Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang fiduciary duty Direksi PT BUMN dan tanggung jawab mereka atas pelanggaran fiduciary duty tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yang relevan sebagai penunjang analisis atas kerangka teoritis. Hasil penelitian menyarankan agar diadakan perubahan pada Undang-undang Anti Korupsi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada Direksi PT BUMN dalam hal justifikasi terhadap businesss judgment yang mereka ambil masih dalam lingkup fiduciary duty-nya walaupun terjadi kerugian pada Perseroan.

---

The focus of this thesis is the fiduciary duty of the Directors of the state-owned company and their responsibility for the breach of the duty leading to the loss to the company. The thesis is based on a normative research using the relevant case studies to support the analysis on the theoretical concept.

The research proposes a revision on Anti Corruption Law to allow a fair opportunity to the Directors of the state-owned company in justifying their business judgment within the context of their fiduciary duty in the event of the company’s loss"

"ABSTRAK Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendumpekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life TimeExtention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak,padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co.denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding,merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasukdalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yangdimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negaradkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yangtelahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yangmenjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatelahmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini,penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLNPerserodansebagaipihak yangmemberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negaradalamkasusini.

---

ABSTRACT The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum onthe contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in GasTurbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU followingthe contract, at the time of providers of goods and services and users of goods andservices that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing theFact Finding procedure, they found some additional damage where the additionaldamage are not included in its work there in contract.Added work the addendumcontract considered to have been included in losses to the state because the additionalwork caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceilingprice (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things beingthe ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been doesan action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about theresponsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as theparty that provide the approval to the determination of this procurement winner."

"Skripsi ini meneliti mengenai motivasi tanggungjawab sosial perusahaan (TSP) pada PT Telekomunikasi Selular. Tujuan penelitian adalah untuk melihat motivasi kegiatanTSP dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TSP di Telkomsel. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi literatur dan wawancara.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa motivasi pelaksanaan TSP di Telkomsel mengalami perubahan dari tahapan karikatif menuju filantropis. Selain itu, pelaksanaan TSP juga dipengaruhi oleh faktor sekedar basa-basi dan keterpaksaan, upaya pemenuhan kewajiban dan adanya internal driven. Pelaksanaan TSP di Telkomsel dipengaruhi oleh keputusan Direksi. Untuk itu, saran dari penelitian ini adalah pembuatan kebijakan perusahaan mengenai pelaksanaan TSP dan pembentukan divisi TSP yang bertanggungjawab ke Direksi.

---

The focus of this study is to describe motivation of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). The purpose is to describe motivation of CSR program and influence factor during the CSR implementation program at Telkomsel. The data were collected by literature study and means of interview.The output showed that implementation CSR have moved on from charity to philantropy phase. Implementation CSR also influenced by responsibility, and internal driven. Implementaton of CSR based on Director?s decision. This research suggest that Telkomsel must have a CSR policy and CSR division that responsible directly to Director."

"Mengharapkan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang muskil. Sejak lama ada anggapan dalam masyarakat bahwa perusahaan adalah institusi yang semata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pendapat ini diwakili oleh Milton Friedman yang mengatakan bahwa tangguung jawab sosial perusahaan adalah mencari keuntungan. Akan tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan mereka yang kehidupannya secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh perusahaan. Teori ini disebut teori stakeholder. Teori ini sejalan dengan pendapat Vetica bahwa perusahaan merupakan bagian dari budaya masyarakat dan tidak sekedar bagian dari ekonomi pasar.Masyarakat Amerika menempatkan institusi perusahaan pada tempat yang khusus. Pada satu sisi perusahaan adalah simbol kekuatan ekonomi tapi disisi lain perusahaan juga dapat dilihat sebagai simbol kekuatan yang arogan yang tidak memperhatikan masyarakat sekelilingnya. Kedua kekuatan inilah yang terus-menerus saling berebut pengaruh.Perusahaan tidak lagi dapat berbuat seenaknya karena besarnya tuntutan masyarakat lebih memperhatikan masyarakat sekitarnya. Dalam masyarakat muncul lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang turut menjadi kelompok penekan terhadap perusahaan-perusahaan. Perusahaan pun mencoba mempertahankan kepentingannya dengan menggunakan pengaruh mereka di dalam maupun diluar pemerintahan.Ketika perusahaan Amerika beroperasi di negara lain seperti Indonesia maka pertarungan serupa juga terjadi pada mereka. Dalam kasus PT. Freeport Indonesia kita dapat melihat bagaimana perusahaan ini mendefinisikan tanggung jawab sosial mereka disetiap kurun waktu. Ketika pertama kali beroperasi praksis tanggung jawab sosial mereka masih sangat terbatas tetapi pada era 1990-an praksis tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia menjadi lebih beragam. Hal ini tidak terlepas pada tarik-menarik wacana tanggung jawab sosial perusahaan yang berkembang di Amerika dan juga di Indonesia. Tentu keterlibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat memegang peran penting dalam ini."

"Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta autentik dan akibat hukum terhadap pemalsuan Akta yang dibuatnya. Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan pemerintah, perundang-undangan dan buku. Dari hasil penulisan ini disimpulkan bahwa jasa yang diberikan oleh Notaris terikat dengan persoalan kepercayaan, oleh karena itu Notaris harus bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan jasanya. Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tanggal 26 Maret 2013 Nomor 40/PID.B/2013/PN.LSM, Notaris/PPAT Imran Zubir Daoed Sarjana Hukum dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap Akta autentik yang dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab Notaris/ PPAT Imran Zubir Daoed Sarjana Hukum dapat berupa tanggung jawab secara hukum dan secara moral.

---

In carrying out its duties and position as a Notary Public Officials still encountered some constraints on certain conditions likely to trigger an unlawful act well within the scope of civil, administrative or criminal. This writing discusses the responsibilities as Acting Notary Public authorized to make authentic deed and effect of the law against counterfeiting Deed made. The method in this paper is a normative juridical using secondary data, including government regulations, legislation and books.

From the results of this paper concluded that the services rendered by Notary tied to the issue of trust, therefore Notary must act honestly and responsibly in providing care services. Related to Lhokseumawe District Court Decision On March 26, 2013 Number 40 / Pid.B / 2013/PN.LSM, Notary /Land Deed Official Mr. Imran Zubir Daoed was alleged to have committed the crime of embezzlement as stated in Article 264 Code of Criminal Law. In connection with this, the responsibility of Notary and /or PPAT Imran Zubir Daoed may be liable legally and morally."

"Kedermawanan merupakan aktivitas yang bersifat sukarela dan altruistik (bertujuan untuk membahagiakan pihak lain). Dalam konteks perusahaan, kedermawanan sosial merupakan bagian dari implementasi tanggungjawab sosial dan etis perusahaan. Di lingkungan BUMN, aktivitas serupa pun dilakukan kendati bersifat imperatif (affirmative action) karena terdapat instrumen "pemaksa" berupa Kepmen BUMN Nomon Kep-236/MBUl2003. Praktik kedermawanan yang bersifat imperatif, tentu bertolakbelakang dengan filosofi kedermawanan itu sendiri yang bersifat sukarela. Oleh sebab itu, sangat mungkin terdapat kompleksitas masalah baik dalam penggalangan, pengelolaan, maupun penyaluran dana/program sosial yang ditujukan ke masyarakat. Selain itu, motivasi berderma dan keberlanjutan praktik kedermawanan sosial tersebut juga menjadi persoalan tersendiri bagi BUMN. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas. Pertanyaan-pertanyaan pokok diajukan, meliputi: (1) bagaimana pola kedermawanan sosial BUMN dilakukan menyangkut: penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan atau program sosial yang ditujukan ke masyarakat; (2) motif yang melatarbelakangi praktik kedermawanan sosial tersebut; (3) persepsi stakeholder (terutama masyarakat penerima bantuan); dan (4) kemungkinan untuk melakukan transformasi praktik kedermawanan: dari sifatnya yang imperatif (affirmative action) ke arah kesukarelaan (volunteerism) dan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability). Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel ditentukan secara purposive dengan mengambil tiga dari 162 perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Ketiga sampel (PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia) dipilih dengan pertimbangan: ketiganya merupakan BUMN besar yang bergerak dalam bidang bisnis atau industri strategis, praktik derma sosialnya relatif besar, dan masing-masing berada daIam Iokasi wilayah yang berbeda yakni: Cilegon, Jakarta, dan Bandung; sehingga memungkinkan terjadi variasi bentuk derma yang berbeda sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitar Iokasi perusahaan di wilayah masing-masing. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pengamatan, dan wawancara. Data dianalisis, diolah dan dilaporkan dalam pemaparan bersifat deskriptif. Sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori mengenai relasi negara dengan Dunia Bisnis -khususnya dalam perspektif kesejahteraan (welfare system), Etika Bisnis, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan Peran Sosial BUMN. Secara lebih khusus, berbagai konsep sosial digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep: filantropi atau kedermawanan sosial dalam konteks perusahaan, motif kedermawanan, kebijakan sosial (social policy), dan transformasi kedermawanan sosial perusahaan. Konsep-konsep ini sekaligus rnerupakan konsep pokok yang dikaji dalam melihat praktik kedermawanan sosial perusahaan sebagaimana tema penelitian. Berdasarkan penelitian ?praktik derma sosial? ketiga BUMN ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, sebagian besar derma atau bantuan sosial yang diberikan oleh ketiga perusahaan BUMN ke masyarakat masih bersifat karitas ketimbang filantropis. Bantuan atau sumbangan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, belum memikirkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kedua, kendati secara normatif penyelenggaraan program sosial ini didorong oleh kesadaran untuk bertanggungjawab secara sosial, pada umumnya kepentingan untuk membentuk citra positif perusahaan melalui bantuan terasa lebih menonjoI. Ketiga, perusahaan belum memiliki cetak biru (blueprint) terkait dengan penyelenggaraan derma sosial. Ketiadaan cetak biru menyebabkan penyusunan program belum dapat sepenuhnya didasarkan pada tujuan, target dan pengukuran tingkat keberhasilan secara jelas. Keempat, pada umumnya stakeholder mempunyai persepsi positif terhadap perusahaan terkait dengan penyelenggaraan bantuan. Namun demlkian, ada sejumlah pandangan kritis misalnya menyangkut perlunya pemihakan secara jelas oleh perusahaan terhadap kelompok marjinal, keberlanjutan pembinaan pasca bantuan -terutama menyangkut program peningkatan SDM masyarakat setempat; karena seringkali perusahaan memberikan bantuan begitu saja tanpa tindaklanjut yang jelas. Kelima, dilihat dari benluk kontribusi, motivasi, pengeIolaan, dan pengorganisasian program; praktik derma yang dilakukan oleh perusahan masih dikategorikan sebatas "karitas" ini sebenarnya merupakan bentuk yang paling tradisional dari penyelenggaraan derma, sehingga diperlukan transformasi praktik derma menuju pemberdayaan masyarakat. Keenam, belum ada satupun perusahaan yang menerapkan mekanisme "voluntary" (pelibatan relawan) dalam penyelenggaraan program. Namun demikian, gagasan mengenai volunterisme ini umumnya dapat diterima, dipandang relevan, dan mungkin akan diterapkan dalam pengelolaan derma sosial BUMN ke depan. Untuk itu, agar pelaksanaan derma sosial oleh BUMN dapat lebih ditingkatkan ke arah praktik kedermawanan sosial lebih ideal, Peneliti menyarankan agar perusahaan BUMN perlu melakukan pemetaan sosial secara komprehensif sebagai jaminan bahwa penyusunan dan pelaksanaan programnya didasarkan pada database kondisi masyarakat yang benar dan akurat. Selain itu, perusahaan BUMN perlu memperkuat pemberian bantuan sosial yang mengarah pada aktivitas-aktivitas atau program filantropik yang bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat (capacity building) dan berkelanjutan; mengembangkan perangkat-perangkat yang terintegasi dengan kebijakan, serta menyusun dan mengembangkan mekanisme voluntary (kesukarelaan) sebagai bagian dari upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran program secara lebih maksimal."

"Undang-undang mengatur bahwa bentuk perusahaan asuransi di Indonesia terbagi atas: Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama (Mutual). AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan berbentuk mutual dan merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Meskupin demikian, terjadi kekosongan hukum yang cukup lama terhadap badan usaha berbentuk mutual ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti dalam Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI di mana seorang direktur melakukan suatu perbuatan pidana yang diputus dengan menggunakan UU Asuransi. Sedangkan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XVIII/2020, telah menyatakan bahwa AJB Bumiputera 1912 tidak tunduk pada UU Asuransi dan harus dibuatkan undang-undang tersendiri mengenai usaha bersama. Terhadap Putusan Perkara No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, maka Direktur AJB Bumiputera tersebut seharusnya dikenakan kepada KUHP, bukan kepada UU Asuransi. Mengenai pengaturan terhadap AJB Bumiputera 1912 dengan kondisi kekosongan hukum tersebut mengacu pada KUH Perdata, KUHD, dan KUHP.

---

The law stipulates that the form of insurance companies in Indonesia is divided into: Limited Liability Companies, Cooperatives, and Mutual Company. AJB Bumiputera 1912 is the only mutual company and is the oldest insurance company in Indonesia. Thus, there is a long legal vacuum for this mutual business entity which causes legal uncertainty. As in Verdict No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI where a director commits a criminal act that is decided using the Insurance Law. Meanwhile, referring to the Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XVIII/2020, it has been stated that AJB Bumiputera 1912 is not subject to the Insurance Law and must make a separate law regarding Mutual Company. Regarding Case Decision No. 356/Pid.Sus/2021/PT DKI, the Director of AJB Bumiputera should be subject to the Criminal Code, not to the Insurance Law. Regarding the regulation of the 1912 Bumiputera AJB with the condition of a legal vacuum, it refers to the Civil Code, the Business Code, and the Criminal Code."

"PT. Pupuk Kujang Cikampek - Jawa Barat, sejak awal berdirinya telah menghadapi konflik atau permasalahan, terutama hubungannya dengan masyarakat lokal. Potensi permasalahan awal -- saat pembangunan pabrik dilakukan, adalah keamanan asset korporasi. Selanjutnya, setelah beroperasi, timbullah permasalahan yang diakibatkan operasional pabrik, khususnya kebisingan dan ?bau yang menyengat? akibat bahan baku pupuk, yaitu ammonia.Berbagai permasalahan sosial semakin tajam, ketika ekspektasi masyarakat lokal yang hidup dengan kemiskinan, tidak terpenuhi secara ekonomis atas kehadiran industri pupuk ini. Menyikapi hal tersebut, PT. Pupuk Kujang Cikampek, sejak awal cenderung melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh informal, terutama jagoan ?jawara? lokal. Pendekatan ini, disadari atau tidak, berpengaruh terhadap pola penanganan dalam setiap konflik yang dihadapi korporasi. Sehingga orientasi pemberian bantuan diarahkan untuk meredam konflik. Begitupun ketika terjadi konflik ?besar? pada tahun 2004 lalu, yang dicetuskan oleh kelompok yang lebih terdidik dan lebih formal. Korporasi hanya merespon tuntutan masyarakat lokal, namun tidak melakukan perubahan pendekatan yang signifikan yang mengarah pada partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal.Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, bagaimana upaya PT. Pupuk Kujang Cikampek dalam mempraktikkan Program Bina Lingkungan kepada masyarakat lokal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial korporasi (corporate social responsibility). Secara khusus penelitian mengkaji efektivitas dan keberlanjutan program terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Berbagai program bantuan berkait dengan Bina Lingkungan telah dilakukan korporasi, sebagai bentuk perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat lokal. Melalui program ini, diharapkan, kesenjangan sosial dan ekonomi antara PT. Pupuk Kujang Cikampek dengan masyarakat lokal, yang terjadi selama ini, dapat teratasi. Selanjutnya dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang tepat akan memberikan dampak yang berkelanjutan atau berkesinambungan bagi perkembangan masyarakat lokal. Dengan demikian kehadiran korporasi dapat dirasakan manfaatnya, dan dapat melakukan kegiatan usahanya dengan lancar sesuai dengan harapan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada berbagai informan, baik internal PT. Pupuk Kujang Cikampek maupun eksternal, yakni masyarakat lokal khususnya di 4 (empat) Desa (Dawuan Tengah, Dawuan Barat, Dawuan Timur dan Kalihurip). Selain itu, dilakukan juga observasi dan pengumpulan data sekunder serta dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Dengan dukungan konsep dan teori CSR, Community Development, dan evaluasi termasuk patokan-patokan yang digunakan, sangat membantu peneliti dalam menganalisis temuan di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktik program Bina Lingkungan PT. Pupuk Kujang Cikampek, ternyata belum dapat menjawab dan memenuhi permasalahan sesungguhnya dari masyarakat lokal. Hal ini disebabkan aturan dasar atau kebijakan operasional yang mendasari kegiatan program ini diterjemahkan sebagai program bantuan ?charity? atau ?sinterklas?. Disamping itu, belum adanya pedoman yang memadai, yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan program, dan SDM yang kurang memadai, sehingga hal ini berdampak pada implementasi program. Akhirnya, Program Bina Lingkungan yang selama ini dilakukan, belum sesuai dengan prinsip community development yang ideal, program hanya merespon keadaan saat itu, berorientasi pada kebutuhan sesaat dan bersifat konsumtif. Akibatnya, kemiskinan baik kualitas SDM maupun ekonomi masih terlihat mencolok, terutama di sekitar korporasi.Untuk mewujudkan Program Bina Lingkungan yang berkesinambungan atau berdampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat lokal, perlu dilakukan beberapa pembenahan dan perbaikan. Pertama, keberanian sekaligus kreativitas top manajemen dalam menerjemahkan aturan yang ada, melalui kebijakan operasional dengan indikator yang jelas, pada setiap kegiatan program. Sehingga, penerjemahan Program Bina Lingkungan sebagai program ?charity? atau ?sinterklas? secara bertahap, porsinya dikurangi. Kedua, perlu upaya untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, dalam setiap jenjang program sesuai dengan porsi dan kompetensinya. Ketiga, perlu melakukan perencanaan yang jelas berbasis penelitian, seperti stakeholder analysis dan baseline survey, bersama stakeholder terkait, menyusun indikator keberhasilan program, yang dipadukan dengan aturan yang telah ada sebelumnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan program, lakukan monitoring dan evaluasi secara periodik. Untuk dapat melakukan kegiatan secara optimal, perlu dukungan SDM yang capable dengan cara menempatkan orang yang tepat atau melakukan peningkatan kapasitas yang sistematis dan reguler kepada SDM yang ada.Selain itu, perlu dilakukan juga kerjasama dan networking dengan individu atau organisasi yang kompeten dalam menangani program pengembangan masyarakat.Dengan demikian, program yang dilakukan tidak hanya respon sesaat, dan bersifat konsumtif, namun Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan secara signifikan dan dampaknya berkesinambungan. Disamping itu, program tidak hanya dirasakan sebagai ?milik? korporasi, namun juga menuntut tanggungjawab masyarakat lokal, karena masyarakat lokal telah dilibatkan sejak awal program dikembangkan.

---

PT. Pupuk Kujang Cikampek ? West Java has been facing out the conflict or problem since the beginning, particularly with local community. The first potential problem ? when the factory was built, it?s related to corporate asset security. Then, emerge problem that was caused by factory operation, particularly noisy and ?bad smell? as result of ammonia. Many social problems getting worse, when local community?s expectation was not accommodated by fertilizer industry economically.Related to those situations, PT. Pupuk Kujang Cikampek tends using informal approach to community leaders, especially local ?jawara?. This approach, influenced in every conflict resolution and problem solving that was faced by corporation. As a result orientation on giving donation toward to reduce conflict.In the year of 2004, the serious conflict that was provoked by educated and formal group, corporation only respond local community?s claim, without doing significant approach for active participation and local community empowerment.This research conducted to describe how was the effort of PT. Pupuk Kujang Cikampek on environment development program implementation to local community as part of corporate social responsibility. Objectively, this research reviewed effectiveness and program sustainability on increasing quality of live of local community. Some programs related to environmental development have been done by corporate, as an attention and care to local community. Through this program, social and economic imbalance between PT. Pupuk Kujang Cikampek and local community which has been happened can be solved. The excellent planning and appropriate implementation impact to local community development sustainability. Thus the existence of corporate can be share to local community and doing their activity smoothly as the expectation. The qualitative research using in-depth interview to respondents from PT. Pupuk Kujang Cikampek, these were local communities in four villages (Dawuan Tengah, Dawuan Barat, Dawuan Timur and Kalihurip). Observation, collecting secondary data and relevant documentation to enriched this research. Supported by concept and theory of CSR, Community Development, and evaluation include indicators that used in this research, assisted researcher on finding analysis in the field.Research results showed that practice of environmental development of PT. Pupuk Kujang Cikampek, haven?t been able to accommodate the real problem on local community. Basic regulation or operational policy as basic of program activities were translated to ?charity? or ?sinter class?program, there no appropriate guidelines as basic implementation and monitoring evaluation, and limited quality of human resources are the main causes. These were impacted on implementation program. Environmental development program that has been done, didn?t meet the ideal community development principle. The program only focuses on respond in short term, temporary need orientation, and consumptive.As the result, poverty on human resources quality and economic increase, especially community who live surrounding corporate. Some improvement need to be done for sustainable environmental development program or have long term impact to local community live. First, Bravery and creativity of top management in regulation implementation through operational policy with clear indicators. Second, the effort need to be developed regarding to encourage participation and local community empowerment. Third, evidence based planning, includes stakeholder analysis and baseline survey, relevant stakeholder involvement, develop successful indicator ? qualitative and quantitative. Periodic monitoring and evaluation, capable human resources, have to be planned. Collaboration and networking with competent person and organization on community development program need to be considered."