Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerahPetogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturanpertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimanaketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan sertabagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WANSYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah,salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikccualikan, apabilabenda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan denganprinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangWakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologipenelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapatpenyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2)Undang-Undang Wakaf. Dalam hal teijadi perselisihan perwakafan ditempuhmelalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapatmelalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagiBWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankankeberadaan aset wakaf.

---

ABSTRACTThis thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, SouthJakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis ishow’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute andhow’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WANSYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s RegulationNumber 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf isprohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of thisprohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for publicpurpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only bedone after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 joArticle 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legalresearch with the typology descriptive analytical research. The result on thisresearch is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of theGovernment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation,but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court ofReligion. Mean while, the most BWT’s major role in the exchange (ruislag) wakafland assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama (Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan keberadaan aset wakaf.

---

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and how’s the role of BW1 on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Govemment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal research with the typology descriptive analytical research. The result on this research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf land assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"Penelitian mengenai tukar menukar majalah ilmiah telah dilakukan di Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian (PUSTAKA) Bogor, pada bulan Januari - Maret 1991. Tujuannya ialah untuk mengetahui cara pelaksanaan kegiatan tukar menukar majalah dan koleksi majalah, serta mengetahui apakah bahan pustaka hasil tukar menukar itu betul-betul diamnfaatkan oleh pemakai PUSTAKA Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dengan kegiatan tukar menukar, serta menghitung jumlah permintaan fotokopi terhadap bahan pustaka hasil tukar menukar. Hasilnya menunjukkan cara pelaksaan kegiatan tukar menukar di PUSTAKA Bogor belum dilaksanakan dengan baik, walaupun 43,9% dari koleksi majalah ilmiah PUSTAKA diperoleh melalui kegiatan tersebut. Majalah yang diperoleh melalui kegiatan tukar menukar itu juga kurang dimanfaatkan oleh pemakai PUSTAKA, hanya sekitar 10% dari majalah tersebut yang dimanfaatkan melalui permintaan fotokopi selama Maret 1990-Maret 1991."

"ABSTRAKWakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesiasetelah perkawinan. Sejak zaman penjajahan telah dikenal di berbagai wilayah Indonesia, namun belum diatur secaraformal dalam perundang-undangan sehingga banyak menimbulkanmasalah hingga sekarang. Berkaitan dengan hal tersebutperlu ditelaah mengenai cara-cara apa yang dapat mengurangiatau bahkan menghilangkan penyalahgunaan yang seringterjadi atas tanah-tanah wakaf seperti upaya pengalihanfungsi dan status tanah wakaf, bagaimana eksistensi lembagawakaf ditinjau dari Hukum Agraria Nasional kita, bagaimanaperanan nadzir dalam proses pengalihan fungsi dan statustanah wakaf tersebut dan kedudukan serta peranan PeradilanAgama dalam memberikan perlindungan terhadap tanah wakaf.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan danmenganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketawakaf ditinjau dari dua sudut pandang hukum karena wakafmerupakan transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum AgrariaNasional. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwadalam mempertahankan eksistensi tanah-tanah wakaf tidak hanya diperlukan kaidah Hukum Islam saja namun diperlukanaturan formal yang secara tegas mengatur administrasi,prosedur dan sanksi-sanksi, khususnya terhadap upayapengalihan status dan fungsi tanah wakaf karena semakintingginya nilai ekonomis tanah mengakibatkan permasalahanwakaf meningkat dan ironisnya dilakukan oleh pihak-pihakyang berwenang mengelola dan mengawasi tanah wakaf. Kondisitanah-tanah wakaf ini memerlukan perangkat hukum yang tegasdan lebih mengikat sehingga hadirnya Undang-Undang Wakafsangat diharapkan demi terwujudnya produktifitas wakaf itusendiri. Melihat kondisi perekonomian negara kita saat ini,wakaf dapat menjadi salah satu penunjang peningkatanekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara yang telahberhasil mengembangkan wakaf karenanya diperlukan peranserta pemerintah antara lain dalam bentuk peraturanperundang-undangan."

"Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah bahwa tukar menukar aset tanah dan bangunan negara merupakan cara yang efektif dan efisien di dalam memenuhi kebutuhan departemen/lembaga terhadap gedung/kantor dan atau perumahan beserta fasilitasnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mampu menampung kebutuhan departemen/lembaga tersebut. Permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai syarat-syarat tukar menukar secara umum, syarat-syarat perjanjian tukar menukar, pelaksanaan perjanjian tukar menukar serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dan cara penyelesaian. Metode yang dipergunakan penulis dalam tesis ihi adalah bersifat eksplanatoris yaitu memberikan gambaran yang jelas sistematis dan akurat mengenai analisa permasalahan.Kesimpulan dari penulisan ini adalah secara umum persyaratan aset negara yang akan ditukarkan ini adalah bahwa aset tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUM), adanya kebutuhan akan bangunan baru untuk kepentingan departemen/lembaga, serta aset tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan disebabkan bangunannya yang telah lapuk atau secara teknis tidak layak lagi digunakan. Pelaksanaan perjanjian itu dilakukan oleh PT. Rukun Makmur Indah selama 18 bulan dan tidak terdapat suatu pelanggaran/wanprestasi di dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Mengenai pelanggaran/wanprestasi dan cara penyelesaiannya diatur di dalam perjanjian tersebut yang intinya penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah. Saran dalam penulisan tesis ini adalah diharapkan supaya dibuat suatu penetapan nilai tanah berdasarkan NJOP dan harga umum, supaya dibuat suatu peraturan untuk membatasi jangka waktu proses awal tukar menukar, perlu dibuat peraturan setingkat undang-undang yang khusus mengatur secara Iebih lengkap tentang aset tanah dan bangunan negara."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan PemindahtangananBarang Milik Negara. Dalam PMK 96/PMK.06/2007 Lampiran VIII, TukarmenukarBarang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal Barang Milik Negaraberupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah ataupenataan kota. Penentuan mitra dapat melalui tender dan tidak melalui tender. JikaMitra adalah Pemerintah Daerah maka penentuan mitra tidak melalui mekanismetender. Jika pemilihan mitra tidak melalui tender maka Pengelola Barang akanmengeluarkan 1 (satu) ¡jin yaitu Ijin Tukar Menukar Barang milik Negarasebagaimana diatur pada PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara Pasal 56, oleh karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.06/2007 Lampiran VIII Romawi VI angka 2 belum mengatur jika mitraditentukan melalui mekanisme tender. Dalam hal pemilihan mitra melalui tender,mekanisme tender belum diatur dalam PMK 96/PMK.06/2007 sehingga dalampraktek mengacu pada Kepres 80 Tahun 2003. Oleh karena itu pengaturan tenderdalam rangka pemilihan mitra perlu diatur tersendiri, yang dapat mengacu padaKepres 80 Tahun 2003 dan ditambah penyesuaian ketentuan tender dalam TukarMenukar."

"Dalam pengertian istilah, diantara para ulama terdapat perbedaan redaksi dalam memberikan rumusan. Wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencapai keridhaan Allah SWT. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang dianjurkan dalam agama Islam untuk dipergunakan dan dimanfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah SWT sebagai salah satu cara mendekat kan diri kepada Allah SWT sebab wakaf merupakan sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Al lah SWT guna pengembangan kehidupan keagamaan Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material menuju masyarakat adil dan malanur berdasarkan Pancasila . Pengurusan tanah wakaf merupakan tanggung jawab semua umat Islam, karena tanah wakaf merupakan suatu amanat agar dapat dipergunakan sesuai kegunaan dan tujuannya. Berdasarkan Hadits Umar, pada dasarnya setelah terjadi wakaf sejak itu barang yang diwakafkan tidak boleh dijual, diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, keluarga wakif atau ahli waris pengurus (nazir) tanpa alasan yang meyakinkan dapat memperjualbelikan benda wakaf, biasanya terhadap tanah wakaf yang tidak mempunyai alat bukti yang kuat (sertifikat) dan terhadap tanah wakaf yang status dan peruntukannya tidak jelas lagi. Jika barang itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf, dengan pertimbangan al-mashlahat al-mursalah, diperlukan ketentuan yang tegas. Pendapat ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan jual beli benda wakaf serta ketentuan hukumnya berdasarkan Peraturan pernerintah No. 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kenyataannya di masyarakat jual beli benda wakaf masih merupakan masalah, dimana ketentuan hukum Islam diperlukan untuk mengatasinya."

"Dalam hukum Islam wakaf dimasukkan ke dalam ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtimaiyah). Perwakafan di Indonesia khususnya perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disertai dengan Peraturan Pelaksanannya, dan sejak tanggal 22 Juli 1991 dengan Keputusan Hanteri Agama No. 154 Tahun 1991, diberlakukan Kompilasi Hukum Islam senagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan mleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf dan warisan.Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi yang Iengkap, dan hanya cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan saja, sedangkan pengurusan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nadzir yang ditunjuk. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan 1). untuk mengetahui proses perwakafan tanah milik di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 2). untuk mengetahui masalah-masalah yang timbui berkenaan dengan perwakafan tanah.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis 4 (empat) kasus pefwakafan dari 4 Kelurahan di Nilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prose; perwakafan tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tetapi prose; perubahan peruntukan tanah wakaf baik berupa pelepasan hak maupun penukaran tanah wakaf belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pewakafan tanah."