Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang penyusunan tesis ini adalah munculnya perbedaan pendapat mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam negeri yaitu apakah penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dan mengenai pembatalan putusan arbitrase luar negeri yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang membatalkan putusan arbitrase luar negeri. Tesis ini juga akan membahas sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia atas masalah tersebut.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif yang mengkaji aspek yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan dan sikap Mahkamah Agung adalah menghormati kompetensi absolute arbitrase dengan membatalkan putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dalam negeri. Demikian juga bahwa upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (prinsip territorial) dan sikap Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase luar negeri adalah badan berwenang di negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan (Lex Arbiiri).Hasil penelitian ini menyarankan agar memperjelas aturan hukum pembatalan putusan arbitrase baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak terjadi pencampuradukan diantara keduanya.

---

The background of this study is the existence of difference opinion regarding annulment o f domestic arbitral award whether the application of annulment reason in the article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and related to annulment of foreign arbitral award is whether Central Jakarta district court has authority to annul the foreign arbitral award. This study shall also discuss the stand of Republic Indonesia Supreme Court to such issues.This research is juridical normative research with the qualitative analysis that discuss the juridical normative aspect and case approach. The result o f the research is that the application of annulment reason article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and the stand of Supreme Court is respecting the absolute competency of arbitration by annulling the district court decision which annulled the domestic arbitral award. It also that the annulment legal recourse as stipulated in Law No. 30 year of 1999 only applied to the arbitral award which is made in the Republic Indonesia jurisdiction (territorial principle) and stand of Republic Indonesia Supreme Court contend that the authority to annul the foreign arbitral award is the authority institution in the state where such arbitral award is made {Lex Arbitri).Result of the research suggests to make clear the applicable law for annulment either domestic or foreign arbitral award in order to avoid the mix both of it."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat sengketa diantara mereka, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan bagaimanakah pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh MA? Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata ayal (1) yang memuat asas kebebasan berkontrak atau asas paeta sunt servanda ini, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (ex officio) untuk mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu, mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut. Dari beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip paeta sunt servanda yang terlihat pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase, oleh karena itu pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah pengertian dan salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase.

---

The writing of this thesis research methods literature with secondary data as the data source. The problem is whether the judge can review a contract that contains the arbitration clause related to the principle of freedom of contract if there is a dispute between them, whether the remedy which can be done to apply the annulment of the award which had been cut 'by BANI, and how the implementation of the annulment of the award BANI which had been cut by the Supreme Court? Under article 1320 and Article 1338 Civil KUH point (1) which includes the principle of freedom of contract or pacta sunt servanda principle of this, the District Court judge may declare themselves not competent because of his position (ex officio) to adjudicate disputes in which the arbitration clause. Does not depend on the presence or absence of the defendant's demurrer on not authorized it, about the efforts that the annulment of the award has been settled by BANI, is regulated as limitatif in Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which must meet the elements of Article 70 is. Of some cases of cancellation of the award that has been decided by the Supreme Court BANI can be seen that essentially the Supreme Court adopted the principle of pacta sunt servanda is visible at the time of review and decide upon appeal from a contract dispute that included the arbitration clause, therefore the court does not automatically can judge a dispute, if it had been agreed in previous contracts o f their business arbitration clause that the parties will resolve their dispute through arbitration forum, except for misunderstanding about the arbitration clause, misunderstandings and wrong interpretations, the parties have been revoked or canceled the arbitration clause."

"ABSTRAKPutusan Arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini didasarkan padafakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang merupakanhukum internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri.Peneliti menulis pelaksaaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, studi mengenaiputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui halyang melatarbelakangi perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958.Disamping itu, untuk mengetahui syarat-syarat putusan arbitrase luar negeri dapatdilaksanakan di Indonesia maupun alasan-alasan penolakan permohonan pelaksanaanputusan arbitrase luar negeri. Yang pada akhirnya mempelajari sikap yang mendasariputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai eksekusi putusan arbitrase luarnegeri di Indonesia. Untuk mencapai tujuan di atas, dilakukan penelitian yuridisnormatif. Oleh karena itu, dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenaipelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia yang menghasilkan saran untukkemajuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sehubungan dengan topik penelitianini, maka akan di tarik sample putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenaieksekusi putusan arbitrase luar negeri pasca diratifikasinya Konvensi New York 1958.Berdasarkan hasil penelitian diketahui hal yang melatarbelakangi perlunya pengaturanpelaksanaan putusan arbitrase luar negeri adalah untuk menghilangkan keragu-raguanmengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diadakan di luar negen. karenasebelumnya terdapat keragu-raguan putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakanatau tidak. Hal yang menjadi syarat agar putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakandi Indoensia adalah, putusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelisarbitrase di suatu negara yang terikat pada peijanjian internasional mengenaipelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dengan Indonesia. Putusan arbitrase tersebutdalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak betentangan dengan ketertibanumum di Indonesia. Apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi maka putusan tersebut dapatdiajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur.Keterlibatan pengadilan dalam hal ini tidak dapat dihindari mengingat pemaksaan atasputusan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam untuk penetapan eksekusi.Terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesiadapat dilaksanakan setelah mendapat eksekuatur dari Mahkamah Agung RepublikIndonesia. Dalam pelaksanaan atas putusan arbitrase luar negen. Mahkamah AgungRepublik Indonesia dapat memberikan putusan berupa, pengakuan dan eksekusi putusanarbitrase luar negeri, penolakan terhadap putusan arbitrase luar negen, dan pembatalanterhadap putusan arbitrase luar negeri. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa putusanarbitrase luar negeri senngkali gagal untuk mendapatkan eksekuatur dan yang dijadikanalasan untuk menolak pelaksanaan putsuan arbitrase luar negen adalah, putusanarbitrase luar negeri tersebut karena pemberitahuan yang tidak lazim tentang akan atausedang berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan bertentangandengan ketertiban umum di Indonesia."

"Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih salah satunya adalah melalui arbitrase. Ketentuan mengenai Arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Arbitrase merupakan lembaga volunter yang dipilih dan ditunjuk berdasar kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, akan tetapi peranan Pengadilan Negeri sangat dibutuhkan. Peranan Pengadilan Negeri dalam arbitrase dapat dilihat dari sebelum proses arbitrase, pada saat arbitrase berlangsung dan yang terpenting pada saat proses arbitrase telah selesai (pendaftaran putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase secara paksa dan pembatalan putusan arbitrase). Terhadap putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 70 dan Penjelasan Umum Bab VII UU No. 30 Tahun 1999 dan dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Sengketa yang terjadi antara PT. Comarindo dengan Yemen Airways diputus oleh BANI Surabaya, pihak Yemen Airways mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan bahwa BANI Surabaya tidak berwenang untuk memutus sengketa antara Yemen Airways dengan PT. Comarindo. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT. Comarindo mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, prosedur pembatalan putusan arbitrase menurut peraturan undang-undang yang berlaku, peranan peradilan umum terkait dengan arbitrase Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan studi dokumen data sekunder berupa buku-buku teoritis dan undangundang, dengan harapan menghasilkan sifat penulisan yang deskriptif-preskriptif.

---

There are many ways can be chosen to settle a dispute. One of them is through arbitration. Arbitration law is ruled on Act No. 30 Year 1999. Arbitration is a voluntary institution that is chosen based on the agreement by the parties. Arbitration agreement is a decision made by the parties in a written agreement in a form of an arbitration clause or an independent arbitration agreement made after the dispute occurred. The State Court does not have the authority to settle a dispute that has been bound by an arbitration agreement. On the other hand, the role of the court is needed. The role of the court in arbitration can be seen before, in and the most importantly after the process of arbitration (the registration of arbitration award, the execution of arbitration award by force, the annulment of arbitration award). The annulment of arbitration award can be done by making an application to the State Court according to Article 70 and The Explanation of Chapter 7 Act No. 30 Year 1999. This annulment can be challenge to an appeal to The Supreme Court. The dispute between PT. Comarindo and Yemen Airways was settled by The BANI of Surabaya. The Yemen Airways applied an appeal about the arbitration award to South Jakarta State Court. The reason of this appeal is that BANI of Surabaya did not have the authority to settle the dispute between PT Comarindo and Yemen Airways. Then, PT Comarindo applied an appeal about the decision made by South Jakarta State Court to the Supreme Court. The purpose of this analysis is to find out the basis on the annulment of arbitration award, procedures of the annulment of arbitration award according to The Arbitration Law, the role of the court in arbitration. The method used is library research, with documents study on secondary data, consist of theoretic books and laws. This analysis is hoped to result in an descriptive-prescriptive analysis."

"ABSTRAKPutusan Mahkamah Agung nomor 3148 K/PDT/1988 tanggal 21 Juni 1989 menyatakan batal demi hukum akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423, akta notaris nomor 173 tanggal 15 Maret 1985, akta notaris nomor 151 tanggal 15 Agustus 1984. Putusan tersebut menimbulkan konsekuens-ikonsekuensi hukum bagi notaris, para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum tersebut termasuk pihak ketiga. Melalui penelitian yang bersifat yuridis normative dapat diidentifikasi bahwa pada prinsipnya suatu akta notaris yang memenuhi persyaratan ketentuan formil untuk menjadi akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak dapat dibatalkan. Dalam kasus ini dianalisa kriteria suatu akta otentik yang dapat dinyatakan batal demi hukum dan akibat hukum terhadap pihak ketiga dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI nomor 3148 K/PDT/1988 ini. Akta otentik,dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Sehingga kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna, dan mengikat hakim apabila akta otentik dipergunakan dalam pembuktian dimuka pengadilan. oleh karenanya notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk memenuhi ketentuan UUJN, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku. Isi/materi dalam Akta Notaris harus mematuhi ketentuan perundang--undangan yang berlaku. Akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423 wajib mematuhi ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, pemberian kuasa, jual beli dan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995. Penyimpangan dan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan akta notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423 sepanjang mengenai materiil akta, dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengikutinya adalah batal demi hukum. Bagi pihak ketiga perbuatan hukum dalam akta-akta tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Sebagai perlindungan bagi pihak ketiga maka hakim menguatkan hat tersebut dengan manyatakan akta notaris tersebut batal demi hukum."

"Setiap perbuatan hukum, khususnya yang menyangkut aspek ekonomi hendaknya diikat dengan suatu alat bukti tertulis, yaitu akta otentik sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sehingga setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya, Tesis ini mengacu pada kasus "Pembatalan Akta Notaris" yang berupa akta pemberian upah dan pembagian keuntungan, dimana akta itu ditandatangani pada saat Penggugat dalam keadaan tidak sadar dan tidak sehat, dan akta itu tidak dibacakan oleh notaris di hadapannya. Adapun pokok permasalahan yang dibahas yaitu dapatkah seseorang mengingkari akta yang ditandatanganinya dan dapatkah notaris digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2827.K/Pdt/1987 tentang Pembatalan Akta Notaris. Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat evaluatif-prespkriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa seseorang tidak dapat mengingkari akta yang sudah ditandatanganinya apabila persyaratan otentisitas suatu akta seperti yang telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sudah terpenuhi, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan mengikat para pihak; notaris tidak dapat digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya karena tanggung jawab notaris hanya terbatas pada pemenuhan unsur otentisitas akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris."

"Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari putusan pailit dan pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, antara lain : pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, pertimbangan hukum Hakim Agung dalam memutus pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, serta eksistensi utang yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini. Dalam menganalisis putusan pailit dan pembatalan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ini, penulis mendasarkan analisisnya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama penerapan secara hukum mengenai syarat-syarat kepailitan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Agung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif dengan cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan melakukan wawancara dengan nara sumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas.

---

In this study, the Writer tries to juridically analyze several aspects of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bankruptcy and the cancellation of bankruptcy verdicts, among others : the consideration of the Panel of Judges of first instance in deciding the bankruptcy petition of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, the consideration of the Supreme Court Judges in deciding the cancellation of bankruptcy of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, and the existence of debt that became the primary issue in this case. In analyzing the verdicts of the bankruptcy and the cancellation of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, the Writer based her analysis by Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, particularly the application of the law on bankruptcy requirements by the Panel of Judges of first instance and Supreme Court Judges. In this study, the Writer uses a normative legal research methods with the type of descriptive research and qualitative methods of data analysis by collecting data with examining the literature and interviews with resource persons associated with the object under study, so that it will provide an overview of issues to be discussed."