Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penyegelan yang dilakukan oleh Dinas P2B Jakarta Selatan terhadap pembangunan Rusunami Kalibata karena pengembang tidak mengindahkan ketentuan tentang perizinan sejak dalam lahap penjualan sampai melakukan pembangunan. Namun penyegelan tersebut tidak dilakukan sedini mungkin sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga menimbukan kerugian pada konsumen dan citra buruk terhadap kinerja aparat pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatoris.Hasil dari penelitian menyarankan agar pengembang selalu mematuhi ketentuan mengenai perizinan, bagi pemerintah sebelum membuat kebijakan harus memperhatikan kesiapan aparat yang akan menjalankan dan kelengkapan perangkat hukum yang mengatur, sedangkan masyarakat sebagai konsumen juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perizinan.

---

The topic of this thesis is about postpone order of Rusunami Kalibata development stage by local government due to developer did not follow official regulation of license to develop from selling until development stage. But postpone order was not done sooner as stated in procedure. It caused loss to consumer and affecting image of government. This research is qualitative explanatory research.Results of this research recommend developer to follow regulation of development, as for government recommendation is better prepare public officer to govern the regulation and for consumer recommendation is to take concern and investigate regulation of development before decide to buy."

"Tesis ini membahas mengenai penyegelan yang dilakukan oleh Dinas P2B Jakarta Selatan terhadap pembangunan Rusunami Kalibata karena pengembang tidak mengindahkan ketentuan tentang perizinan sejak dalam tahap penjualan sampai melakukan pembangunan. Namun penyegelan tersebut tidak dilakukan sedini mungkin sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga menimbukan kerugian pada konsumen dan citra buruk terhadap kinerja aparat pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatoris. Hasil dari penelitian menyarankan agar pengembang selalu mematuhi ketentuan mengenai perizinan, bagi pemerintah sebelum membual kebijakan harus memperhatikan kesiapan aparat yang akan menjalankan dan kelengkapan perangkat hukum yang mengatur, sedangkan masyarakat sebagai konsumen juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perizinan."

"Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa sebanyak 5,9 juta keluarga belum memiliki rumah. Sementara setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru sekitar 820.000 unit rumah. Selain itu pesatnya urbanisasi di kota-kota besar dan metropolitan telah menyebabkan permasalahan ketersediaan lahan bagi perumahan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian terhadap kinerja produktivitas developer dalam membangun rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI) di DKI Jakarta.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk merumuskan faktor-faktor, dampak, penyebab dan strategi/kebijakan preventive ataupun koreksi terhadap penyebab dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas rusunami.Metode penelitian menggunakan metode survey dengan menyebarkan quesioner berisi variable resiko. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisa uji statistik. Dari hasil analisa uji statistik dengan korelasi dan AHP terhadap hasil tabulasi quesioner responden, didapat empat variable resiko yang berpengaruh sangat tinggi terhadap kinerja produktivitas developer rusunami.Variable tersebut adalah : X11 (Harga konstruksi per m2 yg ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 2 jt/m2), X17 (Review design dilakukan oleh developer), X24 (Subsidi bagi para debitur untuk memenuhi KPR Sarusun), X3 (Pengaruh nilai jual tanah yang tinggi pada pemilihan lokasi perumahan).

---

The Backlog in family housing is recorded to be 5,9 million based on National Social Economic Survey 2004 Central Bureau Statistics. Population growth every year contributes to an additional 820.000 units every year. Urbanization in metropolitan areas also adds to the lack of stock in housing. This research intends to study the factors that influence the productivity of the developer for low cost housing in DKI Jakarta.As for the main goals of this research it self are to calculate facts, impacts, causes and correction action of facts cause that affect the productivity of low cost housing.This research used survey method by spreading risk variable questionnaire. Data processed use statistic test analysis. Based on the correlation and AHP analysis of respondent questionnaire tabulation results, there was four variables which affect to low cost housing developer productivity.Those variables are X11 (Constructions price per m2 is Rp. 2 million/m2 as government decision), X17 (design review done by developer), X24 (Debtors? incentive to fulfill KPR), and X3 (The affect of highland price stock on selecting the housing location)."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaturan dalam tata cara pelaksanaan dan penagihan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah, baik yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 maupun Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode konversi kewajiban ke dalam bentuk dana merupakan upaya paling terakhir yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah dalam rangka penyediaan rumah susun sederhana/murah oleh pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).. Penelitian ini juga menyarankan Pemerintah memberlakukan pemenuhan kewajiban dengan cara membuat pemenuhan kewajiban melalui pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun sederhana/murah oleh pemegang SIPPT sebagai langkah utama dan pertama daripada pemenuhan kewajiban melalui konversi kewajiban ke dalam bentuk dana.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the regulation in fulfillment and collection procedure of simple/inexpensive condominium developing obligation whether arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 540 of 1990 or arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 640 of 1992. This research is normative. The results of this study is that the implementation of obligation converting into fund method is the latest effort in order to utilize the holder of Land-Using Designating Permission Decree in supplying simple/inexpensive condominium. The study also suggests that the Government must impose the fulfillment of the obligation by making the development of simple/inexpensive condominium physically by the holder of permission decree as a main and first method rather than the fulfillment of the obligation by converting into fund."

"Tesis ini berjudul Pengaruh Rumah Susun Sederhana terhadap Peningkatan Kehidupan Sosial dan Ekonomi Penghuninya, Studi kasus Rumah Susun Sederhana Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta. Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : (a) manfaat yang dirasakan oleh penghuni rumah susun sesudah tinggal di lingkungan rumah susun, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dan ekonomi penghuninya ; (b) penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lokasi rumah susun sederhana sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup penghuni. Dengan metode penelitian kualitatif, analisis yang diperoleh sebagai berikut : (a) kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar penghuni rumah susun sederhana belum mengalami perubahan yang berarti setelah tinggal di rumah susun. Kalaupun ada perubahan yang dirasakan hanya dalam bentuk pemenuhan tempat tinggal yang layak (kondisi fisik bangunan), bahkan sebagian penghuni terjadi penurunan seperti karena kepemilikkan rumah di rumah susun sewa, sedangkan sebelumnya hak milik ; (b) sarana dan prasarana bersama (seperti saluran limbah, saluran air bersih, drainase, taman, dan lainnya yang tersedia tidak terpelihara dengan baik, karena penghuni belum dapat beradaptasi dengan lingkungan permukiman baru, selain itu disebabkan status kepemilikan (sewa) menyebabkan rendahnya kepedulian penghuni terhadap lingkungan perumahan dan permukiman ; (c) fasilitas umum (seperti Kantor RW, Pos Siskamling, Ruang Serbaguna) dan fasilitas sosial (seperti sarana pendidikan minimal TK dan TPA, sarana kesehatan minimal Poliklinik tidak tersedia, sedangkan sarana tersebut di lingkungan sebelumnya justru tersedia melalui swadaya masyarakat.; (d) rendah frekuensi pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap upaya peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi para penghuni rumah susun. Di masa akan datang, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi para pembuat keputusan yang berhubungan dengan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan khususnya di Propinsi DKI Jakarta, adalah (a) agar keberadaan rumah susun dapat menciptakan suatu perubahan pola hidup penghuni, dimana penghuni dapat menyesuaian diri dengan lingkungan baru, dan lingkungan fisik rumah susun juga diharapkan dapat mendukung terpeliharanya pranata-pranata sosial yang sebelumnya berlaku di Iingkungan perkampungan bukan rumah susun; (b) Iingkungan rumah susun harus mendorong terciptanya perubahan sosial diantara para penghuni melalui penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai dan tertata dengan baik, sehingga pola kehidupan sosial penghuni yang sebelumnya rendah menjadi lebih baik; (c) terbatasnya ruang hunian mengurangi peran dan fungsi rumah sebagai ruang sosial dan ruang formal karena minimnya luasan ruang per unit rumah. Oleh sebab itu standar kebutuhan ruang perlu ditinjau kembali dalam pembangunan rumah susun di masa mendatang ; (d) peningkatan pembinaan kepada penghuni oleh Pemda DKI Jakarta untuk upaya peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi penghuni rumah susun sederhana."

"Rumah susun merupakan padanan dan kata flat/ apartement. Flat / apartment yang berasal dari bahasa Inggris berarti rumah yang bertingkat .Menurut UU No.16 Th 1985 mengenai Rumah Susun, pengertian rumah susun adalah: Bangunan bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian ? bagian yang distrukturkan secara fiingsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan - satuan yang masing - masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian ? bagian bersama, beranda bersama dan tanah bersama.Rumah susun di Indonesia, khususnya di kota - kota besar seperti Jakarta merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat. Berdasarkan data tentang penduduk tahun 1997, menyatakan 60 % penduduk kota adalah masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah.Dengan demikian perumahan yang disediakan di kota ? kota besar diprioritaskan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sesuai dengan tujuan dan pembangunan rumah susun itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 16 Th. 1985, adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan tujuan tersebut, maka Pemda DKI dan Perum Perumnas dan pihak swasta memprioritaskan membangun rumah susun di daerah pemukiman yang biasanya merupakan pemukiman yang padat dan kumuh. Penghuni yang diprioritaskan untuk mendiami rumah susun tersebut adalah penghuni yang terkena peremajaan lingkungan perumahan tersebut. Masyarakat itu digolongkan ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah.Peneiltian ditujukan untuk melihat adanya hubungan secara kuantitatif melalui analisis regresi berganda peran karakteristik disain pada pembangunan rumah susun sederhana. Penelitian menggunakan sampel dan proyek pembangunan rumah susun sederhana di Jakarta. Data sekunder didapat dan Pemda DKI,Perum Perumnas dan Litbang Pemukiman PU Cipta Karya, data primer didapat dan hash catatan wawancara dengan Konsultan (Arsitek) dan Survey lapangan rumah susun yang ada di Jakarta.Hasil model regresi didapatkan bahwa ada korelasi yang positif antara vaniabel-variabel kualitas Karakteristik Perancangan pada pembangunan rumah susun."

"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."

"Kebijakan pembangunan perumahan rakyat bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan pemerintah melaksanakan program pembangunan perumahan rakyat. Rumah susun sederhana adalah suatu fenomena bertinggal di perkotaan yang muncul karena terbatasnya lahan, terutama kota besar seperti Jakarta. Seiring dengan bertumpuknya penghuni di rusuna, persoalan yang muncul juga terus menumpuk. Penghasilan warga yang menjadi sasaran tidak mampu untuk memikul biaya hunian. Sehingga sebagian penghuninya mulai berganti kepada mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik.Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan dan ketidakjelasan terhadap batasan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipengaruhi oleh nilai guna/tukar rumah bagi penghuninya. Hal ini dapat dilihat sebagai apresiasi komoditas rumah yang berbeda bagi setiap kosumen. Upaya penanggulangannya dirunut melalui evaluasi kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang telah disusun. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat lebih jelas apa yang menyebabkan masalah dalam kebijakan pembangunan perumahan.Pernbahasan dilakukan melalui aspek sosio-kultural dan ekonomi penghuni. Menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan pendekatan tentang makna rumah dengan masalah supply-demand dan pengaruh nilai gunaltukar terhadap rumah sebagai komoditas.Dari hasil analisis ditemukan bahwa masalah yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pembangunan rusuna diakibatkan hubungan-hubungan antara moda produksi industrial dalam supply perumahan dengan demand yang ada. tekanan yang ada menyebabkan nilai guna/tukar pada rumah sebagai komoditas yang mempunyai market yang sangat potensial. Pada akhirnya dari hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan rumah susun sederhana belum mencapai tujuan yang diharapkan.

---

Housing policy in Indonesia encompass two main issue: 1) housing delivery of provision; 2) Upgrading. Public housing is supposed to provide housing for the needy. In reality this is not the case. PERUMNAS housing in many cases has missed its objective's, it has been required by those who are not eligible.

This study examines the mismatch of housing supply to the income groups. It seeks to evaluate the deficiencies of housing policies that many cause the mismatch.

Evaluation study uses the methods of Turner's priorities; of Drakakis-Smith's supply and demand; and of Burgess's idea in commodities. This evaluates: 1) What housing means to the poor; 2) Who supply's whom; 3) The dialectic of use-value and exchange-value.

Four PERUMNAS flat housing have been chosen as case studies. Tanah Abang flat housing; Kebon Kacang flat housing; Kemayoran flat housing; and Cengkareng flat housing. Tanah Abang and Kebon Kacang flat housing represent the personal property of housing, Kemayoran and Cengkareng flat housing represent the rental housing; that provide by government and it has to be used by the poor.

Findings show that the relationship between dweller and housing is closely related to socio-cultural and economic aspect, for example: housing is also a means of earning a living (waning kelontong, arung makan, wartel, laundry, etc); it is not about found standardized housing; strong market forces, especially those who afford market price will increase the exchange value and therefore, tendencies for seeks the house to those who are not eligible."

"An Analysis on the Quality Service of The Management of the Multiple-floored Low-Priced Housings (Case Study of the Multiple-floored Low-priced Housing at the Karang Anyar Village, Sawah Besar Sub District, of Central Jakarta District, in the Province of the Jakarta Capital City)The village Karang Anyar is one of many slum areas found in the Central Jakarta District. But not categorized as illegal housings, since the area has been inhabited for decades and passed on trough some generations, furthermore in the land with once was set in fire that devastate all the housings on it, many of the people living there are already granted with Certificate for the land they occupied.The Development of the Multiple-floored Low-priced Housing provided by the Local Government of the Capital City of Jakarta is part of it's service to the public, in order to meet the need for homes for city inhabitants. It is expected that the management of the multiple-floored housings to provide good service quality for the satisfaction the occupants of the multiple-floored housings.Service represents the implementation of the policy with has been formulated by the policy maker in this case, The Capital City of Jakarta Housing Agency. The service quality referred to including facility service implementation at the Multiple-floored Low-priced Housings at the Karang Anyar village, from unsatisfied up to extremely unsatisfied.The above mentioned matter is due to the lack of personnel to undertake the task on the field as the Person In charge on the location, as will as the inadequate operational cost allocated for the maintenance of the Multiple-floored Low-priced housings, which is caused by the collected can not cover the operational cost need.This research is finding out whether there is correlation or gap between the inhabitant's perception and expectation on the service quality of Multiple-floored housings management as well as the level of quality service implementation which is provided by the management of the Karang Anyar's Multiple-floored Low-priced housings.This research is a descriptive analysis and a case study based, the analysis is performed quantitatively, which can describe clearly factors of the Multiple-floored housings services. The Quantitative analysis is used due to the inclusion of research variables which is aimed at resolving the existing current problem.In this research the respondents are taken from some of the inhabitants of the Multiple-floored Housings involving 150 family heads out of totally 360 family heads occupied the housings.The data collection method used in this research is the questionnaire method in the form of questions list addressed directly at the inhabitants of the Multiple-floored housing based o the accidental sampling technique for those taken as respondent in this research.This kind of Data collection technique is applied to collect main data which '?ill be used to evaluate/answer questions in this research, besides by using study case . Since the case study method has variations can be either simple or even' complex . This case study can be implemented in one or more places at the same time.The outcome of this research reveals description of gap between perceptions and expectations of the occupants against the level of service provided by the management of the Karang Anyar Multiple-floored Low-priced Housings. The highest gap level figure is earned at the reliability dimension measurement reading - 2.48 with satisfaction level scores 42 %. the inhabitants fail to be satisfied according to their expectations. While the occupants satisfaction level from all dimensions (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) stand at 47 °/o with gap level of -2.21. therefore there is a gap between perception and expectation of the inhabitants of the Multiple-floored Low-priced housings of 53%. Therefore an improvement is obviously needed on all dimension of quality service, in order to meet the expectations of the inhabitants as the user of the service provided.Bibliography 60 books ( year 1973 - 2003 )"