Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemahaman Konsep Pemasyarakatan sampai saat ini masih tetap dianggaphanya sebagai hukuman. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ujung tombakpelaksanaan asas pengayoman tidak dapat melindungi derajat kemanusiaan serta tidakdapat mengedepankan perlindungan hak - hak Narapidana Anak. Hal ini terlihat daribanyaknya penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di sebahagian besar LembagaPemasyarakatan Anak dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak.Penelitian ini mempunyai 3 (tiga) permasalahan, yaitu : bagaimana pelaksanaan hak -hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, kendala - kendalaapa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak, danbagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam mewujudkan tujuan SistemPeradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (penelitiankepustakaan) dan Empiris (penelitian lapangan).Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Anakyaitu untuk merehabilitasi dan meresosialisasi Narapidana Anak berdasarkan nilai -nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih jauh dari cita - cita yang diharapkan. Halini dikarenakan minimnya kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasaranapembinaan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta instansipemerintah yang lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan bahwa jikaingin menerapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan, yang memandangNarapidana Anak sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat makainfrastruktur Lembaga Pemasyarakatan Anak harus ditingkatkan secara maksimal.

---

Rehabilitation Concept understanding up until now is still considered as a penalty

only. Children Correction Services as the spearhead on the implementation of care basis has

not been able to protect the humanity level as well as not able to prioritize the Child

Convict’s rights. This is seen from the many deviations occurring in the majority of

Children Correction Services on the performance of Child Convict’s rights. This research

has 3 (three) problems, they are : how the Child Convict’s rights implementations in

Tangerang Children Correction Services, what are the obstacles found in the Child

Convict’s rights implementation, and what is the role of Children Correction Services in

manifesting the objectives of Criminal Justice System. This research uses normative

research method (library research) and empirical research method (field research).

The conclusion from this research is that the main objective of Children Correction

Services to rehabilitate and re-socialize Child Convicts based on the values contained in

Pancasila is still far from the expected aims. This is resulted from the lack of infrastructures

supporting the facilities and infrastructures for the care as well as the lack of supports from

the family and society also from other governmental institutions. Based on the above

mentioned descriptions, therefore the writer recommends that if we do want to apply the

rehabilitation as the objective of this criminal punishment, considering the Child Convicts

as God’s creature, individual and member of society, then the infrastructures of this

Children Correction services must be improved to its maximum measure."

"Anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani proses pemeriksaan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), seyogyanya dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa dengan can. membangun sumber days manusia sejak dini, Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab babas dengan responden maupun inforrnan dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur sebagai instrumen penarikan/ pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.Berdasarkan pada basil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dimana perlindungan hak anak dalam proses penyidikan belum teralisasi dengan baik. sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi realisasi perlindungan hak anak pelaku kenakalan dalam proses penyidikan di Polies Metropolitan Jakarta Barat adalah peraturan perundang-undang yang mengatur perihal proses penyidikan anak sampai saat ini belum sinkron. Sementara pemahaman penyidik terhadap peraturan perundang-undangan hanya melihat dari segi kemampuan yang dimiliki oleh seorang penyidik, baik berdasarkan pengalaman, minat, perhatian dan dedikasinya. Berdasarkan legalitas formal dan pengalaman secara inklusif berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap serta perilaku hukum, namun pemahaman penyidik dalam penanganan tindak pidana anak belurn efektif karena berbagai kendala seperti normatif dan sosio-kultur.

---

Children whom are against law and being examination processing of law enforcement. They should be avoided from actions that it cam influence their growth and development. Children protection is an effort on which they will fulfill their right and obligation and it's a reality of society justice as society's responsibility to take a part in developing of human rights, early. The protection means protection of children rights in criminal justice investigation process that apply the principle of children protection.This research contains primer data and secondary. The collecting of data has done by questioner, interview with respondents and informant. And then, this research is analysis in qualitative - descriptive way by inductive frame work.Based on research, I can draw a conclusion that children protection, today haven't bring into relation yet, whereas factors which police of west Jakarta, acts that rule about children investigation haven't synchronized yet. Mean while, understanding of officer towards regulation will be seen by abilities, based on experience, interest, and their dedication.In related to formal legality and experience inclusively such as knowledge in law, understanding, attitude of law, but there are not effective understanding of officers in children justice crime because of obstacles, that is normative matter and social -cultural."

"Penulisan ini menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab negara dan perlindungan yang dapat diberikan kepada penghayat kepercayaan khususnya bagi anak yang termasuk dalam keluarga penghayat kepercayaan berdasarkan konvensi HAM internasional. Termasuk mengetahui tata kelola pengawasan terhadap setiap aliran kepercayaan yang ada di sekitar masyarakat Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Selaras dengan aturan hukum Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Pengaturan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan terjadi secara Internasional. PBB telah mengesahkan perlindungan hak anak pada Konvensi Anak (CRC) pada tahun 1989. Selain itu, Pasal 1 ayat ke-2 pada UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, termasuk diskriminasi kepercayaan. Kebebebasan beragama merupakan bagian dari inti HAM yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi pelaksanannya sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) dan ketentuan yang diatur Pasal 29 yang mana telah mengatur terhadap hak atas kebebasan yang beragama dan beribadah. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwasanya Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Bagian yang terlanggar adalah bagian perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kelompok anak penghayat kepercayaan agar tidak terkena tindakan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Tindakan yang paling tepat adalah negara dan pemerintah mengimplementasikan sesuai Pasal 18 ayat (1) ICCPR tentang kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, namun tetap memerlukan batasan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) kaedah-kaedah yang mana berlandaskan pada ketentuan hukum, dan yang diperlukan dalam melakukan perlindungan, keamanan, ketertiban, kesehatan, sampai pada moral masyarakat.

---

This paper analyzes the form of state responsibility and protection that can be given to believers, especially for children who belong to families of believers based on international human rights conventions. Including knowing the governance of supervision of every school of belief around Indonesian society. This paper is prepared using doctrinal research methods. A child is "someone who is not yet 18 years old, including a child who is still in the womb." In line with the law on Child Protection Number 35 of 2014. Child protection arrangements do not only occur in Indonesia but also internationally. The UN ratified the protection of children's rights in the Convention on the Child (CRC) in 1989. In addition, Article 1 paragraph 2 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, that "Child protection is all forms of activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow and develop, and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as receive protection from violence and discrimination", including discrimination of belief. Freedom of religion is part of the core of human rights that must be respected, protected and upheld in accordance with Article 28E paragraph (1) and the provisions regulated by Article 29 which regulates the right to freedom of religion and worship. Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution, that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The part that is violated is the part of protection that should be given to the group of children who believe in the faith so that they are not exposed to discriminatory actions from the government and the surrounding community. The most appropriate action is for the state and the government to implement in accordance with Article 18 paragraph (1) of the ICCPR on freedom of thought, belief and religion, but still require restrictions in accordance with Article 18 paragraph (3) of the rules which are based on the provisions of the law, and which are necessary in carrying out protection, security, order, health, and public morals."