Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajakpenghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasanmengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efekpenerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT CSES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan sertaundang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara sertamenelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

AbstractThis study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of UpstreamOil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders,particularly the effects of the implementation and application of these regulationsto the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading theliterature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and alsointerviews and reviewing data held BUT C SES."

"Pada tahun 80an hingga tahun 1986, penerimaan dalam negeri sangat tergantung pada sektor migas. Bahkan dalam tahun 1981/1982, penerimaan sektor migas mencapai 70,9% dari seluruh penerimaan dalam negeri. Dengan mulai berlangsungnya resesi dunia tahun 1979, yang efeknya mulai dirasakan Indonesia tahun 1982, merupakan sinyalemen bagi pemerintah Indonesia untuk mulai berkemas meninggalkan ketergantungannya terhadap penerimaan migas. Mulai tahun 1982/1983, penerimaan migas turun menjadi 65,95%, kemudian meningkat lagi menjadi 69,35%. Namun hingga tahun 1996/1997, penerimaan migas menunjukkan penurunan terus sampai mencapai 18,06%. Oleh karena perkembangan penerimaan migas mengindikasikan adanya ketidakpastian, maka penerimaan pajak dalam struktur penerimaan dalam negeri sejak tahun 1986/1987 terus diupayakan untuk lebih berperan karena penerimaan pajak akan lebih menjamin kestabilan bagi tersedianya somber penerimaan negara. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak ata Bumi dan Bangunan (BPHTB), Pajak Lainnya, Bea Masuk, Cukai dan Pajak Ekspor. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah.Menurut Muhammad (1992:1), Tjakradiwirja (1993:217-223) dan Prasentiantono (1997:191), pajak merupakan perwujudan dari kemampuan sendiri membiayai kegiatan pembangunan dari seturuh komponen bangsa. Hai ini sesuai dengan program pemerintah untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan penjualan minyak bumi yang rentan dari faktor faktor eksternal. Dari perspektif ekonomi, kemandirian diartikan sebagai pengurangan ketergantungan perekonomian terhadap luar negeri, mengurangi campur tangan Iuar negeri, dan meningkatkan kemampuan penggunaan dan penggaiian potensi yang ada. Sedangkan dari segi politik, kemandirian diartikan sebagai peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun Variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penghasilan Wajib pajakl dan sanksi pajak.Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Penelitian ini digunakan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil menengah di SMESCO MT.Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpa akannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine what factors are affecting the consciousness of small and medium entrepreneurs in meeting tax obligations. The variables to be studied is the knowledge and understanding of tax laws, income tax payers and tax penalties.

The sample in this study were small and medium enterprises in SMESCO MT.Haryono. This study used a survey conducted for small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. Once the data is collected, the testing performed by the method of multiple linear regression analysis With SPSS 17.

The results of this study are knowledge and understanding of tax laws do not affect the awareness of taxpayers in meeting tax obligations. Statutory income tax rate and tax sanctions have any effect on the Willingness of taxpayers to fulfill tax obligations."

"Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung. Pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat jumlahnya membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untukmemenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab serta dibutuhkan suatu kebijakan dalam perpajakan untuk memperoleh suatu pemungutan pajak yang berazaskan keadilan bagi semua pihak.Kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan juga menyentuh industri sepatu di Indonesia. Industri sepatu di Indonesia yang pada saat sekarang ini mengalami pasang surut mempunyai perbedaan dengau industri pada umumnya, yailu banyak menerima jasa maklon dari perusahaan lain atau memberikanjasa maklon ke perusahaan lain. Untuk itu terdapat beberapa kebijakan perpajakan pada industri sepatu di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metodedeskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan danpenelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Ketentuan perpajakan pada induslri sepatu di Indonesia terdapat beberapaketentuan khsusus disarnping ketentuan perpajakan pada umumnya seperti untuk jasamaklon. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon (Contract Manufacturing) adalah semuapemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu, dimana prosespengerjaannya dilakukan pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasi,bahan baku dan/atau/barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akandiproses sebagian atau seluruhnya disediakan pihak pemakai jasa.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpuian bahwa PT XYZ telahmelaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT XYZjuga berkewajiban dalam memotong PPh1 Pasal 23 terhadap Jasa Pemeliharaan, Sewa,dan Jasa Maklon. Untuk jasa maklon perusahaan telah melakukan pemotongan sesuaidengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 15% x 40% = 6%. Untuk kegiatan usahaJasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-anak dikenakan pajak dengan tarif efektif sebesar 2,1 %.Alas dasar kesimpulan tersebut di atas maka disarankan Untuk mendorongindustri Sepatu dalam negeri agar dapat hcrsaing dengan negara-negara lain makadipcrlukan adanya insentif investasi, termasuk insentif perpajakan. Untuk memenuhiprinsip keadilan dan untuk menunjang sektor industri sepatu maka ketentuan untuk jasamaklon (contract manufacturing) internasional dibidang produksi mainan anak-anakagar diterapkan juga untuk kegiatan jasa maklon lainnya.

---

A tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all witout reference to special benefits cortferred. As tax is the most viable source of revenue to comply with the country's increasing expenditure, it needs the support of the citizen as Tax Payer to fulfill their tax obligations according to the current and up dated tax regulations truthfully and in accountable manner. The support can be given by making the just and non-discriminatory tax policy for all parties

Tax policy , tax administration, and tax regulations also has their affects on the shoes industry in Indonesia. Nowadays shoes industry in Indonesia has been through a lot of ups and downs, and this particular industry has distinctiveness hom any other

common industries, which is by taking and giving many contract manufacturing services to another company. For that purpose, there are some tax policies for shoes industry in Indonesia.

The research method that the writer used is qualitative descriptive method, with data collecting by documentation study and field research by interviewing the related parties.

There are some general regulation ; like contract manufacturing service, and particular regulation in lndortesia?s shoes lndustry. The term contract manufacturing deline here as all the rendering of a any kind of services in a finishing process of a particular object, whereas the process of the production is completed by the party who

give that certain services, while the specification, raw materials and/or the in process product andfor the complementary material that will be processed selectively or entirely are provided by the user of the service.

Based on the previous discussion with the related parties, there is a conslucion that XYZ Company already perform and fulfill its tax obligation according to the current and up dated tax regulations. XYZ Company also has the responsibility to withhold Income Tax Article 23 about Maintaining Services, Rental Services, and

Manufacturing Contract Service. For manufacturing contract services. the company already execute the witholding responsibility according to the appropriate regulation,which is I5 % x 40% = 60%. On the other hand, the international Contract Manufacturing Services in Children Toys Production Industry only charge the effective

tax rate 2,1 %

Based on the conclusion above, therefore it is already become a need for an investement incentive, including tax incentive to support and reinforce the national shoes industry to compete with the' shoes industies in another country . To perform the fairness and justice standard and to support the shoes industry, therefore it is

expected that the regulation that is applied in intemational contract manufacaturing service children toys production will also be applied in any other contract manufacturing service for any industry."

"Contract of Work in management treated as lex spesialist derogates lex generalist against other regulations. This particular regulation may legally null a common regulation if the regulation has a same position, including tax law. if there is taxation in the business agreement, the common applied taxation law cannot be as the ground of tax calculation because they have the same position. The taxation policy, which becomes the ground of Contract Of Work influenced by taxation policy which applied at the time the business agreement is signed. That is why the taxation condition consist in the business agreement is different between the first generation in 1968 until seventh generation in 1999 until now.The lex spesialis derogat lex generalis taxation condition consist in the Contract Of Work, causing problems in taxation especially to KPP PMA III the tax services office which serve the mining sector. KPP PMA lll appeal upon the decision which is not conform with tax payer application. Among others is Withholding Tax Tariff beside PDBR : Loss Remedy and Value Added Tax.For data collection and thesis composition, the research type taken is descriptive analytic with qualitative approach, among others through research study at Tax Services Othce PMA lll and interview with 9 information sources, and literature study using tax web site, internet and others literature.The existence of taxation administration policy which reflect the taxation law principles such as legal certainty, legality principle, hierarchy principle and consistency principle, so a certain regulation will not lie on top on another regulation and will not confused the businessman.Certain taxation policy reformations not only oriented at tax revenue, but also reflect neutrality against all interest of local and central govemment, especially the regions in Indonesia are autonomy regions, so it will not resist the investors to invest in indonesia, particularly in mining sector.Backup jurisprudence is needed in a policy formed in legitimately regulation by the House of Representative and that regulation rellect the synchronization between the interest parties among others Directorate General of Tax with Directorate General of Mining and Energy. So there will be no more taxpayer submit an appeal with the same problems in the field."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas pengelolaan Piutang PBB-P2 di Kabupaten Majene berdasarkan 5 Unsur SPI COSO. Pemerintah Kabupaten Majene mendapat kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam melakukan pengelolaan Piutang PBB-P2 sejak tahun 2014. Dalam praktiknya mengalami kendala diantaranya jumlah Piutang PBB-P2 macet mencapai 61,29% dari total piutang PBB-P2 berdasarkan klasifikasi umur piutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan wawancara dengan 2 Narasumber dan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 5 Responden, menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal BAPENDA Kabupaten Majene dalam pengelolaan Piutang PBB-P2 belum efektif dengan adanya kelemahan pada unsur lingkungan pengendalian dan pemantauan. Selain itu, hal yang menjadi penghambat pelaksanaan pengendalian internal adalah kepatuhan wajib pajak yang rendah karena kurangnya informasi yang memadai mengenai Piutang PBB-P2, dan perhitungan Piutang PBB-P2 yang kurang akurat karena tidak didukung dengan rincian yang jelas dan belum adanya pemutakhiran NJOP

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the internal control system for the management of PBB-P2 Receivables in Majene Regency based on the 5 Elements of COSO's SPI. The Majene Regency Government has received authority from the Central Government in managing PBB-P2 Receivables since 2014. In practice, it has experienced obstacles including the number of non-performing PBB-P2 receivables reaching 61.29% of total PBB-P2 receivables based on the age classification of receivables. This research was conducted using a qualitative descriptive method with a case study method. Based on interviews with 2 informants and the results of questionnaires distributed to 5 respondents, the results show that the internal control system for the Majene District BAPENDA in managing PBB-P2 receivables has not been effective due to weaknesses in the control and monitoring environment elements. In addition, things that hinder the implementation of internal control are low taxpayer compliance due to a lack of adequate information regarding PBB-P2 Receivables, and the inaccurate calculation of PBB-P2 Receivables because it is not supported with clear details and there is no NJOP update."