Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukanyang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiapperubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalamundang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaanperubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangkapenyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannyakepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanyakelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapiperbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadibatal. Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPSmengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudiandituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnyanotaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif danternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapatmengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggarandasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan penmdang-undangan.

---

ABSTRACTLimited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very importantposition for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Everyamendment to the articles of association must be based on the result of the resolutionof the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of anotarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementationprocess of amendment to the articles of association of a company. In this thesis,notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles ofassociation which is intended to be submitted for its application to the Minister hasfinally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of theNotary and the stoppage of Legal Entity Administration System [Sistem AdministrasiBadan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, thelegal act to amend the articles of association by the parties does not become void.Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the reaffirmationover the result of the resolution of the previous GMS which then will beset out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary willsubmit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law andHuman Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizeslibrary research method with normative juridical characteristic and evidently from theresult of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillmentof the period for the implementation of the amendment to the articles of association asstated in the statutory regulations."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi batal Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPS mengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnya notaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

---

Limited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very important position for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Every amendment to the articles of association must be based on the result of the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of a notarial deed. In such law, has been stipulated the period for the impfementation process of amendment to the articles of association of a company. In this thesis, notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles of association which is intended to be submitted for its application to the Minister has finally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of the Notary and the stoppage of Legal Entity Administration System Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The expired deed means it has a legal defect; however, the legal act to amend the articles of association by the parties does not become void. Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the re- affirmation over the result of the resolution of the previous GMS which then will be set out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary will submit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizes library research method with normative juridical characteristic and evidently from the result of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillment of the period for the implementation ofthe amendment to the articles of association as stated in the statutory reguiations."

"Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk badan hukum yang paling diminati oleh para pelaku bisnis pada saat ini oleh karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Didalam mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, maka akta notaris mutlak diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula untuk perubahan anggaran dasarnya jika perseroan terbatas tersebut telah berbadan hukum. Salah satu bentuk akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas adalah akta Pernyataan Reputusan Rapat dimana akta tersebut menurut UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan akta yang dimaksud oleh UU tersebut.Akta Pernyataan Keputusan Rapat meskipun berbentuk akta notariil akan tetapi isi dari akta tersebut merupakan risalah rapat dibawah tangan yang berarti rapat yang tidak dihadiri oleh seorang notaris. Pada perseroan terbatas yang belum berbadan hukum maka ketentuan penggunaan akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak diperbolehkan, akan tetapi pada perseroan terbatas yang telah berbentuk badan hukum maka penggunaan akta Pernyataan Keputusan Rapat dapat dipergunakan, namun hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sah otentisitas dalam bentuk akta sehingga akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna namun hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan.Kedudukan seorang notaris di dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat hanyalah sebagai sarana penyimpanan (depot) oleh karena notaris tidak berhak untuk merubah isi dari akta dibawah tangan yang menjadi dasar dibuatnya akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dimana akta dibawah tangan tersebut merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dari pembuatan suatu akta notaris sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris. Seorang notaris hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas aktaakta yang dibuatnya berdasarkan akta dibawah tangan apabila ternyata akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.Sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, maka seorang notaris dapat memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undangundang serta akibat hukumnya kepada para pihak yang akan atau meminta bantuan dalam membuat suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas bentuk akta yang dibuatnya dan didalam kaitannya dengan pembuatan akta Pernyata&n Keputusan Rapat atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas maka sudah selayaknya notaris memberikan penerangan kepada para pihak mengenai akibat hukum dari pembuatan akta perubahan anggaran dasar apabila dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan sehingga para pihak dapat memutuskan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas dapat berupa akta yang disusun berdasarkan risalah rapat yang dibuat di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta tersebut dituntut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut. Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan tersebut menurut perundang-undangan merupakan akta pihak. Sebagai akta pihak menurut hukum pembuktian maka kekuatan pembuktiannya hanya sempurna dan mengikat bagi para pihak bersangkutan. Bagi pihak ketiga pembuktian materiilnya diperlukan pertimbangan dan keputusan hakirn lebih lanjut.Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian normatif yang mengutamakan penelitian kepustakaan dipilih untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab dari Notaris tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa Notaris tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas akta yang dibuat berdasarkan risalah rapat di bawah tangan. Materiil akta menjadi tanggung jawab para pihak bersangkutan. Notaris hanya bertanggung jawab sepanjang formalitas dari keharusan adanya akta notariil bagi perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang diharuskan oleh undang-undang."

"Latar belakang penelitian ini adalah Notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Tesis ini membahas dalam hal Tanggung Jawab dan Upaya-upaya Notaris dalam mengatasi kendala pada Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Tanggung jawab Notaris terhadap proses pengurusan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, dalam hal ini PT.ABS tentunya berawal dari pembuatan akta yang dibuatnya sampai dengan proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga akhirnya mendapat Surat Keputusan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengaksesan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas melalui SABH bukan hanya dilakukan oleh Notaris, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak perseroan terbatas itu sendiri maupun oleh lawyer. Dalam melakukan perubahan anggaran dasar perseroan melalui SABH terdapat klausul pernyataan di dalam SABH, yang menyatakan Notaris siap bertanggung jawab menerima segala bentuk sanksi, termasuk tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya klausul-klausul tersebut sangat tidak adil dan merugikan bagi pihak Notaris, karena di dalam klausul tersebut segala tanggung jawab hanya dibebankan kepada Notaris, tidak ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Notaris, dan juga pihak yang dapat mengakses SABH bukan hanya Notaris, dan ketika Notaris sudah melakukan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta dan pengisian perubahan anggaran dasar dalam SABH sesuai peraturan dan perundang-undangan. Apabila kesalahan terdapat pada Sistem IT SABH, tentunya Notaris kesalahan di luar dari tanggung jawab Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Sejauh mana tanggung jawab notaris atas proses pengurusan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)? Bagaimanakah upaya yang dilakukan Notaris dalam mengatasi kendala-kendala pada proses pengurusan permohonan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT.ABS?. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuatnya, baik akta relaas/akta Berita Acara Rapat, maupun akta partij/Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat secara circular resolution, yang memenuhi ketentuan pembuatan akta otentik berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 84 dan pasal 85 UUJN, juga memenuhi ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan terbatas. Upaya-Upaya telah dilakukan Notaris BS dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses perubahan anggaran dasar PT.ABS, mulai dari proses pengurusan permohonan perubahan anggaran dasar PT.ABS melalui SABH, melakukan permohonan pengkoreksian data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai dengan membuat Akta Penegasan kembali atas akta yang telah lewat jangka waktunya. Setelah pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan pengkoreksian dan perbaikan data pada SABH, maka Notaris BS dapat melakukan perubahan peningkatan modal dasar perseroan terbatas PT.ABS dengan berdasarkan akta Penegasan tersebut melalui SABH.

---

This thesis describes the terms and Responsibility Notary efforts to overcome obstacles on the Statutes Amendment Process Company Limited through Legal Administration. Notary responsibility to change the process to obtain a limited liability company statutes, in this case PT.ABS certainly originated from the deed that made up the process of submitting to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Administrative System for Legal Entities (SABH) and eventually gets Approval of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Accessing changes in the constitution of a company limited by SABH not only done by the Notary, but can also be done by the limited liability company itself or by a lawyer. Changes in the company's articles of association SABH through a clause in the statement SABH, which states responsible Notary ready to accept all forms of sanctions, including criminal sanctions are not limited to, civil and/or administrative provisions in accordance with the applicable legislation. Surely these clauses very unfair and detrimental to the Notary, because in the clauses only all responsibility borne by the Notary, there is no clear regulation in the legislation that states the sole responsibility lies with the Notary, and also the SABH can access not only the Notary, Notary and when already doing their duties and obligations in the deed and charging SABH changes in the articles of association according to the rules and regulations. If there are errors in IT systems SABH, of course, Notary errors outside of the responsibility of the Notary. The problems of this study are far above where the responsibility notary statutes change process to obtain limited liability through Administrative System for Legal Entities (SABH)? How Notary efforts in overcoming the constraints on the maintenance process for conversion of a limited liability company statutes PT.ABS?

The results of this study provide an explanation that the Notary is responsible for the company's deed of amendment of the articles of association is made, either relaas deed / deed of Minutes of Meeting, or deed Partij / Deed or Notice of Meeting is circular resolution, which comply with the provisions of authentic deed under article 1868 Civil Code, Civil Code, article 84 and article 85 UUJN, also comply with the provisions of the Company Law and the articles of association of a limited liability company. Efforts have been made Notary BS in overcoming the obstacles in the process of change PT.ABS statutes, ranging from the maintenance process for amendment of the articles of association PT.ABS through SABH, the company doing the data correction request to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Deed to make a re-assertion of the deed of the past time period. After the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia has made the correction and improvement of data on SABH, then Notary BS can make changes increase its authorized capital with limited PT.ABS The assertion by deed through SABH."

"Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan sistem online dalam pengajuan permohonan terkait badan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas (Perseroan). Salah satu bentuk permohonan Perseroan melalui SABH adalah pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan melalui SABH adalah notaris. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, notaris diberi wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pengajuan pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan, karena saat ini notaris berwenang untuk menerbitkan/mencetak surat keputusan terkait pendirian maupun perubahan anggaran dasar Perseroan. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sangat penting, yaitu untuk membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan; mengajukan permohonan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri melalui SABH; serta melakukan penerbitan/pencetakan terkait surat keputusan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan. Apabila notaris melakukan kesalahan input data Perseroan dalam SABH sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data fakta Perseroan dengan data pada surat keputusan yang diterbitkan/dicetak, maka notaris bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menerbitkan surat keputusan perbaikan.

---

Administrative System for Legal Entities (SABH) is a filing online system for the legal entities, in this case limited liability company (Company). One of the forms of filing online system of the Company is establishment and amendment of the articles of association of the Company. Notary is the only party who can apply to SABH. Since the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia Number 4 of 2014, notary has given broader authority and responsibility to publish the decree of the establishment and amendment of the articles of association of the Company. Therefore, the authors raise that issue in this thesis. This thesis uses normative research. Based on the research, it can be concluded that the role of the notary is important in the establishment and amendment of the article of association of the Company, especially for making the deed of incorporation and/or deed of the amendment of the articles of association of the Company; applying the establishment and/or amendment of the articles of association of the Company to the Minister through SABH; publishing the decree of the establishment and/or amendment of the articles of association of the Company. In the event of error in inputting the data to SABH, which results incompatibility between the factual data of the Company and data in the decree which published, then notary has the responsibility to applying to the Minister for publishing the revision of the decree."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badanhukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahunharus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yangmenjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasardengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan danUndang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yangterlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumberdatanya. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangkapenyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum lengkapnyaPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tersebut dan belum siapnya Sisminbakum. Kendala yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar PT adalah belum adanya standar akta pendirian dan/atauakta perubahan anggaran dasar, kendala di Sisminbakum, diantaranya adalah jenistransaksi sering berubah serta tidak sesuainya data yang ada dalam datdbaseSisminbakum dengan data PT yang sebenarnya, belum meratanya Sumber DayaManusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kapasitasmengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan dalam mengatasi kendala yangterjadi dalam praktek, banyak notaris belum menguasai teknologi informasi untukmengakses Sisminbakum. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidakmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah PT dapat dibubarkanberdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihakpihakyang berkepentingan, efek jangka panjang nama PT dapat digunakan olehpihak lain. Penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan, namun berhati-hati,apakah ada pihak yang meminta membubarkan PT sehingga penyesuaian anggarandasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

---

ABSTRACTBased on the article 157 paragraph (3) of the law Number 40 year 2007 concerningLimited Liability Company, who have already obtained the status of legal entitiesunder legislative regulations shall within 1 year to adjust their articles association tothe provisions of the law mentioned above. Hie problems appear like: Does theimplementation of the articles association’s adjustment in accordance with the validregulation and the law? What kind of handicaps in process of articles association’sadjustment? How about legal effect for the Limited Liability Company (“theCompany”) who does not adjust articles association with the Law Number 40 Year2007 after the time limit becomes extinct? This research uses literature researchmethod with secondary data as the main source data. The legal effect of amendmentprocess of the Company is not in accordance with valid legislative regulationbecause the Government Regulation and Ministry Regulation of the Law Number 40year 2007 are incomplete and Sisminbakum have not been ready. The handicap ofthe company's articles association adjustment process are as follows : there is nostandardization of the Company’s establishment deed and/or the amendment ofarticles association deed, Sisminbakum’s handicaps, such as : kind of transactionoften changes, the data in Sisminbakum’s database and the Company’s real data arenot the same, Human Resources in Department Law and Human Right has not spreadthroughout yet to handle questions in practice, many notaries has not masteredinformation technology to access Sisminbakum. The Company who does not adjustarticles association with the Law Number 40 year 2007 after the time limit becomesextinct means the Company can be liquidated based on a decision of the district courtat the petition of the public prosecutors’ office or interested parties, the name of theCompany can be used by other party. The adjustment of articles association can bedone with caution, whether there are any interested parties asking for liquidating theCompany so its adjustment with the Law Number 40 year 2007 cannot be done."

"Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui online sistem yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta. Dalam hal ini Notaris juga memegang peranan yang sangat penting, mengingat hanya Notaris yang dapat mengakses SABH. Dalam praktek, dapat terjadi pengajuan perubahan anggaran dasar ini lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan akses atas akta tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah mengingat perubahan anggaran dasar harus diajukan pengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menekankan pada norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, suatu akta perubahan anggaran dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat tetap diproses dengan cara membuat akta penegasan kembali dari akta yang proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM terlambat tersebut. Jika RUPS dibuat dengan akta Notaris, dan jika RUPS dibawah tangan, maka harus diselenggarakan kembali RUPS untuk menegaskan kembali perubahan Anggaran dasar tersebut.

---

As a legal entity, a limited liability company must have an Article of Association or AOA. AOA could be regarded as the guideline which a limited liability company always needs to follow in doing its business. Although it is the guideline, a limited liability company could still change its AOA. This AOA amandment cannot be separated from a role of a Notary, whom entitled by the regulations to declare the amandment in a form of an authentic deed. The AOA amandment should be submitted to the Ministry of Law and Human Rights through an online system named SABH within 30 days since the date of the deed. Regarding this matter, a Notary also has a very crucial role considering that only Notary could access the SABH.

In practice, it could occured that the submission of the AOA's amandment done exceeding the regulated time limit, and this would caused the deed to be non-accessable. This would be a problem considering the amandment of AOA should be submitted to and processed by the Ministry of Law and Human Rights. In this research, the writer used a normative juridical method, where the writer focused on the written norms and the interview with the informant.

Based on the research, it could be concluded that an authentic deed of an amandment of an AOA which submitted exceeded the time limit could still be proceeded by creating a restatement deed from the late submitted deed. If the shareholders meeting was stated with either authentic or privately drawn up deed, then the shareholders meeting should be held again to retstate the amandment of the AOA."