Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai mengenai perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda dan masalah-masalah hukum yang menyertainya. Salah satunya yaitu sulitnya mencatatkan perkawinan, ketidakjelasan status anak dan pembagian warisnya. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan yang ditemui pada kantor catatan sipil yang bertugas mencatatakan perkawinan. Mengenai status anak pun masih terdapat kesulitan pembuatan akta kelahiran yang juga mengakibatkan kaburnya status anak. Begitu pula mengenai pembagian warisnya, status penghayat kepercayaan masih dihadapkan oleh pilihan hukum waris.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan unuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status perkawinan penghayat aliran kepercayaan, status anak dan sistem pembagian warisnya.Hasil penelitian menyarankan untuk membuat payung hukum mengenai kebebasan beragama dan revisi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Juga agar memindahkan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dari dinas pariwisata ke suatu instansi baru yang merupakan bawahan dari departemen agama, departemen kebudayaan dan departemen dalam negeri.

---

This thesis discussing about penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda?s marriage and the entire law problem that follows. One o f the problem is the difficulty in legalize their marriage, uncertainties following the children?s status and inheritance system. Difficulties in legalizing the marriage is now accommodated by citizen's administration system act number 23/2006 and government?s regulation number 37/2007. But in practice, there are still difficulties occur from the civil registration office. Children?s statuses are still uncertain due to difficulties on making the birth certificate. The inheritance systems also show two options to penghayat aliran kepercayaan.This thesis? method is juridical normative, means this thesis based on law norm analysis, which goals is to find the normative logic truth. This research are based on primary data which is interview with the certain subject and secondary data which is primary, secondary and tertier law source. This research?s goal is to obatining the marriage status on penghayat aliran kepercayaan, child? status and inheritance systems.The results o f this thesis suggest government to legalize a new act about freedom on religion, and also revised all the act or regulations so that the act/regulations match to the soul of citizen administration system act number 23/2006. And writer also suggests the government to transfer the ruling jurisdiction from the culture department to a new ruling board based on religion department, culture department and internal affair department?s cooperation."

"Tesis ini membahas mengenai mengenai perkawinan penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda dan masalah-masalah hukum yang menyertainya. Salah satunya yaitu sulitnya mencatatkan perkawinan, ketidakjelasan status anak dan pembagian warisnya. Kesulitan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan kini telah diakomodir dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kesulitan yang ditemui pada kantor catatan sipil yang bertugas mencatatakan perkawinan. Mengenai status anak pun masih terdapat kesulitan pembuatan akta kelahiran yang juga mengakibatkan kaburnya status anak. Begitu pula mengenai pembagian warisnya, status penghayat kepercayaan masih dihadapkan oleh pilihan hukum waris. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisis norma hukum dengan tujuan unuk menemukan kebenaran logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status perkawinan penghayat aliran kepercayaan, status anak dan sistem pembagian warisnya. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat payung hukum mengenai kebebasan beragama dan revisi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Juga agar memindahkan kewenangan pengawasan aliran kepercayaan dari dinas pariwisata ke suatu instansi baru yang merupakan bawahan dari departemen agama, departemen kebudayaan dan departemen dalam negeri.

---

This thesis discussing about penghayat aliran kepercayaan agama djawa sunda’s marriage and the entire law problem that follows. One of the problem is the difficulty in legalize their marriage, uncertainties following the children’s status and inheritance System. Difficulties in legalizing the marriage is now accommodated by citizen’s administration system act number 23/2006 and government’s regulation number 37/2007. But in practice, there are still difficulties occur from the civil registration office. Children’s statuses are still uncertain due to difficulties on making the birth certificate. The inheritance systems also show two options to penghayat aliran kepercayaan. This thesis’ method is juridical normative, means this thesis based on law norm analysis, which goals is to find the normative logic truth. This research are based on primary data which is interview with the certain subject and secondary data which is primary, secondary and tertier law source. This research’s goal is to obatining the marriage status on penghayat aliran kepercayaan, child’ status and inheritance systems. The results of this thesis suggest government to legalize a new act about freedom on religion, and also revised all the act or regulations so that the act/regulations match to the soul of Citizen administration system act number 23/2006. And writer also suggests the government to transfer the ruling jurisdiction from the culture department to a new ruling board based on religion department, culture department and internal affair department’s cooperation."

"Skripsi ini membahas mengenai pembentukan sebuah komunitas adat melalui proses invensi tradisi dalam komunitas penghayat Agama Djawa Sunda (ADS) di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hasil penelitian yang dilakukan, mengungkap mengenai peran penting nilai ajaran pikukuh tilu sebagai dasar acuan dalam pembentukan komunitas penghayat ADS. Selain membahas mengenai peran penting nilai ajaran pikukuh tilu, skripsi ini juga menunjukkan peran penting dari elit-elit lokal sebagai 'inisator' dan 'motor' dalam mengkonstruksi tradisi, yang hingga sekarang dapat hidup dan diterima oleh anggota komunitas. Terakhir, penelitian ini juga mengkaji aspek otoritas karismatik sebagai dampak yang ditimbulkan dari proses invensi tradisi dalam komunitas penghayat ADS.

---

This thesis describes the forming of custom tradition through invention of tradition in the life of Agama Djawa Sunda (ADS) believer community at Cigugur, Kuningan regency, West Java. The output in this research shows the important value of pikukuh tilu as a guidance in the ADS believer community. Other than describing the important value of pikukuh tilu, this thesis also indicates the important role of local elite as an initiator in constructing tradition that lives on the community until this present time. This research also studies the aspect of charismatic authority impact on the process of invention tradition in the ADS believer community."

"ABSTRAKDahulu perkawinan yang dilangsungkan secara Tao harus menempuh perjalananpanjang untuk bisa diakui oleh Negara karena kepercayaan Tao tidak diakui olehNegara. Akibatnya perkawinan antar penghayat kepercayaan Tao sering tidakdapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat seperti yang dialami olehTommy dan Lionita yang mengakibatkan ketidakpastian status hukum perkawinanmereka. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas Penulis menggunakanmetodologi penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan,dokumen-dokumen dan literatur. Dengan diberlakukannya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007,Penghayat Kepercayaan mulai mendapatkan legitimasi hukum yang jelas dariPemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap perkawinan sertapencatatan perkawinan mereka. Keduanya dengan jelas mewajibkan KantorCatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk mencatatkan perkawinan penghayatkepercayaan yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku tersebut. Maka status hukum perkawinanantara Tommy dan Lionita yang dilangsungkan secara Tao dapat dinyatakan sahmeskipun kepercayaan Tao belum diakui sebagai agama di Indonesia.

---

ABSTRACTPreviously marriages that used Tao Culture have a long journey to be approved bystate law because that Tao Culture is not be approved by the polity. And it makesmarriages by people who embrace with Tao religion many times not been listed inregistry office , like experienced by Tommy and Lionita that made the resultinguncertainty legal status of their marriages. To answer the questions, the authorused normative juridical research methodology from library materials, documentsand literature.With the enactment of Indonesian Law No. 23 Year 2006 and GovernmentRegulations No. 37 Year 2007, “Penghayat Kepercayaan” got the clear legallegitimacy of the Government of the Republic of Indonesia about marriages andregistration they marriages status.And it makes requires Civil Registry Office in Indonesia to register “PenghayatKepercayaan” marriage’s status in accordance with the applicable laws. And itmakes Tommy and Lionita ‘s marriages status that used Tao Culture can bedeclared valid, even the Tao Culture not recognized as a religion in Indonesia."

"David Hartadi Tenggara. 0503000786. “Dampak Lahirnya UUAdminduk Terhadap Keabsahan Perkawinan Bagi PenghayatKepercayaan.” 181 halaman. Hukum Tentang Hubungan SesamaAnggota Masyarakat (PK I). Tahun 2007. Syarat sahnya suatuperkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikedudukan tertinggi bagi Hukum Agama. Selanjutnya dalampembuktiannya digunakanlah Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan,yakni pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UUAdminduk, yang uniknya mengatur pencatatan perkawinan bagipenghayat kepercayan. Hal ini menyimpang dari masalah hukumagama, maka dalam skripsi ini dipertanyakan dalam pokokpermasalahan mengenai: Bagaimanakah mekanisme pencatatanperkawinan bagi penghayat kepercayaan berdasarkan UUAdminduk tersebut; kemudian permasalahan dan akibat hukumapa saja yang timbul kemudian dalam kaitannya dengankeabsahan bagi perkawinan penghayat kepercayaan. Maka untukmenjawab pokok permasalahan tersebut digunakan metodenormatif yuridis, dan content analysis. Dimulai darimekanisme pencatatan perkawinan yang sebelumnya diaturdalam PP Nomor 9 Tahun 1975, kini diatur dalam Pasal 34hingga 38 UU Adminduk. Sedangkan khusus mengenai perkawinanbagi penghayat dijabarkan dalam Pasal 81-83 PP Nomor 37Tahun 2007. Hal tersebut antara lain memberi izinperkawinan dengan persetujuan dari pemuka penghayatkepercayaan yang ditunjuk pemerintah, dan kemudianterbitlah akta perkawinan. Akan tetapi hal itu menimbulkanpermasalahan penafsiran dalam memaknai arti “hukum agamadan kepercayaan”, dan permasalahan yang timbul kemudianadalah masalah pengakuan secara filosofis. Sedangkan akibathukumnya, perkawinan penghayat yang diakui negara menjadi“seolah-olah” sejajar dengan perkawinan pada umumnya olehhukum agama. Hal ini menjadi sebuah pertentangan hukum ataupengesampingan hukum dari UU Adminduk terhadap UUPerkawinan. Maka dalam skripsi ini juga disarankan agarpemerintah tidak gegabah dalam menentukan sebuah ketentuan,sekalipun tujuannya adalah penghapusan sifat diskriminasi.Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara yang mengakuiadanya Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan berarti negarasekuler."

"Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan. Menurut undang-undang ada dua lembaga pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama bagi para pemeluk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting, dan berguna untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat menjelaskan tentang perkawinan tersebut Serta bukti pengakuan dleh Negara. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan maka akan menimbulkan masalah terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan dan status harta bersama.Dalam Kenyataannya para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dengan mudah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan sipil. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mengenai penafsiran ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kegercayaannya itu. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan agamanya dan kepercayaannya adalah kepercayaan terhadap agamanya tapi ada yang berpendapat bahwa kata agama dan kepercayaannya merupakan dua kata yang terpisah.Untuk mencari pemecahan masalah ini upaya hukum yang dapat dilakukan hingga saat ini dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan/Persetujuan/Dispensasi. Sedangkan bagi mereka yang telah terlanjur menikah tapi permohonan pencatatan perkawinannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara."

"Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat adat yang memiliki kepercayaan asli dari nenek moyang. Hingga dewasa ini, masih banyak masyarakat yang tetap memegang teguh kepercayaan asli tersebut dan mereka disebut Penghayat Kepercayaan. Namun, kepercayaan yang mereka yakini masih dipandang sebelah mata karena dianggap bukanlah suatu agama. Oleh karena itu, banyak kendala yang dihadapi oleh para Penghayat Kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata negara, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan Penghayat Kepercayaan. Akibatnya, pada saat itu para Penghayat Kepercayaan kerap mendapatkan penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat. Demi memenuhi rasa keadilan dan hak asasi setiap manusia, pemerintah Negara Republik Indonesia pada tahun 2006 kemudian memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut yang kemudian dapat dijadikan landasan hukum mengenai pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Penghayat Kepercayaan kini telah dapat mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur.

---

Indonesian society comprises of a traditional society (with adat cultures and values) who preserves their ancestors? beliefs. Until recently, few people still maintain to deem these traditional beliefs and classified as 'Penghayat Kepercayaan'. Their beliefs, however, are still underestimated since these beliefs are not classified as religions. Obstacles are familiar to the people of "Penghayat Kepercayaan", in regards to the legal status according to Indonesian Law, especially relating to issues of marriage's registration. Indonesian Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage does not regulate the marriage of "Penghayat Kepercayaan" people. As a result, people of "Penghayat Kepercayaan" received several rejections of marriage records from the local Civil Registry Office. In order to fulfill values of justice and human rights of the people, Government of Republic of Indonesia enacted Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration. That law could be used as the legal basis in regards to the marriage records for the 'Penghayat Kepercayaan 'people where they are able to file their marriage in the Civil Registry Office. As for the methodology used in conducting this study is a normative juridical research through literature materials, documents and literature."

"Berdasarkan pengakuan atas asas demokrasi yang menghormati kebebasan dan hakhak asasi manusia yang diakui oleh dunia internasional, bangsa Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat sampai dengan sekarang adalah kepercayaan yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tantang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana negara menempatkan Kepercayaan, sebagai agama atau sebagai bagian dari budaya dan bagaimana negara mengatur aspek-aspek hukum dalam perkawinan Penghayat Kepercayaan. Penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai pendukung utama disamping penelitian lapangan sebagai upaya untuk mengumpulkan bahan pelengkap guna menyempurnakan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif, yang kemudian hasil tersebut akan menghasilkan deskriptif analitis. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara, dalam hal ini kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Adalah penting untuk membuat suatu peraturan perundang-undang yang khusus mengatur Kepercayaan, tidak hanya untuk menjamin hak asasi warga negaranya saja, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang dapat mengancam persatuan negara Indonesia.

---

Based on confession of democracy ground respecting freedom and man basic rights accepted by international world, Indonesia guarantees freedom of its (the citizen to embrace religion and implements religious service according to religion and local belief). Local belief growing in public up to now is ancestral trust of Indonesia, before opening religions confessed by state to come and grows in Indonesia. After implementing of Law Demographic Administration Number 23 The Year 2006 and Governmental Regulation Law Number 37 The Year 2007, marriage of Local Belief Follower can be registered.

The main issues in this thesis are how state places local belief, as part of culture or religion and how state ruling the legal aspect on the local belief follower marriage. This research was conducted using library sources as its main supporting devices besides performing a field study in order to collect complementing data, which would refine the whole research. The data analyzed qualitatively and finally earn descriptive analyzing .

The result of this research and analyses showed that it is necessary to arrange such specific regulation that ruling all aspect of local belief, not only to guarantee citizen basic human right, but also to prevent from horizontal conflict causes state disintegration."