Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan global, merek semakin memiliki peran penting dalam suatu bisnis, bukan hanya sebagai tanda pembeda barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan, tetapi juga sebagai strategi bisnis. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha baik dari Indonesia maupun luar negeri yang ingin mereknya mendapatkan pelindungan di banyak negara. Sebelum tahun 1891, agar suatu merek mendapatkan pelindungan, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke negara-negara tempat pelindungan diinginkan. Kemudian pada tahun 1891 upaya untuk mempermudah proses pendaftaran merek secara internasional dimulai dengan lahirnya Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Persetujuan Madrid) dan diikuti dengan Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Protokol Madrid) pada tahun 1989. Pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu, Indonesia resmi menjadi anggota Protokol Madrid, dan telah berlaku efektif di Indonesia mulai tanggal 2 Januari 2018. Oleh karena itu dalam skripsi ini akah dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan pendaftaran merek internasional dengan Sistem Madrid serta pengaruhnya terhadap pendaftaran merek di Indonesia.

---

Along with the significant growth of global trade, marks increasingly has an important role in a business, not only to differentiate similar traded goods or services but also as a business strategy. Thus, many local and foreign businesses seek for protection of marks in many countries. Prior to 1891, for a mark to be protected, applicants must file for a registration of marks directly to the countries where the protection sought. In 1891 attempts to facilitate the process of international registration of marks began with the signing of Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks and followed by Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Protocol Madrid) in 1989. On 2 October 2017, Indonesia officially became a member of the Madrid Protocol and has come to effect in Indonesia since January 2, 2018. This thesis will further discuss about the international registration of marks using provisions in Madrid Protocol as well as its impact on the registration of marks in Indonesia."

"Tesis ini membahas rencana Pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional Madrid Protocol yaitu suatu sistem pendaftaran merek secara internasional. Hasil penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris ini pun menyimpulkan bahwa Madrid Protocol memang memberikan manfaat bagi pemohon merek berupa biaya pendaftaran merek ke semua negara anggota konvensi yang jauh lebih murah serta, ketepatan jangka waktu pemrosesan pendaftaran. Namun, Pemerintah harus menunda rencana ratifikasi tersebut mengingat masih terdapat permasalahan lain yang menjadi fokus utama saat ini

---

The focus of this study is Government planning to ratify international convention Madrid Protocol that refers to trademark international registration system. This normative research which identified as explanatory found conclusion that Madrid Protocol itself contains benefit for the applicant of trademark registration such as low cost needed to do registration all over the state which are members of the convention also effectivity of time. But in other way, the Government have to cancelled the plan since there are still so many urgent problem need to handle first."

"ABSTRAKTesis ini membahas rencana Pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional Madrid Protocol yaitu suatu sistem pendaftaran merek secara internasional. Hasil penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris ini pun menyimpulkan bahwa Madrid Protocol memang memberikan manfaat bagi pemohon merek berupa biaya pendaftaran merek ke semua negara anggota konvensi yang jauh lebih murah serta, ketepatan jangka waktu pemrosesan pendaftaran. Namun, Pemerintah harus menunda rencana ratifikasi tersebut mengingat masih terdapat permasalahan lain yang menjadi fokus utama saat ini.

---

ABSTRACT

The focus of this study is Government planning to ratify international convention Madrid Protocol that refers to trademark international registration system. This normative research which identified as explanatory found conclusion that Madrid Protocol itself contains benefit for the applicant of trademark registration such as low cost needed to do registration all over the state which are members of the convention also effectivity of time. But in other way, the Government have to cancelled the plan since there are still so many urgent problem need to handle first."

"Piracy merek masih banyak terjadi di Indonesia meskipun kita sudah menganut sistem pendaftaran konstitutif. Ini menunjukkan bahwa ada kendala lain yang menyebabkan masih memungkinkannya piracy merek untuk dilakukan dan berkembang di Indonesia. Piracy merek ini Brat kaitannya dengan merek terkenal. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Paris, juga sebagai anggota WTO, Indonesia wajib melindungi keberadaan merek terkenal. Namun, di Indonesia merek terkenal mempunyai permasalahannya sendiri, c?iantaranya regulasi yang belum jelas. Maka pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terhadap suatu permohonan pendaftaran merek memegang peranan panting dalam mencegah pembajakan merek. Dirjen HaKI-pun mempunyai kendalanya sendiri dalam melakukan pemeriksaan substantif.Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan pemeriksaan substantif dengan pembajakan merek, tanggung jawab Dirjen HaKI terhadap putusan yang telah dibuat bila terjadi pembajakan merek, dan upaya hukum korban pembajakan merek. Dengan metode penelitian normatif, melalui bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama, penelitian ini mempunyai sifat perskriptif. Dan basil penelitian, penulis menemukan Undang-Undang Merek kita sekarang mempunyai celah hukum dalam melindungi merek terkenal, namun juga memberikan upaya hukum bagi korban pembajakan merek, serta Dirjen HaKI dalam juga sangat membutuhkan bantuan pihak-pihak lain dalam tugasnya."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat hidup masyarakat dunia semakin mudah, sama hal nya dengan   masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat dihadapkan dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan termasuk di instansi pemerintahan maupun swasta. Contoh dari transfromasi yang terjadi adalah dengan adanya pendaftaran merek berbasis online atau melalui aplikasi. Hal terkait pendaftaran secara elektronik atau online ini telah ditetapkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Namun,  pada implementasinya DJKI membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk dapat menerapkan sistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sistem pendaftaran merek secara online pada DJKI. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Merek, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah DJKI telah menerapkan pendaftaran merek dengan baik walaupun banyak kendala seperti resistensi yang tejadi dari pihak internal maupun eksternal, banyaknya aspirasi dari berbagai stakeholders dan lain-lain.

---

The rapid development of technology and information makes life easier for the people of the world, just like the Indonesian people. Currently, society is faced with changes in the environment, including in government and private agencies. An example of the transformation that occurs is the presence of online-based trademark registration or via an application. Regarding electronic or online registration, it has been stipulated in Law No. 20 of 2016. However, in its implementation, DGIP takes approximately three years to be able to implement the system. This study aims to analyzing the application of the online trademark registration system at DGIP. The theory used in this research is the brand, public service, and policy implementation.  The method used in this study is qualitative, data collection techniques with in-depth interviews. The results obtained from this study are that DGIP has implemented trademark registration well, although there are many obstacles such as resistance that occurs from internal and external parties, the many aspirations from various stakeholders, and others."

"ABSTRAKDi dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek memegang peranan yangsangat penting untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya dan untuk menjagaterjadinya persaingan yang sehat. Ketentuan pemberian perlindungan hukum untuk merekdiatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang antara lain terdapatpada pasal 5 ayat (d) yang menyatakan bahwa ?suatu merek tidak dapat didaftarkan apabilamerupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakanpendaftarannya?. Namun pada beberapa permohonan permintaan pendaftaran merek dimanapemohon yang cenderung membuat suatu merek dengan menggunakan kata-kata yang samaatau merupakan kata-kata keterangan dari barang atau jasa dapat juga lolos dari ketentuan pasal5 ayat (d) tersebut dan pemohon mendapatkan sertifikat merek. Di dalam perdaganganinternasional, merek yang pengertiannya sama dengan barang atau jasa disebut dengan MerekGenerik dan merek yang merupakan keterangan dari barang atau jasa disebut dengan MerekDeskriptif. Terhadap permasalahan di atas diperlukan penelitian pada pengaturan pemberianhak merek pada Undnag-Undang Merek dan penerapannya pada permohonan merek sertakajian terhadap teori-teori hukum yang terkait sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan pemberianhak merek di masa mendatang.

---

ABSTRACTIn the commerce of goods and services, the trademark has a very important todifferentiate a product with other products and to keep in the fair competition. The provisionfor trademark protection has regulated in Trade Mark Law No. 15/2001 contained in Article 5point (d) which states that "trademark can not be registered if the description or inconnection with goods or services for a registration". However, some applications where theapplicant for registration of a trademark that tends to create a trademark by using thesame words or a description word of the goods or services traded and the applicant obtain acertificate of trademark . In the international trading, meaning the same brand of goods orservices referred to as ?Generic Mark? and mark which is a description of the goods orservices referred to in ?Descriptive Marks?. According to the above problems need toresearch on the regulation of trademarks as well as its application to request a review of thelegal theories are relevant to generic mark and descriptive mark for managed trademarkregistration entitlements for the future."

"Penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik, atau yang disebut dengan Fidusia Online, menawarkan banyak kemudahan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain membantu Ditjen AHU dalam memenuhi prinsip one day service, Fidusia Online juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran fidusia karena prosesnya yang sangat cepat, dengan sertifikat yang tersedia secara elektronik serta bertanda tangan elektronik. Namun disamping kemudahannya, terdapat beberapa potensi timbulnya permasalahan pada keautentikan sertifikat itu sendiri. Dengan sistem yg digunakan, terdapat risiko terjadinya kegagalan sistem yang menyebabkan keautentikan sertifikat jaminan fidusia menjadi terganggu, sehingga keautentikannya pun menjadi tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya risiko kegagalan sistem tersebut dan meganalisis kemungkinan penyelenggaraan pendaftaran fidusia dengan sistem yang lebih baik agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait sistem yang digunakan Fidusia Online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang ini memiliki kerentanan kegagalan sistem yang dapat mengganggu keauntentikan sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Dengan hadirnya teknologi Blockchain, permasalahan keautentikan tersebut dapat diminimalisir. Teknologi Blockchain akan membuat sertifikat jaminan fidusia yang tersimpan dalam sistem menjadi kekal (immutable), tidak mudah dirusak (tamper-proof), serta tidak mudah untuk diubah (unalterable), dibantu dengan Smart Contract untuk melakukan automatisasi pembayaran pendaftaran fidusia.

---

Electronic registration system of fiducia, or it called Fidusia Online, offers a lot of convenience in providing legal certainty to the community. In addition to helping Ditjen AHU as the organizer of fiduciary registration in fulfilling the one day service principle, Fidusia Online also provides convenience to the community in conducting fiduciary registration because the process is very fast, with the certificates that are available electronically as well as electronically signed. But besides its convinience, there are several potential problems in its authenticity of the certificate itself. With the system being used, there is a risk of system failure which causes the authenticity of the fiduciary certificate to be disrupted, hence the authenticity of certificate is not guaranteed.

This paper aims to determine the potential risk of system failure and analyze the possibility of implementing fiduciary registration with a better system so that these risks can be minimized. This paper used juridical normative method which uses written applicable laws and literatures, including researching library materials or secondary data which the aim to finding facts related to the system used by Fidusia Online.

The results of this research indicate that this system has a system failure vulnerability that can disrupt the authenticity of fiduciary certificate itself. With the presence of Blockchain technology, these issue can be minimized. Blockchain technology will make fiduciary certificates stored in the system immutable, tamper-proof, and unalterable, assisted by Smart Contract to automate payment of fiduciary registration."