Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), pada saat yayasan memberikan dana sebesar 100 miliar untuk memperbaiki citra Bank Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat perihal konsep tujuan berdirinya yayasan, dan tindakan YPPI apakah telah sesuai dengan konsep tersebut serta indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh YPPI. Kesimpulan yang diperoleh adalah Konsep tujuan pendirian yayasan untuk tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan. Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bergerak untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public benefit). Tujuan YPPI dalam anggaran dasarnya adalah bergerak di bidang sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seperti menyelenggarakan pendidikan, pendidikan umum, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi, perbankan, termasuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan penelitian. Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI yang memberikan dana 100 miliar kepada orang-orang tertentu, selain untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, telah melanggar nilai ideal tujuan pendirian yayasan, yaitu untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public benefit). Tindakan Badan Hukum YPPI terindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI. Perbuatan melawan hukum badan hukum yayasan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan organ-organ yayasan tersebut, melanggar asas kepatutan dan melanggar hak subjektif masyarakat. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehatian-hatian yang seharusnya dimiliki oleh organ-oragan yayasan.

---

This Thesis is discussing the indication of unlawful act which was done by Indonesia Development Banking Foundation (YPPI), when the foundation gave fund in the amount of Rp. 100 million to rehabilitate the image of Bank of Indonesia. This research is a descriptive explorative research using juridical normative approach. Problem arisen here is regarding the concept of the foundation’s establishment, and the act of YPPI whether it was done accordingly to such concept also the indication of unlawful acts which were done by YPPI. The conclusion achieved is that the Concept of the purpose of the foundation establishment which is for social and humanity purposes. The foundation is a nonprofit organization which has activities for general interest and public benefit.

The purpose of YPPI in its Articles of Association is having activities in social field to enhance human resources through activities such as holding education, general education, improvement in the knowledge and skill of economic, banking, including holding training, seminar, workshop, and research. By doing such act of those board of directors and advisors of YPPI which had given 100 million fund to certain people, other than for social and humanity interests, had violated the ideal value of the purposes establishment of the foundation, which is for general interest and public benefit.

The act of YPPI Legal Entity was indicated doing unlawful act in giving the 100 million fund to rehabilitate the Bank Indonesia’s image. The unlawful act of foundation as legal entity was according to the Article of 1365 Civil Code Law. The act of such organs of the foundation, has violated the reasonable principles and the subjective rights of the people. That act was also violated the careful principles which are belong to the organs of such foundation."

"Tesis ini membahas indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), pada saat yayasan memberikan dana sebesar 100 miliar untuk memperbaiki citra Bank Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat perihal konsep tujuan berdirinya yayasan, dan tindakan YPPI apakah telah sesuai dengan konsep tersebut serta indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh YPPI. Kesimpulan yang diperoleh adalah Konsep tujuan pendirian yayasan untuk tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan. Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bergerak untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public benefif). Tujuan YPPI dalam anggaran dasarnya adalah bergerak di bidang sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seperti menyelenggarakan pendidikan, pendidikan umum, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi, perbankan, termasuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan penelitian. Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI yang memberikan dana 100 miliar kepada orang-orang tertentu, selain untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, telah melanggar nilai ideal tujuan pendirian yayasan, yaitu untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public benefif). Tindakan Badan Hukum YPPI terindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI. Perbuatan melawan hukum badan hukum yayasan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan organ-organ yayasan tersebut, melanggar asas kepatutan dan melanggar hak subjektif masyarakat. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehatian-hatian yang seharusnya dimiliki oleh organ-oragan yayasan.

---

This Thesis is discussing the indication of unlawful act which was done by Indonesia Development Banking Foundation (YPPI), when the foundation gave fund in the amount of Rp. 100 million to rehabilitate the image of Bank of Indonesia. This research is a descriptive explorative research using juridical normative approach. Problem arisen here is regarding the concept of the foundation’s establishment, and the act of YPPI whether it was done accordingly to such concept also the indication of unlawful acts which were done by YPPI. The conclusion achieved is that the Concept of the purpose of the foundation establishment which is for social and humanity purposes. The foundation is a non- profit organization which has activities for general interest and public benefit. The purpose of YPPI in its Articles of Association is having activities in social field to enhance human resources through activities such as holding education, general education, improvement in the knowledge and skill of economic, banking, including holding training, seminar, workshop, and research. By doing such act of those board of directors and advisors of YPPI which had given 100 million fund to certain people, other than for social and humanity interests, had violated the ideal value of the purposes establishment of the foundation, which is for general interest and public benefit. The act of YPPI Legal Entity was indicated doing unlawful act in giving the 100 million fund to rehabilitate the Bank Indonesia’s image. The unlawful act of foundation as legal entity was according to the Article of 1365 Civil Code Law. The act of such organs of the foundation. has violated the reasonable principles and the subjective rights of the people. That act was also violated the careful principles which are belong to the organs of such foundation."

"Yayasan Trisakti merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk bertindak sebagai pemilik, pengelola, pembina, penanggung jawab, dan badan penyelenggara Universitas Trisakti. Pada tahun 1998, Yayasan Trisakti telah mengangkat Prof.DR. Thoby Mutis sebagai Rektor Universitas Trisakti hingga periode 09 September 2002 ( 4 tahun ). Hingga periode jabatan yang ditentukan tersebut berakhir, Prof.Thoby Mutis menolak untuk berhenti dari jabatannya. Selanjutnya, Yayasan Trisakti menemukan banyak pelanggaran yang dilakukannya dan kemudian menggugat Prof. DR. Thoby Mutis atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Gugatan tersebut ditanggapi dengan jawaban mengenai status hukum Yayasan Trisakti yang tidak terbukti sebagai badan hukum yang sah sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan Universitas Trisakti. Melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) pada tanggal 25 April 2005, Prof. DR. Thoby Mutis dinyatakan terbukti melakukan PMH. Dengan penelitian kepustakaan, dan analisa putusan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 1365 KUHPer yang menjadi dasar hukum dari gugatan PMH merupakan kesatuan dari beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari PMH sempat menggugurkan gugatan Yayasan Trisakti di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Status hukum Yayasan Trisakti sebagai badan hukum yang hanya dapat dibuktikan dengan akta pendirian yang berbentuk fotocopy tetap dinyatakan sah dengan pertimbangan dari Majelis Hakim MA."

"ABSTRACT

Yayasan adalah suatu pranata sosial yang sangat diperlukan untuk mendukung visi, misi dan tujuan pembentukan negara yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu karakteristik yayasan adalah bahwa tujuan yayasan sebagai salah satu harta yang ditersendirikan yang merupakan wadah saluran amal para penyandang dana untuk mencapai tujuan yayasan seperti dimuat dalam Anggaran Dasar. Dalam kaitan dengan penulisan ini, studi kasus mengenai YLPPI merupakan yayasan yang melaksanakan kegiatan pendidikan terutama untuk kalangan bankir dengan tujuan utuk menghasilkan insan perbankan yang berkualitas tinggi dan profesional. Tesis ini akan membahas mengenai kewenangan organ yayasan, dimana terdapat Deputi Gubernur Bank Indonesia ex officio Dewan Pengawas, dalam mengambil keputusan mencampur adukan kedua kepentingan itu sehingga mendatangkan kerugian bagi YLPPI.

---

ABSTRACT

The Foundation is a social institution that is necessary to support the vision, mission and objectives of the state establishment, that is Social Justice for All People of Indonesia. One of the characteristics of the foundation is that the purpose of the foundation as one of the independent treasures for being a charity media for charity donors to achieve the objectives contained in the Domestic Statues. With the presence of a foundation as one business activity, defined as a legal entity consisting of the separate property and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian which does not have members. As background, Decision of Council Meeting of Bank Indonesia Governors as the highest decision making forum in determining the policies of Bank Indonesia that is principled and strategic ordered YLPPI Foundation Board of Trustees for the disbursement of funds to Bank Indonesia. Research conducted using the juridical-normative literature in particular by analyzing the legal materials in the form of primary legislation, rules and regulations regulated or related to the regulation about the position of organ committee particularly the builder foundation towards the Foundation and founder of the foundation of government agencies, especially about RDG legal relationship (Board of Governors? Meeting) in Bank Indonesia and YLPPI Foundation (Indonesian Banking Development Foundation). There?s conflict of Interest, in fact depreciation funds potentially harmful for YLPPI foundation."

"Klasifikasi citra inderaja merupakan salah satu teknik yang penting dalam pembuatan peta suatu wilayah. Hasil dari klasifikasi citra inderaja berupa peta tematik (thematic map) dimana setiap titik (pixel) termasuk di dalam sebuah kelas. Karena adanya sensor noise dan keterbatasan algoritma, peta tematik yang diperoleh mengandung banyak noise yang berbentuk ?salt and pepper? (tidak periodik) sehingga menghasilkan batas antar wilayah yang tidak pasti.Metode Information Fusion yang dikerjakan dalam tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan peta tematik dengan batas yang jelas antar wilayah dan wilayah yang homogen. Metode ini terdiri dari 2 langkah yaitu: pendeteksian sisi dari peta tematik hasil smooth filtering dan citra multispektral penerapan algoritma region growing ada peta tematik untuk menghasilkan batas wilayah yang jelas dan wilayah yang homogen yaitu satu wilayah terdiri dari satu kelas. Metode ini berjalan secara independen dari algoritma klasifikasi, dan bukan knowledge-based algorithm yaitu tidak menggunakan asumsi awal mengenai isi dari citra.Hasil dari analisa menunjukkan bahwa metode Information Fusion yang diajukan oleh Solaiman et al. [SOLA98] masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah tidak dapat mengatasi citra tematik yang memiliki wilayah sebesar 3 piksel atau kurang [SOMB99], tidak adanya usaha penghilangan gangguan sebelum dilakukan deteksi sisi, dan tidak adanya usaha perbaikan pada hasil fusi. Dalam Tugas Akhir ini diajukan perbaikan dari metode Information Fusion [SOLA98] yaitu dengan penambahan modifikasi smooth-filtering untuk menghilangkan gangguan dan memperjelas sisi, dan perbaikan hasil fusi."