Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembangunan Apartemen Semanan Indah. Dalamrangka melaksanakan pembangunan, tanah adalah salah satu sarana yangterpenting dimana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan perludiperhatikan. Pengadaan tanah ialah rangkaian kegiatan yang diawali dariperolehan, ijin — ijin yang diperlukan sampai dengan perolehan tanah secara legal.Asas — asas umum pengadaan tanah merupakan dasar berlakunya penguasaantanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kitakepada para pemegang hak atas tanah. Dalam Apartemen Semanan Indah asas -asas umum pengadaan tanah telah diperhatikan dengan baik oleh pihakpenyelenggara. PT. X dalam memperoleh tanah untuk pembangunan ApartemenSemanan Indah sudah mematuhi peraturan yang berlaku dalam Hukum TanahNasional kita yaitu dengan menggunakan alas hak guna bangunan dalampembangunan tersebut. PT. X berusaha mendirikan apartemen sesuai denganperuntukkannya dan kegunaannya sesuai dengan Undang - Undang nomor 16tahun 1985 tentang Rumah Susun, hanya saja pelaksanaan penjualan terhadapsatuan atas rumah susun mengacu pada Surat Keputusan Mentri NegaraPerumahan Rakyat nomor ll/KPTS/1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentangPedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yaitu sebelum bangunanselesai satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah sudah dapatdipasarkan kepada calon pembeli dengan menggunakan pemasaran ojf Plan, yaitupemasaran atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susunbelum selesai dibangun, PT. X mengacu pada Surat Keputusan Menteri NegaraPerumahan Rakyat tersebut.

---

ABSTRACTIn order to ruin and develop a projcct, land is one of the most important thingswhere land procurement supports for the development of the project need to beconcerned. Land procurement sequence begin with concessions process up tolegalizing land concession. The laws foundation of land procurement is one ofprimary principal to get land authorization and laws/legal protection given by theBadan Pertahanan Nasional Land Law. Semanan Indah Apartment project hasgiven the laws foundation of land procurement through their developer, PT. X.PT. X have fulfilled their primary obligation, bidding the primary principal whichcause to be effective in the Badan Pertanahan Nasional Land Law, by utilize thestructure authorization right coaster (alas hak guna bangunan). Neverthless, thedevelopment of Apartment Semanan Indah held by PT. X and the apartment unitownership by the purchaser have been finalized. PT. X acting as the apartmentdeveloper attempt to develop the apartment structure according to it’s purpose andutility based on Government regulation no. 16 year 1985 regarding the apartmentdetails, however the sluggishness process headed to the minister of public housingjudgment No. 1 l/KPTS/1994 dated 17 November 1994 regarding the PedomanPerikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (apartment sluggishness regulation),where the developer able/authorized to sale the unit of the apartment SemananIndah with off plan marketing process based on the minister of public housingjudgment as mentioned in above."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering diidentikkan dengan proses yang sarat hambatan dan berlarut-larut pelaksanaannya.Menyikapi perubahan konteks pembangunan,telah dilakukan penyempurnaan regulasi yang terkait pengadaan tanah...."

"Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kementerian PU, terdapat banyak resiko yang berpontensi menghambat pelaksanaan pekerjaan. salah satu resiko yang krusial adalah maslah pengadaa/pembebasan tanah. masalah pengadaan tanah ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar yang lahannya semakin terbatas namun juga di daerah-daerah, terutama yang masih mengenal tanah adat.oleh karena itu lahan yang belum dibebaskan meruapakan hal utama yang perlu diperhatikan sebelum memulai suatu pekerjaan konstruksi, karena ytanah yang belum dibebaskan akan menghambat pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuaijadwal kontrak (rencana serah terima sementara) pekerjaan.tulisan ini mencoba menguraikan secara ringkas mengenai teori pengadaan tanah sebagai sebuah tinjauan, peraturan tentang pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang berlaku di indonesia dan beberapa kasus yang terjadi di lapangan sebagai implementasi atas pelaksanaan peraturan yang berlaku."