Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalampembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenagakerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metodepenelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini berbasis pada analisisterhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundangundangan,maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitianmenyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu perludiperhatikan pihak yang berwenang menandatangani perjanjian itu; Hanyayang berwenang yang boleh menandatangani surat perjanjian; perlu adanyaperan aktif pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini; danperlu dibentuk lembaga pengawas perjanjian kerja yang independen.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibilities of directors in making the limited implementation of theagreement and work with a certain time of labor, By Tax Act. 40 In 2007, the Limited Companyand Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is a qualitative research method using anormative juridical research, so this research is based on the analysis of legal norms, both interms of legal regulations, and law in the sense that the court decision. Results of researchsuggest that in making the agreement work time needs to the authorities that sign the agreement;Only authorized personnel should sign the agreement; need the active role of the government tooversee the implementation of this agreement, and supervisory agencies need to be agreementthat the independent work."

"Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai.Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam rangka memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.Di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP diatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Hal inilah yang akan dikaji apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP secara material tidak memenuhi syarat-syarat kepastian hukum dan asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, isi dari Pasal tersebut tidak tepat, tidak jelas, menimbulkan pengertian ganda, dan tidak sinkron dengan Penjelasannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP juga tidak sesuai dengan sef assessment syslem yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak yang sifatnya sangat subyektif.

---

Self Assessment System gives trustful to tax payers in doing their taxation obligation by themselves. Fiscus act bolh as a counsellor and a supervisor on it. They have to make sure that the tax payers have done their taxation obligation and acquired their taxation rights well.

The goals of Tax Regulation are certainty and equity. The rules, in the Tax Regulation, have to agree with the goals of the Tax Regulation. The rules have to be clear, certain, and not ambiguous. Without certainty, so equity can’t be reached. Certainty and equity must be given to the tax payers so they won’t fell doubtful in doing their taxation obligation and acquiring their taxation rights. Tax must be written and arranged in the Tax Regulation. It must be able to create certainty and equity.

In practice, it is difficult to get equity. Tax payers have right to get and to look for equity. Tax payers have right to acquire the subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. Tax Regulation has rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. This research will analyze whether the rule can give certainty and equity to tax payers.

According to the result of this research can be concluded that the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong doesn’t give certainty and equity to tax payers. The rule is not suitable with certainty principle and equity principle in the Tax Regulation. In this case, the rule is not clear, not certain and has ambiguous. The rule doesn’t agree with the goals of Tax Regulation to give certainty and equity to tax payers. In the implementation the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong is not suitable with Self Assessment System in Indonesia because certainty and law enforcement become exlinct."

"Tesis ini membahas mengenai beberapa klausul spesifik dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma dengan menggunakan asas proporsionalitas sebagai landasan utama untuk menilai apakah perjanjian tersebut telah mengakomodir kepentingan para pihak secara fair. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dimana dari data sekunder yang ada dilakukan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hubungan kemitraan inti-plasma ini para pihak berada dalam 'posisi tawar' yang tidak seimbang, sehingga pada tahap pra kontrak asas proporsional tidak terpenuhi, sedangkan pada tahap pembentukan kontrak terdapat klausul yang memenuhi asas proporsionalitas, namun ada pula yang tidak memenuhi asas proporsionalitas. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengefektifkan program kemitraan inti-plasma ini, selain itu perlu adanya pembekalan wawasan akan aspek-aspek hukum kontrak serta konsekueansinya bagi para peternak/petani plasma, serta perlu dibentuk suatu organisasi peternak/petani plasma sebagai wadah advokasi/pendampingan para anggotanya.

---

This thesis discusses about some specific clause in the 'Inti-Plasma' Partnership Agreement using 'the proportionality principle in commercial contract' as the primary basis for asessing whether the agreement has accommadate the interests of the parties fairly. This research is an explanatory research which use 'juridical-normative' format were collected the data from the seccondary data which analysed by qualitative methods. The conclusion from this study is, in the 'inti-plasma' relationship the parties are in a unbalance bargaining position,so that in the stage of 'pre-contract' , that principle are not met, while at the stage of 'formation of contracts' there are some clauses that met and does not met with that principle. In the end, the researcher suggest that government intervention is needed to streamline the 'inti-plasma partnership program' eficienly, in addition to the need for debriefing the ranchers/farmers about any aspects of contract law and its consequences for their bussiness relation, beside that it's need to set up an organization of ranchers/farmers as a forum to accommodate the inspirations and the interests of its member, so that through these forum can provide safeguards provisions for a fair contract although the contract was made in the standard agreement."

"Tesis ini khusus membahas pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan akibatnya terhadap PSC. Dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, historis, antisipatif dan komparatif maka kita dapat memahami makna dari pasal 31 ini. Penelitian ini adalah penelitian perskriptif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini sudah jelas bahwa perjanjian wajib dalam bahasa Indonesia dengan batasan khusus terhadap perjanjian dengan tujuan tertentu di Indonesia. Pasal 31 ini sebagai alasan yuridis terhadap PSC yang dilaksanakan di Indonesia diwajibkan dibuat juga dalam bahasa Indonesia.

---

This thesis specifically discusses article 31 of Law Number 24 of 2009 and its implication on the PSC. To understand the meaning of Article 31 the author uses the method of gramatikal, historis, antisipatif and komparatif interpretation. This study uses a prescriptive-descriptive design. The results stated that the meaning of the article is clear that the agreement shall be made in the Indonesian language which is only for the agreement with certain purposes in Indonesia. Article 31 is the juridical reason why a PSC in Indonesia must be made in the Indonesian language."

"Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam judul tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam judul (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (perdagangan). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan putusan No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam perjanjian kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus arbitrase yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil anallisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausula-klausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa perjanjian dagang yang telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU no. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the court. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the court is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process dispute reolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis.

From this research we can see how the arbitration clauses the court contained is not (yet) able to accommodate the effectiveness of dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of the details in the arbitration clauses the ineffectiveness on the dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan (Arbitration Law) that the parties in the contractlose their right to take the disputes to the general court and relevant court is barred from receiving and shall dispute settlement reguest, apparently there still disputes case is accepted by the general court.

From the results of the analysis of the case, the author suggest the improvements can be made in darfting the arbitration clauses in the agreements, especially in the court view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the contract disputes cases which its includes the arbitration clauses, it is necessary to socializw the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration van be really effective."

"Penafsiran suatu perjanjian atau kontrak yang didalam KUHPerdata diatur melalui Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 masih diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi perjanjian atau kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Dengan adanya penafsiran perjanjian atau kontrak diharapkan maksud para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan agar dalam merumuskan perjanjian atau kontrak hendaknya para pihak yang terlibat harus memperhatikan kata-kata dan maksud yang tersirat didalam perjanjian atau kontrak tersebut sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat isinya jelas, mudah dipahami serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Akan tetapi, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pihak yang terlibat didalam perjanjian atau kontrak hendaknya penafsiran terhadap isi perjanjian atau kontrak tersebut tetap dilakukan secara adil dan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga pelaksaan isi perjanjian atau kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik.

---

The interpretation of agreement or contract in Civil Code which have been set in Article 1342 until Article 1351 still be needed for parties involved. In view of the differences in interpretation of the contents in the contract or agreement this can cause misunderstandings and obstructing the fulfillment of achievements which have been formulated in that agreement or contract. The agreement or contract interpretation can give a good meaning for the parties in that agreement or contract so there will be a clear understanding to fulfill the agreement. This research is using literature study of juridical-normative.

The result of this research needs to be that the parties has to know carefully the meaning of the words or content of the agreement or contract in order to be clearly or easily understood and could not have any different interpretation. But, if there still are different interpretations between parties involved in that agreement or contract, it should be fair and guided by the existing rules in the interpretation of the agreement or contract content so the implementation of the agreement or contract content can be concluded properly."

"ABSTRAKPasal 29 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan penyampaian laporan adanya perjanjian perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai syarat mengikat dan berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam kenyataannya ditemukan akta Perjanjian Perkawinan yang terlambat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Disamping itu ditemukan pula Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyatakan terdapat pengoperan hak-hak atas saham suami dan isteri dalam keadaan Akta Perjanjian Perkawinan mereka belum disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan adanya penyimpangan tersebut, maka terdapat ancaman kebatalan atas akta Perjanjian Perkawinan dan pengoperan hak-hak atas saham tersebut.

---

ABSTRACTArticle 29 (1), Law of Republic of Indonesia No 1 of 1974, obliges the delivery report to the Officer of the Civil Registry Office as binding conditions and the occurrence of Prenuptial Agreement for the third parties, at the time of or before the marriage take place, but in fact there is a Prenuptial Agreement that late to be reported and verified by the Officer of the Civil Registry Office. Beside that, there is a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which stated there was transfer of rights of the shares between husband and wife in the condition that their Prenuptial Agreement has not been verified by the Officer of the Civil Registry Office. With deviation described above mention, then there is threat of nullification on the Prenuptial Agreement and transfer the rights of the shares.

---

"

"Self Assessment System yang dianut perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas jalannya pemenuhan kewajiban tersebut dan harus riemastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang berlaku.Oleh karena itu perlu diberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak agar tidak ada keragu-raguan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya ataupun menuntut haknya. Pajak harus diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya Undang-Undang Perpajakan harus mampu memberikan kepastian hukum yang dimaksudkan di atas.Salah satu hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah memperoleh pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal inilah yang akan dikaji mengapa masih diperlukan upaya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan bagaimana ketentuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi ditinjau dari sistem self assessment.Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Upaya kepastian hukum dan keadilan masih diperlukan dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak, karena dapat saja terjadi pengenaan saksi administrasi kepada Wajib Pajak yang kemungkinan disebabkan ketidaktelitian petugas pajak dan Pemberian Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak kurang tepat dalam sistem self assesment, karena kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada dan sifatnya sangat subyektif, dimana ketetapan yang telah dibuat dapat dihilangkan hanya karena alasan ketidaktelitian semata dan memberikan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang sangat luas."

"Putusan No. 89 PK/TUN/2008 yang berkekuatan hukum tetap telah memenangkan Susuna Dewi dan menyatakan batal Sertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat, Sertipikat HGB No. B.119/Kuningan Barat, dan Sertipikat HGB No. 198/Kuningan Barat serta Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan. Namun, pembatalannya tidak dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena adanya perdamaian di antara para pihak yang tertuang dalam Akta Perdamaian Tanggal 21 Desember 2011 Nomor 117 (Akta Notaris). Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai kekuatan hukum Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut ditinjau dari mekanisme eksekusi otomatis dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta implikasi hukum dari Akta Perdamaian Nomor 117 terhadap Putusan No. 89 PK/TUN/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan tipelogi deskriptif untuk membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak yang telah dinyatakan batal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara administrasi. Sedangkan, hak atas tanah yang lahir daripadanya yang bersifat keperdataan tidak hapus. Akta Perdamaian Nomor 117 yang mengesampingkan Putusan No. 89 PK/TUN/2008 dapat dilakukan karena substansi dari keduanya serupa, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum Susuna Dewi yang telah dirugikan. Akan tetapi, Akta Perdamaian Nomor 117 tidak menghilangkan kewajiban BPN untuk membatalkan Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan serta jalannya perdamaian hanya didasarkan pada itikad baik para pihak karena tidak dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian.

---

Decision No. 89 PK/TUN/2008, which has a permanent legal force, has won Susuna Dewi and has cancelled HPL Certificate No. 1/Kuningan Barat, HGB Certificate No. B.119/Kuningan Barat, and HGB Certificate No. 198/Kuningan Barat and the related Decree on the Granting of Rights. However, the cancellation was not carried out by the National Land Agency (BPN) because of the peace between the parties as stated in the Peace Deed dated 21 December 2011 Number 117 (Notary Deed). The main issues discussed were regarding the legal power of the Certificate and Decree on the Granting of Rights in terms of the automatic execution mechanism in Article 116 paragraph (2) of Law Number 5 Year 1986 regarding State Administrative Courts as well as the legal implications of the Peace Deed Number 117 on Decision No. 89 PK/TUN/2008. The research method used is juridical normative and uses descriptive typology to discuss the object of research from the point of view of laws and regulations in effect. The results of this study indicate that the Certificate and the Decision to Grant the Rights which have been declared null and void have no administrative legal force. Meanwhile, land rights that are born thereof which are civil in nature are not deleted. Peace Deed Number 117 which overrides Decision No. 89 PK/TUN/2008 can be implemented because the substance of the two is similar, namely to protect the legal interests of Susuna Dewi which have been violated. However, the Peace Deed No. 117 does not eliminate the obligation of BPN to cancel the Certificate and Decision to Grant the Rights concerned and the peace is only based on the good faith of the parties because it is not reinforced in a Conciliatory Decision."

"Pekerja kontraktor lepas pantai memiliki risiko tinggi dan pada fase Hook-up, Pre-commissioning dan Commissioning menerapkan sistem daily trip yang mana pekerja menempuh perjalanan dari darat ke laut selama ±2,5 jam tergantung kondisi cuaca. Aktivitas pada fase Hook-up, Pre-commissioning dan Commissioning dengan berbagai karakteristik pekerjaan meliputi pengangkatan, pengelasan dan pengetesan. Perjalanan dan aktivitas tersebut dapat menyebabkan kelelahan. Di PT X sudah terjadi dua kali near miss dan tiga kali property damage dengan akar masalah yang menunjukkan gejala dan efek dari kelelahan. Kelelahan dapat mengurangi kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan komunikasi, produktivitas, kewaspadaan, kinerja fisik dan mental serta menurunkan motivasi kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran kelelahan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kelelahan pekerja kontraktor lepas pantai pada fase Hook-up, Pre-commissioning dan Commissioning. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan desain studi cross-sectional. Sampel penelitian diambil dari jumlah populasi pekerja kontraktor lepas pantai sebanyak 153 pekerja. Kuesioner Fatigue Assessment Scale (FAS) digunakan untuk mengukur kelelahan subjektif, kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) digunakan untuk mengukur kualitas tidur, kuesioner Sleep Hygiene Index untuk mengukur sleep hygiene dan Pulse Oximeter digunakan untuk mengukur denyut nadi atau detak jantung. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kuantitatif, analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Uji statistik menggunakan chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5% (CI=95% dan α=5%) dan multivariat regresi logistik. Hasil pengukuran kelelahan secara subjektif menunjukkan 27,5% pekerja mengalami kelelahan sebelum bekerja. Pengukuran kelelahan subjektif setelah bekerja dan pengukuran kelelahan objektif menunjukkan mayoritas pekerja mengalami kelelahan masing-masing sebanyak 53,6% dan 52,9%. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi kesehatan, kualitas tidur, sleep hygiene, beban kerja dan desain roster dengan kelelahan subjektif sebelum bekerja (dengan nilai p<0,05). Terdapat hubungan yang signifikan antara usia, status gizi, kualitas tidur, sleep hygiene dan beban kerja dengan kelelahan subjektif setelah bekerja. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia, kondisi kesehatan, waktu tidur, kualitas tidur, sleep hygiene dan beban kerja dengan kelelahan objektif. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kelelahan pekerja kontraktor lepas pantai yaitu usia, status gizi, kondisi kesehatan, waktu tidur, kualitas tidur, sleep hygiene, beban kerja dan desain roster. Faktor kualitas tidur adalah faktor dominan yang berpeluang mempengaruhi kelelahan subjektif sebelum dan setelah bekerja, sedangkan faktor dominan yang berpeluang mempengaruhi kelelahan objektif yaitu beban kerja.

---

Offshore contractor workers have high risk and for the phase of hook-up, pre-commissioning and commissioning implementing daily trip system, where workers take trips from onshore to offshore for ±2,5 hours depending on weather conditions. Activities in phase of hook-up, pre-commissioning and commissioning with various characteristics of work including lifting, welding and testing. These trips and activities can cause fatigue. In PT X there have been two near misses and three property damage with root cause that show symptoms and effect of fatigue. Fatigue can reduce decision-making skills, communication skills, productivity, alertness, physical and mental performance and decrease work motivation. Purpose of this research was to overview fatigue and identify what factors affect fatigue of offshore contractor workers in the phase of hook-up, pre-commissioning and commissioning. This research uses observational analytical methods with cross-sectional study design. Research sample taken from offshore contractor workers population as many as 153 workers. Fatigue Assessment Scale (FAS) questionnaire used to measure subjective fatigue, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire used to measure sleep quality, Sleep Hygiene Index questionnaire used to measure sleep hygiene and Pulse Oximeter used to measure pulse or heart rate. Obtained data are analyzed with quantitative approaches, data analysis using univariate, bivariate and multivariate analysis. Statistical test used chi-square with confidence interval is 95% and error interval is 5% (CI=95% and α=5%) and multivariate logistic regression. Results of subjective fatigue measurement prior work showed that 27,5% workers had fatigue. Subjective fatigue measurement after work and objective fatigue measurement showed that the majority of workers have fatigue each as much as 53,6% and 52,9%. There are significant relationships between health condition, sleep quality, sleep hygiene, workload and roster design with subjective fatigue prior work (with p value<0,05). There are significant relationships between age, nutritional status, sleep quality, sleep hygiene and workload with subjective fatigue after work. There are significant relationships between age, health conditions, sleep quantity, sleep quality, sleep hygiene and workload with objective fatigue. It can be concluded that factors which affect fatigue of offshore contractor workers are age, nutritional status, health conditions, sleep quantity, sleep quality, sleep hygiene, workload and roster design. Sleep quality factor is the dominant factor that has the opportunity to affect subjective fatigue, while the dominant factor that has opportunity to affect objective fatigue is workload."