Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kapal perikanan terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data nasional time series dengan periode tahun 1985 s.d. tahun 2017 dan diolah menggunakan metode Ordinary Least Square OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran subsidi kapal perikanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kapal perikanan. Hal ini berarti apabila pemerintah meningkatkan subsidi kapal perikanan sehingga jumlah kapal perikanan sebesar 1 , ceteris paribus, maka jumlah produksi perikanan tangkap akan meningkat sebesar 0,56. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nelayan penuh dan biaya BBM masing-masing sebesar 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,14 dan 0,64 . Peningkatan jumlah alat penangkapan ikan jenis jaring lingkar, perangkap, pancing dan jaring angkat masing-masing 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,66 , 0,60 , 0,87 dan -0,66.

---

This study aims to analyze the effect of fishing vessel subsidies on Indonesia's capture fishery production. This study uses the time series national data with time period from 1985 to 2017 and process using Ordinary Least Square OLS method.

The results showed that the increase in fishery vessel subsidy budget significantly influenced the increase of the number of fishing vessels. This means that if the government increases the subsidy of fishing vessels so that the number of fishing vessels by 1 , ceteris paribus, the number of capture fishery production will increase by 0.56.

The results also show that the increasing number of full fishermen and fuel cost of 1 each will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.14 and 0.64 , respectively. Increasing the number of fishing gears of fishing nets, traps, fishing rods and lift nets each 1 will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.66 , 0.60 , 0.87 and 0, 66."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaturan subsidi perikanan dalan ketentuanGATT-WTO dikaitkan dengan praktek subsidi perikanan di Indonesia. Penelitianini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa perundingan pembentukan disiplin barutentang subsidi perikanan disebabkan oleh tidak dapat diterapkannya ketentuansubsidi dalam SCM Agreement yang semata-mata menggunakan pendekatantrade effect terhadap subsidi perikanan yang juga menggunakan pendekatanresources sustainability effect. Penelitian juga menunjukan bahwa di bidangperikanan Indonesia masih menerapkan subsidi perikanan yang termasuk kategoridilarang menurut ketentuan Chair's Draft. Namun demikian, karena Indonesiatermasuk negara berkembang hal tersebut dikecualikan sepanjang subsidiperikanan yang diterapkan tidak menimbulkan overcapacity dan overfishing,serta dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan perikanan yang efektif. Dalamperundingan subsidi perikanan ke depan, Indonesia periu terus memperjuangkanadanya pengaturan SDT yang lebih efektif, mengikat, dan berpihak padakepentingan negara berkembang.

---

AbstractThis thesis is deals with the fisheries subsidy arrangements in the GATT-WTOprovisions in relation to the fisheries subsidies practices in indonesia. Thisresearch uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome ofthis research shows that the establishment of new disciplines on fisheriessubsidies based on ineffectiveness of SCM Agreement that only use "trade effect"approach to be implemented on fisheries subsidies that are also use the"sustainable resource effects" approach. Research also shows that in the fisheriessector Indonesia provided fisheries subsidies that prohibited by the Chair?s Draft.Nevertheless, as a developing country such prohibition is not applied to Indonesia,provided the effective fisheries management measures in place and these subsidiesdo not creation of overcapacity and or overfishing. ln the future fisheriessubsidies negotiation, Indonesia should continue to light for the more effectiveprovision of SDT and sides with the interest of developing countries."

"Bagian 1 : AnalisisSituasi Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar. Namun, potensi tersebut tidak dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan penambah devisa negara. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia sangat rendah dan ternyata, Indonesia masih mengimpor ikan. Informasi yang minim tentang manfaat ikan menjadi salah satu alasan kenapa ikan tidak dimaksimalkan.Bagian 2 : Manfaat dan TujuanPengembangan PrototypeMajalah digital tentang perikanan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang segala hal terkait perikanan kepada masyarakat.Bagian 3 : Prototype yang dikembangkanMajalah digital bernama SIRIP yang dilengkapi dengan video sebagai bentuk penggunaan media multiplatformBagian 4 : Evaluasi Sebagai dasar redaksi untuk meningkatkan kualitas majalah digital setelah produk dikeluarkan. Pendapat khalayak menjadi sesuatu yang penting bagi pengembangan majalah digital SIRIP.Bagian 5 : Anggaran Rincian pendanaan, mulai dari modal awal yang dibutuhkan, pengeluaran hingga target pendapatan yang diharapkan akan tercapai.

---

Part 1 : Situation Analysis

As marine country, Indonesia has so many potential resources to develop. But, that resources didn’t became the main project to raise the economy of Indonesia and to make Indonesian people more wealth than before. The consumption grade of fish in Indonesian people are so low and Indonesian government still importing fishes from another country. Minimum information about the uses of the fish become a reason why this potential resources are not well known in public.

Part 2 : Benefits and Goals

The goals of digital magazine about fish are to informed all things about sea resources and how to maximized benefits from this sector.

Part 3 : Developed Prototype

The name of this digital magazine is SIRIP because (in Indonesia language), SIRIP is the crucial part of fish to control the fish move. Also this magazine will be completed with video as the alternative way to educate and entertain the readers.

Part 4 : Evaluation

The organizations role model to raise the quality of this digital magazine after production step. Public opinions are the most important things to help the developing this digital magazine in every edition.

Part 5 : Budgets

All information about budgets, starts from first money, expenditures, and how to get the income."

"This study examines the dynamics of the implementation of IFRS in Indonesia and challengesfaced by its stakeholders by using interpretive-qualitative research paradigm. In-depth interviews,observations, and documentary analysis were used during data collection processes. The resultswere then cross-examined through triangulation. More specifically, this study attempts to identifyproblems arised during the implementation and the responses of the stakeholders. The authorshope that the findings can enrich the literatures about the interconnectedness among accounting,culture, language, and stakeholders? interests in the context of developing countries, especiallyIndonesia. Our results indicate that there is an interdependence among the stakeholders (regulator,auditor, user, preparer, and higher education institutions) in which there is no party that canindividually ensure the successfulness of the IFRS implementation. Synergistic, long-term orientedcollective efforts among those parties are required since they all have internal constraints that caninhibit the implementation. In addition, culture (including language) exacerbates the problemsand, hence, require long-term, strategic responses in macro level. Finally, this study suggests sevenpropositions conditioning the effectiveness of IFRS implementation in a national context.AbstrakStudi ini mengkaji dinamika implementasi IFRS di Indonesia beserta tantangan-tantangan yangdihadapi oleh para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan menggunakan paradigmapenelitian interpretif-kualitatif. Wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen digunakanselama proses pengumpulan data untuk kemudian hasilnya ditinjau silang melalui prosestriangulasi. Secara lebih khusus, studi ini berusaha mengidentifikasi problematika yang munculdalam implementasi tersebut dan bagaimana respons para stakeholders selama ini. Penulis berharaptemuan yang diperoleh dapat memperkaya literatur tentang keterkaitan antara akuntansi, budaya,bahasa, dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dalam konteks negara berkembang,"

"Tinjauan Hukum atas Pengaturan Subsidi terhadap Produk Pertanian dalam World Trade Organization. PK VI. Hukum tentang Hubungan Transnasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. World Trade Organization (WTO) merupakan badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara, yang memiliki tujuan untuk mendorong arus perdagangan antarnegara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Indonesia merupakan negara anggota WTO dengan diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam forum perdagangan dunia ini, otomatis Indonesia juga terikat akan aturan-aturan main yang tercakup dalam perjanjian-perjanjian WTO yang dicapai dalam putaran negosiasi dan kesepakatan multilateral lainnya. Salah satu perjanjian yang wajib diikuti oleh Indonesia adalah Perjanjian di bidang Pertanian. Perjanjian Pertanian merupakan perjanjian yang bersifat Lex Specialis dari Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Balasan (SCM Agreement) dimana Perjanjian Pertanian memberikan pengaturan secara khusus terkait dengan subsidi terhadap produk pertanian yang terbagi dalam tiga pilar utama yaitu Akses Pasar, Bantuan Domestik dan Subsidi Ekspor. Melalui ketiga pilar utama ini, WTO mengupayakan adanya liberalisasi perdagangan terhadap produk pertanian dengan penghapusan hambatan non-tarif dan pemberlakuan tarif yang rendah. Indonesia telah melaksanakan aturan main yang telah disepakati dalam Perjanjian Pertanian secara patuh dan konsisten. Hal ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap sektor pertanian di Indonesia. Terlepas implikasi positif dan negatif dari diberlakukannya Perjanjian Pertanian, Indonesia harus terus memperjuangkan secara optimal Perlakuan Khusus dan Berbeda (Special and Differential Treatment); Special Product; Tindakan Pengamanan Khusus (Special Safeguard Mechanism) yang menguntungkan bagi Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia pada umumnya dan kesejahteraan petani pada khususnya."

"Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada terbentuknya pasar bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi antar bangsa. Hal tersebut adalah merupakan salah satu tanda bergesernya arah perekonomian dunia menuju arah liberalisasi perekonomian global. Untuk mengatur keseimbangan dan kesamaan antara hak dan kewajiban dalam globalisasi perekonomian antara negara telah disepakati adanya suatu lembaga yang mengatur hal tersebut yaitu World Trade Orgatuzation (WTO) yang dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marekkesh, Maroko. Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya telah meratifikasi Agreemem Eswi?!is/ung the World Trade Orgaiuzation (WTO) dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1994 yang secara otomatis juga telah meratifikasi Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu bagian dari perjanjian WTO tersebut. Diratifikasinya perjanjian WTO beserta Antidumping Code (1994) ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan menyisipkan ketetentuan dasar antidumping sebagaimana diatur dalam antidumping code (1994) dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo PP No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai suatu lembaga yang diamanatkan dari ketentuan antidumping tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang dumping yang timbul dalam perdagangan antar negara. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KADI tersebut baik menetapkan pengenaan antidumping maupun tidak, bila dikaji dari persfektif yuridis yaitu : struktur, substansi dan budaya serta dari persfektif ekonomi nasional (kepentingan pengusaha sebagai produsen dan juga kepentingan masyarakat sebagai konsumen).Disarankan bagi KADI sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa dumping atau subsidi hendaknya dalam kebijakan yang dikeluarkannya mempergunakan landasan yuridis yang bersifat khusus yang berbeda dalam hal Kepabeanan dalam suatu undang-undang tersendiri yang tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam antidumping code (1994) dan Struktur kelembagaan KADI sebaiknya bersifat SRO yaitu sebagai suatu lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, menentukan serta memutus sendiri halhal yang diperlukan dalam mengatur sektor yang berada di bawah pengawasannya atau bila bersifat sebagai suatu lembaga inter-departemen, maka sebaiknya KADI berada di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan untuk memangkas alur pengenaan antidumping atau subsidi yang panjang. Untuk kepentingan bersama hendaknya kebijakan antidumping yang dikeluarkan oleh KADI mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam perdagangan tersebut serta dapat memberikan gambaran tentang batasan yang jelas kapan suatu praktek dumping dapat dikenakan dan sejauh mana praktek dumping dapat dimaafkan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen."