Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi dianggap sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi yang sangat komplek di Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara yang berat dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti diatur didalam Pasal 18. Masalah yang timbul setelah adanya putusan pengadilan adalah banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti sehingga menjadi tunggakan kurang lebih sebesar 6,6 triliun rupiah. Tulisan dengan judul "Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana menggunakan metode penelitian. yuridis normatif dan empiris yang bersifat kualitatif. Tulisan tersebut menjelaskan kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyelesaian uang pengganti dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu Pertama penyelesaian uang pengganti melalui instrumen pidana yaitu menyetorkan uang pengganti yang telah dibayar terpidana ke kas negara, jika terpidana tidak membayar maka dilakukan penyitaan harta benda milik terpidana untuk dilelang guna membayar uang pengganti, yang terakhir diganti dengan pidana penjara yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan. Penyelesaian uang pengganti melalui instrumen pidana belum optimal, karena penyitaan tidak dapat dilakukan disebabkan harta benda terpidana sudah tidak ada lagi. Jaksa sebagai eksekutor harus dapat melacak aset milik terpidana yang disembunyikan. Apabila berhasil menemukan harta benda terpidana maka penyitaan dapat dilakukan sehingga tujuan mengembalikan kerugian negara dapat dicapai. Jika penyitaan tidak dapat dilakukan maka diganti dengan pidana penjara. Dalam praktek terpidana lebih banyak memilih pidana,penjara pengganti karena penjara pengganti yang rendah dibanding besarnya uang pengganti yang dijatuhkan, maka untuk mengoptimalkan harus dijatuhi pidana penjara pengganti yang tinggi. Kedua penyelesaian uang pengganti melalui instrumen perdata, yaitu penyelesaian diluar pengadilan (negosiasi dan mediasi) dan litigasi / gugatan perdata. Dalam praktek baru melalui non litigasi yang tidak mempunyai alat pemaksa dan tidak bersifat eksekutorial jika salah satu pihak tidak memenuhinya. Untuk mengoptimalkan pembayaran uang pengganti harus dilakukan gugatan perdata terhadap uang pengganti yang tidak dibayar."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara yang sedang giat membangunmembutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi di sisi lain terjadikebocoran dana yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Tindakpidana korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga sejaklama Pemerintah berupaya memeranginya. Undang-Undang Nomor 3Tahun 1971 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencegahterjadinya korupsi yang makin merajalela. Undang-undang itu memberikanancaman yang berat bagi si pelaku.Di samping pidana pokok dan denda yang berat, undang-undangitu juga mengancam pelaku dengan pidana tambahan berupapembayaran uang pengganti yang diatur pasal 34 sub c. Dari hal-haltersebut di atas, pengkajian permasalahan yang timbul karenanyamenjadi penting yaitu sebagai berikut.Pertama, dalam hal bagaimanakah pelaku tindak pidana korupsidijatuhi pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti.Kedua, bagaimanakah fungsi dan kedudukan pidanatambahan yang berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, faktor-faktor apakah yang menyebabkan pidanapembayaran uang pengganti ini tidak dapat dilaksanakan.Keempat, bagaimanakah prospek penerapan pidana pembayaranuang pengganti dalam tindak pidana korupsi.Dari penelitian yang dilakukan, terhadap permasalahan tersebut diatas ternyata diketemukan fakta-fakta sebagai berikut.a. Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti dijatuhkanhakim pada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi,besarnya uang pengganti ditentukan berdasarkan kerugian negarayang timbul oleh karenanya. Namun, apabila selama prosespenyidikan, penuntutan dan peradilan terdakwa berhasil mengembalikannya,hakim tidak akan menjatuhkannya. Selama tahun 1988 s.d.1996 di Pengadilan Negeri Purwokerto hanya delapan perkara yangdijatuhi pidana ini.b. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti berfungsi melindungidan menyelamatkan dana pembangunan nasional dari kebocoranakibat tindak pidana korupsi. Adapun kedudukannya adalahsebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, sehingga hakimbebas memilih untuk menjatuhkan atau tidak. c. Faktor-faktor penyebab tidak dapat dilaksanakan pidana ini adalahadanya keragu-raguan penegak hukum untuk menerapkan dalamkasus yang dihadapi karena kesulitan eksekusinya; belum adanyaketentuan pelaksanaan setingkat undang-undang; adanya birokrasiyang bertele-tele untuk dapat langsung menjerat pelaku.d. Pembayaran uang pengganti mempunyai prospek yang sangat baik,tetapi permasalahan essensiil yang menghadang harus dipecahkanterlebih dahulu.Sehifigga disarankan agar secara yuridis pembuat undang-undangmengubah ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 34 sub C undangundangNomor 3 Tahun 1971 serta adanya.Upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnyabagi para jaksa (eksekutor) agar dapat mengantisipasi sedini mungkinteijadinya pengalihan aset-aset pelaku tindak pidana korupsi sebelumdilakukan penyitaan oleh negara."

"Penjatuhan pidana dapat dilakukan karena adanya suatutindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebihyang sudah diputus oleh putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap. Salah satu dari tindak pidanatersebut yaitu tindak pidana korupsi yang diatur di dalamUndang-undang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidanakorupsi merupakan tindak pidana khusus yang mempunyaidampak yang besar pada keuangan negara. Keuangan negaradapat dirugikan dengan adanya suatu tindak pidana korupsi.Dengan begitu tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagaikejahatan yang serius. Untuk itulah maka penghukuman yangberat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.Salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakutindak pidana korupsi yaitu hukuman pembayaran uangpengganti. Dengan adanya hukuman pembayaran uang pengganti,maka diharapkan jumlah kerugian negara yang terjadi akibatadanya suatu tindak pidana korupsi dapat dikembalikan lagioleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan begitu, makaposisi keuangan negara akan kembali lagi ke keadaan semulaseperti sebelum terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.Seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor1344K/PID/2005, Abdullah Puteh dijatuhkan pidana yang salahsatunya yaitu berupa hukuman pembayaran uang pengganti.Abdullah Puteh dijatuhkan pidana karena telah dianggapbersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelianhelicopter model MI-2 sehingga merugikan keuangan negara.Dengan adanya penjatuhan pidana berupa hukuman pembayaranuang pengganti terhadap Abdullah Puteh, maka kerugiannegara akibat perbuatan Abdullah Puteh tersebut dapatdikembalikan sepenuhnya. Tata cara eksekusi hukumanpembayaran uang pengganti pun harus diberi perhatian yanglebih, sebab dengan adanya proses dan tata cara yang jelas,maka akan mengurangi kebingungan aparat penegak hukum dalammelaksanakan eksekusi hukuman pembayaran uang pengganti."

"Hukum di suatu negara adalah diperuntukkan untuk melindungi warga negaranya dari segala ketidaknyamanan dan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia dan membentuk manusia seutuhnya baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin merajalelanya korupsi yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang yang lambat laun telah menggerogoti hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai karena korupsi telah banyak menyebabkan kerugian keuangan dan perkonomian negara.Untuk memberikan kejeraan terhadap pelaku korupsi telah ditetapkan pidana penjara yang sangat berat meskipun kurang mempunyai dampak yang menggembirakan. Di samping pidana penjara yang berat pelaku korupsi juga dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Namun demikian pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan untuk pengembalian kerugian kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengambil peramasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi."Konsep pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk membalas terpidana agar tidak menikmati hasil kejahatannya dan negara dapat memperoleh kembali kerugian yang diderita. Dalam perkembanganya kemudian uang pengganti juga muncul sebagai upaya perlindungan bagi korban kejahatan. Dalam pemidanaan agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaannya perlu mengacu pada konsep/ide pidana tersebut (pembayaran uang pengganti).Pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sering terjadi kontradiktif sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar tidak saling overlapping. Dan untuk menjamin keberadaan asset terpidana sejak ditetapkan sebagai tersangka agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain serta untuk membayaran uang pengganti maka perlu dibuat payung hukum yang menjaminnya.Sikap seorang penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara korupsi masih jauh dari harapan di mama masing-masing aparat penegak hukum dalam bekerja hanya terfokus pada tugas dan wewenangnya sendiri tanpa melihat tujuan pemidanaan secara keseluruhan. Akibat hal ini, pada akhirnya menyebabkan tidak dapat dieksekusinya harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi perlu dilakukan dengan mengoptimalkan upaya penyitaan, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan melakukan kerja sama yang baik apakah antar aparat penegak hukum, institusi, maupun dengan negara lain.Dan untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan khususnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara perlu dipikirkan untuk membentuk lembaga khusus untuk memburu dan mengurus aset negara dalam perkara korupsi serta segera mempersiapkan format kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi dan pencarian asset terpidana khususnya."

"Kejaksaan adalah lembaga pemerintah pelaksanan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan kewenangan penyidikan dimiliki oleh sub slotem kepolisian. Hal inilah yang diamanatkankan dan dicita-citakan oleh Undang-Undang Momor Tahun 1981 (KUHAP). Dalam Praktek sehari-hari kejaksaan tidak hanya melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, tetapi juga melaksanakan kekuasaan negara dibidang penyidikan tindak pidana tertentu, Ikutnya kejaksaan dalam bidang penyidikan tentunya mempunyal alasan yang kuat sehingga lembaga ini masih diberi kewenangan melakukan penyidikan hingga saat ini. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang dialami oleh kejakeaan dalam hal penyidikan, mengetahui dasar mempertahankan kewenangan penyidikan kejaksaan tetap dan mengetahui pengaruh masuknya sub sisten kejaksaan pada tahap penyidikan dalam hubungannya dengan keterpaduan sistem peradilan pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa peraturan peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori bukun dan pendapat para sarjana hukum terkenal. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan spabila telah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Rormatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan diperoleh Kemudian kualitatif dimaksudkan data yang disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejolasan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa masuknya kejaksaan dalam bidang penyidikan sebenarnya telah menyalahi sistem peradilan pidana seperti yang diamanatkan oleh KUKAP (UU No. 8/1981), tetapi hal itu dimaklumi karena penyidikan tindak pindana tertentu yang dilakukan penyidik kepolisian masih kurang sedangkan intensitas yang dilakukan penyidik kejaksaan lebih banyak dan cepat. Berlakunya DU Korupsi yang baru (UU 31/1999 jo 20/2001), adanya Putusan Pengadilan yang menolak kewenangan penyidikan oleh kojaksaan dan terbentuknya Komisi Pemberantas Korupsi (UU No. 30/2002) tidak menghilangkan kewenangan kejaksaan untuk tetap bisa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. karena kejaksaan masih mempunyai dasar hukum yang tersebar dalan berbagai undang-undang tertulis, dukungan rakyat melalui OPR/KPR serta prosentase putusan pengadilan yang menerima penyidikan kejaksaan lebih banyak daripada yang menolak. Untuk lebih meningkatkan suasana yang kondusif dalam bidang penyidikan perlu diciptakan kerjasana yang harmonia dengan lembaga penyidik tindak pidana tertentu baik penyidik kepolisian maupun penyidik KPTPK. Guna menghapus keraguan apakah lembaga kejaksaan Disa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu atac tidak, disarankan agar kewenangan penyidikan tersebut dipertegas dalam KUMAP, RUU Kejaksaan dan BUU Sisten Peradilan Pidana yang akan datang."