuel retail companies in Indonesia. The scope of the discussion includes KPPU mechanism in verifying price fixing agreement cases and whether the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is prohibited under Article 5 Law No. 5 of 1999. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. This research shows that KPPU refers to admissible types of evidence that is regulated under Article 42 Law No. 5 of 1999 and also indirect evidience (economic and communication evidence) as part of indication evidence (later being adjusted in The Commission Act No. 1 of 2019, Article 57) in verifying price fixing cases. Sometimes the indirect evidence being

served by KPPU is still considered weak and cannot be categorized as part of legitimate indication evidence by the court. Therefore, there is a need for assertion in The 2019 Commission Act regarding the acceptance of economic and communication evidence as part of indication evidence in court. This research also shows that the fuel price establishment that is not in proportion to the crude oil prices fluctuation indicates price fixing agreement practice which is analyzed through the elements of Article 5 Law No. 5 of 1999 and tangible facts as economic evidence. However, it is necessary to conduct in depth observation to support more

comprehensive proofs of the indication."

"Tesis ini membahas mengenai penetapan harga obat hipertensi dan jantung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 berkaitan dengan penetapan harga dan kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi terkenal. Perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal 11 mengenai kartel. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Atas dasar keterangan ahli dan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia maka putusan KPPU No.17/KPPU-I/2010 dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha, peningkatan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

---

This thesis discusses the pricing of hypertension and cardiovascular medications that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Commission?s decision No.17/KPPU-I/2010 relating to price fixing and cartels are performed by well-known pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies have met the elements of Article 5 concerning the pricing and Article 11 of the cartel. Then the pharmaceutical companies objected to the Commission's decision to the District Court.

On the basis of expert testimony and evidence that the system adopted by Indonesia, the decision of the Commission No.17/KPPU-I/2010 canceled entirely by the Central Jakarta District Court. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidance for the case of unfair business competition in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai penetapan harga semen dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Pelaku usaha cenderungan untuk berusaha mempengaruhi harga baik melalui pengaturan kuota maupun melalui pemasaran produk barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bersama-sama dengan pesaing, pelaku usaha membuat perjanjian pengaturan kuota dan wilayah pemasaran produk pada pasar bersangkutan (perjanjian kartel). Hampir semua negara mengatur mengenai larangan perjanjian kartel tersebut. Dalam menganalisa kartel, terdapat dua macam pendekatan hukum persaingan usaha terhadap kartel yang dipergunakan, yaitu Per Se llegal dan Rule of Reason. Dalam Antitrust Law Amerika Serikat, kartel diatur dalam Article 1 Sherman Act, dengan pendekatan Per Se Illegal. Sedangkan pengaturan kartel di Indonesia diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan Rule of Reason, berdasarkan pada tujuan dari perjanjian kartel, yaitu bermaksud mempengaruhi harga. Pendekatan tersebut dipergunakan oleh KPPU dalam menganalisa dan memutuskan kasus kartel Semen pada perkara nomor 01/KPPU-I/2010. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, dugaan kartel tersebut tidak terbukti. KPPU tidak dapat membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, tidak terdapat adanya petunjuk perjanjian pengaturan harga, perjanjian pengaturan pemasaran dan perjanjian kartel dalam kasus ini. Dalam penelitian juga membahas kendala-kendala dalam menyelesaikan kasus kartel semen ini.

---

This research examines regarding the price fixing of cement in business competition law perspective. This research is a normative juridical legal research using secondary data, such as laws and regulations, and books. Businessmen tend to attempt to affect the price either through quota setting or marketing of products and/ or services in the relevant market. It aims to obtain maximum profit. Along with competitors, businessmen make agreement on quota setting and marketing area of products in the relevant market (cartel agreement). Almost all countries stipulate regarding the prohibition on such cartel agreement. In analysing cartel, there are two business competition law approaches on cartel, they are Per Se Illegal and Rule of Reason. In the Antitrust law of the United States of America, cartel is stipulated in Article 1 of Sherman Act, with Per Se Illegal approach. While cartel regulation in Indonesia is stipulated in Article 11 of the Laws Number 5 of 1999 using Rule of Reason, in accorance with the purpose of the cartel agreement, which is to affect price. Such approach was used by KPPU in analysing and deciding Cement Cartel case in the case number 01/KPPU-I/2010. Pursuant to the investigation conducted by KPPU, the cartel allegation was not proven. KPPU could not prove that the businessmen had violated Article 5 and 11 of the Laws Number 5 of 1999. Besides, there was no reference on the price fixing agreement, marketing setting agreement, and cartel agreement in this case. In this research, it also examines the obstacles in resolving this cement cartel case."

"Perjanjian penetapan harga dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, menghindari persaingan harga yang tajam yang akan merugikan pelaku usaha dan menghilangkan pesaing (di luar kelompoknya), yaitu antara lain dengan melakukan perjanjian penetapan harga. Pelaku usaha di Indonesia ada yang belum menyadari bahwa perjanjian penetapan harga dapat menyebabkan konsumen dirugikan karena mereka tidak mempunyai pilihan kecuali harus membeli barang dan atau jasa yang tersedia di pasar dengan satu harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana KPPU dalam membuktikan adanya perjanjian penetapan harga serta pendekatan hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara perjanjian penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif.Obyek penelitian ini adalah putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga tahun 2003 dan 2005. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang telah diputuskan KPPU, ada perjanjian yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, serta perjanjian penetapan harga yang bersifat horisontal dan vertikal. Selain itu pelaku usaha pada umumnya menggunakan asosiasi di bidang usaha sejenis untuk melakukan perjanjian penetapan harga, agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Dalam beberapa perkara perjanjian penetapan harga ada peran pemerintah dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan, agar tidak bertentangan dengan hukum persaingan maka pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dapat tercapai secara maksimal."

"Hukum persaingan usaha pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan, dengan berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang beserta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Salah satu tindakan yang dilarang tersebut adalah perjanjian penetapan harga, yang dalam literatur ilmu hukum ekonomi, merupakan salah satu bentuk kolusi, karena akan menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada teori tentang campur tangan negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mengumpulkan, menelaah dan mempelajari data sekunder yang berupa hukum positif dan kepustakaan dan metode analisis data kualitiatif. Larangan penetapan harga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Meskipun mengatur mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, termasuk perjanjian penetapan harga yang memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50, dimana perjanjian yang dilarang atau kegiatan yang dilarang, apabila dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a, maka perjanjian atau kegiatan yang dilarang tersebut dapat dikecualikan.

---

The aim of the competition law is to manage and regulate the competition and monopoly for beneficial advantage, consisting substantial regulation about prohibited actions and the legal consequences that appears with it. One of the prohibited action is price fixing agreement, which in the literature of economic law is a form of collusion, because it will eliminate the competition that was supposed to happen among the corporations in the market. Research in this thesis refers to the theory of the state?s interference in economy, particularly the market arrangement in the concept of welfare state. The method being used in this thesis is normative with data collection techniques using literature study by gathering, analyzing and studying secondary data in the form of positive law and literature with analysis method based on the quality of the data. Price fixing agreement is regulated in Article 5 paragraph (1) of The Act No. 5/ 1999 of The Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition, and is one of the prohibited agreement. Although the Act regulate about the activities and agreement that prohibited, there are a few notable exceptions as regulated in The Act No. 5/ 1999, including the price fixing agreement that has the exception as stipulated in Article 50, where for agreement which has been prohibited, or activity that is not allowed to, if adopted to implement the current regulation as stipulated in Article 50 letter a, then the agreement or activity which are prohibited can be excluded and could be exempted."

"Perkembangan ekonomi digital melahirkan tantangan regulasi baru bagi otoritas persaingan dan penyusun kebijakan. Penggunaan sistem algoritma mulai marak dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan tindakan anti persaingan, salah satunya digunakan dalam menetapkan harga. Di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan algoritma dalam persaingan usaha, karenanya penting untuk diketahui apakah regulasi persaingan usaha yang dirumuskan untuk pasar konvensional tetap relevan dalam menangani risiko persaingan dengan menggunakan algoritma. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi perjanjian penetapan harga yang mungkin ditimbulkan dengan digunakannya algoritma penetapan harga beserta relevansi penggunaan algoritma dalam penetapan harga pada hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahwa penulis menemukan adanya potensi pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada penggunaan algoritma dalam menetapkan harga. Selain itu, perkembangan teknologi dan ekonomi digital membuka kemungkinan untuk terjadi kasus pelanggaran persaingan usaha di sektor digital, terlebih dengan adanya ketidakpastian hukum yang mengatur persaingan di sektor digital. Karenanya, diperlukan adanya pengaturan persaingan usaha di sektor digital atau pedoman terkait batasan-batasan yang dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha dalam sektor digital, selain itu juga KPPU sebagai otoritas persaingan usaha di Indonesia perlu menambah sumber daya manusia yang memahami teknologi yang digunakan dalam perkembangan ekonomi digital guna menyesuaikan diri dengan digitalisasi.

---

The rise of the digital economy provides many regulatory challenges for competition authorities and policy makers. Algorithms are used as a tool for anti-competitive behavior, such as price fixing. In Indonesia, there are no regulation that specifically regulate the use of algorithms in competition and therefore it is important to know whether the current legal framework that made for brick-to-mortar market are still relevant in dealing the competition risk by using algorithms. This thesis aims to identify and examine the potential price fixing agreement that may arise from the use of algorithms in setting price along with the relevance to Indonesia’s competition law. The research methodology used in this research is juridical-normative by using statutory approach, conceptual approach, and case approach. Whereas the author found a potential violation of Article 5 of Law Number 5 Year 1999 in the use of pricing algorithms. In addition, the development of technology and digital economy bring the possibility for cases of violations of the competition law in digital sector, especially with the legal uncertainty in governing the competition in the digital sector. Therefore, it is necessary to regulate competition in the digital sector or guidelines regarding boundaries that are categorized as violations to the competition in the digital sector, besides that, KPPU needs to increase its human resources who understand the technology that are used in the development of the digital economy in order to adapt the digitization."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian penetapan harga dalam perspektif hukum persaingan usaha pada putusan KPPU 2013-2014, jenis perjanjian ini sering terjadi karena adanya maksud untuk mencari keuntungan secara mudah oleh pelaku usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana dasar pertimbangan dan alasan yuridis larangan perjanjian penetapan harga pada UU Nomor 5 Tahun 1999, hal-hal apa saja yang harus diungkap atas perjanjian penetapan harga dan bagaimana konsistensi KPPU dalam menjatuhkan sanksi atas perjanjian penetapan harga, serta bagaimana akibat perjanjian penetapan harga terhadap persaingan usaha di pasar dan konsumen terkait dalam perspektif hukum persaingan usaha. Tujuan pada penulisan tesis ini untuk menjelaskan mengenai dasar pertimbangan dan alasan yuridis larangan perjanjian penetapan harga pada UU Nomor 5 Tahun 1999, untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diungkap atas perjanjian penetapan harga dan konsistensi KPPU dalam menjatuhkan sanksi atas perjanjian penetapan harga, serta untuk menjelaskan akibat perjanjian penetapan harga terhadap persaingan usaha di pasar dan konsumen terkait dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif, cara pengolahan data secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder, pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan, dan cara penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Dasar pertimbangan dan alasan yuridis larangan perjanjian penetapan harga pada UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara para pelaku usaha di pasar. Hal-hal yang harus diungkap atas perjanjian penetapan harga, yaitu unsur pelaku usaha, pelaku usaha pesaing, menetapkan harga atas barang/jasa, dan inkosistensi KPPU menggunakan pendekatan hukum. Konsistensi KPPU dalam menjatuhkan sanksi atas perjanjian penetapan harga harus mengacu pada Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif. Akibat/dampak terhadap persaingan usaha dan konsumen di pasar terkait yaitu adanya hambatan masuk ke pasar (barrier to entry), dan hambatan ke luar pasar (barrier to exit) bagi pelaku usaha, sedangkan dampak terhadap konsumen terkait yaitu mahalnya harga barang/jasa dan terciptanya inefisiensi yang dapat menurunkan kesejahteraan konsumen (consumer welfare).

---

This thesis discusses about price fixing agreement in the perspective of business competition law on a verdict of KPPU 2013-2014, this kind of agreement often occurs because there is an intent to look for a profit easily by the business actor that causing an unfair competition. The issues to be discussed are how a basic consideration and legal reason of prohibition on price fixing agreement under the law no.5/1999, what the things that should be disclosed in the price fixing agreeement and how the consistency of KPPU in imposing sanctions on price fixing agreement, and also how the impact of price fixing agreement on competition in the relevant market and consumers in the perspective of competition law. The purposes in writing this thesis are explaining the basic consideration and legal reason of prohibition on price fixing agreement under the law no. 5/1999, explaining the things that should be disclosed on price fixing agreement and the consistency of KPPU in imposing sanctions on price fixing agreement, and also explaining the impact of price fixing agreement on competition in the relevant market and consumers in the perspective of competition law. This research is normative with descriptive typology, processing data in qualitative using a secondary data, collecting data through the study of literature, and drawing a conclusion using the deductive logic. The basic consideration and legal reason of prohibiton on price fixing agreement under the law no. 5/1999 is because the behavior of price fixing agreement will directly eliminate the competition that should occurs between the business actor in the market. The things that should be disclosed on price fixing agreement are the element of business actor, business competitor, the element of price fixing for the goods/services, and inconsistency KPPU using a legal approach. Consistency KPPU in imposing sanctions on price fixing agreement should refer to the guideline of the article 47 law No. 5/1999 on Administrative Measures. The impact on competition and consumers in the relevant market are the existences of barrier to entry, and barrier to exit for another business actors, whereas the impact for the related consumers are high prices of goods/services and the creation of inefficiencies that can reduce the consumer welfare."

"Skripsi ini mengeksplorasi perbandingan antara pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dan Belanda, dengan mempertimbangkan hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan membandingkan peraturan dan kebijakan harga BBM di kedua negara tersebut. Metode ini melibatkan studi pustaka melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan KPPU, laporan dari badan seperti OPEC, dan literatur akademis. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa pengaturan harga BBM oleh pemerintah seringkali berdampak pada minimnya persaingan, walaupun membawa stabilitas harga jangka pendek untuk konsumen. Sebaliknya, Belanda menerapkan model pasar bebas, dimana harga BBM ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini mendorong persaingan yang lebih kuat di antara perusahaan BBM, tetapi dapat menimbulkan fluktuasi harga yang signifikan bagi konsumen. Penelitian ini juga mencoba memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam pengaturan harga BBM untuk meningkatkan persaingan usaha dan kestabilan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pengaturan harga BBM dan hukum persaingan usaha berinteraksi dan mempengaruhi ekonomi suatu negara.

---

This thesis explores the comparison between the regulation of fuel prices in Indonesia and the Netherlands, considering the competition law. This research uses a normative juridical research method to review and compare the regulations and policies of fuel prices in both countries. This method involves literature studies through the collection of secondary data from various sources, including legislative regulations, court and KPPU decisions, reports from bodies like OPEC, and academic literature. The study reveals that government regulation of fuel prices often leads to minimal competition, even though it brings short-term price stability for consumers. In contrast, the Netherlands applies a free-market model, where fuel prices are determined by supply and demand in the market. The research results show that this model encourages stronger competition among fuel companies, but it can cause significant price fluctuations for consumers. This research also tries to provide recommendations to the Indonesian government in fuel price regulation to improve business competition and long-term economic stability. This research is important to understand how the regulation of fuel prices and competition law interact and influence a country's economy."