Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai Ultimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan (nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dinilai kemampuan dan kepatutan, jika badan hukum itu bukan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilan Bank tetap dinilai kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk Bank Holdings Company.

---

The focus of this study is the reasons for fit and propert test Bank’s Controlling Shareholder and technical problems in determining the legal control by the right person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Shareholder is important because the role and position in a Bank; Ultimate Shareholder determine the Corporation may be adopted with 2 ways, with how tofind those individuals who became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation's ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (right person) of limited company. Meanwhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit and proper test. However, surely the owners of capital stock is basically not have force of law is strong in Indonesian law. Based on that, Bank Indonesia Regulations provide a means to invest in the big capital of the bank, namely the shape of Bank Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive and try tofind the problem-solving in the existing legal."

"Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai Ultimate Shareholder, serta legalitas dalam hal perwakilan saham dalam perbankan (nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sangatlah penting karena peran dan kedudukannya dalam suatu Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dari badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dinilai kemampuan dan kepatutan, jika badan hukum itu bukan berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilan Bank tetap dinilai kemampuan dan kepatutannya. Namun, pemilik modal sesungguhnya dari saham tersebut pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediakan sarana dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu dengan membentuk Bank Holdings Company.

---

The focus of this study is the reasons for fit and propert test Bank’s Controlling Shareholder and technical problems in determining the legal control by the right person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Shareholder is important because the role and position in a Bank; Ultimate Shareholder determine the Corporation may be adopted with 2 ways, with how to find those individuals who became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation’s ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (right person) of limited company. Meanwhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit and proper test. However, surely the owners of Capital stock is basically not have force of law is strong in Indonesian law, Based on that, Bank Indonesia Regulations provide a means to invest in the big Capital of the bank, namely the shape of Bank Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive and try to find the problem-solving in the existing legal."

"Seiring dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan domestik dengan keuangan global dan meningkatnya aktivitas trading yang dilakukan perbankan, pengaturan mengenai resiko pasar (market risk) dalam permodalan bank dipandang sudah saatnya. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menetapkan berbagai perangkat ketentuan yang salah satunya adalah ketentuanketentuan yang terkait dengan pelaksanaan prinsip kehatihatian perbankan. Salah satu aspek paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank adalah kecukupan permodalan. Sehubungan dengan itu, Basel Committee on Banking Supervision dari Bank for International Settlement (BIS) yang menjadi acuan perbankan internasional telah menetapkan dalam amandemen Capital Accord tahun 1996 mengenai penambahan faktor resiko pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank. Untuk menyesuaikan dengan amandemen Capital Accord tersebut, Bank Indonesia yang mengacu pada BIS telah mengeluarkan PBI No.5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Resiko Pasar (Market Risk) sebagai penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Menurut PBI tersebut, resiko pasar yang diperhitungkan adalah resiko suku bunga dan resiko nilai tukar. Selain itu, PBI tersebut juga mengatur mengenai komponen modal bank dan persyaratan bank yang wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank dengan memperhitungkan resiko pasar."

"Dalam mewujudkan perbankan yang kuat, diperlukan praktek Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia memberlakukan ketentuan untuk bank mengenai implementasi GCG, yaitu proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Pemegang Saham Pengendali dan Pengurus. Dengan diterapkannya Fit and Proper Test, industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif mengenai teori-teori dasar dengan mengarahkan pada hukum positif. Penerapan ketentuan Fit and Proper Test di bank umum merupakan suatu metode yang penting dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola dan sifatnya yang menyimpan systematic risk sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya.

---

In realizing a strong banking, required the practice of Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia has provisions for the banks on the implementation of GCG, a fit and proper test (Fit and Proper Test) process for Ultimate Shareholders and Board of the Bank. By the implementation of the Fit and Proper Test, the banking industry can be managed by professional management. The research is normative on the basis of theories by pointing to the positive law. The provisions application of the Fit and Proper Test in commercial banks is an important method because the banks have a special character associated with the amount of public funds entrusted to manage and store its systematic risk so that the public interest is at stake."

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."