Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, Industri Telekomunikasi di dunia maupun di Indonesia merupakan industri yang mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini terjadi karena makin dikuasainya semua bidang kehidupan oleh telekomunikasi itu send in. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan tingkat penetrasi yang masih rendah merupakan faktor tambahan lain yang menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia.Selain teknologi telekomunikasi berbasis kabel, dalam industri telekomunikasi juga digunakan teknologi nir-kabel. Dalam teknologi telekomunikasi nir-kabel ada beberapa teknologi selular dengan standar teknis yang berbeda yaitu TDMA, FDMA, GSM dan CDMA. Di Indonesia, disamping teknologi TDMA, FDMA dan GSM, mulai tahun 2003 digunakan juga teknologi CDMA. Teknologi ini diakui mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan ketiga teknologi nir-kabel lainnya.PT. Bakrie Telecom Tbk merupakan perusahaan penyediaan dan penyelenggaraart jasa telekomunikasi yang memiliki dua produk utama yaitu Ratelindo yang merupakan lavanan axed Wireless Access dengan teknologi E-TDMA dan Esia yang merupakan layanan Limited Mobility dan menggunakan teknologi CDMA 2000 IX. Salah satu yang dapat menjadi keunggulan dari suatu operator telekomunikasi adalah jangkauan geografis. Untuk memperoieh keunggulan tersebut diperlukan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi yang sangat besar jumlahnya (capital intensive). Untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka PT.Bakrie Telecom Tbk melakukan IPO (Initial Public Offering) pada awal Januari 2006 dengan harga penawaran saham sebesar Rp 110,- per lembar saham untuk 5,5 milliar lembar saham yang ditawarkan dengan nilai nominal Rp 100,- per lembar saham.Untuk mengetahui kewajaran atas harga penawaran saham tersebut, maka pada Karya Akhir ini Penulis mencoba melakukan valuasi atas harga penawaran saham perdana PT. Bakrie Telecom Tbk tersebut dengan menggunakan analisis fundamental secara top down approach. Metode yang digunakan adalah Free Cash Flow to Equity (FCFE) dengan two stage model. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai intrinsik dari harga saham tersebut adalah Rp 154,- dan berdasarkan analisis sensitivitas nilai terendah Rp 127,- dan tertinggi Rp 189,- Dengan demikian harga saham pada saat IPO tersebut lebih rendah dari nilai intrinsiknya (undervalued).Berdasarkan penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan hal umum terjadi bagi harga saham dari perusahaan yang melakukan IPO. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan antara lain yaitu merupakan salah satu cara perusahaan untuk membujuk uninformed investor untuk berpartisipasi dalam IPO.

---

Nowadays, telecommunications industry is among industries that grow fastest along with the importance of telecommunication as part and life of modern societies and the fast development of telecommunication technologies. Moreover Indonesia is in turning point in developing modern telecommunication infrastructure because teledensity, especially for fixed line, is relatively low.In telecommunication technology, there are some technologies used by telecommunication service provider e.g TDMA, FDMA and GSM. A relatively newer technology that contributes to a significant growth in the country's telecommunication industry comes from CDMA technology, both for cellular and fixed wireless based. It posses mobility and features similar to those offered by cellular providers, and fixed wireless service quality may exceed GSM cellular service quality due to more efficient radio frequency spectrum usage.PT. Bakie Telecom Tbk is a telecommunication network operator and service provider having two main product, i.e Ratelindo which is fixed wireless access service using E-TDMA technology and Esia which is limited mobility telecommunication service applying CDMA 2000 Ix technology.One of competitive advantage of a network operator is geographical coverage. To have such competitive advantage, PT. Bakrie Telecom need to develop infrastructure requiring huge investment (capital intensive). To attract the required investment, PT. Bakrie Telecom Tbk conducted IPO (Initial Public Offering) in the early of January 2006 with initial stock price Rp 130; per stock sheet for 5,5 billion stock sheet offered to market with nominal value of Rp 100,- per stock sheet. To evaluate the feasibility of initial stock price, in this Final Project, the writer, try to evaluate through valuation to the offered initial stock price of PT. Bakrie Telecom Tbk by using fundamental analysis in top down approach. The method used in this Final Project is Free Cash Flow to Equity (FCFE) with two stage model. Based on the writer's calculation, it is known that intrinsic value of the initial stock price is Rp 154. The writer also tries to calculate the stock price using sensitivity analysis and the result is Rp 127 as the lowest price and Rp 189 as the highest one. Thereby, the price of stock at the IPO is lower than its intrinsic value (undervalued).Based on research either in Indonesia and abroad, undervalued stock was generally happened to stock price of companies conducting IPO. This is the case for some reasons among others one of ways companies conducted to persuade uninformed investor to participate in IPC."

"Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal.Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai.Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

---

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach.The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished.It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation."

"Setiap perusahaan yang akan mengembangkan usahanya selalu membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaan perusahaannya. apabila perusahaan tersebut memilih menerbitkan saham baru dan menawarkannya pada public maka media yang digunakan adalah pasar modal. Tidak setiap perusahaan memiliki kesempatan dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal. Ada seperangkat Criteria yuridis dan beberapa persyaratan-persyaratan khusus terlebih dahulu yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk memperoleh legalitas memanfaatkan pasar modal. Karenanya agar memperoleh legitimasi sebagai perusahaan terbuka, suatu perusahaan yang akan melakukan proses go public haruslah memenuhi ketentuan dalam statusnya sebagai perusahaan terbuka. Perusahaan yang telah mempergunakan mekanisme pasar modal untuk memperoleh dana masyarakat, dan telah melakukan penawaran sahann perdana (Initial Public Offering) maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan public. Harga penawaran efek pada pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dan penjamin pelaksana emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Dalam masa penawaran dapat terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan dari jumlah saham yang ditawarkan. Hal ini akan mempengaruhi harga saham. Untuk menjaga stabilisasi harga maka penjamin emisi diperbolehkan untuk melakukan praktik-praktik stabilisasi harga saham nwlalui Opsi Green Shoe. Opsi ini yang menjadi tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Akan dibahas mengenai apa sebenarnya Green Shoe itu dan Cara kerjanya di pasar sekunder."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas peranan akuntan publik dalam proses penawaranumum perdana saham PT MGP yang bergerak dalam bidang perdagangan tekstil,pakaian dan alas kaki. Peranan akuntan publik dianalisis di tahapan prosespenawaran umum perdana saham dan perngaruhnya terhadap PT MGP. Hasilanalisis menjelaskan KAP TCP berperan dalam melakukan audit atas laporankeuangan dan mereviu bagian dari prospektus yang disusun sebagai persyaratanpenawaran umum perdana.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the role of public accountants in the process ofthe initial public offering of PT MGP`s shares which are engaged in the trade oftextiles, clothing and footwear. The role of public accountants will be analyzed atthe stage of the initial public offering process and its impact on PT MGP. Theresults of the analysis explain that KAP TCP has a role in conducting audits offinancial statements and reviewing parts of the prospectus which are compiled asrequirments for the initial public offering of PT MGP`s shares."

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting terkait dengan tugasnya dalam membuat akta otentik di bidang pasar modal. Atas dasar tugas dan peranannya tersebut Notaris harus mendalami seluk beluk dan ketentuan peraturan yang ada dalam pasar modal karena setiap aksi korporasi yang dilakukan emiten memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung kepada peraturan yang mengaturnya sehingga notaris harus memastikan agar pembuatan akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan pasar modal pada khususnya. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Peranan notaris tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan notaris yang harus memiliki sikap independen, adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kode etik notaris serta standar profesi notaris yang ada, maka notaris secara nyata telah menjaga kepentingan pemegang saham minoritas yang ada dalam suatu perseroan terbuka yang mana kepentingan mereka seringkali terlanggar.Dalam penelitian ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. XYZ Tbk selaku emiten ketika melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang didahului dengan Aksi Korporasi berupa Reverse Stock dan Penambahan seri saham baru yaitu seri B, sehingga pemegang saham minoritas merasa perlu untuk menyatakan protes serta keberatan mereka secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan seperi Bapepam-LK, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta profesi penunjang pasar modal termasuk juga Notaris. Hal ini ternyata berkaitan erat dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus dan mendalam mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Reverse Stock Split sehingga PT. XYZ Tbk diduga melanggar ketertiban umum yang berlaku di Pasar Modal. Notaris dalam kasus ini harus memiliki sikap analitis yang tajam serta keseksamaan dalam melihat suatu Aksi Korporasi yang dilakukan oleh suatu Emiten serta memperdalam pengetahuan mengenai Pasar Modal.

---

Notary as a profession that supports a Capital Market has a role and important responsibilities related to his/her job in making authentic act of the capital market. On that basis of its roles and duties, notary must explore the rules and regulations that exist in the capital markets since any corporate actions issuers have different terms and conditions vary depending on the regulations that govern it, so that the notary must ensure that the deed in accordance with the regulations legislation in general and capital markets in particular rules. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. This role of notary relates with the position of a notary who must have an independent attitude, fair and impartial to any party. By sticking to the rules in the capital market, code of ethics and standards of professional notary, a notary has saved the interests of minority shareholders in a company where their interests are often violated.

This research shows a violation practice performed by PT. XYZ Tbk as the issuer of Right Issue III, preceded by a Reverse Stock Corporate Actions and the addition of a new series of shares of series B, so that minority shareholders feel the need to protest and express their objections in writing to the interested parties such: Bapepam-LK, the Minister of Justice and Human Rights, as well as supporting professionals including Notary capital markets. Apparently, this is closely related to the lack of legislation that specifically regulates the procedure and in-depth implementation of the Reverse Stock Split and PT. XYZ Tbk allegedly violating public order prevailing in the Capital Market. Consequently a notary must have a keen analytical attitude and thoroughness in seeing a Corporate Actions performed by an Issuer and deepens knowledge about Capital Markets."

"Pemegang saham minoritas sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai proses penawaran umum terbatas dengan HMETD yang dilakukan dalam rangka konversi utang menjadi saham, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa PT Central Proteinprima Tbk dalam proses RUPS Independen telah terbukti melanggar ketentuan yang berlaku mengenai benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulan yang didapat adalah pengaturan mengenai HMETD terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Pasal Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 dan IX.D.4; perlindungan hukum dalam transaksi benturan kepentingan terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 dan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk, mengakibatkan RUPS Independen tidak sah, namun penawaran umum terbatas yang telah dilaksanakan tetap berlaku.

---

Minority shareholders are regularly disadvantaged in the transaction containing conflict of interest. Bapepam has enacted Rule Number IX.E.1 regarding Conflict of Interest as a form of legal protection to the minority shareholders. Main issues discussed in this research are how the regulation rules on the process of limited public Offering conducted with the Rights Issue in order to debt to equity swap transaction, legal protection to the minority shareholders in a transaction that contains a conflict of interest, and procedures performed by the Independent Shareholders of PT Central ProteinaprimaTbk.

This thesis is using the method of normative juridical research on its research and is a qualitative descriptive research. The research found that PT Central Proteinprima Tbk, during the process of Independent General Meeting of Shareholders, has been proven to violate the applicable provisions regarding conflicts of interest and not in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

The conclusion is the regulation of rights issues contained in Article 82 paragraph (1) and (2) Capital Market Law, Bapepam Rule Number IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 and IX.D .4; legal protection on the conflict of interest transactions contained in the Law On Limited Liability Company, Capital Market Law and Bapepam Rule Number IX.E.1 and through the application of principles of good corporate governance by the company; violations committed by PT Central Proteinaprima Corporation, giving a result that the Independent General Meeting of Shareholders is not lawful, but limited public offerings which have been executed still remain valid."

"Suspensi adalah salah satu sanksi yang dapat dijatuhi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat melanggar ketentuan dalam Peraturan BEI. Dengan dijatuhi sanksi Suspensi oleh BEI, maka Saham Perusahaan Tercatat tidak dapat diperdagangkan di (a)pasar reguler dan pasar tunai atau (b)di seluruh pasar sekunder, termasuk pasar negosiasi. Apabila suatu saham telah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan, maka BEI dapat melakukan forced delisting atau penghapusan pencatatan emiten terhadap Perusahaan Tercatat yang berkaitan. Namun, pada praktiknya, banyak Perusahaan yang telah disuspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan tetapi tidak juga di-delisting oleh BEI. Suspensi yang berlangsung lama tanpa batas waktu maksimal yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para investor. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dijatuhkannya sanksi suspensi sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Skripsi ini akan membahas mengenai kesesuaian penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk dengan ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Selain itu, akan ditinjau pula mengenai tindakan yang dapat dilakukan investor publik atas ketiadaan batas watuu suspensi yang dijatuhkan oleh BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode case approach dan comparative approach yang berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tujuan perpanjangan suspensi PT Bakrie Telecom Tbk adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi perusahaan tercatat untuk dapat terus membenahi kondisi perusahaan, penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk oleh BEI tetaplah tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, yaitu 24 (dua puluh empat) bulan karena PT Bakrie Telecom Tbk telah disuspensi dari 2019 hingga saat ini (2023). Untuk menghadapi ketidaksesuaian penerapan sanksi suspensi PT Bakrie Telecom Tbk, investor publik PT Bakrie Telecom Tbk dapat memilih untuk menjual saham tersebut di OTC (over the counter) atau menunggu sampai diangkatnya status suspensi oleh BEI dan menjual saham tersebut dengan periodic call auction di pasar reguler.

---

Suspension is one of the sanctions imposed by the Indonesia Stock Exchange (IDX) when there is an indication that the listed company violates the regulations of the IDX. With the imposition of a suspension sanction by the IDX, the shares of the Listed Company cannot be traded on the market. If a stock has been suspended for at least twenty-four months, the IDX may carry out a forced delisting or removal of the listed status of the related issuer. However, in practice, many companies have been suspended for more than twenty-four months but have not been delisted by the IDX, causing legal uncertainty which clearly contradicts the purpose of imposing suspension sanctions as a form of investor protection. This thesis discusses the appropriateness of applying the suspension to PT Bakrie Telecom Tbk in accordance with the regulation of III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Furthermore, it examines the actions that can be taken by public investors in the absence of a clear time limit for suspensions imposed by the IDX. This research employs a normative juridical approach with the case and comparative methods based on literature studies and interviews. The research findings indicate that although the purpose of extending the suspension of PT Bakrie Telecom Tbk is to provide a second chance for the listed company to improve its condition, the application of the suspension by the IDX is still not in line with the specified time limit of 24 (twenty-four) months according to the regulation III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, as PT Bakrie Telecom Tbk has been suspended from 2019 until today, august 2023. To address the inconsistency in the application of the suspension sanction for PT Bakrie Telecom Tbk, public investors of PT Bakrie Telecom Tbk may choose to sell their shares over the counter or wait for the lifting of the suspension status by the IDX and sell their shares through periodic call auctions in the regular market."